Islamic Online University Fiqh 202

FIQH 202

I. PERNIKAHAN

BAB

Pernikahan

Pernikahan adalah perkara yang sangat penting dan serius yang membuat faqih

(para ahli hukum Muslim) mendedikasikan banyak volume kitabnya untuk membahas

perkara ini, demi menjelaskan peraturannya sekaligus tujuan dan keutamaannya. Hal ini

karena pernikahan telah ditetapkan dalam Qur’an dan Sunnah, dan ijma.

Sebagaimana firman Allah:

“...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau

empat.” (QS. An-Nisa: 3)

Dalam Qur’an pun, Allah telah menetapkan wanita-wanita yang terlarang untuk

dinikahi jika dengan alasan berikut ini:

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri

dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...” (QS. An-Nisa: 24)

Terlebih lagi, Rasulullah ﷺ mendesak umatnya untuk menikah dan menjadikan

pernikahan sebagai amal perbuatan yang disukai dan dianjurkan, sebagaiman sabdanya:

“Wahai para pemuda, siapa yang telah mampu di antara kalian untuk ba’ah, maka

hendaknya menikah, sebab itu akan membuatnya lebih menundukkan pandangan

dan lebih memelihara kemaluan...”

Serta beliau ﷺ pun bersabda:

“Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, sebab aku akan

membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat lainnya pada hari

kiamat.”

Berikut ini sejumlah keutamaan pernikahan:

 Pernikahan menjaga keberlangsungan ras manusia, menambah jumlah umat

Muslim, menyebabkan kejengkelan di hati orang-orang kafir dengan menambah

jumlah pejuang yang berjihad di jalan Allah, sekaligus membela agama Islam.

 Pernikahan menjaga kesucian dan menjauhkan dari perbuatan zina yang terlarang

dan yang menghancurkan persatuan umat.

Islamic Online University Fiqh 202

 Pernikahan mengukuhkan tangggungjawab pria kepada wanita termasuk

memberikan naungan sekaligus menafkahinya, sebagaimana firman Allah:

“Laki-laki itu adalah pengayomnya wanita karena Allah telah melebihkan

sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..” (QS. An-

Nisa: 34)

 Pernikahan itu menciptakan kedamaian, ketenangan, keharmonisan, keamanan,

serta kenyamanan jiwa antara suami istri, sebagaimana firman Allah:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan utukmu

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentran

kepadanya...” (QS. Ar-Rum: 21)

Serta firman Allah:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia

menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya...” (QS. Al-Araf:

189)

 Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga umat manusia agar tidak larut dalam

perbuatan asusila yang menghancurkan moral dan menghilangkan kebaikannya.

 Pernikahan menjaga nasab, menjaga hubungan darah, serta menjaga kehormatan

keluarga yang mengedepankan kasih sayang, persatuan dan dukungan pada

kebenaran.

 Pernikahan menangkat derajat manusia dari kehidupan hewan dan

memungkinkannya menjalani kehidupan manusia yang mulia.

Dan masih banyak lagi keutamaan lain pernikahan yang syar’i dan mulia yang

berdasarkan perintah di dalam Kitab Suci Allah, Qur’an dan Sunnah. Pernikahan adalah

akad yang sah yang memperbolehkan kedua pasangan saling bercampur. Sebagai dalil

pendukung untuk alasan ini adalah sabda Rasulullah ﷺ:

“Berwasiatlah yang baik bagi para istri, sebab mereka ibarat tawanan di samping

kalian”

Islamic Online University Fiqh 202

Dalam hadits lainnya disebutkan:

“Kalian menghalalkan kemaluan mereka (untuk disetubuhi) dengan kalimat Allah.”

Akad pernikahan adalah perjanjian antara kedua pasangan suami-istri, sebagaimana

firman Allah:

“...Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

(QS. An-Nisa: 21)

Dengan demikian, pernikahan adalah akad yang mengikat yang mewajibkan masing-

masing untuk melaksanakan yang menjadi hak pasangannya yang harus dipenuhi, firman

Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Q.S. Al-Maidah:

Poligami

Telah dihalalkan bagi pria untuk menikahi lebih dari satu wanita, dengan syarat dia

mampu melakukannya, serta dia yakin bahwa dia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya,

sebagaimana firman Allah:

“...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau

empat. Namun jika kamu khawatir tidak mampu berbuat adil, maka nikahilah

satu wanita saja” (QS. An-Nisa: 3)

Bentuk keadilan yang diharuskan dari seorang laki-laki adalah memperlakukan istri-

istrinya dengan setara, membagikan nafkah yang sama kepada mereka seperti dalam hal

pakaian, rumah, serta jumlah malam bersama dengan masing-masing dari mereka.

Lain daripada itu, diperbolehkannya poligami adalah salah satu kemuliaan Syariah.

Prinsip pernikahan ini bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena ia memberikan

manfaat yang besar bagi laki-laki, wanita dan masyarakat. Terlebih lagi, telah diketahui

bahwa jumlah wanita jauh melebihi jumlah laki-laki, disebabkan para pria lebih banyak

menempuh bahaya seperti perang dan perjalanan jauh. Hal inilah yang menyebabkan

jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah wanita. Sehingga, jika pria tidak boleh

menikahi lebih dari satu wanita, maka akan banyak wanita yang tidak menikah.

Selain itu, wanita pun dibatasi dengan siklus menstruasi dan masa persalinan,

sehingga jika laki-laki dilarang untuk menikahi lebih dari satu wanita, maka hal ini akan

mencabut hak seorang pria dari kesenangan atau melangsungkan keturunannya. Di

Islamic Online University Fiqh 202

samping itu, telah diketahui bahwa kenikmatan menggauli seorang istri akan menurun ketika

wanita mencapai usia 50an, tidak seperti laki-laki yang masih memiliki kemampuan dan juga

nafsu syahwat dan mampu melangsungkan keturunan sampai dia lanjut usia. Sehingga, jika

perenikahan dibatasi pada satu wanita, maka akan banyak masa di mana para laki-laki

kehilangan kebaikan dan juga kehilangan manfaat menjadi seorang ayah dan

melangsungkan keturunannya.

Berhubung jumlah wanita melebihi jumlah pria di sebagian besar masyarakat, maka

dengan hanya memperbolehkan pria menikahi satu wanita saja akan menyebabkan banyak

wanita tidak bisa menemukan pencari nafkah untuk diri mereka. Sehingga, kurangnya

pencari nafkah dapat menjadikan para wanita berbuat asusila dan kerusakan, serta

merampas hak mereka untuk menikmati kesenganan dan kebahagiaan hidup. Sehingga,

banyak sekali keutamaan yang bisa didapat dari poligami, maka semoga Allah melaknat

mereka yang menentang pendapat ini serta mencoba menggugurkan kehalalan masalah

yang bermanfaat dan syar’i ini.

Berbagai Hukum Mengenai Pernikahan

Menurut Syariah, ada lima hukum pernikahan yaitu: wajib, sunnah, mubah, haram,

dan dibenci. Pernikahan hukumnya wajib bagi mereka yang takut berbuat zina, karena

pernikahan adalah sarana untuk menjaga kesucian dan menghindarkan diri dari segala

perbuatan yang dilarang. Syaikh Ibn Taymiyyah berpendapat mengenai hal ini:

“Jika seseorang perlu untuk menikah dan takut terjerumus ke dalam zina jika tidak

menikah, ia harus mendahulukannya dari haji yang wajib.”

Sedangkan ulama lainnya mengatakan nikah menjadi lebih afdhal baginya daripada

haji, shalat, dan puasa yang sifatnya Sunnah. Mereka juga berkata dalam kondisi ini

hukumnya sama saja baik ia mampu menafkahi maupun tidak. Syaikh Taqiyyud-Din

berpendapat:

“Yang dzahir dari perkataan Imam Ahmad dan banyak ulama lainnya ialah bahwa

kemampuan ekonomi tidak menjadi patokan. Sebab Allah berjanji akan memberinya

kemampuan lewat firman-Nya: “…Jika mereka miskin, Allah akan memberikan

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya…” (Q.S. An-Nur: 32).

Terkadang Rasulullah sendiri konon sering tidak mendapati apa-apa di rumahnya

baik di waktu pagi maupun petang hari

. Beliau bahkan menikahkan seorang pria

yang tidak sanggup memberi mahar walau sebuah cincin besi.”

Islamic Online University Fiqh 202

Hukum pernikahan menjadi sunnah jika ada nafsu syahwat, namun tidak ada

kekhawatiran akan berbuat zina, karena pernikahan itu memberikan manfaat yang banyak

baik bagi wanita ataupun pria.

Hukum pernikahan menjadi mubah atau diperbolehkan jika tidak ada hawa nafsu,

namun ada keinginan untuk menikah, misalnya dalam kasus pria impoten atau pria lanjut

usia. Akan tetapi, ada kemungkinan hukum pernikahan ini bisa dibenci, karena pernikahan

jenis ini mencabut hak sang istri dalam meraih tujuan pernikahan yang sesungguhnya, yaitu

menjaga kesucian, karena suami yang impoten akan merugikan istrinya.

Pernikahan hukumnya menjadi haram bagi seorang pria Muslim yang tinggal di

negara non-Muslim yang sedang berperang dengan umat Muslim. Pernikahan dalam kasus

ini bisa menyebabkan keluarganya dalam bahaya dan bisa ditangkap oleh kaum kafir. Selain

itu, dia tidak akan merasa aman karena istrinya hidup di antara mereka.

Disunnahkan bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita yang taat beragama,

suci dari keturunan yang mulia. Abu Hurairah mengisahkan bahwa Rasulullah ﷺ

bersabda:

“Wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena statusnya,

karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya,

semoga kamu beruntung.” (H.R Bukhori dan Muslim)

Selain itu, Rasulullah ﷺ pun melarang menikahi seorang wanita untuk alasan

selain agamanya, sebagaimana terkandung dalam hadits berikut ini:

“Janganlah kalian menikahi para wanita karena kecantikan mereka, sebab boleh

jadi kecantikan tersebut justru menghancurkan mereka; dan jangan pula karena

harta mereka, sebab boleh jadi itu menjadikan mereka lupa daratan. Namun,

nikahilah mereka karena agamanya.”

Rasulullah ﷺ menyarankan para pemuda untuk menikahi perawan, sebagaimana

perkataannya kepada Jabir Radhiyallahu anhu.

“Mengapa tidak yang perawan saja; agar engkau bisa ‘bermain-main’ dengannya

dan ia ‘bermain-main’ denganmu?” (H.R Bukhori Muslim)

Hal ini karena menikahi seorang perawan bisa menimbulkan hasrat dan kasih

sayang yang besar, serta dia juga tidak memiliki mantan suami yang kemungkinan besar

masih membekas dalam hati dan pikirannya yang tentunya akan mempengaruhi

hubungannya dengan suaminya yang sekarang.

Islamic Online University Fiqh 202

Di samping itu, disunnahkan juga untuk menikahi wanita yang subur; atau seorang

wanita yang sudah diketahui kesuburannya. Anas mengisahkan bahwa Rasulullah ﷺ

bersabda:

“Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan

membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat lainnya pada Hari

Kiamat.” (H.R Nasa’i dan penyusun hadits lainnya)

Serta ada hadits-hadits lainnya yang mengandung makna serupa:

Hukum yang mengatur pernikahan berbeda menurut kondisi seseorang, baik secara

fisik, kemampuan keuangan serta kesiapan untuk mengemban tangggungjawab. Di samping

itu, Rasulullah ﷺ pun mendesak para pemuda untuk menikah muda, karena mereka lebih

membutuhkan dibanding yang lainnya, sebagaimana yang terkandung dalam hadits berikut

ini:

“Wahai para pemuda, siapa yang telah mampu di antara kalian hendaknya menikah,

sebab itu akan membuatnya lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih

menjaga kemaluan. Dan bagi siapa yang belum mampu, maka hendaknya

berpuasa; sebab puasa itu adalah benteng baginya.” (H.R Al-Bukhori, Muslim dan

lainnya)

‘Mampu’ di sini ada yang mengartikannya sebagai jima’, ada juga yang mengartikan

sebagai biaya pernikahan. Sebagai tambahan, frase “lebih menundukkan pandangan”

artinya orang yang menikah lebih bisa mencegah matanya dari memandang wanita

ajnabiyyah

. Selain itu, frase “dan lebih memelihara kemaluan” artinya pernikahan

menjauhkan seseorang dari perbuatan zina. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan

bahwa “barangsiapa yang tidak mampu menikah” dan tidak bisa membiayai pernikahan

harus berpuasa yaitu berpuasa Sunnah sebagai terapi alternatif, “karena berpuasa adalah

kebiri baginya” artinya dapat menolak syahwat dan menjauhkan dirinya dari bahaya

syahwat”. Hal ini berdasarkan fakta bahwa menahan diri dari makanan dan minuman bisa

menghindarkan seseorang dari nafsu birahi yang tak terkendali. Terlebih lagi, dengan

berpuasa kita bisa menambah keshalehan dan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana

firman-Nya:

“Wahai orang-orang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana

diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-

Baqarah:183)

Islamic Online University Fiqh 202

Serta Allah terkandung dalam makna ayat berikut ini:

“...dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-

Baqarah :184

Intinya, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menahan nafsu birahi dan

menghindari bahaya yang ditimbulkannya dengan berpegang teguh pada dua prinsip berikut

ini. Yang pertama yaitu menikah jika ada kemampuan untuk melaksanakannya dan yang

kedua menahan diri dengan berpuasa sunnah jika dia tidak belum mampu

melaksanakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang laki-laki tidak boleh membiarkan

dirinya terjerumus dalam perbuatan dosa, sebagaimana firman Allah:

“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki

dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha

Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk menikah hendaklah

menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada

mereka dari karunia-Nya…” (QS. An-Nur: 32-33)

Al-Bukhåri (5066) (9/141) dan Muslim (3384) (5/175).

Abo-Dåwud (3227) [3/373] dan An-Naså'i (2050) (2/374).

Ibn Måjah (1851) [2/409] dan At-Tirmidhi (3096) [5/273].

Muslim (2941) (4/402).

Lihat footnote dalam "Ar-Rawd Al-Murbim” (6/228).

Al-Bukhåri (2566) (5/243) dan Muslim (7378) [9/308].

Al-Bukhåri (5087) (9/164) dan Muslim (4372) (5/215).

Al-Bukhåri (5090) (9/165) dan Muslim (3620) (5/293).

Ibn-Måjah (1859) (2/415).

Al-Bukhari (5367) (9/635) dan Muslim (3627) (5/297).

Abü-Dåwud (3227) (3/373) dan An-Nasä'i (2050) (2/374).

Al-Bukhari (5066) (9/141) dan Muslim (3384) (5/175).

Ajnabiyyah adalah wanita manapun selain istrinya dan kerabat yang tidak bisa dinikahi secara syariah

FIQH 202

BAB

Meminang

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Jika seseorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka bila ia mampu

melihat bagian tubuhnya yang mendorongnya untuk menikahinya, silakan ia

melakukannya”

(H.R Imam Ahmad dan Abu Dawud)

Serta Rasulullah ﷺ bersabda:

“Lihatlah dia (calon istrimu), sebab hal itu mempengaruhi keharmonisan kalian

berdua nantinya.”

Hadits-hadits yang disebutkan di atas menunjukkan diperbolehkannya melihat

bagian tubuh yang biasa terlihat dari wanita pinangannya. Hal ini hendaklah dilakukan tanpa

sepengetahuan wanita tersebut dan tanpa berduaan dengannya.

Para fuqaha berpendapat:

“Dibolehkan bagi orang yang hendak meminang seorang wanita dan yakin bahwa

wanita itu rela untuk menikah dengannya untuk melihat apa-apa yang biasa nampak

dari tubuhnya, dan tanpa berduaan.”

Jabir pun meriwayatkan bahwa:

“Maka aku (Jabir) berusaha mengintipnya dengan sembunyi-sembunyi, hingga

berhasil melihat sebagian dirinya yang mendorongku untuk menikahinya”

Hal ini menunjukkan bahwa seorang pria tidak boleh duduk berduaan dengan wanita

yang hendak dia pinang sehingga dia bisa melihatnya secara diam-diam. Namun, dia hanya

boleh melihat apa-apa yang biasa nampak dari tubuh seorang wanita yang ingin dia nikahi.

Izin ini hanya terbatas pada orang yang berpikir bahwa wanita itu akan menerima lamaran

pernikahannya. Sebaliknya, jika hal ini tidak bisa dilakukan, maka dia bisa meminta seorang

wanita yang dia percaya untuk melihat wanita itu atas nama dirinya, dan wanita utusannya

Islamic Online University Fiqh 202

itu bisa memberikan deskripsi tentang wanita yang hendak dia pinang. Hal ini berdasarkan

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah ﷺ pernah mengutus

Ummu Sulaim untuk memperhatikan seorang wanita.

Siapapun yang ditanya tentang wanita yang hendak dipinang, maka dia harus

menjawabnya dengan jujur, menyebutkan segala kekurangan yang dimiliki wanita tersebut

sekaligus segala hal yang berkaitan dengan maksud pinangannya itu, yang tentu saja,

dalam kasus ini, bukan termasuk menjelek-jelekkan orang lain.

Seorang laki-laki dilarang melakukan pinangan verbal secara langsung kepada

seorang janda (baik yang cerai mati maupun cerai hidup) selama dia masih dalam masa

iddah, misalnya dengan mengatakan: “Aku ingin menikahimu”. Sebagaimana firman Allah:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran

atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)…” (QS. Al-

Baqarah: 235)

Dengan demikian, Allah memperbolehkan pinangan dalam bentuk sindiran kepada

janda (baik cerai mati maupun cerai hidup), yang masih dalam masa iddah, seperti dengan

mengatakan “Saya menyukaimu” atau dengan pernyataan tidak langsung yang serupa

dengan itu. Hal ini menunjukkan larangan menyatakan pinangan secara langsung, selama

masa menunggu (iddah), seperti mengatakan “Aku ingin menikahimu”. Hal ini karena

pinangan langsung kepada seorang janda bisa menyebabkan dia berbohong kalau dia

masih dalam masa iddah, karena dia ingin segera menikah kembali.

Imam Ibnul Qayyim berpendapat mengenai masalah ini:

“Allah mengharamkan meminang wanita yang masih dalam masa ‘iddah secara

terus terang, termasuk wanita yang dalam masa ‘iddah akibat ditinggal mati

suaminya. Meskipun masalah selesainya ‘iddah itu tidak dikembalikan kepada

wanita, akan tetapi dengan diperbolehkannya meminang secara terus terang bisa

menyebabkan si wanita tergesa-gesa menerima pinangan tersebut, lalu berbohong

dalam batas akhir masa iddahnya.”

Lain daripada itu, meminang janda (janda cerai maupun janda mati) selama masih

dalam masa iddah, baik dengan sindiran maupun dengan pernyataan langsung,

diperbolehkan bagi seorang pria (duda cerai) untuk meminangnya dalam talak Raj’i, asalkan

tidak lebih dari tiga kali, karena dia boleh menikahi kembali mantan istrinya yang dalam

masa iddah. Mengenai hal ini, Syaikhul Islam Taqiyyud-Din menyatakan bahwa “pinangan

Islamic Online University Fiqh 202

dalam bentuk sindiran dan pernyataan langsung diperbolehkan bagi seorang pria yang

memiliki hak untuk merujukinya selama dia masih dalam masa iddah

.”

Jika seseorang telah meminang seorang wanita dan pinangannya diterima, maka

lelaki lain haram meminang wanita tersebut sebelum peminang yang pertama mengijinkan

atau meninggalkan wanita itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

“Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya,

hingga saudaranya meninggalkan wanita tersebut.” (H.R Bukhori dan Nasa’i)

Imam Muslim pun meriwayatkan hadits yang serupa:

“Tidak halal bagi seorang mukmin untuk meminang wanita pinangan saudaranya,

hingga saudaranya meninggalkan wanita tersebut”

Selain itu, Ibnu Umar mengisahkan bawah Rasulullah ﷺ bersabda:

“Janganlah seseorang dari kamu meminang wanita pinangan saudaranya”

Imam Bukhori pun meriwayatkan bahwa Rasulullah pun bersabda:

“Janganlah seorang dari kalian meminang wanita pinangan lelaki lain, hingga

peminang yang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkan dia untuk

meminang wanita itu.”

Semua hadits yang disebutkan di atas, termasuk hadits-hadits lainnya yang

mengandung makna serupa menekankan larangan meminang seorang wanita yang sudah

dipinang saudara Muslim lainnya. Hal ini karena tindakan itu bisa merusak peminangan

yang sebelumnya, serta menyulut kebencian dan perselisihan serta merampas hak orang

lain. Yang artinya jika pinangan yang pertama ditolak, atau dia memberikan izin kepada

saudaranya untuk melamar wanita itu, atau meninggalkannya, maka peminang kedua boleh

meminang wanita itu, seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ:

“…hingga peminang yang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkan dia

untuk meminang wanita itu.”

Ini adalah kewajiban seorang Muslim kepada saudaranya untuk menjaga kesucian

dan kehormatan saudara Muslimnya, sehingga dilarang untuk melanggar hak saudaranya

itu.

Meskipun demikian, ada segelintir orang yang tidak mempedulikan hal ini. Dengan

kata lain, seorang pria bisa saja sudah mengetahui wanita itu sudah dilamar, namun dia

Islamic Online University Fiqh 202

tetap melamarnya padahal wanita itu sudah menerima pinangan sebelumnya. Perilaku

demikian sama artinya dengan merampas hak orang lain dan merusak pinangan orang lain,

dengan cara apapun, tindakan ini dilarang. Bahkan, orang yang bertindak demikian,

lamarannya harus ditolak dan harus dihukum.

Oleh sebab itu, seorang Muslim harus berhati-hati dalam perkara ini dan

menghormati hak-hak saudara Muslimnya. Setiap Muslim mempunyai hak yang tidak bisa

diganggu gugat yang harus dihormati oleh saudara Muslimnya. Intinya seorang pria Muslim

tidak boleh melamar wanita yang sudah bertunangan dengan saudara Muslim lainnya, dia

juga tidak boleh membatalkan pembelian saudara Muslim lainnya untuk mendapatkan

barang itu, dan tidak pula menyebabkan kerugian pada saudara Muslimnya.

Abu-Dåwud

At-Tirmidhi (1088) (3/397), An-Nasåi (3235) (3/378) dan Ibn Måjah (1865) (2/418).

Ahmad dan Abü Dåwüd.

Ahmad.

Lihat footnote di "Ar-Rawd Al-Murbi"' (6/239),

Lihat footnote di "Ar-Rawd Al-Murbi. (6/240),

Al-Bukhåri (5144) (9/294) dan An-Naså'i (3241) (3/382).

Muslim (3449) (5/302).

Muslim (3441) (5/201) dan Al-Bukhåri (2140) (41446).

Al-Bukhåri (5142) (9/249).

FIQH 202

BAB

Akad Pernikahan: Rukun dan Syarat

Sangat disarankan untuk menyampaikan ceramah sebelum melangsungkan akad

pernikahan. Ceramah ini disebut “Ceramahnya Ibn Mas’ud”. Ceramah ini bisa disampaikan

oleh orang yang melangsungkan akad atau oleh pihak lainnya. Kata-kata ceramah itu

sebagai berikut:

“Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan

dan ampunan-Nya, dan bertaubat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari

kebathilan pada diri kami sendiri, serta dari kebathilan dalam perbuatan kami.

Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, niscaya dia tidak akan tersesat, dan

barangsiapa yang Allah sesatkan, niscaya tidak ada yang akan memberinya

petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa

Muhammad adalah Hamba dan Utusan Allah.” (H.R lima penyusun hadits, dan

dihasankan oleh Imam Tirmidzi)

Setelah menyampaikan ceramah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan

membacakan tiga ayat suci Qur’an berikut ini:

Ayat pertama adalah:

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa

kepada-Nya; dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan

beragama Islam.” (QS. Ali Imran:102)

Ayat kedua adalah:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan

kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan

daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan

yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

Islamic Online University Fiqh 202

silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS.

An-Nisa: 1)

Ayat ketiga adalah:

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah

perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu,

dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan

Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”

(QS. Al-Ahzab: 70-71

Tiga rukun dalam akad pernikahan:

Pertama: Kedua pasangan harus terbebas dari segala perintang yang bisa

membatalkan keabsahan pernikahan. Sebagai contoh, seorang mempelai wanita

bukanlah seseorang yang tidak boleh dinikahi oleh mempelai pria karena masih ada

hubungan darah yang dekat (sehingga menjadi pernikahan incest), atau karena wanita

itu adalah saudari sesusuan karena disusui oleh wanita yang sama, atau karena wanita

itu adalah janda (cerai mati atau cerai hidup) yang sedang dalam masa iddah dan

sebagainya. Contoh lainnya yaitu, jika mempelai pria seorang kafir, sedangkan

mempelai wanita adalah orang mu’min. Masih banyak perintang lainnya yang akan

menghalangi urusan pernikahan kita yang akan kita ulas, insya Allah.

Kedua: Kerelaan sang mempelai wanita harus dibuktikan. Hal ini diungkapan dengan

pernyataan lisan dari wali nikah sang mempelai wanita atau siapapun yang menempati

posisinya, dengan mengatakan: “Saya nikahkan, dan seterusnya..”

Ketiga: Penerimaan sang mempelai pria harus dibuktikan. Hal ini diungkapkan dengan

pernyataan lisan dari mempelai pria sebagai jawaban atas pernyataan wali nikah

mempelai wanita dengan mengatakan: “ Saya terima nikahnya..”

Syaikhul Ibnu Taymiyyah dan murid utamanya Ibnul Qayyim berpendapat bahwa

akad nikah bisa dilangsungkan dengan perkataan apapun yang maknanya serupa dengan

perkataan-perkataan yang disebutkan di atas, dan tidak terbatas pada semua pernyataan

yang disebutkan di atas. Akan tetapi, para ulama yang membuat pernyataan ijab qabul

hanya terbatas pada pernyataan lisan yang diungkapkan di atas berpendapat bahwa

“pernikahan” harus secara eksplisit mengacu pada yang terkandung dalam Qur’an dan tidak

bisa mengandung implikasi lainnya, sebagaimana firman Allah:

“..Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya

(menceraikannya). Kami kawinkan kamu dengan dia… (QS. Al-Ahzab:37)

Islamic Online University Fiqh 202

Serta

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh

ayahmu…” (QS. An-Nisa: 22)

Hal ini menegaskan bahwa bukan berarti pernikahan tidak bisa disempurnakan

kecuali dengan semua pernyataan lisan (ijab qabul) yang disebutkan di atas, Wallahu A’lam.

Suatu akad nikah dinyatakan sah meskipun dilakukan dalam kesunyian jika bentuk

kerelaan atau penerimaan dinyatakan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk bahasa

tubuh yang bisa dipahami.

Jika kerelaan dan penerimaan bisa dicapai, maka pernikahan bisa dinyatakan sah,

meskipun menyatakan ijab qabul dengan bentuk senda gurau dan bukan berarti pernikahan

yang sesungguhnya, hal ini berdasarkan hadits yang Rasulullah ﷺ:

“Tiga perkara yang bercandanya dianggap sungguhan dan sungguh-sungguhnya

juga sungguhan: (1) nikah (2) talak dan (rujuk).” (H.R Tirmidzi)

Empat syarat sah akad pernikahan:

1. Ungkapan kedua pasangan harus akurat dan tidak boleh mengandung ragu.

Masing-masing mempelai harus mengungkapkan ijab qabul dengan jelas mengacu

pada kedua mempelai. Sebagai contoh, ayah yang menjadi wali nikah tidak cukup

hanya mengatakan kepada mempelai pria: “Saya nikahkan puteri saya yang ini.”

Padahal dia mempunyai banyak anak perempuan. Sama halnya, ayah mempelai laki-

laki tidak bisa berkata: “Saya nikahkan anak perempuan ini kepada putera saya,”

padahal dia mempunyai banyak anak laki-laki. Sesuai dengan itu, pasangan yang

dimaksud pun harus dinyatakan secara jelas baik itu dengan menunjuk dia, atau

merujuknya dengan menyebutkan nama mempelai, atau dengan menyebutkan

beberapa watak yang membedakannya dari anak yang lain.

2. Kerelaan masing-masing pihak terhadap pasangannya.

Harus ada kerelaan di antara kedua mempelai; pernikahan dianggap tidak sah, jika

salah satu mempelai dipaksa menerima pernikahan itu. Sebagai gambaran, Abu

Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum ditawari, dan wanita perawan tidak

boleh dinikahkan sebelum dimintai izin” (H.R. Bukhori dan Muslim)

Islamic Online University Fiqh 202

Aturan ini tidak berlaku pada anak yang masih belum mencapai usia baligh atau orang

yang tidak waras, karena wali mereka bisa menikahkan mereka, tanpa meminta izin dari

mereka terlebih dahulu.

3. Izin dari wali mempelai wanita

Seorang wanita bisa dinikahkan setelah mendapat izin dari walinya yang sah. Hal ini

berdasarkan hadits dimana Rasulullah ﷺ, bersabda:

“Tidak ada nikah tanpa wali...” (H.R Lima Penyusun hadits kecuali An-Nasa’i)

Sehingga, jika ada seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka

pernikahannya dianggap bathil, karena perbuatan semacam itu menggiring pada

perbuatan zina. Apalagi mengingat bahwa wanita biasanya berwawasan sempit dalam

memilih calon suami yang terbaik untuknya. Sebab itulah Allah menyuruh para orang

tua (wali) agar menikahkan para wanita dengan berfirman:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu…” (QS. An-

Nur: 32)

Serta Allah berfirman:

“...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan

bakal suaminya...” (QS. Al-Baqarah: 232)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan perkara ini.

Penunjukkan wali untuk wanita diurut prioritasnya sebagai berikut:

 Ayah

 Orang yang ditunjuk ayahnya untuk bertindak menjadi wali

 Kakeknya dari garis ayah atau leluhurnya yang laki-laki

 Puteranya atau keturunan lainnya yang laki-laki

 Saudara kandung laki-laki

 Saudara laki-laki seayah

 Putera dari saudara laki-lakinya yang sekandung atau yang seayah

 Ayah dari saudara laki-laki kandungnya

 Saudara ayah kandungnya

 Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya sekandung atau yang seayah

 Kerabat laki-lakinya yang terdekat

 Orang yang membebaskannya sebagai budak

 Penguasa

Islamic Online University Fiqh 202

4. Kehadiran dua saksi nikah

Akad nikah tidak sah tanpa kehadiran saksi, berdasarkan hadits yang mengisahkan

bahwa Jabir menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali dan kehadiran dua orang saksi

yang adil.”

Dengan demikian, pernikahan dinyatakan tidak sah kecuali dengan kehadiran dua

orang saksi.

Imam Tirmidzi pun berpendapat:

“Praktik yang berlaku di kalangan ulama ialah berdasarkan hadits ini, baik dari para

sahabat maupun orang-orang setelah mereka dari para tabiin dan yang lainnya.

Mereka semua mengatakan: Tidak ada pernikahan kecuali dengan saksi-saksi. Hal

ini tidak diperselisihkan oleh mereka yang telah lalu, namun yang menyelisihi adalah

sejumlah ulama yang datang belakangan”

Abü-Dåwüd (2118) (2/408), At-Tirmidhi (1106) (3/413), An-Naså'i (3277) (3/397), Ibn Måjah (1892)

(2/434) dan Muslim (2005) (3/395).

Abü-Däwüd (2194) (2/447), At-Tirmidhi (1186) (3/490) dan Ibn Måjah (2039) (2/510).

Al-Bukhåri (5136) (9/240) dan Muslim (3458) (5/206).

Abü-Dåwüd (2085) 12/3921, At-titmidhi (1102) 13/4071 dan Ibn Måjah (1881) (2/428).

Lihat footnote pada "Ar-Rawd Al.Murbi ' " (6/276-277).

FIQH 202

BAB

Kafa’ah dalam Pernikahan

Kafa’ah secara Bahasa artinya kesetaraan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah

kesetaraan antara suami istri dalam empat hal:

1. Agama

Pria yang durhaka kepada perintah Allah atau orang yang lalim tidak sesuai dengan

wanita yang suci dan sholeh. Hal ini karena kesaksian ataupun laporan dari orang seperti itu

tertotak, yang menandakan rendahnya martabat orang tersebut.

2. Status

Artinya seorang budak laki-laki (baik yang secara berangsur bebas atas perjanjian

dengan tuannya atau sepenuhnya menjadi bebas setelah membayar sejumlah uang kepada

tuannya) tidak setara dengan wanita merdeka. Sebab yang laki-laki lebih rendah akibat

perbudakan.

3. Profesi

Seorang pria yang mempunyai profesi lebih rendah dari calon istrinya, misalnya dia

seorang tukang bekam atau penenun, tidak setara dengan putri orang yang berprofesi tinggi

seperti pengusaha.

4. Kesanggupan

Seorang mempelai laki-laki harus sanggup membayar mahar dan biaya pernikahan.

Sehingga pria yang miskin tidak sesuai untuk dinikahkan dengan wanita yang kaya raya,

karena hal ini akan menyebabkan dia tidak mampu menanggung biaya pernikahan yang

diinginkan mempelai wanita.

Dengan demikian, jika kondisi salah satu pasangan berbeda dalam empat perkara

yang disebutkan di atas, maka faktor kesetaraan telah dilanggar. Akan tetapi, faktor ini tidak

menyebabkan suatu pernikahan tidak sah, karena kesetaraan bukanlah syarat sahnya

pernikahan. Sebagai gambaran, Rasulullah ﷺ memerintahkan Fatimah Binti Qays untuk

menikahi Usama Ibn Zayd

, sehingga pernikahan mereka disempurnakan tanpa

mempertimbangkan ketidaksetaraan

diantara mereka berdua, namun atas dasar perintah

dari Rasul. Dengan demikian, faktor kesetaraan masih dianggap sebagai syarat yang

Islamic Online University Fiqh 202

diperlukan untuk menjamin komitmen pasangan pada akad pernikahannya. Sebagai contoh,

jika seorang wanita dinikahkan dengan seorang pria yang tidak setara dengannya, maka dia

atau walinya yang tidak setuju dengan ketidaksetaraan di antara keduanya boleh

membatalkan akad pernikahan tersebut. Di masa Rasulullah ﷺ pernah terjadi seorang

pria menikahkan puterinya dengan sepupunya untuk menaikkan kemakmuran dan status

sepupunya itu, sehingga Rasulullah ﷺ memberikan opsi kepada wanita itu untuk tinggal

atau berpisah

, namun sebagian ulama berpendapat bahwa kesetaraan merupakan syarat

sahnya pernikahan, seperti pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad.

Syaikh Taqiyud-Din berpendapat:

“Konsekuensi dari perkataan Imam Ahmad adalah jika ternyata seorang laki-laki

tidak setara dengan wanita maka mereka dipisahkan. Seorang wali tidak berhak

menikahkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak setara dan laki-laki itupun

tidak berhak menikahinya, begitu juga wanita tersebut tidak boleh menerima

pernikahan itu. Dalam hal ini kafa’ah kedudukannya berbeda dengan hal-hal yang

berkaitan dengan harta seperti mahar bagi seorang wanita. Yang bila dikehendaki

oleh wanita tersebut maupun wali-walinya mereka bisa menuntutnya, tapi bila tidak

mau mereka boleh meninggalkannya. Akan tetapi kafa’ah adalah faktor yang harus

dipertimbangkan oleh mereka.”

Fåtimah Bint Qays adalah wanita merdeka sedangkan Usåmah Ibn Zayd adalah seorang budak hitam

yang dimerdekakan.

Muslim (3681) (5/334).

An-Naså'i (3269) (3/395).

Lihat footnote dalam Ar-Rawd Al-Murbi (6/282).

FIQH 202

BAB

Wanita yang Haram Dinikahi

Wanita yang tidak dapat dinikahi terdiri dari dua jenis:

 Pertama: Wanita yang selamanya terlarang untuk dinikahi

Semuanya terdiri dari 14 jenis, dan tujuh di antaranya karena hubungan darah dan

tujuh sisanya terlarang karena ada alasan khusus. Mereka disebutkan dalam kedua ayat

dalam Surah An-Nisa

ini, ayat 22 dan ayat 23:

A. Wanita yang selamanya terlarang untuk dinikahi karena adanya hubungan darah

1. Ibu, nenek dan garis leluhur ke atas, sebagaimana firman Allah:

“Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu…” (QS. An-Nisa: 23)

2. Anak perempuan, cucu perempuan, anak dari cucu perempuan dan seterusnya;

sebagaimana firman Allah:

“…diharamkan atas kamu mengawini anak-anakmu yang perempuan...” (QS.

An-Nisa: 23)

3. Saudara perempuan; seorang pria tidak boleh menikahi saudara perempuannya,

baik itu yang kandung, yang seayah maupun yang seibu. Sebagaimana firman Allah:

“…diharamkan atas kamu mengawini saudara-saudaramu yang perempuan...”

(QS. An-Nisa: 23)

4. Anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki atau

dari anak perempuan mereka dan seterusnya, sebagaimana firmannya:

“…diharamkan atas kamu mengawini anak-anak perempuan dari saudaramu

yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan...” (QS.

An-Nisa: 23)

Islamic Online University Fiqh 202

5. Anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari anak mereka

yang laki-laki maupun anak perempuan dari mereka yang perempuan, sebagaimana

firman Allah:

“…diharamkan atas kamu mengawini anak-anak perempuan dari saudaramu

yang laki-laki dan anak perempuan dari saudaramu yang perempuan...” (QS.

An-Nisa: 23)

6. Bibi seayah dan yang ke (7) bibi yang seibu, sebagaimana firman Allah:

“…diharamkan atas kamu mengawini saudara-saudara ibumu dan saudara

ayahmu yang perempuan…” (QS. An-Nisa: 23)

B. Wanita yang selamanya terlarang untuk dinikahi karena alasan-alasan khusus:

1. Wanita yang melakukan li’an atas suaminya dalam kasus li’an {saling melaknatnya

antara suami-istri akibat tuduhan zina. Hal ini terjadi bila seorang suami menuduh

istrinya berzina namun ia tidak memiliki 4 saksi atas perzinaan tersebut. Maka untuk

menghindarkan dirinya dari hukuman qadzaf (dera 80 kali karena tuduhan zina yang

tidak terbukti), suami harus bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa tuduhannya

adalah benar, lalu ia mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya kalau sampai

berdusta. Hal ini dilakukan di hadapan hakim. Kemudian pihak istri bisa menepis

tuduhan suaminya tadi tidak benar, lalu ia mengatakan bahwa kemurkaan Allah atas

dirinya bila tuduhan itu benar -pen). Mengenai hal ini, Al-Jawzjani mengisahkan

bahwa Sahl Ibn Sa’ad berkata:

“Sunnah rasulullah telah berlaku atas masing-masing pihak yang saling melaknat,

bahwa keduanya harus dipisahkan (diceraikan), kemudian tidak boleh bertemu lagi

(menikah) selamanya.”

Al-Muwaffaq kemudian menambahkan: “Kami tidak mengetahui ada seorang pun

yang berpendapat selain itu.”

2. Kategori yang sama dengan kerabat wanita yang terlarang untuk dinikahi karena ada

hubungan darah yaitu wanita yang terhubung karena persusuan. Sehingga wanita

yang terhubung dengan dia karena persusuan sama terlarangnya dengan wanita

yang terhubung karena hubungan darah, seperti:

(a). Wanita yang menyusuinya

(b). Saudara perempuan yang sesusu

Sebagaimana firman Allah:

Islamic Online University Fiqh 202

“…diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-

saudara perempuan sesusuan...” (QS. An-Nisa:23)

Rasulullah ﷺ pun bersabda mengenai perkara ini:

“Haramnya nikah karena persusuan ialah seperti haramnya nikah karena nasab.”

(H.R Bukhori Muslim)

3. Mantan istri ayahnya, mantan istri kakeknya dan seterusnya terlarang untuk dinikahi

yang belum lama setelah akad pernikahan dengan ayahnya dilangsungkan,

sebagiamana firman Allah:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi

oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa lalu) yang telah lampau...” (QS. An-

Nisa: 22)

4. Menantu perempuan atau istri anak laki-lakimu, istri cucu laki-lakinya dan seterusnya

terlarang untuk dinikahi, sebagaimana firman Allah:

“…diharamkan atas kamu mengawini istri-istri anak kandungmu (menantu)..

(QS. An-Nisa: 23)

5. Ibu istrimu, neneknya dan seterusnya yang akad pernikahannya telah dilangsungkan

belum lama setelah akad pernikahan dia dengan istrinya dilangsungkan,

sebagaimana firman Allah:

“…diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu istrimu (mertuamu)..” (QS. An-

Nisa: 23)

6. Anak-anak perempuan dan cucu perempuan dari istrimu dan seterusnya dilarang

untuk dinikahi setelah dia mencampuri istrinya sendiri, sebagaimana firman Allah:

“…diharamkan bagi kamu anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri (dan sudah kamu

ceraikan), tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah

kamu ceraikan), maka tidak ada dosa bagimu (menikahinya)...” (QS. An-Nisa:

23)

Islamic Online University Fiqh 202

Setelah menyebutkan daftar wanita yang terlarang untuk dinikahi, maka lebih tepat

dan baik sekali jika menyebutkan ayat yang mengandung semua wanita yang disebutkan

tadi sekaligus, sebagaimana firman Allah:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan,

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang

perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan

dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-

saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan

dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu

campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah

kamu ceraikan), maka tidak ada dosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan

bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan)

mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali

telah terjadi di masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha

Penyayang.” (QS. An-Nisa: 23)

Yang kedua: Wanita yang Terlarang untuk Dinikahi untuk Sementara Waktu

A. Wanita yang terlarang untuk dinikahi karena pernikahan yang bersamaan.

Seorang pria tidak boleh menikahi dua saudara perempuan dan mengumpulkannya

dalam satu pernikahan sekaligus. Hal ini berdasarkan hadits yang Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tidak boleh disatukan antara seorang wanita dengan ammahnya, atau seorang

wanita dengan khalahnya...” (H.R Bukhori Muslim)

Rasulullah ﷺ menunjukkan hikmah di balik larangan ini, dengan mengatakan:

“Jika kalian melakukan perbuatan tersebut, berarti kalian memutuskan tali

silaturahmi di antara kalian”

Hal ini karena istri-istri biasanya akan saling cemburu satu sama lain, maka jika

mereka masih saudara maka pernikahan seperti ini justru merenggangkan atau

memutuskan tali silaturahmi antara keduanya.

Akan tetapi, jika seorang wanita diceraikan dan masa iddah-nya sudah selesai, maka

saudara perempuannya ataupun bibinya yang dari jalur ayah maupun dari jalur ibu menjadi

halal bagi mantan suami untuk dinikahi, karena alasan pelarangan itu sudah tidak ada.

Islamic Online University Fiqh 202

Selain itu, seorang pria dilarang memiliki lebih dari empat istri sekaligus,

sebagaimana firman Allah:

“...maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat…”

(QS. An-Nisa:3)

Rasulullah ﷺ menyuruh para pria muallaf (yang baru masuk Islam) yang

sebelumnya sudah mempunyai lebih dari empat istri untuk memilih empat di antara mereka

dan menceraikan yang lainnya.

B. Wanita yang terlarang untuk dinikahi karena karena halangan yang bisa hilang

kemudian.

Dilarang menikahi janda (baik cerai mati maupun cerai hidup) selama wanita itu

masih dalam masa iddah, sebagaimana firman Allah:

“...Tetapi janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddah-

nya…” (QS. Al-Baqarah: 235)

Hikmah di balik larangan ini adalah janda itu (baik yang cerai mati maupun yang

cerai hidup) bisa jadi dalam keadaan hamil, dan hal ini bisa menimbulkan tercampurnya

nasab (garis keturunan).

Di samping itu, dilarang pula menikahi wanita yang telah berbuat zina jika dia sudah

mengetahui perbuatan zina wanita itu, hingga wanita itu bertaubat dan masa iddah-nya

selesai, sebagaimana firman Allah:

“...dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki

atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-

orang mukmin.” (QS. An-Nur: 3)

Seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang sudah ditalak tiga hingga wanita itu

menikahi laki-laki lainnya, sebagaimana firman Allah:

“Talak yang dapat dirujuk itu dua kali...” (QS. Al-Baqarah: 229)

Serta firman Allah:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka

perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum dia menikah dengan suami

yang lain…” (QS. Al-Baqarah: 230)

Islamic Online University Fiqh 202

Dilarang bagi seorang pria menikahi wanita yang muhrim

(sedang dalam ihram)

hingga dia keluar dari keadaan ihramnya. Begitu pula pria muhrim dilarang melangsungkan

akad pernikahan selama dia masih dalam keadan ihram (baik dalam ibadah haji maupun

umrah), sebagaiman sabda Rasulullah ﷺ:

“Lelaki yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak

boleh meminang.” (H.R Lima Penyusun hadits kecuali Bukhori)

Seorang muslimah dilarang dinikahkan dengan pria musyrik, karena Allah dalam

firman-Nya menyebut muslimah dengan mengatakan:

“Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki (musyrik) dengan perempuan

yang beriman sebelum mereka beriman...” (QS. Al-Baqarah: 221)

Begitu pula, seorang pria muslim dilarang menikahi wanita musyrik, sebagaimana

firman Allah:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman…”

(QS. Al-Baqarah: 221)

Serta firman Allah:

“...Dan janganlah kamu berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-

perempuan kafir...” (QS. Al-Mumtahanah:10)

Akan tetapi, ayat yang disebutkan di atas tidak berlaku bagi wanita Yahudi dan

Nasrani yang merdeka, karena pria Muslim boleh menikahi salah satu dari mereka,

sebagaimana Allah menyebut pria muslim dengan mengatakan:

“...Dan (dihalalkan bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga

kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-

perempuan yang menjaga kerhormatan di antara orang-orang yang diberi

kitab sebelum kamu..” (QS. Al-Ma’idah: 5)

Para ulama sepenuhnya sepakat bahwa ayat ini adalah pengecualian aturan dari

aturan umum yang disebutkan di dua ayat sebelumnya, (2:221) dan (60:10), yang melarang

pernikahan antara wanita musyrik atau wanita kafir dengan pria Muslim.

Seorang pria Muslim dilarang menikahi budak wanita yang muslim, karena

pernikahan semacam itu menjadikan anak-anak hasil pernikahan mereka menjadi anak-

anak tuannya. Diperbolehkan menikahi budak wanita Muslim hanya jika khawatir akan

Islamic Online University Fiqh 202

berbuat zina atau jika karena dia tidak sanggup membiayai pernikahan dengan wanita

Muslim yang merdeka atau membayar uang penebusan kemerdekaan budak wanita itu

kemudian menikahinya, sebagaimana firman Allah:

“Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk

menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi

perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki...Kebolehan

(menikahi hamba sahaya) itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap

kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina)…” (QS. An-Nisa:25)

Seorang hamba sahaya dilarang menikahi pemilik (nyonyanya) menurut ijma’ para

ulama Muslim. Hal ini karena seorang nyonya dari hamba sahaya, kedudukannya bertolak

belakang jika menjadi istrinya, hak-haknya, peraturannya pun berbeda dalam tiap kasus.

Begitu pula seorang tuan dilarang menikahi gadis budak miliknya. Hal ini karena perjanjian

kepemilikan seorang gadis budak lebih kuat daripada perjanjian pernikahan, perjanjian yang

kuat tidak bisa digabungkan dengan perjanjian yang lemah.

Mencampuri budak perempuan aturannya sama dengan mencampuri istri dalam

akad pernikahan sah, selama syarat-syarat yang disebutkan di atas dipenuhi. Dengan kata

lain, wanita yang terlarang untuk dinikahi untuk sementara waktu: janda (cerai mati ataupun

cerai hidup) yang sedang dalam masa iddah, seorang muhrim (sedang dalam ihram), pezina

perempuan, istri yang ditalak tiga, semua yang disebutkan tadi dilarang berhubungan intim

sama dengan larangan untuk hamba sahaya yang perempuan. Hal ini karena jika

berhubungan intim dilarang dalam pernikahan yang seharusnya dihalalkan, maka

berhubungan intim dengan gadis budak pun dilarang dalam kasus-kasus ini, dengan alasan

yang lebih besar.

Surat ke-4 dalam al-Qur'ån.

Abü.Dåwüd (2250) (2/474) dan Al-Bukhåri (7304) (13/339).

Lihat footnote dalam "Ar-Rawd Al-Murbi." (6/286).

Al-Bukhåri (2644) (5/312) dan Muslim (3564) (5/364).

Al-Bukhåri (5109) (9/200) dan Muslim (3422) (5/193).

Abu-Dawud (2241) (2/469) dan Ibn Mäjah (1952) (2/464).

Muhrim: orang yang dalam keadaan ihram untuk Haji atau 'Umrah (Haji kecil).

Muslim (3432) (5/196), Abd-Dåwåd (1841) (2/289), At-Tirmidhi (840) (3/199). An-Naså'i (2842)

(3/211) dan Ibn Måjah (1966) (2/472).

FIQH 202

BAB

Syarat-Syarat yang dibuat Sebelum Pernikahan

Yang dimaksud syarat-syarat dalam pernikahan adalah hal-hal yang disyaratkan oleh

suami/istri dalam akad nikah kepada pasangannya dan bermanfaat bagi yang bersangkutan.

Syarat ini tempatnya ialah saat terjadi akad atau tergantung pada kesepakatan yang terjadi

sebelum itu. Syarat-syarat itu sebagai berikut:

Pertama: Syarat Sah

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa seorang wanita boleh mensyaratkan laki-laki yang

meminangnya untuk menceraikan istri pertamanya, karena perceraian adalah keinginannya

yang harus dipenuhi. Namun, sebagian ulama berpendapat jika ini adalah syarat yang tidak

sah, karena Rasulullah ﷺ melarang wanita untuk menuntut perceraian dengan istri

pertama kepada calon suaminya

, agar dia bisa menggantikan posisi istri pertama.

Larangan Rasul ini menandakan bahwa syarat ini tidak sah.

Salah satu syarat sah yang bisa dibuat seorang wanita sebelum melangsungkan

akad pernikahan adalah peminangnya tidak boleh berhubungan intim dengan seorang

budak atau tidak boleh menikah lagi dengan wanita setelah mereka melangsungkan akad

pernikahan. Ini adalah syarat yang sah yang harus dipenuhi suami, jika tidak dipenuhi, maka

dia berhak untuk membatalkan pernikahan. Rasulullah ﷺ bersabda mengenai hal ini:

“Syarat-syarat yang paling pantas untuk dipenuhi adalah yang dengannya kalian

menghalalkan kemaluan wanita (yaitu syarat yang dibuat dalam akad pernikahan)”

Salah satu syarat sah yaitu seorang mempelai wanita boleh mensyaratkan

peminangnya untuk tidak membawa dia keluar dari tanah air atau dari kampung

halamannya. Dengan demikian, sang pria tidak boleh membawanya keluar kecuali atas

izinnya disesuaikan dengan syarat yang telah dia tetapkan. Begitu pula merupakan syarat

yang sah jika mempelai wanita mensyaratkan suaminya tidak boleh memisahkan dia dari

orang tua ataupun dari anak-anaknya setelah mereka menikah. Syarat ini harus dipenuhi

oleh suaminya, jika tidak, dia berhak membatalkan akad pernikahan.

Islamic Online University Fiqh 202

Lain daripada itu, seorang mempelai wanita pun berhak menetapkan jumlah mahar

yang lebih tinggi atau menetapkan maharnya untuk dibayar dalam suatu mata uang tertentu.

Ini adalah syarat yang sah dan mengikat mempelai pria dan harus dia penuhi, jika tidak,

maka dia berhak membatalkan akad pernikahan. Dengan demikian, dia berhak

membatalkan akad pernikahan kapanpun dia sukai, kecuali ada tanda keridoan darinya

meskipun syaratnya itu telah dilanggar. Maka dalam kasus demikian, hak pilihnya tidak perlu

dipertimbangkan. Mengenai hal ini, Umar Ibnul Khatab pernah memutuskan perkara

seorang laki-laki yang berkenaan dengan keharusannya memenuhi syarat yang diajukan

istrinya dalam akad nikah. Laki-laki itu menyela:

“Kalau begitu, mereka (para istri) akan menceraikan kami (para suami)” Umar

menjawab: “Yang menjadi pemutus dalam hak-hak (manusia) adalah syarat-syarat

(yang mereka sepakati).”

Pendapat ini pun didukung oleh hadits yang Rasulullah ﷺ bersabda:

“Kaum Muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka”

Ulama besar Ibnul Qayyim berpendapat:

“Syarat-syarat dalam pernikahan yang paling pantas untuk dipenuhi ini wajib

dipenuhi oleh suami. Kewajiban ini sesuai dengan syariat, akal sehat, dan qiyas

yang benar. Sebab si wanita tidak rela membiarkan dirinya disetubuhi kecuali

dengan syarat-syarat tertentu. Jika syarat itu tidak dianggap wajib untuk dipenuhi,

berarti akad nikahnya terjadi tidak di atas dasar suka sama suka. Ini berarti si wanita

diharuskan melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukannya dan tidak pula

diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya.”

Kedua: Syarat yang Fasid (Rusak)

Terdiri dari dua jenis:

Syarat tidak sah yang membatalkan pernikahan:

Terdiri dari tiga jenis:

1. Pernikahan shighar (Pernikahan atas dasar pertukaran wanita yang dalam perwalian)

Ini adalah jenis pernikahan yang seorang wali menyerahkan puterinya (atau wanita

lain yang ada dalam perwaliannya) kepada seseorang untuk dinikahkan dengan

syarat pihak tersebut menyerahkan puterinya atau wanita yang dalam perwaliannya

untuk dinikahkan dengan dirinya, tanpa melibatkan pembayaran mahar sama sekali.

Islamic Online University Fiqh 202

Inilah jenis pernikahan yang menukarkan satu wanita dengan wanita lain untuk

sama-sama dinikahi. Para ulama sepenuhnya sepakat bahwa pernikahan jenis ini

dilarang; tidak sah, dan kedua pasangan harus dipisahkan dalam kasus seperti ini,

baik tidak ada penetapan mas kawin ataupun jika mereka bungkam mengenai hal ini.

Umar (Radhiyallahu anhu) mengisahkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Rasulullah ﷺ melarang nikah shighar yaitu seseorang menikahkan putrinya

dengan seorang laki-laki, dengan syarat lelaki tersebut menikahkan putrinya dengan

dirinya, dan tidak ada mahar di antara mereka berdua”

(Diriwayatkan oleh Al-

Bukhari dan Muslim)

Syaikh Taqiyyud-Din berpendapat:

Kesimpulannya, Allah mengharamkan nikah syighar karena seorang wali wajib

menikahkan wanita yang berada dalam tanggungannya bila ia dipinang oleh lelaki

yang layak. Sehingga perhatiannya kepada si wanita harus bertolak dari

kemaslahatan, bukan syahwat. Sedangkan mahar adalah hak si wanita bukan hak

dia. Seorang wali atau ayah tidak berhak menikahkan wanita yang berada di bawah

tanggungannya kecuali demi kemaslahatan si wanita tersebut, dengan kata lain ia

tidak berhak menikahkannya demi tujuan atau kemaslahatan pribadi. Sebab

tendensi seperti ini justru menjatuhkan kewaliannya. Jika tujuannya ialah menukar

kemaluan wanita (yang berada di bawah perwaliannya) dengan imbalan kemaluan

wanita lain, berarti ia tidak memperhatikan kemaslahatan wanita tersebut. Ia tak

ubahnya seperti orang yang menikahkannya dengan imbalan uang untuk dirinya

dan bukan untuk si wanita, dan kedua hal ini tidak diperbolehkan. Berangkat dari

sini, maka andaikata ia pun menyebut sejumlah mahar sebagai trik untuk

melakukan syighar, tetap saja tidak boleh, sebagaimana yang dinyatakan oleh

Imam Ahmad. Karena ia bermaksud menikahkannya agar ia bisa menikah dengan

wanita lain.Hukumnya sudah jelas. Sebab pernikahan itu sebenarnya hanyalah

demi kemaslahatan wali, bukan kemaslahatan wanita. Maka sama saja apakah

dalam pernikahan tersebut ditetapkan mahar tertentu atau tidak, sebagaimana

pendapat Mua’wiyah dan yang lainnya. Sedangkan Imam Ahmad membolehkannya

jika ada maharnya. Dalam arti bukan sebagai trik, namun dengan memperhatikan

kemaslahatan si wanita dalam menetapkan mahar itu.”

Islamic Online University Fiqh 202

Akan tetapi, jika ada mahar yang diberikan satu sama lain, tanpa ada niat untuk

berbuat curang, selama masing-masing mempelai wanita ridho, maka pernikahan

shighar ini dinyatakan sah, karena penyebab kerugian sudah tidak ada.

2. Pernikahan Muhallil

Yaitu seorang laki-laki menikahi wanita dengan catatan begitu si wanita telah ia

halalkan untuk suami pertamanya maka ia akan menceraikannya. Atau ia

menikahinya dengan niat tahlil tanpa syarat yang disebutkan dalam akad nikah. Atau

jika kedua laki-laki itu (mantan suami dan calon suami) telah bersepakat untuk itu

sebelum akad. Intinya dalam ketiga kondisi ini nikahnya dianggap batal, berdasarkan

sabda nabi (ﷺ):

“Maukah kalian kuberitahu tentang si ‘kambing jantan pinjaman?” Mereka

menjawab: “Mau Rasulullah” Rasulullah pun menjawab: “Dialah laki-laki muhallil

Semoga Allah melaknat laki-laki muhallil dan muhallil-lahu (laki-laki yang

menyewanya)”

(H.R Ibn Majah, Al-Hakim dan Penyusun Hadits lainnya)

3. Pernikahan dengan syarat-syarat masa depan

Contoh dari pernikahan ini adalah jika seorang wali dari seorang wanita berkata

kepada peminangnya: “Aku mengizinkan kamu menikahinya beberapa bulan

kemudian,” atau ..”jika ibunya setuju”. Akad pernikahan itu tidak sah, karena

pernikahan dianggap sebagai perjanjian dengan kompensasi (yang

direpresentasikan dengan pemberian mahar yang menjadikannya halal untuk

mencampuri istrinya). Akan tetapi, tidak sah jika melangsungkan akad pernikahan

dengan syarat yang sekiranya akan terjadi di masa depan. Begitu pula tidak sah

melangsungkan akad nikah sementara, seperti dengan wali berkata kepada

peminang: “Aku akan menikahkan puteriku dengan syarat kamu ceraikan dia besok”

atau “Aku akan menikahkan dia denganmu selama satu bulan”. Pernikahan seperti

ini disebut pernikahan mut’ah, yaitu pernikahan sementara yang hanya dengan niat

ingin bersenang-senang.

Syaikh Taqiyyud-Din berpendapat:

“Sejumlah riwayat yang terkenal dan mutawatir mengatakan bahwa Allah telah

mengharamkan kembali nikah mut’ah setelah sebelumnya dihalalkan.”

Al-Qurtubi pun berpendapat:

“Seluruh riwayat sepakat mengatakan bahwa selang waktu diperbolehkannya nikah

mutah tidaklah berlangsung lama. Bahkan nikah tersebut juga telah diharamkan.

Islamic Online University Fiqh 202

Para ulama baik yang terdahulu maupun kemudian telah sepakat atas

keharamannya, kecuali kaum Syi’ah Rafidah

yang pendapat mereka tidak kami

pedulikan.”

Syarat tidak Sah yang Tidak Membatalkan Pernikahan

Jika ada syarat dalam pernikahan yang merupakan syarat yang melanggar hak

wanita, maka syarat itu tidak sah meskipun pernikahan itu sendiri tetap sah. Contoh syarat

tidak sah yang tidak membatalkan pernikahan, yaitu jika sang pelamar menyatakan bahwa

tidak ada mahar untuk mempelai wanita, atau tidak ada uang tunjangan untuk mantan istri

untuknya, atau jatah malam untuk dirinya kurang dari jatah malam untuk istrinya yang lain.

Meskipun syarat-syarat seperti itu tidak sah, namun tidak lantas membatalkan pernikahan,

karena masih berupa syarat tambahan dalam akad pernikahan. Sehingga menyebutkan

syarat-syarat seperti itu dalam akad, tidaklah penting dan mengabaikannya tidak merugikan.

Sebagai contoh, jika peminang menyaratkan bahwa wanita yang akan dinikahinya

harus seorang Muslimah, lalu ternyata dia adalah ahli Kitab (Nasrani atau Yahudi), maka

pernikahan ini tetap sah, dan suami mempunyai pilihan untuk membatalkan pernikahan ini

maupun tidak. Begitu pula jika peminang memutuskan wanita yang ingin dia nikahi haruslah

yang masih perawan, cantik atau wanita yang masih suci, lalu dia malah menemukan fakta

wanita itu kebalikan dari yang dia syaratkan, maka dia berhak untuk menceraikannya,

karena syaratnya itu tidak terpenuhi.

Al-Bukhåri (2140) (4/446) dan Muslim (3429) (5/196),

Al-Bukhåri (2721) (5/396) dan Muslim (3457) (5/205).

Al-Bukhåri (5/396).

Abü-Däwüd (3594) (4/16),

Lihat footnote pada "Ar-Rawd Al-Murbi'” (6/315).

Al-Bukhåri (5112) (9/203) dan Muslim (3450) (5/203).

Aturan ini juga berlaku pada wanita manapun yang berada di bawah perwalian seperti anak

perempuan, saudara perempuan, dll.

Lihat footnote dalam "Ar-Rawd Al-Murbi'" (6/318-319).

Muhallil: Orang yang menikahi seorang wanita yang telah dicerai 3x dan tidak dapat lembali untuk

menghalalkannya bagi mantan suaminya.

Muhallal lahu: Suami sebelumnya, yang memperoleh keuntungan dari pernikahan semacam ini.

Ibn Måjah (1936) (2/455) dan Al-Håkim (2863) (2/237),

Lihat footnote dalam Ar-Rawd At-Murbi (6/325).

Räfidah: Sebuah kelompok Syiah yang menolak kekhalifahan Abu Bakr As-Siddiq dan 'Umar Ibnul-

Khattåb dan menuduh mereka beserta banyak dari sahabat nabi lainnya.

FIQH 202

BAB

Aib-aib dalam Pernikahan

Ada sejumlah aib-aib yang jika ditemukan pada pasangan yang sudah dia nikahi,

maka dia berhak untuk membatalkan pernikahan ataupun tidak, berikut ini contoh aib-aib

tersebut:

 Jika seorang istri menemukan fakta bahwa ternyata suaminya tidak mampu

membuahinya karena penyakit impotensi, maka dia berhak untuk membatalkan akad

pernikahannya. Terlebih lagi, jika seorang wanita baru mengetahui bahwa suaminya

itu impoten, dan suaminya tidak menyangkalnya, maka suaminya diberikan

kesempatan untuk membuahi (selama satu tahun). Jika, dalam masa percobaan itu

dia tetap tidak bisa membuahi istrinya, maka dia berhak untuk membatalkan akad

pernikahan itu.

 Jika sang suami menemukan fakta bahwa sang istri mempunyai kelemahan dan

menghambat pembuahan, seperti lengketnya liang senggama yang tidak mungkin

diatasi, maka sang suami berhak untuk membatalkan pernikahan.

 Jika salah satu dari pasangan suami istri menemukan aib-aib pada pasangannya

seperti penyakit hemarrhoid, tidak waras, vitiligo, leprosy, kebotakan, hatilosis, maka

dia berhak membatalkan pernikahan karena merasa jijik yang disebabkan aib-aib-

aib-aib itu.

Ulama besar, Imam Ibnul Qayyim berpendapat:

“Setiap cacat yang bisa menyebabkan pasangan suami-istri saling menjauhi dan

tidak bisa mewujudkan tujuan rumah tangga, maka ada khiyar yang berlaku. Di sini

khiyar lebih utama daripada khiyar dalam jual-beli.”

Seseorang berhak untuk membatalkan pernikahan atas dasar salah satu pasangan

tidak bisa menerima aib-aib pasangannya, meskipun dia sendiri mempunyai aib-aib

berbeda. Hal ini karena seorang pria tidak bisa jijik dengan aib-aibnya sendiri. Akan tetapi,

jika salah satu pasangan menerima aib-aib pasangannya, selama dia menunjukkan

penerimaan atas aib-aib pasangannya itu baik dengan menyatakan “saya menerima aib-aib

Islamic Online University Fiqh 202

itu”, maka dia tidak berhak membatalkan pernikahan karena merasa jijik dengan aib-aib itu

setelahnya.

Jika salah satu pasangan mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan atau tidak,

maka pelaksanaannya harus diputuskan oleh hakim (atau pihak yang berwenang), karena

perkara itu memerlukan ijtihad. Sehingga hakim atau pihak yang berwenang lainnya bisa

memutuskan untuk membatalkan pernikahan jika ada tuntutan dari salah satu pasangan,

atau memberikan izin kepadanya.

Jika pernikahan dibatalkan sebelum terjadinya penyempurnaan pernikahan

(bercampur), maka sang istri tidak berhak mengklaim maharnya. Berhubung, jika dia adalah

penuntut pembatalan pernikahan, maka dialah penyebab pembatalan pernikahan. Jika sang

suami sebagai penuntut pembatalan pernikahan, artinya istrinya belum memberitahukan aib-

aib yang dia miliki. Dalam kedua kasus ini, maka sang istri tidak berhak mengklaim

maharnya. Akan tetapi, jika pernikahan dibatalkan setelah terjadinya percampuran, maka

sang istri berhak menerima mahar seperti yang dijelaskan dalam akad pernikahan. Hal ini

karena mahar menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi dalam akad pernikahan dan telah

ditetapkan dengan penyempurnaan pernikahan (percampuran yaitu berhubungan intim).

Dengan demikian, mahar menjadi hak wajib bagi istri, dan tidak bisa dibatalkan.

Diharamkan menikahkan seorang gadis di bawah umur, wanita yang tidak waras,

atau gadis budak dengan pria yang memiliki aib-aib yang bisa menghambat penyempurnaan

pernikahan. Hal ini karena seorang wali harus mencari calon yang terbaik untuk kebaikan

wanita yang ada dalam perwaliannya. Namun, jika wali tidak mengetahui aib-aib pada pria

yang akan menjadi calon suami puteri atau wanita dalam perwaliannya, maka dia berhak

membatalkan pernikahan segera setelah mengetahui aib-aib dari pelamar tersebut dengan

maksud menghindarkan konsekuensi buruk bagi wanita yang ada dalam perwaliannya.

Berkaitan dengan persoalan ini, jika seorang wanita dewasa dan waras rido menikah

dengan pria yang impoten atau dengan pria yang telah dikebiri, maka sang wali tidak berhak

mencegah pernikahan, karena hubungan intim adalah persoalan bagi pengantin perempuan

itu sendiri, dan bukan bagi pihak lain. Akan tetapi, jika dia menerima untuk dinikahkan

dengan pria yang tidak waras, atau penyakit kusta, atau pria yang terjangkit penyakit vitiligo,

maka dalam kasus ini, wali tersebut bisa mencegah pernikahan tersebut, karena aib-aib

suami itu bisa diturunkan pada anak-anaknya, sehingga bahaya yang ditimbulkan aib-aib itu

bukan hanya akan menimpa sang istri namun pada anak-anaknya kelak, terlebih lagi jika

aib-aib itu bisa membahayakan seluruh keluarga.

Lihat za’dul - ma’ad (5/166)

FIQH 202

BAB

Pernikahan Orang Kafir

Orang kafir yang dimaksud di sini mengacu pada Nasrani, Yahudi, dan penganut

agama lainnya seperti Majusi dan penyembah berhala. Bab ini membahas tentang

peraturan-peraturan pernikahan bagi mereka yang telah memeluk Islam atau tengah

memohon keputusan hukum Islam untuk perkara pernikahan namun mereka masih sebagai

orang kafir.

Pernikahan orang kafir hukumnya sama dengan peraturan yang berlaku untuk

Muslim dalam hal sah-tidaknya maupun dalam masalah talak, dhihar

, ‘ilaa

, dan kewajiban

memberi nafkah dan penggiliran (bagi yang beristri lebih dari satu). Dengan kata lain, wanita

dan lelaki kafir dilarang menikah dengan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi,

peraturannya sama dengan peraturan bagi orang Muslim (yaitu ibu, saudara perempuan dan

seterusnya). Hal ini karena yang dimaksud dengan wanita kafir dalam konteks ini disebut

“istri” dalam Qur’an, sebagaimana firman Allah:

“Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.” (QS. Al-Masad: 4)

Serta Allah berfirman:

“Dan berkatalah istri Firaun…” (QS. Al-Qasas: 9)

Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat:

“Yang benar dalam masalah ini ialah bahwa semua bentuk pernikahan mereka yang

diharamkan dalam Islam adalah haram secara mutlak. Jika mereka tidak masuk

Islam, maka mereka layak dihukum karenanya. Namun jika mereka masuk Islam,

mereka dimaafkan, sebab mereka melakukannya dengan tidak meyakini

keharamannya. Adapun tentang sah tidaknya pernikahan itu, maka pendapat yang

benar ialah yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah dari satu sisi dan

rusak (fasid) dari sisi lain. Jika yang dimaksud dengan ‘sah’ di sini adalah kebolehan

menggauli, maka hal ini baru dibolehkan setelah mereka masuk Islam. Namun jika

yang dimaksud dengan ‘sah’ itu adalah diberlakukannya hokum-hukum suami-istri

Islamic Online University Fiqh 202

terhadap mereka, seperti tahliil, talak, ikhsan, dan semisalnya, maka hal memang ini

dianggap sah”

Di antara hukum tentang pernikahan orang kafir, pernikahan mereka yang tidak sah

bisa diakui dengan memenuhi kedua syarat berikut ini:

 Pernikahan mereka dianggap sah (oleh Muslim) jika pernikahan mereka dinilai sah

dalam agama mereka sendiri. Pernikahan apapun yang mereka anggap tidak sah

maka tidak boleh diakui, karena mereka tidak berserah diri pada agama mereka

sendiri.

 Pernikahan mereka yang tidak sah bisa diakui selama mereka tidak memohon

keputusan untuk pernikahan mereka pada hukum Islam untuk pernikahan seperti itu.

Akan tetapi, jika mereka melakukannya maka Muslim tidak perlu mengakui

pernikahan mereka. Hal ini karena Allah berfirman:

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...”

(QS. Al-Maidah: 49)

Dalam kasus ini, jika orang kafir meyakini keabsahan pernikahan mereka menurut

agama mereka sendiri dan tidak memohon keputusan menurut hukum Islam, maka

kita mengakui pernikahan mereka. Sebagai gambaran, Rasulullah pernah

mengambil jizyah (pajak dari non-Muslim) dari Hajar yang Majusi dan beliau tidak

berkeberatan dengan pernikahan mereka meskipun beliau tahu mereka telah

menikahkan kerabat

yang tidak boleh dinikahkan. Selain itu, banyak sekali orang-

orang kafir yang memeluk Islam semasa hidup Rasulullah ﷺ dan beliau mengakui

pernikahan mereka tanpa mempermasalahkan prosesi pernikahan mereka.

Jika pasangan suami istri yang kafir mendatangi Muslim untuk mendapatkan

keputusan menurut hukum Islam sebelum mereka menyempurnakan pernikahan mereka

(bercampur), maka umat Muslim harus melangsungkan pernikahan mereka menurut hukum

Islam, yaitu harus ada pernyataan ijab dari pengantin pria, serta kerelaan dari mempelai

wanita, izin dari wali mempelai wanita, serta dua saksi Muslim yang adil, sebagaimana

firman Allah:

“...Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara

mereka (itu) dengan adil...” (QS. Al-Maidah: 42)

Akan tetapi, jika pasangan kafir memohon keputusan menurut agama Islam setelah

mereka menyempurnakan pernikahan mereka, maka umat Muslim tidak boleh berkeberatan

dengan cara mereka menyempurnakan pernikahan mereka.

Islamic Online University Fiqh 202

Begitu pula, jika pasangan kafir itu memeluk Islam, maka umat Muslim tidak boleh

berkeberatan dengan prosesi pernikahan mereka baik syarat keabsahan pernikahan mereka

ada maupun tidak ada. Namun, jika pasangan suami istri yang kafir memohon keputusan

menurut Islam atas perkara pernikahan mereka, maka umat Muslim harus

mempertimbangkan ketika mereka memohon keputusan menurut hukum Islam atau ketika

mereka memeluk agama Islam. Dengan demikian, jika sang istri adalah salah satu dari

wanita yang halal untuk dinikahi bagi suaminya sebagai Muslim tanpa ada rintangan hukum,

maka pernikahan mereka harus diakui. Berhubung tidak ada rintangan hukum dari awal,

maka tidak ada yang menghalangi pengesahan pernikahan mereka secara Islam setelah

mereka memeluk Islam. Namun, jika sang istri terlarang untuk dinikahi bagi sang pria (ketika

mereka memohon keputusan menurut Islam atau ketika mereka memeluk Islam), maka

mereka harus dipisahkan. Hal ini karena pernikahan mereka yang tidak sah sejak awal

menjadi penyebab larangan pernikahan jika dilanjutkan.

Sedangkan mengenai mahar yang telah ditetapkan sebelum mereka memeluk Islam,

jika mahar itu adalah yang dihalalkan, maka dia bisa memilikinya, karena itu sudah menjadi

haknya dalam akad pernikahan, dan tidak ada alasan hukum yang menghalangi dia memiliki

mahar tersebut. Akan tetapi, jika mahar tersebut adalah sesuatu yang haram atau bathil,

misalnya minuman anggur atau daging babi, maka berlaku dua aturan mengenai hal itu:

 Pertama: Jika sang istri sudah menerimanya sebagai mahar, maka harus dipenuhi,

yaitu dia harus mendapatkan mahar lain sebagai pengganti mahar yang haram itu,

karena dia telah menerimanya menurut agamanya. Dengan demikian, pemberian

mahar tetap wajib dipenuhi sebagai tanggungjawab seorang suami. Terlebih lagi, jika

umat Muslim mengajukan keberatan mengenai perkara itu, maka hal itu akan

menyebabkan kesulitan dan menyurutkan niat mereka untuk memeluk Islam. Oleh

sebab itu, kesalahan seperti itu harus dimaafkan karena keputusan pasangan kafir

untuk memeluk Islam sama halnya dengan perbuatan lainnya yang biasa mereka

lakukan sebelum memeluk Islam.

 Kedua:Jika sang istri belum diberikan mahar yang haram seperti itu, maka

berikanlah mahar yang halal yang senilai dengan itu sebagai penggantinya. Akan

tetapi, jika dia sudah menerima sebagian dari mahar yang haram itu sewaktu dia

masih kafir, maka bagian sisanya harus diperhitungkan dan diberikan gantinya yang

nilainya setara dengan nilai sisanya kepada dia. Begitu pula, jika mahar belum

ditentukan sebelum dia masuk Islam, maka dia berhak menerima mahar yang sesuai

yang seharusnya diberikan kepada dia, karena tidak menentukan mahar dalam akad

pernikahan itu menjadikan akad pernikahan tidak sah.

Islamic Online University Fiqh 202

Terlebih lagi jika kedua pasangan memeluk Islam di saat yang bersamaan, maka

pernikahan mereka harus dipertahankan, karena sudah tidak ada batasan perbedaan

agama di antara mereka.

Selain itu, jika sang suami adalah pria Nasrani dan sang istri adalah seorang yahudi,

lalu sang suami memeluk Islam, namun sang istri tidak, maka pernikahan mereka tetap

harus dipertahankan, karena sebenarnya pria Muslim boleh menikahi wanita Nasrani atau

wanita Yahudi, maka dengan alasan yang lebih besar, pernikahan mereka adalah sah,

untuk mempertahankan dia sebagai istrinya setelah sang suami masuk Islam.

Lain daripada itu, jika seorang istri yang kafir memeluk Islam sementara suaminya

tetap kafir sebelum pernikahan mereka disempurnakan, maka pernikahan mereka harus

dibatalkan, sebagaimana firman Allah:

“...janganlah kamu kembalikan mereka (istri-istri yang sudah masuk Islam)

kepada suami-suami mereka (yang kafir). Mereka tidak halal bagi suami-suami

kafir itu...” (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Dalam kasus pernikahan seperti ini, sang istri tidak berhak menuntut maharnya,

karena pembatalan pernikahan berasal dari pihaknya.

Begitu pula jika sang suami dari wanita kafir, baik itu Yahudi maupun Nasrani yang

kemudian masuk Islam sebelum mereka menyempurnakan pernikahan mereka, maka

pernikahan mereka harus dibatalkan, sebagaimana firman Allah:

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan

perempuan-perempuan kafir...” (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Dalam kasus ini, maka sang pria harus membayar setengah dari mahar, karena

pembatalan pernikahan berasal dari sisinya.

Berkaitan dengan hal ini, jika salah satu dari pasangan kafir, baik Nasrani ataupun

Yahudi, atau jika seorang wanita kafir memeluk Islam setelah prosesi pernikahannya

dengan pria kafir, maka pokok persoalannya terletak pada masa iddah sang wanita. Dengan

kata lain, jika salah satu dari mereka memeluk Islam di saat masa iddah sang istri, maka

pernikahan mereka tetap dianggap sah. Akan tetapi, jika pasangan satunya lagi tidak masuk

Islam selama periode iddah itu, pernikahan mereka tidak sah karena hanya satu pasangan

yang memeluk Islam.

Selain itu, suami kafir yang memeluk Islam ketika dia masih memiliki istri lebih dari

empat yang juga sama-sama memeluk Islam, atau masih Yahudi atau Nasrani, maka dia

harus memilih empat dari istri-istrinya itu. Hal ini berdasarkan fakta yaitu ketika Qays Ibnul

Islamic Online University Fiqh 202

Harits masuk Islam ketika dia mempunyai delapan istri, Rasulullah ﷺ berkata

kepadanya : ”Pilihlah empat dari istri-istrimu”

. Beliau pun mengatakan hal yang serupa

kepada yang lainnya, Wallahu A’lam.

Zihår adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, ketika dia tidak ingin bercampur dengan

istrinya, "engkau seperti punggung ibuku," yaitu tidak boleh didekati secara sexual. Ini adalah jenis perceraian

yang umum dilakukan bangsa Arab di masa Jahiliyyah sebelum Islam.

Ila’ adalah sumpah suami untuk tidak bercampur dengan istrinya untuk suatu periode waktu.

Lihat "Al.lkhtiyåråt Al-Fiqhiyyah" (322-323).

Al-Bukhåri (3157) (6/309).

At-Timidhi (1130) (3/4351 dan Ibn Måjah (1953) (2/464).

FIQH 202

BAB

Mahar

Secara syar’i, kata mahar merujuk pada sejenis kompensasi yang ditetapkan dalam

akad pernikahan atau setelahnya, yang harus dibayarkan oleh suami. Hukumnya adalah

wajib menurut Qur’an dan Sunnah dan ijma’ para ulama, sebagaimana firman Allah:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

(QS. An-Nisa: 4)

Terlebih lagi, Rasulullah ﷺ pun tidak pernah membiarkan pernikahan

disempurnakan tanpa adanya pemberian mahar. Rasulullah ﷺ berkata kepada seorang

peminang:

“Carilah mahar walaupun sebuah cincin besi.”

Di samping itu, semua ulama Muslim sepenuhnya sepakat dengan legalitasnya.

Sedangkan mengenai jumlah mahar yang diperbolehkan secara hukum, tidak ada

jumlah maksimal maupun minimal. Apapun yang ada nilainya dan berapapun nilainya bisa

diberikan sebagai mahar, berapapun jumlahnya. Namun, kita tetap harus mencontoh

Rasulullah ﷺ mengenai pemberian mahar ini, yaitu memberikan mahar harus sekitar 400

dirham perak

, seperti halnya mahar yang diberikan kepada puteri Rasululllah

ﷺ:

Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat mengenai hal ini:

“Mahar dalam jumlah yang besar yang diberikan oleh suami selama ia mampu

hukumnya tidak makruh. Kecuali bila hal itu disertai unsur-unsur yang

menjadikannya makruh, seperti ingin pamer dan semisalnya. Namun jika ia tidak

mampu maka makruh hukumnya. Bahkan bisa menjadi haram jika demi

memenuhinya ia harus meminta-minta atau menempuh cara-cara haram lainnya.

Islamic Online University Fiqh 202

Tapi bila mahar yang banyak tersebut tidak tunai dan berada dalam tanggungannya,

ia juga pantas dihukumi makruh. Sebab dengan begitu ia merepotkan diri sendiri

karena harus memikul tanggungan”

Singkatnya, memberikan mahar yang tinggi tetap diperbolehkan selama tidak untuk

tujuan pamer atau menyombongkan diri dan tidak membebani mempelai pria untuk

mengadakan mahar itu dengan cara meminta-minta bantuan atau pinjaman. Di samping itu,

pemberian mahar yang tinggi pun tetap diperbolehkan jika mempelai pria mampu

menyediakannya dan tidak akan menyebabkan dirinya terlilit hutang. Semua peraturan yang

berharga dan kriteria ini bertujuan untuk mencapai kemasalahatan dan mengurangi

madarat.

Menurut uraian di atas, mahar sebagai bukti menyombongkan diri, atau berbangga

diri atau berlebihan dalam menuntut mahar yang tinggi tentunya dilarang. Hal ini karena

permintaan mahar yang tinggi tidak mempertimbangkan kondisi pria yang miskin yang

malah akan menjadi perintang utama pernikahan. Di samping itu, masih banyak lagi

pengeluaran biaya pernikahan lainnya yang tidak perlu, seperti membeli gaun yang mewah

dan perhiasan mewah, serta menyelenggarakan resepsi yang megah dan sebagainya.

Sesungguhnya, dalam tindakan yang seperti itu hanya merupakan ajang pamer,

menyombongkan diri dan menghambur-hamburkan uang, yang tentunya tidak memberikan

manfaat bagi masing-masing pasangan. Tidak diragukan lagi, hal-hal yang demikian itu

dianggap salah satu beban, dan kebiasaan buruk yang harus dihindari dan dikurangi demi

mengurangi penghalang yang menghadang pernikahan.

Berkaitan dengan hal ini, Aisyah Radhiallahu anha mengisahkan bahwa Rasulullah

ﷺ bersabda:

“Wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling maharnya” (H.R

Imam Ahmad, Baihaqi, Al-Hakim dan yang lainnya)

Selain itu Umar Ibnul Khatab pun mengatakan:

“Janganlah kalian memahalkan mahar kaum wanita. Sebab andaikan mahar itu

suatu bentuk kedermawanan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya yang

paling pantas untuk memahalkannya adalah rasulullah (ﷺ). Meskipun demikian

beliau tidak pernah membayar mahar kepada seorang pun dari istrinya atau

menuntut mahar untuk salah seorang putrinya yang lebih banyak dari dua belas

uqiyah

. Seseorang jika harus membayar mahal untuk mahar istrinya justru bisa jadi

membuatnya benci kepada istri, sehingga ia mengatakan kepadanya: “Demi

Islamic Online University Fiqh 202

menanggung maharmu aku harus menjual semuanya termasuk tali geriba.”

(HR

An-Nasa’i dan Abu Dawud)

Sesungguhnya, meminta mahar yang mahal akan menyebabkan suami membenci

istrinya, setiap kali dia teringat akan mahar yang sudah dia berikan untuk istrinya itu. Oleh

sebab itu, wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan (dalam hal mahar,

biaya pernikahan, biaya kehidupan dsb).

Ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah. Begitu pula dengan kesederhanaan

dan kemudahan mahar akan menjadikan wanita itu diberkahi dan disayangi suaminya.

Hikmah disyariatkannya pemberian mahar dalam akad pernikahan yaitu berupa

pemberian kompensasi dari suami kepada istrinya karena telah bersedia berhubungan intim.

Selain itu, mahar pun merupakan tanda hormat kepada istri, menunjukkan bahwa dia

dihargai dan dipandang oleh suaminya.

Disarankan untuk menyebutkan dan memperjelas jumlah mahar dalam akad

pernikahan untuk menghindari perselisihan yang sekiranya akan muncul. Akan tetapi,

menyebutkan dan memperjelasnya kemudian pun diperbolehkan, yakni setelah

melangsungkan akad pernikahan, sebagaimana firman Allah:

“Tidak ada kewajiban untuk membayar (mahar) atas kamu, jika kamu

menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu mencampuri mereka...” (QS. Al-

Baqarah: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar bisa ditunda setelah akad pernikahan.

Sedangkan mengenai kwalitas dan sifat dari mahar itu sendiri, maka apapun yang

sekiranya layak untuk diberikan sebagai mahar, baik itu ada hasil penjualannya, berupa

upah, atau uang sewa, semua yang disebutkan tadi bisa dijadikan mahar. Dengan demikian,

mahar bisa berupa properti, hutang yang ditangguhkan kepada mempelai pria (atau

pembayarannya ditunda/ ditanguhkan), atau bisa juga berupa jasa tertentu yang harus

dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan bahwa mahar itu harus sederhana,

mudah didapatkan dan bisa terjangkau disesuaikan dengan keadaan keuangan mempelai

pria, agar akad pernikahan bisa dilangsungkan karena manfaat besar dari pernikahan itu

sendiri baik bagi pasangan maupun bagi masyarakat.

Beberapa Persoalan Penting Terkait Mahar

 Pertama: Mahar adalah hak wanita, sehingga walinya tidak berhak untuk mengklaim

mahar itu, kecuali jika ada izin yang sudah diberikan wanita itu kepada walinya,

sebagaimana firman Allah:

Islamic Online University Fiqh 202

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang ingin kamu nikahi) sebagai pemberian

dengan penuh kerelaan...” (QS. An-Nisa: 4)

Namun, ayah mempelai wanita boleh mengambil mahar tanpa seizinnya, asalkan tidak

mempengaruhi kebutuhan dasarnya dan tidak pula menimbulkan madarat bagi dia,

sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.”

 Yang kedua: Tahap pertama kepemilikan mahar bagi perempuan dimulai dengan

dilangsungkannya akad pernikahan, sama halnya seperti yang berlaku dalam akad

jual beli. Akan tetapi, kepemilikan mahar bagi dirinya baru sempurna setelah

bercampur dengan suaminya (yaitu dengan berhubungan intim dengan suaminya),

atau dia dan suaminya tinggal tersendiri, atau salah satu dari mereka meninggal.

 Yang ketiga: Jika suami menceraikan istrinya sebelum penyempurnaan pernikahan

(sebelum bercampur) atau sebelum tinggal dengannya secara pribadi, maka dia

harus menentukan mahar untuk istrinya, dan dia berhak mendapatkan separuh dari

mahar itu, sebagaimana firman Allah:

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan

mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan mahar untuk

mereka, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu bayarkan itu..”

(QS. Al-Baqarah: 237)

 Jadi, jika terjadi perceraian, maka mereka berhak menerima setengah dari mahar

yang telah ditentukan. Namun, jika salah satu dari mereka telah merelakan sisa

mahar tersebut, itupun diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah:

“...kecuali jika istri-istrimu memaafkan atau telah dimaafkan oleh orang yang

memegang ikatan...” (QS. Al-Baqarah: 237)

Kemudian, Allah pun menegaskan lebih lanjut tentang keutamaan dari keikhalasan

tersebut, sebagaimana dalam firman-Nya.

“...dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu

melupakan keutamaan di antara kamu...” (QS. Al-Baqarah:237)

Dengan demikian, Allah Subhanahu wata’ala memerintahkan bagi setiap pasangan

yang bercerai untuk merelakan setengah bagian dari kepemilikan mahar itu. Ini

Islamic Online University Fiqh 202

adalah perintah ilahi bagi pasangan yang bercerai untuk melupakan kekerasan hati

di antara mereka dan menunjukkan toleransi satu sama lain atas dasar ikatan suci

yang pernah menyatukan mereka.

 Keempat: Segala yang diambil oleh ayah atau saudara laki-laki dari suaminya

misalnya pakaian dan sejenisnya dianggap bagian dari mahar.

 Kelima: Jika mahar yang dibayarkan oleh suami ternyata berupa uang dari hasil kerja

yang haram, maka pernikahan itu tetap sah. Akan tetapi, mahar halal yang layak dan

senilai dengan itu harus diberikan kepada sang istri sebagai pengganti dari mahar

dari hasil kerja haram itu.

 Keenam: Jika akad pernikahan dilangsungkan tanpa menyebutkan dengan jelas

mahar bagi sang istri, pernikahan ini tetap sah, inilah pernikahan yang disebut

pernikahan tafwid (yakni pernikahan tanpa penyebutan mahar yang jelas). Maka

dalam kasus demikian, mahar harus ditentukan dengan jelas dan diperhitungkan

jumlahnya lalu diberikan kepada istri, sebagaimana firman Allah:

“Tidak ada kewajiban untuk membayar (mahar) atas kamu, jika kamu

menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu mencampuri mereka...” (QS. Al-

Baqarah: 236)

Di samping itu, dikisahkan pula bahwa dulu Ibn Mas’ud pernah ditanya tentang

hukum pernikahan dimana seorang pria menikahi wanita tanpa penentuan mahar

dan tanpa mencampurinya sampai dia meninggal, maka dia berkata:

“Ia mendapat mahar yang senilai dengan mahar wanita-wanita kerabatnya, tanpa

dikurangi maupun dirugikan. Ia juga terkena kewajiban ‘iddah dan berhak mendapat

warisan.”

(H.R Tirmidzi dan Penyusun Hadits lainnya, dan dishahihkan oleh

Tirmidzi)

Berkaitan dengan persoalan mahar, tafwid itu pun bisa mengacu pada sejumlah

mahar yang ditentukan oleh wali mempelai wanita ataupun oleh mempelai pria, atau

oleh pihak ketiga. Dalam kasus demikian, pernikahan dinyatakan sah, jika ada

perbedan pendapat mengenai jumlah mahar, maka mempelai wanita harus diberikan

mahar yang senilai dengan itu, yang diperkirakan oleh hakim, (juru pisah atau pihak

yang berwenang lainnya). Sang hakim harus memperhitungkan dan menentukan

jumlah mahar untuk kemudian diberikan kepada wanita itu yang sama dengan mahar

yang telah diberikan kepada kerabatnya, yang derajatnya sama dengan dia,

misalnya dengan ibunya, atau dengan bibi dari sisi ayah atau dari sisi ibu. Dengan

Islamic Online University Fiqh 202

kata lain, hakim harus mempertimbangkan wanita-wanita kerabatnya yang setara

dengan dia, baik dari segi kekayaan, kecantikan, alasan, perilaku, umur,

keperawanan, atau status janda dan sebagainya. Jika wanita itu tidak mempunyai

kerabat, maka dia berhak diberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan

pada wanita secara umum di kotanya.

 Berkenaan dengan hal ini, jika suami menceraikan istrinya tanpa penyempurnaan

pernikahan (sebelum berhubungan intim dengan istrinya), maka dia berhak

mendapatkan kompensasi (tunjangan) khusus yang nilainya sesuai dengan kondisi

keuangan suaminya, sebagaimana firman Allah:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan

istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

menentukan maharnya. Dam hendaklah kamu memberikan suatu mut’ah

(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya

(pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah: 236)

Perintah ilahi di ayat yang disebutkan di atas menunjukkan kewajiban memberikan

tunjangan kepada janda yang diceraikan dalam kasus seperti itu, serta menunjukkan

bahwa memenuhi kewajiban seperti itu adalah salah satu dari perbuatan baik dan

amal sholeh.

Kembali lagi pada persoalan mahar yang tidak ditentukan, jika perpisahan mereka

terjadi sebelum kematian salah satu pasangan sebelum mereka menyempurnakan

pernikahan mereka, maka mahar yang biasa diberikan kepada wanita seperti dia

harus diberikan kepadanya serta bagian harta waris yang biasa diberikan oleh

pasangannya yang mewarisi (yakni pasangan yang masih hidup). Hal ini karena,

mahar yang tidak ditentukan jumlahnya tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan;

penjelasan ini didukung oleh keputusan yang diberikan Ibn Mas’ud yang diuraikan di

atas.

Lain daripada itu, jika penikahan telah disempurnakan atau kedua pasangan itu

sudah tinggal bersama, maka sang istri berhak menerima mahar yang sama dengan

yang biasa diberikan kepada wanita seperti dia. Hukum ini didukung oleh pendapat

Imam Ahmad, serta didukung pula oleh keputusan yang diambil oleh Khulafaur

Rasyidin, yang mana mereka memutuskan jika daun pintu (ruangan tempat

pasangan suami istri itu tinggal) tertutup atau tirainya diturunkan (dalam arti

pernikahan mereka disempurnakan), maka mahar harus dibayarkan.

Islamic Online University Fiqh 202

Jika perpisahan itu merupakan keputusan dari sisi wanita, dan terjadi sebelum

disempurnakan pernikahan, maka dia tidak berhak mengklaim mahar itu. Hukum ini

berlaku jika sang wanita tidak menepati aturan pernikahan dalam Islam atau dia

membatalkan pernikahan karena menemukan cacat fisik pada suaminya; maka dia

tidak berhak menuntut mahar dalam kasus-kasus seperti itu.

 Ketujuh: Sebelum disempurnakan pernikahan, maka sang istri berhak untuk

menjauhkan diri dari hubungan intim dengan suaminya hingga dia mendapatkan

maharnya. Hal ini karena, jika dia rela berhubungan badan dengan suaminya, lalu

dia mengurungkan niatnya hingga dia mendapatkan mahar, maka hal itu tidak

memungkinkan lagi. Di sisi lain, jika dia sudah sepakat bahwa mahar boleh

ditangguhkan, maka dia tidak berhak untuk menghindari kewajiban berhubungan

badan dengan suaminya, karena dia sudah rela untuk menerima penangguhan

pembayaran mahar sejak dari awal. Begitu pula, sang istri tidak boleh menghindari

berhubungan intim dengan suaminya hingga dia mendapatkan mahar, jika pada

faktanya dia sudah berhubungan dengan suaminya.

Al-Bukhäri (5078) (9/164) dan Muslim (4372) (5/215).

Satu dirham perak setara dengan 2.975 gram perak.

Muslim (3474) (5/218).

Lihat: "Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah" (p. 327).

Ahmad (24999) (6/145). Al-Bayhaqi (14356) (7/384) dan Al-Håkim (2791) (2/213).

Satu üqiyyah setara 40 dirham perak, yaitu 119 gram perak (karena satu dirham perak setara 2.975

gram perak.

Abu Dåwüd (2106) (2/402), At-Tlrmidhi (1116) (3/422), dan An-Naså'i (3349) (3/427).

Abü Dåwüd (2114) (2/406), At-Tirmidhi (1147) (3/450), An-Nasa'i (3354) (3/430) dan Ibn Måjah

(1891) (2/434).

Al-Bayhaqi (14484) (7/417).

FIQH 202

BAB

Walimah

Walimah adalah resepsi yang diselenggarakan sebagai jamuan makan bersama di

acara pernikahan.

Hukum Resepsi Pernikahan

Menyelenggarakan resepsi pernikahan adalah amalan Sunnah, para ulama

sepenuhnya sepakat mengenai hal ini. Sebagian ulama berpendapat diwajibkan bagi kita

untuk menghadirinya jika kita diundang dalam resepsi pernikahan serta karena ada perintah

dari Rasulullah ﷺ. Beliau pernah berkata kepada Abdur Rahman bin Auf ketika dia

mengundang beliau untuk menghadiri pernikahannya : “Adakanlah walimah meskipun hanya

dengan menyembelih seekor domba”

(H.R Bukhori Muslim). Selain itu, Rasulullah ﷺ

sendiri menyelenggarakan walimah ketika beliau menikahi Zainab

, Sofiyah

, dan

Maemunah Binti Harits.

Waktu penyelenggaran walimah cukup longgar dari waktu untuk melangsungkan

akad nikah, yaitu sampai penghujung hari pernikahan tersebut, acara ini bisa dilangsungkan

pada periode ini. Sedangkan mengenai jumlah makanan yang disajikan pada acara ini,

sebagian fuqaha berpendapat tidak kurang dari satu ekor domba, dan jika bisa lebih dari

satu domba, maka itu lebih baik. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada hadits yang

disebutkan di atas dimana Rasulullah ﷺ berkata kepada Abdur Rahman bin Auf:

“Adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor domba” (H.R Bukhori

Muslim). Acara ini harus dilaksanakan jika mampu membiayainya. Sebagai contoh

Rasulullah ﷺ pernah menyelenggarakan walimah dengan sajian hay (masakan terbuat

dari tepung, mentega dan keju) ketika beliau menikahi Sofiyah. Hal ini menunjukkan bahwa

sajian walimah sudah cukup tanpa harus menyembelih domba.

Berlebih-lebihan dalam menyajikan makanan walimah tentunya dilarang. Akan tetapi,

di zaman sekarang, justru banyak orang yang menyajikan makanan walimah sampai-sampai

harus menyembelih banyak domba, unta, dan berbagai jenis makanan lainnya atas dasar

pamer dan membanggakan diri. Maka perbuatan boros tersebut menyebabkan banyak

Islamic Online University Fiqh 202

makanan yang tidak termakan dan malah terbuang percuma di tempat sampah, sehingga

banyak uang terbuang percuma, yang tentunya dilarang oleh Syariah dan tertolak dengan

dalil akal sekalipun. Mereka yang menyelenggarakan walimah secara berlebihan dan

menikmati acaranya harus menanggung hukuman dari Allah dan berlebihan juga

menghilangkan barokah dari acara tersebut. Di samping itu, acara walimah seperti itu bisa

mengandung hal-hal yang diharamkan dan bisa mengarah pada perbuatan dosa. Bisa juga

acara seperti itu berakhir di hotel, tempat di mana wanita tidak menjaga kerhormatan dan

hijabnya serta mereka berbaur dengan bebas dan tanpa malu dengan para pria, yang bisa

menyebabkan kehancuran. Terlebih lagi, walimah yang berlebihan seperti itu biasanya

melibatkan musik dan tarian serta hiburan lainnya yang terlarang, penyanyi dan juru foto.

Terlebih lagi, banyak uang yang dihambur-hamburkan dan hanya akan berakhir pada kesia-

siaan dan kegelisahan. Oleh sebab itu, mereka yang menyelenggarakan walimah megah

seperti itu harus takut kepada Allah dan mewaspadai azab-Nya:

“Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan...” (QS.

Al-Qasas: 58)

Serta

“...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan...” (QS. Al-Araf: 31)

Serta

“…Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu

berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Al-Baqarah: 60)

Banyak sekali ayat yang menyinggung persoalan ini.

Diwajibkan bagi siapa saja yang diundang pada acara walimah untuk menghadirinya,

selama walimah itu sendiri mengikuti syarat-syarat berikut ini:

1. Walimah yang diselenggarakan itu adalah walimah yang pertama pada pernikahan

tersebut. Jika itu adalah walimahan pernikahan yang diulang atau untuk yang kesekian

kalinya, maka kita tidak perlu menghadirinya, seperti halnya kewajiban menghadiri

walimah pernikahan yang pertama kalinya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Walimah yang diadakan di hari pertama adalah haq, sedangkan di hari kedua

adalah makruf, namun pada hari ketiga adalah riya dan sum’ah (pamer).

” (H.R Abu

Dawud dan yang lainnya)

Islamic Online University Fiqh 202

Syaikh Taqiyyud-Din berpendapat mengenai hal ini:

“Haram hukumnya menghidangkan makanan dan sembelihan yang melebihi

kebiasaan pada hari-hari berikutnya (setelah walimah pertama), meskipun hal itu

biasa dilakukan atau diniatkan untuk menyenangkan keluarganya. Jika hal ini

sampai terulang, maka pelakunya layak diberi hukuman

.”

2. Tuan rumahnya haruslah seorang Muslim

3. Tuan rumahnya harus seorang Muslim yang bertakwa dan malu berbuat durhaka

kepada Allah, karena undangan dari orang-orang seperti itu biasanya diabaikan dan

ditinggalkan.

4. Tamu undangan harus diundang secara pribadi, yang artinya tidak diundang melalui

undangan umum.

5. Dalam pesta pernikahan itu harus terhindar dari berbagai hal yang haram, seperti

minuman keras, penyanyi, musik, atau lagu, sebagaimana yang biasa terjadi di pesta

pernikahan di masa sekarang.

Jika semua syarat ini dipenuhi, maka kita wajib menghadirinya, hal ini dinyatakan

oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits berikut ini:

“Hidangan paling jelek adalah walimah; bia orang yang mendatanginya dilarang

untuk makan, sedangkan yang tidak membutuhkannya justru diundang.

Barangsiapa tidak mau mendatangi undangan walimah, berarti telah bermaksiat

kepada Allah dan Rasul-Nya

.” (H.R. Imam Muslim)

Mengumumkan walimah adalah amalan Sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah

ﷺ:

“Umumkanlah pernikahan ini

”

Di samping itu disunnahkan untuk memeriahkan walimah dengan menabuh rebana

(sejenis alat musik Arab yang mirip tamburin, namun tanpa bunyi alat musik logam).

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Yang menjadi pembeda antara yang halal dengan yang haram dalam pernikahan

adalah suara dan tabuhan rebana

” (H.R Nasa’i, Ahmad, Tirmidzi yang meng-

hasankan hadits ini)

Islamic Online University Fiqh 202

Al-Bukhåri (5155) (9/276) dan Muslim (3475) (5/218).

Al-Bukhåri (4791) (8/669) dan Muslim (3491) (5/231).

Al-Bukhåri (371) (1/621) dan Muslim (3482) (5/221).

Abu Dåwud (3745) (4/83) dan Ibn Måjah (1915) (2/445)

Lihat footnote dalam Ar-Rawd Al-Murbi (408-409).

Muslim (3511) 15/2391 dan Al-Bukhåri (5177) (9/304).

At-Tirmidhi (1090) (3/398) dan Ibn Måjah (1895) (2/436).

At-Tirmidhi (1089) (3/398), An-Nasåi (3369) (3/437), dan Ibn Måjah (1896) (2/437)

FIQH 202

BAB

Pergaulan Terhadap Istri

Pergaulan suami istri mengacu pada hubungan antara kedua pasangan yang sudah

menikah, yang harus didasarkan pada kebaikan dan keintiman. Masing-masing pasangan

harus saling berbuat baik dan dalam keintiman, tidak boleh satupun dari mereka menahan

hak pasangan hidupnya, atau enggan memenuhi hak pasangannya, atau memenuhi hak

pasangannya namun dengan mencederainya serta menyebut-nyebut kemurahan hati dan

pertolongannya, Allah sendiri memerintahkan suami untuk berbuat baik kepada istri mereka,

sebagaimana firman-Nya:

“...Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut...” (QS. An-Nisa:

19)

Serta dalam firman Allah:

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya

menurut cara yang ma’ruf...” (QS. Al-Baqarah: 228)

Terlebih lagi, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya”

Serta, Rasulullah ﷺ pun bersabda:

“Seandainya aku hendak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesame

manusia, niscaya kuperintahkan istri untuk sujud kepada suaminya; mengingat

betapa besar hak suami terhadapnya

”

Serta, Rasulullah ﷺ pun bersabda:

“Jika seorang istri tidur semalaman meninggalkan ranjang suaminya, maka malaikat

melaknatnya sampai pagi

.”

Islamic Online University Fiqh 202

Disunnahkan bagi pasangan suami istri untuk saling berbuat baik, dan bermurah hati

satu sama lain, serta toleran atas gangguan pasangannya. Sebagaimana firman Allah:

“...Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, teman sejawat.” (QS. An-Nisa: 36)

Yang dimaksud dengan kata “teman sejawat” dalam ayat yang disebutkan di atas

adalah pasangan hidup, seperti dalam sabda Rasulullah ﷺ:

“Berwasiatlah yang baik bagi para istri, sebab mereka ibarat tawanan di samping

kalian”

Berkaitan dengan perkara ini, suami harus menjaga ikatan pernikahan meskipun dia

tidak menyukai istrinya, sebagaimana firman Allah:

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-

Nisa: 19)

Sejalan dengan penafsiran ayat ini, Ibnu Abbas berpendapat:

“Seorang suami mengasihani (menaruh iba) pada istri (yang tidak dia sukai) hingga

Allah subhanahu wata’ala berikan rezeki kepadanya berupa anak dari istri tersebut

dan pada anak itu ada kebaikan yang banyak”

Serta sebagaimana hadits (shahih) lainnya, dimana Rasulullah ﷺ:

“Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah (yaitu istrinya). Jika ia

tidak menyukai salah satu perangainya, maka (bisa jadi) ia ridha (senang) dengan

tabiatnya yang lain.”

Dilarang bagi salah satu pasangan untuk menahan hak pasangannya, atau menunda

pemenuhannya.

Jika akad pernikahan dilangsungkan, dengan istri yang sudah cukup dewasa untuk

dicampuri, maka harus diberikan kepada suami di rumah suaminya, jika dia

menginginkannya. Kecuali sang istri membuat syarat dalam akad pernikahan, bahwa dia

harus tetap tinggal di rumahnya atau di kota kelahirannya.

Seorang suami dilarang membawa istrinya jika dalam perjalanan itu tidak terdapat

perbuatan kemaksiatan atau ada bahaya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Rasulullah

ﷺ beserta para sahabahnya pernah membawa serta istri mereka, di saat mereka

Islamic Online University Fiqh 202

melakukan perjalanan. Akan tetapi, sebagian besar perjalanan saat ini seringkali ditujukan

ke negara-negara kafir, tempat kerusakan, ketidaksopanan, dan kemaksiatan. Oleh sebab

itu, tidak boleh melakukan perjalanan ke negara-negara seperti itu demi tujuan berlibur atau

berwisata, karena perjalanan seperti itu akan mempengaruhi tingkat keimanan seseorang

sekaligus perilakunya. Di samping itu, sang istri beserta walinya pun harus menolak untuk

melakukan perjalanan ke tempat atau negara seperti itu.

Sekarang ini, banyak sekali kebiasan yang dilakukan oleh pasangan yang baru

menikah, mereka merencanakan perjalanan di hari kedua pernikahan mereka ke tempat

seperti itu dengan tujuan untuk menghabiskan bulan madu. Sesungguhnya, lebih tepat

menyebut rencana perjalanan itu bukan sebagai bulan madu melainkan “bulan

kemaksiatan”, karena perjalanan itu mellibatkan banyak kemaksiatan, seperti melepaskan

jilbab, lalu mengenakan baju kafir atau yang serupa dengan mereka, sekaligus menyaksikan

perbuatan maksiat dan dosa mereka, serta mengunjungi tempat-tempat yang dipenuhi

kenikmatan fana. Akibatnya, banyak Muslimah yang sepulangnya mereka dari tempat-

tempat seperti itu membawa serta kebiasaan buruk wanita kafir dan malah ingin

memperkenalkan kebiasaan buruk itu pada jamaah Muslim. Dengan demikian, perjalanan

seperti itu, dengan segala cara dilarang, dan mereka yang hendak merencanakan

perjalanan atau hendak pergi ke negara seperti itu harus diberikan nasihat dan dicegah.

Terlebih lagi, wali wanita harus berusaha keras mencegah dia beserta suaminya dari

melakukan perjalanan ke negara tempat maksiat atau negara kafir, serta menyelamatkan

dia dari suaminya yang tidak tahu dan tidak peduli aturan yang Islami, karena dia adalah

amanah yang harus dijaga oleh walinya. Meskipun sang istri sendiri setuju untuk pergi

bersama suaminya ke negara seperti itu. Oleh sebab itu harus ada orang yang

mengendalikan dan menjaga kepentingannya, yaitu walinya. Mencegah dia berbuat seperti

itu adalah kewajibannya.

Sedangkan mengenai hubungan intim, suami dilarang mencampuri istrinya ketika dia

sedang menstruasi, sebagaimana firman Allah:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah

suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di

waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang

diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-

Baqarah: 222)

Islamic Online University Fiqh 202

Di samping itu, suami pun boleh meminta istrinya untuk membersihkan diri dari

kotoran, atau mencukur rambut atau bulu yang tidak pada tempatnya, serta memotong

kukunya yang panjang dan kotor. Dia juga boleh menyuruh istrinya untuk tidak makan

makanan yang bisa menyebabkan bau mulut, karena perbuatan seperti itu menjadikan

suami enggan memberikan hak istrinya. Terlebih lagi, sang suami pun boleh memerintahkan

istrinya untuk mandi wajib setelah hadas besar, dan menyuruhnya untuk melaksanakan

sholat lima waktu. Jika setelah semua tindakan suami itu, sang istri tetap enggan

melaksanakan sholat lima waktu, maka sang suami dilarang melanjutkan hidup

bersamanya. Oleh sebab itu, sang suami harus menghentikan apapun yang dilarang Islam

kepada istrinya, sebagaimana firman Allah:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah

melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian dari yang lain

(istri)...” (QS. An-Nisa: 34)

Serta dalam firman-Nya:

“Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan” (QS. At-Tahrim:6)

Serta dalam firman Allah:

“Dan perintahkan keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam

mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang

memberi rezeki kepadamu…” (QS. Thaha: 132)

Allah pun memuji Nabi Ismail, dengan mengatakan:

“Dan ceritakanlah (Muhammad), kisah Ismail di dalam Kitab (Al-Qur’an). Dia

benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia

menyuruh keluarganya untuk (menunaikan) sholat dan (menunaikan) zakat...”

(QS. Maryam: 54-55)

Dengan demikian, seorang suami bertanggungjawab atas kesholehan, agaama, dan

perilaku baik istrinya, karena dialah orang yang membesarkan anak-anakmu dan memimpin

keluarga juga. Yang artinya, jika dia lalai dalam melaksanakan kewajiban agama termasuk

Islamic Online University Fiqh 202

sholat, maka dia pun akan menimbulkan kelalaian dan kerusakan dalam keluarga suaminya.

Begitu pula, seorang Muslim harus takut kepada Allah dalam hal yang berkaitan dengan istri

mereka dan memenuhi hak mereka, sesuai dengan perintah Rasulullah ﷺ “Perlakukan

wanita sebaik-baiknya”

Seorang suami harus meluangkan waktu satu dari empat malam bersama istrinya,

selama dia adalah istri yang merdeka (bukan budak), jika istrinya memintanya. Hal ini

karena, dia menikahi tiga istri lainnya selain dia, dan harus berbagi malam dengan setiap

istri dengan adil. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Ka’ab Ibn Siwar yang membuat keputusan

seperti itu semasa pemerintahan khalifah Umar Ibnul Khatab, keputusan itu adalah

keputusan yang terkenal yang disepakati oleh semua pihak tanpa ada yang menentangnya.

Ini pun pendapat yang dianut oleh sebagian ulama Fiqih, dan uraian yang disebutkan di atas

menunjukkan dalil yang menjadi dasar hukum ini. Namun, Syaikh Taqiyyud Din berbeda

pendapat mengenai hal ini; dia berpendapat bahwa menikahi satu wanita berbeda dengan

menikahi empat wanita dalam hal pengaturan jatah malam untuk satu istrinya. Allah Maha

Mengetahui.

Seorang suami yang berpotensi membuahi (potent) wajib menafkahi istrinya secara

batin, jika istrinya memintanya, sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan. Dasar

untuk aturan ini adalah karena Allah menentukan aturan untuk suami yang bersumpah tidak

akan mencampuri istrinya selama emat bulan saja, dan tidak boleh lama daripada itu;

sehingga para ulama mengambil dasar dalil ini untuk kasus suami yang lainnya. Namun,

Syaikh Ibnul Taymiyyah berpendapat bahwa mencampuri istri adalah kewajiban seorang

suami menurut kepuasan istrinya, dan tidak terbatas pada kurun waktu tertentu, selama

tidak merugikan sang suami dan tidak menggangunya dalam usaha mencari rezeki.

Berkenaan dengan ini, jika suami pergi keluar negeri lebih dari enam bulan, dan

istrinya memintanya untuk pulang, maka sang suami wajib memenuhi panggilan istrinya,

kecuali dia sedang menunaikan ibadah haji yang wajib, atau ikut jihad, atau memang tidak

bisa pulang karena suatu alasan. Namun, jika dia menolak untuk pulang tanpa ada alasan

yang jelas, maka sang istri boleh menggugat cerai, lalu sang hakim (atau pihak lain yang

berwenang) akan memisahkan mereka, setelah memberitahukan suaminya terlebih dahulu.

Keputusan ini diambil karena sang suami telah mengabaikan hak istrinya yang tentu

merugikan istrinya.

Syaikh Taqiyyud Din berpendapat:

“Kemudharatan yang menimpa pihak istri karena tidak disetubuhi mengharuskan

pernikahan mereka di-fasakh dalam kondisi apapun. Baik itu disengaja oleh suami

maupun tidak. Bahkan tanpa memperhatikan apakah suami mampu melakukan

Islamic Online University Fiqh 202

jima’ atau tidak. Yakni seperti kewajiban memberi nafkah bahkan lebih utama dari

itu

”

Pasangan suami istri dilarang menceritakan kepada orang lain mengenai perkara

pribadi mereka, dalam hal ini mengenai hubungan intim mereka, sebagaimana sabda

Rasulullah ﷺ:

“Sesungguhnya, diantara manusia yang paling jelek kedudukannya di hadapan

Allah di hari Kiamat adalah seorang laki-laki yang bercinta dengan istrinya, dan

istrinya pun demikian, lalu suami membeberkan rahasia (percintaan) dengan

istrinya

.” (H.R Imam Muslim)

Hadits ini dinilai sebagai dalil larangan membocorkan rahasia hubungan intim suami-

istri, baik dalam bentuk tindakan maupun kata-kata.

Kewajiban seorang suami adalah melarang istrinya keluar rumah untuk kepentingan

yang tidak perlu. Dia tidak boleh mengizinkan istrinya pergi sesuka hatinya tanpa seizinnya

terlebih dahulu. Terlebih lagi, seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya,

kecuali memang diperlukan. Lain daripada itu, seorang suami harus memberi izin kepada

istrinya untuk merawat atau membesuk kerabat lelaki yang tidak bisa dia nikahi (mahram),

misalnya ayahnya, pamannya ataupun saudaranya, karena ini demi kepentingan menjaga

hubungan kekerabatan. Di samping itu, sang suami pun tidak boleh melarang mertuanya

untuk mengunjungi anak mereka (yaitu istrinya) di rumahnya kecuali ada kekhawatiran akan

menyebabkan istrinya menjadi melawan dia, jika mertuanya datang untuk mengunjungi

istrinya. Dalam kasus ini, maka suami boleh mencegah mertuanya dari mengunjungi

istrinya.

Sang suami pun berhak untuk melarang istrinya bekerja atau menjadi karyawan,

karena sebagai suami dia berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhannya, kecuali

memang diperlukan. Biasanya dengan istri yang ikut bekerja, maka dia akan terlalu sibuk

dengan pekerjaannya, dan akan sulit memenuhi hak suami serta menjaga anak-anaknya

sendiri dengan baik. Selain itu, dunia kerja pun akan menyebabkan wanita berada dalam

lingkungan yang tidak bermoral, terutama di zaman sekarang, di saat moralitas dan sopan

santu menjadi hal yang sangat langka, sehingga kemaksiatan dan ketidakpatutan merajalela

di mana-mana. Dengan kata lain, di zaman sekarang, wanita dan laki-laki berbaur dengan

leluasa di dunia kerja dan di kantor mereka, yang tentunya merupakan bahaya moral yang

besar dan harus dihindari, khususnya bagi wanita.

Selain itu, merupakan hak suami untuk melarang istrinya menyusui anak dari

mantan suaminya, kecuali memang diperlukan. Di samping itu, sang istri tidak harus

Islamic Online University Fiqh 202

mematuhi orang tuanya sendiri, jika mereka memintanya untuk bercerai dengan suaminya,

dan tidak perlu mematuhi mereka jika sang suami tidak setuju istrinya mengunjungi mereka.

Hal ini karena kewajiban mematuhi suaminya lebih utama daripada mematuhi orang tuanya.

Sebagai gambaran, ada riwayat yang mengisahkan tentang bibi Husain yang mendatangi

beliau, dan beliau pun bertanya padanya:

“Apakah kamu punya suami?” Ia menjawab: “ya”. Beliau bertanya lagi.” Bagaimana

sikapmu terhadapnya?” Ia menjawab: “Aku tidak kurangi haknya, kecuali apa yang

tidak aku mampu” Beliau bersabda: “Perhatikan kedudukanmu di mata suamimu,

karena ia adalah surga dan nerakamu”

Jika sang suami mempunyai lebih dari satu istri, maka merupakan kewajiban bagi

sang suami untuk memperlakukan istri-istrinya dengan adil, sebagaimana firman Allah:

“...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut...” (QS. An-Nisa:

19)

Serta dalam firman Allah:

“...Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...” (QS. An-Nisa: 129)

Kandungan dari ayat di atas adalah jika sang suami cenderung lebih menyukai salah

satu istri dibanding istri-istrinya yang lain, maka tindakannya itu menyebabkan istri-istri yang

lainnya seperti “terkatung-katung”, karena dia mempunyai suami, namun tidak bisa

memilikinya. Dalam hal ini, perlakuan yang sama dari sang suami kepada istri-istrinya

adalah berdasarkan pembagian yang adil dalam hal jumlah malam untuk tiap istrinya.

Berhubung di waktu malam itulah, suami pulang ke rumah, untuk menemukan ketentraman

bersama keluarganya, terutama bermalam satu ranjang dengan istrinya. Sedangkan bagi

pria yang bekerja di malam hari, misalnya sebagai petugas keamanan atau pekerjaan

sejenisnya, maka dia harus membagi-bagi waktu siang hari di antara istri-istrinya, karena

waktu siang dianggap sebagai pengganti malam bagi selainnya.

Terutama, jika salah satu istrinya sedang menstruasi atau sedang sakit, dia masih

tetap berhak menerima jatah waktunya seperti biasanya. Hal ini karena keberadaan suami

bagi dirinya akan menciptakan keintiman dan kasih sayang di antara mereka, meskipun

tanpa harus berhubungan badan.

Terlebih lagi, tidak diperbolehkan seorang suami untuk mengatur jadwal bermalam

menurut keinginan dia. Melainkan, penjadwalan itu harus dilakukan dengan cara

Islamic Online University Fiqh 202

pengundian atau dengan dasar kerelaan istrinya. Hal ini karena dengan menempatkan salah

satu istri dalam jadwalnya, maka artinya dia lebih menyukai salah satu istri dibanding istri-

istri lainnya, padahal dia harus memperlakukan semua istrinya dengan adil.

Di samping itu, sang suami tidak berhak memilih salah satu istrinya untuk

menemaninya dalam suatu perjalanan, kecuali dia mengundi atau atas dasar kerelaan

mereka. Hal ini berdasarkan fakta bahwa ketika Rasulullah ﷺ berencana untuk

melakukan perjalanan, dia mengundi istri-istrinya serta mengajak istri yang telah diundi.

At-Tirmidhi (3904) (5/709) dan Ibn Måjah (1977) (2/478).

At-Tirmidhi (1161) (3/465).

Al-Bukhåri (5194) (9/365) dan Muslim (3524) (5/248).

Lihat Ibn Jarir Al-Tabari and Ibn Abü Håtim pada kitab tafsir mereka.

Muslim (3633) (5/299).

Lihat footnote dalam "Ar-Rawd Al-Murbi ' (6/438).

Muslim (3527) (5/249).

Ibn Abo Shaybah (17119) (3/552) dan Al-Bayhaqi (14706) (7/476).

Al.Bukhåri (5211) (9/385) dan Muslim (6248) (18/ 205).

FIQH 202

BAB

Hal-hal yang Menggugurkan Hak Nafkah dan Jatah

Malam bagi Istri

Jika sang istri melakukan perjalanan (safar) tanpa seizin suaminya, atau dengan izin

suaminya namun untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka jatah uang nafkah (belanja)

serta jatah waktu dari suaminya (jika suami mempunyai lebih dari satu istri menjadi gugur).

Hal ini karena jika sang istri melakukan perjalanan tanpa seizin suaminya, maka dia dinilai

telah durhaka dan keras kepala. Lain dari pada itu, jika dia melakukan perjalanan atas seizin

suaminya, namun demi kepentingannya sendiri, maka sang suami jadi tidak bisa menikmati

kebersamaan bersama istrinya karena kepentingan pribadi istrinya itu. Aturan yang sama

pun berlaku bagi suami yang mengajak istrinya untuk menemani dia dalam suatu perjalanan

(safar), namun istrinya menolak, maka dalam kasus ini pun, sang istri tidak mendapatkan

hak nafkah dan jatah waktu dari suaminya karena hal ini, karena dia dianggap istri yang

durhaka. Begitu pula jika sang istri menolak untuk bermalam di ranjang dengan suaminya,

maka hak nafkah dan jatah malam dari suaminya menjadi gugur, karena dia dianggap istri

yang membangkang dan keras kepala.

Selain itu, sang suami dilarang berhubungan intim dengan istri baik di malam

maupun siang hari, jika bukan jatah waktu untuk istri yang bersangkutan, kecuali memang

diperlukan.

Lain daripada itu, salah satu istri boleh menyerahkan jatah malamnya kepada istri

lainnya, meskipun sudah dijatahkan untuknya, setelah meminta izin kepada suaminya, untuk

memberikan jatah kepada madu-nya. Perbuatan ini diperbolehkan karena sudah ada

kesepakatan jatah malam di antara para istri, di samping itu kedua istri sudah sepakat.

Sebagai contoh, Saudah (Radhiyallahu anha) pernah memberikan jatah malamnya kepada

madu-nya, yaitu Aisyah (Radhiyallahu anha), sehingga Rasulullah (ﷺ) jadi bermalam

dengan Aisyah pada jatah Aisyah dan Saudah

. Akan tetapi, jika istri yang memberikan jatah

malamnya, menarik kembali pemberian jatah malam itu, maka sang suami harus menuruti

pembatalan dari istrinya itu.

Islamic Online University Fiqh 202

Terlebih lagi, sang istri boleh menyerahkan jatah nafkah ataupun hak nafkahnya

dengan tujuan agar suaminya tetap mempertahankan dia sebagai istrinya, sebagaimana

firman Allah:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari

suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang

sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka…” (QS. An-

Nisa: 128)

Aisyah (Radhiyallahu anha) pun berkomentar mengenai kandungan makna di ayat

tersebut:

Ayat ini diturunkan mengenai istri yang suaminya tidak ingin mempertahankannya,

namun dia tidak ingin suaminya itu menceraikannya. Sehingga dia berkata pada

suaminya, “Biarkan aku tetap menjadi istrimu dan engkau tak usah menafkahi

ataupun menggilirku

.”

Di samping itu, ketika Saudah beranjak lanjut usia, dan takut jika Rasulullah Allah

akan meninggalkannya, berkata:

“

Jatahku untuk Aisyah”

Sangat penting untuk diketahui mengenai aturan jatah malam bagi suami yang baru

saja menikahi seorang gadis, maka dia harus menjatahkan tujuh malam pertama dengan

dirinya untuk menyenangkan dirinya, lalu dilanjutkan dengan menggilir dengan istri-istri

lainnya tanpa mengurangi jatah malam dia dengan jatah malam pertamanya. Akan tetapi,

jika dia menikahi seorang janda, maka dia harus menjatahkan tiga malam pertama

dengannya, lalu dilanjutkan dengan giliran seperti biasanya. Hal ini berdasarkan hadits

riwayat Bukhori dan Muslim mengenai:

Abu Qilabah mengisahkan dari Anas:

“Termasuk Sunnah ialah bila seseorang menikahi perawan, maka ia tinggal

bersamanya selama tujuh malam baru kemudian menggilir. Dan bila ia menikahi

janda, maka ia bermalam tiga malam bersamanya, baru kemudian menggilir.” Abu

Qilabah mengatakan: “Aku bias saja mengatakan bahwa Anas mengatakannya

sebagai hadits dari Rasulullah”

(H.R Bukhori dan Muslim)

Namun, jika sang pengantin yang janda memintanya untuk tinggal bersamanya

selama tujuh hari dan bukannya selama tiga hari, maka dia harus menurutinya. Akan tetapi,

Islamic Online University Fiqh 202

setelah itu dia harus menggilir hari berikutnya bersama istri-istrinya yang lain dengan jumlah

hari yang sama. Setelah itu, dia harus membagi-bagi jatah malam dengan istri-istrinya, yaitu

menggilir satu malam untuk satu istri. Hal ini berdasarkan hadits yang mengishkan bahwa

Rasulullah menikahi Ummu Salamah yang janda, dengan mengatakan padanya:

“Sesungguhnya aku tidaklah melakukan sesuatu yang merendahkanmu. Kalau

engkau mau aku akan tinggal tujuh hari bersamamu. Namun bila aku tinggal tujuh

hati bersamamu maka aku harus tinggal pula tujuh hari bersama istri-istriku (yang

lain)

.” (H.R Ahmad Muslim, dan para penyusun haidts lainnya)

Di antara persolaan yang relevan dengan ini adalah kedurhakaan istri, kekeras-

kepalaan, kesombongan serta pengabaian kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya.

Berkaitan dengan hal ini, sang istri tidak boleh merendahkan suaminya dengan cara yang

tidak patut. Sebagai contoh, sang suami pasti bisa melihat penolakan dari sang istri untuk

berhubungan badan atau karena sang istri merasa lesu. Maka dalam kasus ini, suami harus

menegur istrinya serta mengingatkanya akan azab Allah, bahwa dia tidak memenuhi hak

suaminya. Jika sang istri tetap bersikeras, dan tetap enggan memenuhi hak suaminya, maka

dia harus pisah ranjang dan tidak berbicara padanya selama tiga hari. Jika setelah

peringatan pertama, dia tetap keras kepala, maka sang suami boleh memukulnya namun

tidak dengan kekerasan, atau tidak sampai melukainya, sebagaimana firman Allah:

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah

mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka...” (QS.

An-Nisa: 34)

Berkenaan dengan ini, jika masing-masing dari kedua pasangan suami istri ini

menuntut keadilan satu sama lain, dan tidak ada jalan untuk mendamaikan mereka, maka

hakim (atau orang yang berwenang lainnya) harus turun tangan untuk menunjuk dua juru

damai dari kedua keluarga untuk mendamaikan mereka. Alasannya, karena kerabat

biasanya lebih mengetahui seluk-beluk persoalan dan alasan mengapa mereka berselisih,

lebih jujur dan murah hati serta peduli dengan kepentingan mereka. Kedua juru damai itu,

harus memiliki niat untuk mendamaikan kedua pasangan, sebagaimana firman Allah:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. an-Nisa: 34)

Islamic Online University Fiqh 202

Kedua juru damai (hakam) harus berusaha keras dalam mengusahakan perdamaian

di antara kedua pasangan suami istri itu. Akan tetapi, jika mereka tidak mampu meraihnya,

maka mereka berdua boleh memisahkan kedua pasangan suami istri itu dengan adil, baik

dengan diberikan kompensasi maupun tidak. Terlebih lagi, apa yang diputuskan juru damai

harus dipatuhi untuk menyelesaikan perselisihan, Allah Maha Mengetahui.

Al-Bukhåri (5212) (9/387) dan Muslim (3614) (5/289).

Al.Bukhåri (4601) (8/335) dan Muslim (3021).

Abü Dåwüd (2135) (2/416).

Al-Bukhåri (5214) (9/389) dan Muslim (3611) (5/287).

Muslim (5/284), Abü DåwÜd (2122) (2/411), dan Ibn Måjah (1917) (2/446).

FIQH 202

II. PERCERAIAN

BAB

Hukum khulu’

Khulu’ adalah perpisahan antara suami dengan istrinya dengan imbalan tertentu dan

ucapan tertentu. Dinamakan khulu’ –yang secara Bahasa artinya menanggalkan- karena

pihak istrilah yang melepaskan dirinya dari suami, sebagaimana ia menanggalkan

pakaiannya. Sebab antara suami-istri satu sama lain adalah ibarat pakaian. Allah berfirman:

“...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”

(QS. Al-Baqarah: 187)

Sudah diketahui secara umum, bahwa pernikahan adalah penyatuan antara suami

dan istri untuk hidup dalam ketentraman, dan kebahagian, membangun bahtera keluarga

dan meneruskan keturunan, sebagaimana firman Allah:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa

tentram kepadanya…” (QS. An-Nur: 21)

Jika tujuan mulia pernikahan tidak bisa dipenuhi, karena tidak ada keridhoan di

antara keduanya, atau jika tidak ada rasa sayang dari suami ke istrinya, atau jika kehidupan

rumah tangga mereka menjadi menyiksa mereka karena sudah tidak tahan dengan

perselisihan yang berkepanjangan di antara mereka, maka dalam kasus ini, sang suami

harus menceraikan istrinya dengan cara yang patut, sebagaimana firman Allah:

“... (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan

baik…” (QS. Al-Baqarah: 229)

Serta:

“Dan jika mereka bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada

masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya),

Mahabijaksana.” (QS. An-Nisa: 130)

Islamic Online University Fiqh 202

Namun, jika sang suami masih mencintai istrinya, tapi sang istri tidak lagi

menyukainya, perilaku suaminya, ketaannya yang kurang dalam beragama, atau khawatir

dengan dosa karena tidak menjalankan hak-haknya, maka dia boleh menggugat cerai

suaminya dengan menebus dirinya dengan memberikan sejumlah uang kepada suaminya,

agar bersedia menceraikannya, sebagaimana firman Allah:

“...kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-

hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu

menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran

yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya…” (QS. Al-Baqarah:

229)

Ayat di atas menyiratkan bahwa jika salah satu dari pasangan suami istri itu merasa

tidak bisa hidup bersama lagi, karena akan menyebabkan perselisihan yang

berkepanjangan, atau jika sang istri khawatir akan durhaka kepada suaminya, maka dalam

kasus ini, sang istri boleh menggugat cerai dengan membayar penebusan dirinya kepada

suaminya. Begitu pula, dalam kasus demikian sang suami boleh menerima pembayaran

penebusan diri dari istri yang hendak dia ceraikan.

Hikmah di balik diperbolehkannya menggugat cerai dengan penebusan diri kepada

suami adalah agar sang istri dapat berpisah dengan suaminya, dengan talak tiga, karena

hanya cara inilah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka. Di

antara tindakan Sunnah adalah sang suami harus menerima gugatan cerai dari istrinya

dengan penebusan diri. Akan tetapi, jika suami masih mencintai istrinya, maka disarankan

agar sang istri tetap bersabar dan tidak menggugat cerai.

Gugatan cerai dari istri dengan penebusan diri diperbolehkan, jika syarat-syarat yang

disebutkan dalam ayat Qur’an di atas dipenuhi, yaitu jika keduanya takut tidak bisa menahan

diri dan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik. Akan tetapi, jika tidak

perlu ada perpisahan, maka hukumnya menjadi tidak disukai (makruh) dalam kasus ini, atau

bahkan haram dalam kasus-kasus lainnya, sebagaiman sabda Rasulullah (ﷺ):

“Siapa pun wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa ada alasan yang benar,

maka haram baginya mencium bau surga”

(H.R Lima Penyusun Hadits, kecuali

Nasa’i)

Islamic Online University Fiqh 202

Mengenai hal ini, Syaikh Taqiyyud-Din pun berpendapat:

“Khulu’ yang diajarkan oleh Sunnah nabi ialah bilamana istri telah membenci

suaminya lalu ia menebus dirinya, sebagaimana tawanan menebus dirinya.”

Terkadang ada suami yang sebenarnya sudah tidak menyukai istrinya, namun dia

tetap mempertahankannya, sehingga dia menjadi bosan hidup bersama suaminya, makanya

dia boleh menggugat cerai kepada suaminya dengan membayar penebusan diri. Dalam

kasus ini, sang suami dianggap melakuan kezaliman kepada istrinya, dan dia tidak boleh

mengambil uang penebusan diri dari istrinya, dan pembayaran penebusan diri (khul)

menjadi tidak sah, sebagaimana firman Allah:

“...dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya…” (Q,S: An-

Nisa:19)

Artinya, janganlah suami menyusahkan istri dalam berumah tangga hingga ia

menyisihkan maharnya atau menggugurkan sebagian haknya demi menebus dirinya dari

sang suami. Kecuali bila ia sengaja menyusahkannya karena istri tidak memelihara dirinya

dari perzinaan dan ia membikinnya terlunta-lunta agar mendapatkan kembali mahar yang

telah diberikannya, maka hal ini dibolehkan. Sebagaimana firman Allah:

“...kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata (perzinaan)…”

(QS. An-Nisa: 19)

Sebagai komentar dari ayat di atas, Ibn Abbas mengatakan:

“Ayat ini berkenaan dengan lelaki yang memiliki istri namun ia tidak suka untuk

hidup bersamanya, sedangkan istri itu telah mendapatkan maharnya dari suami,

maka Allah melarang suami untuk menyusahkan istrinya dengan maksud supaya

istri tersebut menebus dirinya kembali dengan mahar itu.” Allah kemudian

mengatakan “...kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata

(perzinaan)”, yakni berzina. Maka dalam kondisi diperbolehkan bagi suami untuk

meminta kembali maharnya dengan menyusahkan istrinya sehingga ia menebus

dirinya dengan mahar tersebut dan suami meng-khulu’nya.”

Membayar uang penebusan (menggugat cerai/ khulu) diperbolehkan menurut

Qur’an, Sunnah dan ijma’ ulama, selama ada alasan yang kuat untuk itu. Dalil Qur’an yang

Islamic Online University Fiqh 202

mendukung dibolehkannya penebusan diri dalam ayat yang disebutkan di atas,

sebagaimana firman Allah:

“...kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-

hukum Allah. jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu

menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran

yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya..” (QS. Al-

Baqarah:229)

Sedangkan menurut Sunnah, hadits yang diriwayatkan dalam Kitab Shahih (Bukhori)

adalah dalil yang mendukung dibolehkannya khul atau mendapatkan kebebasan dengan

membayar penebusan diri:

“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi, lalu ia berkata: “Ya

Rasulullah, aku tidak mencela sedikit pun perihal agama maupun akhlak Tsabit,

akan tetapi aku juga tidak ingin menjadi ingkar setelah masuk Islam –maksudnya

mengingkari kebaikan suami dan tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami

karena sangat membencinya.-” Maka rasulullah bersabda kepadanya: “Maukah

engkau mengembalikan padanya kebun yang telah diberikannya?” “Mau” jawabnya.

Maka lanjut nabi: “Terimalah kebun itu (wahai Tsabit) dan ceraikan dia

.”

Sedangkan mengenai ijma’ ulama, Ibnu Abdur Rar berpendapat:

“Kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi dalam hal ini kecuali Al-Muzani.

Sebab ia mengatakan bahwa ayat tersebut telah dihapus hukumnya (Mansukh) oleh

ayat: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,

sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta

yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun darinya.’ (QS. An-

Nisa: 20)”

Ada beberapa syarat sah penebusan diri (dalam menggugat cerai):

• Uang penebusan harus dibayarkan oleh seseorang yang mampu memberikan

sedekah.

• Sang suami harus layak untuk diceraikan.

• Jika bukan karena alasan syar’i yang kuat, maka sang suami tidak boleh mempersulit

istrinya untuk mendapatkan kembali mahar yang telah dia berikan kepadanya.

• Talaq khul harus dilaksanakan melalui pengucapan lisan.

Islamic Online University Fiqh 202

Jika gugatan khul dilakukan dengan pernyatan lisan untuk perceraian atau pun

dalam bentuk tersirat, selama sang suami berkehendak untuk menceraikannya, maka itu

bisa dianggap sebagai perceraian. Maka dalam kasus ini, aturan khul bisa diterapkan,

sehingga suami tidak berhak mengambil kembali istrinya, namun dia bisa menikahinya

kembali dengan akad pernikahan yang baru, bahkan tanpa mengharuskan mantan istrinya

menikah terlebih dahulu dengan suami lain, selama uang penebusan itu tidak didahului talak

dua yang akan menjadikan talak khul ini talak yang ketiga.

Akan tetapi, jika perceraian itu dilakukan dengan shigat (pengucapan lisan) untuk

penebusan diri atau dalam bentuk yang serupa yang menunjukkan pembatalan pernikahan,

selama sang suami tidak berniat untuk menceraikan istrinya, maka ini dianggap sebagai

pembatalan akad pernikahan, yang tidak mempengaruhi jumlah talak yang sudah

dilaksanakan. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas mendasarkan

pendapatnya ini pada ayat-ayat berikut ini: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali…”

(QS. Al-Baqarah: 229) kemudian “..maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang

harus diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya..”(QS. Al-Baqarah:229). Kemudian

Allah pun berfirman: “Dan jika dia menceraikannya (untuk yang ketiga kalinya), maka

perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain…”

(QS. Al-Baqarah: 230). Ibn Abbas berpendapat bahwa Allah menyebutkan talak dua,

kemudian menyebutkan perceraian dengan membayar penebusan diri (khul), lalu

perceraian. Jika pemberian kebebasan mempengaruhi jumlah talak, maka akan ada talak

ke-empat, dan bukannya tiga, yang tentunya tidaklah sah. Allah Maha Mengetahui.

Abu Dåwüd (2226) (2/463), At-Tirmidhi (1190) (3/493), dan Ibn Måjah (2055) (2/518).

Lihat Majmu 'ul-Fatåwå (32/282).

Al-Bukhåri (5273) (9/489).

FIQH 202

BAB

Perceraian

Perceraian adalah perpisahan ikatan pernikahan. Hukum perceraian itu berbeda

berdasarkan situasi. Hukumnya bisa diperbolehkan, disarankan, dibenci, wajib maupun

haram. Jadi, perceraian bisa menerapkan salah satu hukum dari lima hukum di atas.

Hukum perceraian diperbolehkan, jika sang suami memiliki kebutuhan untuk

menceraikan istrinya karena perilaku atau peringai istrinya yang buruk. Serta akibat buruk

yang disebabkan karena mempertahankan istrinya lebih besar daripada menceraikannya,

serta adanya pelanggaran hukum Allah karena bersikeras mempertahankannya.

Akan tetapi, hukum perceraian dibenci, jika tidak ada kebutuhan untuk itu, jika tidak

ada masalah dalam pernikahan mereka, maka perceraian dalam kasus ini dinyatakan haram

oleh sebagian ulama. Menurut pandangan yang paling kuat, hukum perceraian adalah

boleh, meskipun dianggap sebagai tindakan yang dibenci, sebagaimana sabda Rasulullah

(ﷺ):

“

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

(H.R Abu Dawud, dan

Ibn Majah, serta para perawinya dinilai bisa dipercaya)

Dalam hadits ini Rasulullah (ﷺ) menyebut perceraian itu perbuatan yang halal,

meskipun dibenci oleh Allah, menunjukkan dibencinya perbuatan halal ini dalam batasan

yang masih bisa menghalalkannya. Alasan dibencinya perbuatan cerai ini karena perceraian

artinya tindakan mengakhiri pernikahan yang dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak

hukumnya.

Lain daripada itu, perceraian hukumnya menjadi sunnah jika sang istri mengalami

penderitaan selama pernikahannya, yaitu jika ada perselisihan yang berkepanjangan di

antara dia dan suaminya atau jika sang istri sudah tidak mencintai suaminya lagi. Yang

artinya mempertahankan pernikahan malah akan menimbulkan madarat yang lebih besar

bagi dirinya, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“Tidak boleh memudharatkan atau membalas mudharat dengan mudharat.”

Islamic Online University Fiqh 202

Perceraian menjadi wajib hukumnya bagi suami yang istrinya tidak taat beragama

ataupun tidak menjalankan hukum Allah, yang artinya tingkat keagamaannya tidak setara.

Sebagai contoh, sang istri lalai dalam menjalankan sholat lima waktu bahkan menunda-

nunda atau tidak melaksanakannya, sementara sang suami tidak bisa meluruskan kebiasan

buruk istrinya, atau karena sikap moralnya tidak bisa dibenarkan sama sekali. Dalam kasus

ini, maka wajib hukumnya bagi sang suami untuk menceraikan istrinya, menurut pendapat

yang paling kuat. Ibn Taymiyah berpendapat: “Jika seorang istri berzina, maka sang suami

tidak boleh mempertahankannya. Jika tidak, maka dia dianggap sebagai dayyuts.

” Begitu

pula jika suami tidak taat beribadah atau tidak mematuhi hukum-hukum Allah, maka wajib

bagi istrinya untuk menggugat cerai, atau berpisah dengan cara khul (membayar penebusan

diri). Bukan kewajiban bagi sang istri untuk tetap tinggal bersama suaminya, jika suaminya

tetap tidak patuh dalam menjalankan ibadah yang diwajibkan.

Jika sang suami telah bersumpah untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya,

lalu masa menunggu 4 bulannya sudah selesai, namun dia tetap enggan menjimaknya

maka dia harus membayar denda untuk sumpahnya itu, dan wajib menceraikan istrinya, dan

dia harus dipaksa untuk menceraikannya, sebagiamana firman Allah:

“Bagi orang yang meng-ila istrinya selama empat bulan. Kemudian jika

mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh Allah Maha Pengampun,

Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan,

maka sugguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:

226-227)

Talak diharamkan jika dilakukan saat istri dalam keadaan haidh, nifas, atau dalam

masa suci setelah disetubuhi dan belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Demikian

pula jika ia telah mentalaknya tiga kali, sebagaimana yang akan diterangkan nanti insya

Allah.

Dalil diperbolehkannya perceraian terdapat dalam Qur’an, Sunnah dan ijma’ para

ulama, sebagaimana firman Allah:

“Talaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali…” (QS. Al-Baqarah: 229)

Serta Allah berfirman:

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istri maka hendaklah kamu

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang

wajar)...” (QS. At-Talaq: 1)

Islamic Online University Fiqh 202

Terlebih lagi, Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Talaq adalah milik suami…”

(H.R Ibn Majah dan Daruquthni, dan masih ada

lagi sejumlah hadits yang menunjukkan tentang masalah yang serupa)

Dan masih ada hadits-hadits lain yang menunjukkan disyariatkannya talak. Adapaun

dalil dari ijma’ yang menunjukkan disyariatkannya talak telah dinyatakan oleh sejumlah

ulama.

Hikmah di balik talak sangat jelas. Bahkan ia menunjukkan sis keindahan dari ajaran

Islam yang agung ini. Talak merupakan salah satu solusi bagi rumah tangga yang

bermasalah jika memang diperlukan. Allah berfirman:

“… (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan

baik…” (QS. Al-Baqarah: 229)

Allah juga berfirman:

“Dan jika mereka bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada

masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya),

Mahabijaksana.” (QS. An-Nisa: 130)

Jika pernikahan tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan, atau jika dipertahankan

justru mengundang kemudharatan bagi istri, atau salah satu dari suami-istri telah rusak

akhlaknya dan tidak lurus dalam beragama, maka talak adalah jalan keluar dan solusinya.

Betapa banyak masyarakat yang mengalami berbagai penderitaan karena melarang

perceraian, hingga terjadilah berbagai tindakan bunuh diri dan rumah tangga yang

berantakan. Sedangkan ajaran Islam yang agung membolehkan perceraian dengan

menggariskan aturan-aturannya demi mewujudkan kemaslahatan dan menolak mafsadat

(kerusakan). Itulah sifat dari semua ajaran Islam yang selalu mendatangkan kemaslahatan

baik di dunia maupun akhirat. Maka segala puji bagi Allah atas segala kebaikan-Nya.

Adapun kriteria orang yang talaknya dianggap sah ialah suami yang mumayyiz yang

faham akan talak dan melakukannya tanpa paksaan, atau wakilnya. Dalilnya ialah hadits

yang artinya:

“

Talaq adalah milik suami...”

Adapun orang yang hilang akal karena suatu udzur, seperti orang gila, orang

pingsan, orang tidur, orang yang terkena penyakit yang menghilangkan perasaannya seperti

penderita birsam (radang selaput dada), atau orang yang dipaksa minum sesuatu yang

Islamic Online University Fiqh 202

memabukkan, atau dibius karena proses pengobatan, maka talak mereka tidak jatuh bila

diucapkan saat itu. Dasarnya adalah perkataan Ali bin Abi Thalib

“

Setiap talaq dianggap jatuh, kecuali talaknya orang idiot.”

Alasannya ialah karena hukum-hukum dalam syariat berlaku bagi orang yang

berakal sehat. Adapun orang yang hilang akal karena mengonsumsi sesuatu yang

memabukkan dan sengaja melakukannya, lalu ia mentalak istrinya, maka jatuh-tidaknya

talak masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka menganggapnya jatuh, dan

ini merupakan pendapat imam yang empat serta sejumlah ulama lainnya.

Jika ia dipaksa untuk mentalak secara zalim, lalu ia melakukannya agar terbebas

dari paksaan dan kezhaliman itu, maka talaknya tidak jatuh. Sebagaimana sabda Rasulullah

(ﷺ):

“

Tidak ada talak (yang jatuh) dan tidak ada pembebasan budak (yang sah) dalam

kondisi terpaksa.”

(H.R Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah)

Terlebih lagi, Allah pun berfirman:

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapatkan

kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir tetapi hatinya tetap tenang

dalam beriman (dia tidak berdosa)...” (QS. An-Nahl:106)

Meskipun kemurtadan lebih serius daripada perceraian, namun Allah mengampuni

mereka yang kafir karena tekanan. Dengan demikian, dengan alasan yang lebih besar,

perceraian secara hukum tidak sah, jika sang suami dipaksa melakukannya. Akan tetapi,

perceraian pun bisa sah dalam keadaan tertekan. Hal ini berlaku pada kasus suami yang

bersumpah tidak akan berhubungan intim dengan istrinya selama empat bulan, kemudian

setelah empat bulan berlalu, dia tetap enggan berhubungan intim dengan istrinya dan

membayar kafarat atas sumpahnya itu.

Ketika suami sedang marah, namun dia masih sadar dengan perkataannya sendiri,

maka perceraian dalam kasus ini dinilai sah. Namun, jika karena saking marahnya, dia jadi

tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka talaqnya dinilai cacat. Terlebih lagi, jika

suami mengucapkan talaq sambil bergurau, talaqnya dinilai sah, meskipun dia tidak

bermaksud menyatakannya, karena yang dia maksud adalah pernyataan talaq secara lisan.

Allah Maha Mengetahui.

Islamic Online University Fiqh 202

Abu Dåwüd (2178) (2/438) dan Ibn Måjah (2018) (2/500).

Lihat Majmu 'ul-Fatåwå (32/141).

Ungkapan ‘memegang sebuah kaki’ dalam Bahasa Arab berarti berhubungan seks dengannya. Makna

hadits adalah bahwa suami adalah satu-satunya yang berhak menceraikan

Ibn Måjah (2081) (2/532) dan Ad-Daråqutni (3946) (4/24).

Al-Bukhåri (9/481), At-Tirmidhi (1194) (3/496).

Abu Dåwåd (2193) (2/446) dan Ibn Majah (2046) (2/514).

FIQH 202

BAB

Talak Sunni

dan Talak Bid’i

Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dilakukan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh

Allah dan rasul-Nya. Yaitu dengan menjatuhkan satu kali talak di masa suci yang belum

terjadi jima’, kemudian membiarkan istri hingga selesai masa ‘iddahnya. Talak ini disebut

sunni dari sisi jumlah karena hanya satu kali talak lalu dibiarkan hingga selesai ‘iddah dan

disebut sunni dari sisi waktu karena dijatuhkan pada masa suci sebelum terjadi jima’.

Dalilnya adalah firman Allah:

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istri maka hendaklah kamu

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang

wajar)...” (QS. At-Talaq: 1)

Sebagai komentar atas ayat yang disebutkan di atas, Ibn Mas’ud berpendapat:

“

Kandungan makna dari ayat di atas adalah wanita boleh ditalaq di saat sedang

dalam keadaan suci, dan belum terjadi jima’”

Terlebih lagi Ali Ibn Abu Thalib berpendapat:

“

Seandainya orang-orang mengikuti perintah Allah dalam hal talak, niscaya tidak

ada seorang suami pun yng kerepotan dalam mendapatkan istrinya kembali. Ia

cukup mentalaknya sekali lalu membiarkannya sejak itu hingga melalui tiga kali

haidh, baru kemudian merujuknya jika ia mau.”

Maksudnya ia bias merujuknya selama belum keluar dari ‘iddahnya. Hal ini karena

Allah memberi kesempatan bagi yang menjatuhkan talak untuk merujuk kembali istrinya jika

ia menyesal, selama ia belum menghabiskan jatah talaknya dan istrinya juga masih dalam

masa ‘iddah-nya. Namun jika ia telah menghabiskan jatah talaknya, berarti ia telah menutup

pintu rujuk atas dirinya sendiri.

Islamic Online University Fiqh 202

Talak bid’i:

Yang dimaksud dengan talak bid’I adalah talak yang dijatuhkan dengan cara yang

diharamkan seperti:

 menjatuhkan talak tiga dengan sekali ucapan (talak bid’i dalam hal jumlah).

 mentalak saat istri sedang haidh/ nifas (talak bid’i dalam hal waktu).

 mentalak dalam masa suci setelah terjadi jima’ namun belum menunjukkan tanda

kehamilan. (talak bid’i dalam hal waktu).

Talak bid’i dalam hal jumlah, menjadikan istri haram untuk dirujuk kembali oleh

mantan suaminya, kecuali dia menikah terlebih dahulu dengan pria lain, kemudian berpisah

dengan suaminya itu, sebagaimana firman Allah:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talaq yang kedua), maka

perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang

lain…” (QS. Al-Baqarah: 230)

Sedangkan mengenai talak bid’i dalam hal waktu, maka suami dianjurkan untuk

merujuk istrinya dari talak tersebut. Dalilnya ialah hadits Ibn Umar yang menyebutkan bahwa

dia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haidh, maka nabi menyuruhnya agar merujuk

istrinya tersebut.

Bila ia telah merujuknya, maka ia harus tetap menahan istrinya hingga

suci kembali, lalu jika mau ia boleh mentalaknya.

Seorang suami dilarang melakukan talaq dengan cara-cara yang disebutkan di atas,

baik dalam hal waktu maupun pengucapan talaqnya, sebagaimana firman Allah:

“Talaq yang dapat dirujuk itu dua kali. (Setelah itu suami) dapat menahan

dengan baik atau melepaskannya dengan baik...” (QS. Al-Baqarah: 229)

Serta,

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istri maka hendaklah kamu

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang

wajar)...” (QS. At-Talaq: 1)

Yaitu talaq ketika wanita sedang dalam suci dari hadas besar (menstruasi), selama

mereka belum berhubungan badan. Terlebih lagi, Rasulullah (ﷺ) pernah dikabarkan

tentang seorang pria yang mentalaq tiga istrinya dalam sekali ucap. Hal ini membuat beliau

marah, dan bersabda:

Islamic Online University Fiqh 202

“

Apakah kitabullah hendak dipermainkan padahal aku masih berada di antara

kalian?”

Konon Umar Ibnul Khatab jika dihadapkan kepadanya laki-laki yang menjatuhkan

talak tiga sekaligus kepada istrinya, beliau memukulnya hingga pria itu kesakitan

Kemudian tatkala nabi mendengar bahwa ibnu Umar mentalak istrinya ketika haidh, beliau

naik pitam dan menyuruhnya untuk rujuk.

Ini semua menunjukkan akan kewajiban mengikuti aturan-aturan dalam talak, baik

dari segi jumlah maupun waktu, dan kewajiban menghindari talak yang diharamkan dari segi

jumlah dan waktunya. Sayangnya masih banyak suami-suami yang tidak memahami

masalah ini atau tidak memperhatikannya. Akibatnya mereka menjadi serba salah dan

menyesal kemudian mencari-cari jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi serta

merepotkan orang yang dimintai fatwa. Ini semua adalah akibat mempermainkan kitabullah.

Ada juga sebagian suami yang menggunakan talak sebagai senjata untuk

mengancam istrinya bila ia hendak memaksanya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan

sebagian lain menjadikannya sebagai pengganti sumpah dalam obrolan dan muamalah

mereka. Maka hendaklah mereka takut kepada Allah dengan menjauhkan lisan mereka dari

mengucapkan kata-kata ‘talak’, kecuali bila benar-benar diperlukan dan dengan jumlah serta

waktu yang tepat.

Lafadzh-lafadzh Talaq:

Ada dua jenis ucapan talaq dalam Islam:

A. Lafadzh yang jelas. Yaitu yang memang dipakai untuk mengungkapkan talak dan

tidak mengandung makna lainnya. Contohnya ialah kata ‘talak’ (cerai) dengan segala

bentuknya seperti: “Engkau saya cerai”, “Engkau saya talak”, “Aku menceraikanmu”

dan semisalnya yang menunjukkan terjadinya talak. Sedangkan ucapan yang belum

menunjukkan terjadinya talak, seperti: “Engkau akan saya cerai,” tidak dianggap

sebagai talak karena belum jatuh.

B. Lafadzh sindiran. Yaitu lafadzh yang bisa diartikan talak atau lainnya. Contohnya:

“Engkau saya lepas”. “Engkau saya bebaskan”, “Kembalilah ke rumah orang tuamu”,

“Pulang sana”, dan yang semisalnya.

Perbedaan antara lafadzh yang jelas dengan sindiran dalam masalah talah ialah

bahwa lafadzh yang jelas otomatis menjatuhkan talak walaupun tidak diniatkan untuk talak,

dan hukumnya sama saja bagi orang yang bercanda, sungguh-sungguh atau main-main.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah (ﷺ):

Islamic Online University Fiqh 202

“Tiga hal yang sungguh-sungguhnya maupun main-mainnya dianggap sungguhan:

nikah, talak, dan rujuk.” (Diriwayatkan oleh lima perawi hadits kecuali An-Nasa’i)

Sedangkan lafadzh sindiran tidak menyebabkan jatuhnya talak kecuali bila diniatkan

talak saat mengucapkannya. Alasannya ialah karena lafadzh semacam ini bias diartikan

talak dan lainnya. Karenanya, ia tidak meski dianggap talak kecuali bila diiringi niat talak.

Jika ia tidak diniatkan sebagai talak maka tidak dianggap jatuh talak, kecuali dalam tiga

kondisi:

1. Jika dia mengucapkan lafadzh sindiran ketika ada pertengkaran dengan istrinya.

2. Jika dia mengucapkan kata-kata itu ketika dia sedang marah.

3. Dia mengucapkan kata-kata itu ketika istrinya meminta cerai.

Dalam ketiga kasus yang disebutkan di atas, talak dianggap jatuh meskipun dengan

sindiran dan tidak diniatkan talak. Alasannya ialah karena keberadaan tanda-tanda yang

menunjukkan niat talak itu. Sehingga klaimnya yang mengaku bahwa ia tidak meniatkan

talak tidak bias dibenarkan. Wallahu a’lam.

Seuami boleh mewakilkan orang lain untuk menjatuhkan talak dari pihaknya, baik

wakil tersebut adalah orang asing atau istrinya sendiri. Jadi ia boleh mewakilkan kepada

istrinya untuk mentalak dan menyerahkan status dirinya padanya. Orang yang menjadi wakil

itu bebas bertindak dalam mengucapkan lafadzh yang jelas, sindiran, dan jumlah talak itu

sebagaimana suaminya selama suami tidak memberi batasan tertentu kepadanya.

Talak tidak dianggap jatuh dari pihak suami maupun wakilnya, kecuali bila

diucapkan. Jika hanya meniatkan dalam hati maka belum jatuh, sampai ia mengucapkannya

dengan lisan. Sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“Allah akan mengampuni bisikan hati umatku selama ia belum melakukan atau

mengucapkan”

Jadi talak barulah dianggap jatuh setelah diucapkan, kecuali dalam dua keadaan.

Pertama jika ia menuliskan talak dengan tulisan yang jelas dan bias dibaca serta

meniatkannya, maka talaknya jatuh. Namun bila tidak meniatkannya, maka ada dua

pendapat di kalangan utama, dan mayoritas dari mereka tetap menganggapnya jatuh.

Kedua, talak dianggap jatuh tanpa diucapkan ketika seorang bisu mentalak lewat isyarat

yang bias difahami.

Berkenaan dengan jumlah talak, yang menjadi ukuran di sini adalah status suami

dan tidak ada sangkut-pautnya dengan istri. Alasannya karena Allah menujukan masalah

talak khusus kepada para lelaki, sebagaimana firman-Nya:

Islamic Online University Fiqh 202

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istri maka hendaklah kamu

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang

wajar)...” (QS. At-Talaq: 1)

Serta firman Allah:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu sampai (akhir)

iddahnya...” (QS. Al-Baqarah: 231)

Terlebih lagi Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Talaq hanyalah milik suami”

Jadi, bila suami adalah laki-laki merdeka, maka ia memiliki tiga talak meskipun

istrinya berstatus budak. Sedangkan bila suaminya adalah budak, maka ia hanya memiliki

dua kali talak, meskipun istrinya adalah wanita merdeka. Adapun bila keduanya adalah

orang merdeka, maka suami memiliki tiga kali talak tanpa ada perbedaan pendapat.

Sedangkan yang diperselisihkan adalah jika salah satunya merdeka dan lainnya hamba

sahaya. Pendapat yang benar ialah bahwa tolok ukurnya adalah status suami. Sebab talak

adalah hak suami.

Talak boleh diucapkan dengan pengecualian, baik dengan menggunakan kata

‘kecuali’ atau kata lain yang semakna. Pengecualian disini meliputi jumlah talak, seperti

dengan mengatakan: “Engkau saya talak tiga kecuali satu”, (berarti talak dua), dan jumlah

pihak yang ditalak, seperti dengan mengatakan: “Semua istriku kutalak kecuali Fathimah”

misalnya. Agar talak dengan pengecualian itu dianggap sah syaratnya ialah bahwa yang

dikecualikan jumlahnya harus separuh atau kurang dari jumlah aslinya. Artinya bila yang

dikecualikan jumlahnya lebih dari separuh jumlah asli, maka talaknya tidak sah. Contohnya

orang yang mengatakan: “Engkau saya talak tiga kecuali dua”. Berkaitan dengan jumlah

talak, disyaratkan pula bahwa pengecualiannya harus diucapkan. Artinya bila ia

mengatakan: “Engkau kutalak tiga”, lalu meniatkan dalam hati “Kecuali satu”, maka yang

jatuh adalah talak tiga. Alasannya ialah karena jumlah merupakan sesuatu yang tidak

memiliki penafsiran lain (nash). Sebab itu ia tidak bias digugurkan dengan niat, mengingat

nash sifatnya lebih kuat dari niat. Akan tetapi bila yang dikecualikan adalah pihak yang

ditalak, maka bias dilakukan dengan niat. Artinya, jika ia mengatakan: “istri-istriku kutalak”

dan ia meniatkan “Kecuali si Fulanah”, maka pengecualian ini sah dan talaknya tidak jatuh

pada istri yang dikecualikan dalam hati itu. Alasannya ialah karena ungkapan ‘istri-istriku’

Islamic Online University Fiqh 202

tersebut bias diartikan seluruhnya dan bias juga sebagian, maka yang berlaku ialah yang

diniatkan.

Boleh juga mengaitkan jatuhnya talak dengan syarat-syarat tertentu (ta’liq).

Maksudnya: Talak dikaitkan pada sesuatu, baik yang terjadi maupun tidak. Caranya ialah

dengan menggunakan kata ‘jika’ dan yang semakna. Contohnya: Jika engkau masuk ke

dalam rumah, maka engkau saya talak.” Dalam contoh ini jatuhnya talak dikaitkan dengan

masuknya istri ke dalam rumah. Inilah yang disebut ta’liq.

Ta’liq tidak sah diucapkan kecuali oleh suami. Artinya bila seseorang mengatakan:

“Kalau akau menikahi fulanah, maka dia kutalak”, lalu ia menikahi fulanah tersebut, maka

talaknya tetap tidak jatuh. Sebab saat mengucapkan ta’liq ia belum berstatus sebagai

suaminya. Hal ini berdasarkan hadits yang dikisahkan dari Amar Ibn Syu’ab, dari ayahnya,

dari kakeknya bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

‘Tidak ada nadzar atas anak Adam terhadap apa yang tidak dimilikinya, dan tidak

ada pembebasan budak atas yang bukan miliknya, serta tidak ada talak bagi yang

tidak memilikinya” (H.R Imam Ahmad, Dawud, dan Tirmidzi yang menghasankan

hadits ini)

Allah pun berfirman:

“Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan mukmin, kemudian kamu menceraikan mereka…” (QS. Al-Ahzab:

49)

Jadi ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa talak tidak bisa dijatuhkan atas wanita

ajnabiyah (yang belum dinikahi). Hukum ini telah menjadi ijma’ para ulama bila talak tersebut

tidak dita’liq. Sedangkan bila dita’liq, menurut mayoritas ulama (bukan ijma’) juga tidak

dianggap jatuh. Jadi bila talak dikaitkan dengan syarat tertentu, maka tidak akan jatuh

sebelum syaratnya terwujud.

Jika terjadi keraguan dalam masalah talak, dalam arti meragukan ada-tidaknya

ucapan talak yang dimaksud, atau meragukan jumlah talaknya, atau meragukan terwujud/

belumnya syarat talak yang dita’liq, maka penjelasannya sebagai berikut: Jika yang

diragukan adalah lafadzh talak, apakah sudah diucapkan atau belum, maka sekedar keragu-

raguan tidak menjadikan istri terkena talak sampai betul-betul yakin. Sebab pernikahan

bersifat yakin, dan sesuatu yang diyakini tidak bias dihilangkan oleh keragu-raguan. Jika

yang diragukan adalah syarat talak yang dita’liq: apakah sudah teruwjud atau belum, seperti

mengatakan: Jika engkau masuk rumah, maka engkau kutalak” lalu dia meragukan bahwa

Islamic Online University Fiqh 202

istrinya telah masuk rumah, maka sekedar keragu-raguan tidak menjadikan istri terkena

talak. Alasannya sama seperti yang telah dijelaskan. Jika diyakini bahwa talak telah

dijatuhkan, namun jumlahnya diragukan, maka ia dianggap baru sekali talak. Sebab jumlah

itulah yang diyakini keberadaannya, sedangkan selebihnya masih diragukan. Padahal

keraguan tidak bias menggeser keyakinan. Inilah kaidah umum yang sangat bermanfaat

untuk semua hukum. Kaidah ini dirumuskan dari sabda Rasulullah (ﷺ):

“

Tinggalkan apa yang meragukanmu, menuju apa yang tidak meragukanmu.”

Juga dari sabda Rasulullah (ﷺ) ketika ditanya mengenai orang yang telah

berwudhu namun khawatir jangan-jangan wudhunya batal beliau mengatakan:

“Janganlah dia berpaling dari shalatnya, sampai ia mendengar suara (kentut) atau

mencium baunya”

Ada sejumlah hadits lainnya yang mengandung makna yang sama. Aturan-aturan

seperti itu menunjukkan kemurahan dan kesempurnaa syariah, maka segala puji bagi Allah,

Tuhan semesta alam.

Sunni: Sesuai dengan Sunnah (tradisi nabi).

Al-Bayhaqi (14915) (7/532).

Ibn Abü Shaybah (11736) (4/58)

Al-Bukhäri (5332) (9/597), Muslim (3638) (5/303), Abü Dåwud (2179) (2/438). At-Tirmidhi (1177)

(3/478), An-Naså'i (3399) (3/452), Ibn Måjah (2019) (2/500).

An-Naså'i (3401) (3/453).

Ibn Aba Shaybah (17784) (4/92)

Muslim (3642) (5/306).

Al-Bukhåri (5269) (9/481) dan Muslim (328) (1/328).

Ibn Måjah (2081 ) (2/532) dan Ad-Daraqutni (3946) (4/24).

At-Tirmidhi (1183) (3/486) dan Ibn Mäjah (2047) (2/514).

At-Tirmidhi (2523) (4/668).

Al-Bukhäri (137) (1/312), dan Muslim (802) (2/272).

FIQH 202

BAB

Merujuk Istri yang Sudah Ditalak (Raj’ah)

Merujuk mantan istri yang sudah ditalak raj’i selama dia masih dalam masa

menunggu, tanpa harus melangsungkan akad nikah yang baru, hukumnya boleh menurut

Qur’an dan Sunnah, dan ijma’ para ulama.

Mengenai dalil untuk dibolehkannya rujuk dalam Qur’an, tercantum dalam firman

Allah:

“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa)

itu...” (QS. Al-Baqarah: 228)

Serta firman Allah:

“Talak (yang dapat dirujuk itu) dua kali. (Setelah itu suami) dapat menahan

diri dengan baik, atau melepaskannya dengan baik…” (QS. Al-Baqarah: 229)

Terlebih lagi, terdapat dalam firman Allah:

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali

kepada) mereka dengan baik atau melepaskan mereka dengan baik…” (QS.

At-Talaq: 2)

Sedangkan dalil Sunnah untuk itu adalah ketika Rasulullah (ﷺ) memerintahkan Ibn

Umar untuk merujuk kembali istrinya, setelah mendengar dia menceraikan istrinya di saat

sedang menstruasi.

“

Suruh dia untuk merujuknya”

Selain itu, beliau (ﷺ) pernah mentalaq istrinya, Hafsah, lalu merujuknya

Sedangkan mengenai ijma’ para ulama untuk hukum bagi suami yang mentalaq lalu merujuk

istrinya, berikut ini adalah pendapat Ibnul Mundir:

Islamic Online University Fiqh 202

“Para ulama sepenuhnya sepakat mengenai diperbolehkannya merujuk mantan

istri selama masih dalam masa iddah (menunggu) bagi pria merdeka yang telah

mentalaq istrinya dua kali, sedangkan bagi pria yang budak yaitu setelah mentalaq

kurang dari dua kali”

Hikmah dari diperbolehkannya merujuk kembali istri, selama masa iddah-nya yaitu

memberikan kesempatan kedua bagi suami yang telah menyesali keputusannya dan ingin

mempertahankan ikatan pernikahan dengannya; ini merupakan rahmat yang telah Allah

curahkan kepada hamba-Nya.

Syarat-syarat sah merujuk mantan istri:

1. Jumlah talaq yang diucapkan sang suami harus kurang dari tiga, jika dia adalah pria

yang merdeka, dan kurang dari dua kali, jika dia adalah seorang budak. Jika sang

suami telah menggunakan ketentuan jumlah maksimal talaq, maka mantan istrinya

jadi haram untuk dia rujuk kembali hingga dia menikah dengan suami lain dan

berpisah dengannya.

2. Perceraian itu harus terjadi setelah penyempurnaan pernikahan (setelah bercampur).

Jika sang suami menceraikan istrinya sebelum dia berhubungan suami istri, maka

dia tidak bisa merujuknya, karena dia tidak mempunyai masa menunggu dalam

kasus ini, sebagaimana firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

mencampurinya maka tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu

perhitungkan. Namun, berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu

dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab:49)

3. Perceraian itu bukan perceraian dalam bentuk penebusan diri yang harus dibayarkan

istri kepada suaminya. Jika sang istri membayar sejumlah kompensasi kepada

suaminya agar menceraikan dia, maka dia jadi haram baginya, kecuali dia menikah

kembali dengan mantan suaminya dengan akad nikah yang baru atas dasar

kerelaannya. Hal ini karena tujuan membayar penebusan untuk kebebasan dirinya

kepada suaminya, sedangkan dalam kasus ini, merujuk dia kembali berarti bertolak

belakang dengan tujuan penebusan dirinya itu.

4. Pernikahan yang akan diputuskan itu harus yang sah. Jika sang suami menceraikan

istrinya pada pernikahan yang tidak sah, maka dia tidak bisa merujuk mantan

istrinya, karena mantan istrinya menjadi tidak halal baginya karena perceraian itu.

Islamic Online University Fiqh 202

5. Sang suami harus merujuk mantan istrinya, selama dia dalam masa menunggu,

sebagaimana firman Allah:

“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa)

itu...” (QS. Al-Baqarah: 228)

6. Keputusan merujuk mantan istrinya tidak boleh bersifat kondisional. Sebagai contoh,

seorang pria tidak boleh berkata kepada mantan istrinya: “Jika ada sesuatu yang

terjadi, maka aku akan merujukmu”.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah ini suatu syarat sah rujuk ataukah

bukan, bagi masing-masing pasangan cerai yang berniat untuk rujuk kembali. Sebagian

ulama berpendapat bahwa ini adalah syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana firman

Allah:

“...jika mereka menghendaki perbaikan...” (QS. Al-Baqarah: 228)

Syaikhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat bahwa:

“

Seorang suami tidak boleh merujuk mantan istrinya selama masa menunggu,

kecuali berniat untuk melakukan perbaikan hubungan dan ingin

mempertahakannya dengan cara yang baik.”

Sebagian ulama berpendapat bahwa niat untuk mengadakan perbaikan bukan

menjadi syarat sahnya rujuk, mereka berpendapat bahwa makna dari ayat yang disebutkan

di atas “jika mereka menghendaki perbaikan” hanya menyeru mereka untuk mengadakan

perbaikan serta mencegah mereka untuk saling menyakiti satu sama lain, namun bukan

sebagai syarat sahnya rujuk. Namun, pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling

kuat. Allah Maha Mengetahui.

Ucapan lisan dari suami dalam merujuk mantan istrinya bisa melalui berbagai kata

tepat yang menggambarkan makna tersebut, seperti mengatakan: “Saya merujuk kembali

istri saya” atau “Saya kembali kepada istri saya” atau yang sejenisnya. Merujuk kembali

mantan istri pada masa iddah-nya juga bisa menjadi sah dengan cara berhubungan badan

kembali dengan mantan istrinya, dengan niat untuk merujuknya, berdasarkan pendapat

yang paling kuat mengenai hal ini:

Jika seorang suami merujuk kembali mantan istri semasa iddah-nya, salah satu

amalan Sunnah pada tindakan ini yaitu dengan menghadirkan beberapa orang saksi,

sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah syarat wajib, sebagaimana firman Allah:

Islamic Online University Fiqh 202

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” (QS.

At-Talaq: 2)

Pendapat yang kedua (tentang menghadirkan saksi) adalah pendapat yang

diatribusikan kepada Imam Ahmad. Terlebih lagi, Syaikh Taqiyud-Din pun berpendapat:

“Cara yang tidak bisa dibenarkan adalah suami merujuk mantan istrinya secara

diam-diam”

Seorang wanita yang masih dalam perceraian yang dapat ditarik kembali (talaq raj’i)

itu masih merupakan istri sah dari suaminya, selama dia masih dalam masa menunggunya.

Oleh sebab itu, sang suami harus menafkahinya dan memberinya pakaian dan tempat

tinggal. Di samping itu, istri yang sedang berada dalam talaq raj’i ini masih memiliki

kewajiban yang sama seperti istri pada umumnya; dia masih harus tinggal di rumah

suaminya dan mempercantik dirinya agar suaminya kembali lagi padanya. Jika salah satu

dari pasangan yang berpisah ini meninggal di saat masih dalam masa menunggu, maka dia

masih berhak mewarisi dari pasangannya. Di samping itu, seorang pria masih boleh

bepergian ditemani istrinya (yang sedang dalam talaq raj’i), berduaan dengannya, dan

berhubungan badan dengan niat ingin merujuknya.

Akhir dari masa iddah adalah batas akhir bagi seorang suami untuk merujuk kembali

istrinya. Dengan demikian, jika dia menjadi suci setelah periode menstruasinya yang ketiga

setelah talaq, maka artinya masa iddah-nya selesai, dan dia menjadi tidak halal bagi mantan

suaminya, kecuali mantan suaminya menikahinya kembali dengan akad pernikahan yang

baru, ada persetujuan dari walinya, serta menghadirkan dua orang saksi yang adil,

sebagaimana firman Allah:

“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa)

itu...” (QS. Al-Baqarah: 228)

Makna dari ayat ini maksudnya adalah jika masa menunggu sudah selesai, maka

mantan istri dari talaq ra’i ini menjadi tidak halal lagi bagi mantan suaminya, kecuali dia

menikahinya kembali dengan akad pernikahan yang baru, dengan memenuhi syarat-

syaratnya. Jika mantan suaminya merujuknya kembali di saat masa menunggu, dan

memenuhi syarat-syarat hukumnya, maka jumlah talaq yang dibolehkan untuk dia ucapkan

untuk istrinya tersebut sudah berkurang satu dibandingkan sebelumnya.

Jika sang suami telah menggunakan seluruh jumlah talaq yang diperbolehkan, yaitu

jika dia sampai mentalaq istrinya tiga kali, maka dia menjadi haram bagi mantan suaminya

Islamic Online University Fiqh 202

itu kecuali setelah dia menikah dan berpisah dari suami yang lain. Ada tiga syarat sah agar

mantan istri tersebut menjadi halal bagi mantan suaminya yang pertama:

1. Dia harus menikahi pria lain

2. Pernikahannya dengan pria lain harus sah

3. Suaminya yang kedua harus sudah berhubungan badan dengannya

Hal ini berdasarkan firman Allah:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talaq yang kedua), maka

perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang

lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa

bagi keduanya (suami pertama dan bekas istrinya) untuk menikah kembali,

jika keduanya berpikir akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah....” (QS.

Al-Baqarah: 230)

Ulama besar Ibnul Qayyim berpendapat mengenai hal ini:

“Ini adalah salah satu kemudahan yang agung yang Allah berikan kepada umat

Muslim, yaitu mantan istri yang sudah ditalaq tiga kali tersebut menjadi halal bagi

mantan suaminya setelah dia menikah dengan suami yang lain dan berpisah

darinya. Kitab Taurah mengizinkan janda untuk menikah dengan mantan

suaminya, jika dia tidak menikah dengan suami yang lain, sedangkan Injil

sepenuhnya melarang perceraian. Akan tetapi, Syariah lebih sempurna,

komprehensif dan lebih sesuai dengan kepentingan manusia; Islam mengizinkan

pria Muslim untuk menikahi empat Muslimah dan mengizinkannya untuk memiliki

budak wanita sebanyak yang dia inginkan. Terlebih lagi, seorang Muslim pun

boleh menceraikan istrinya, kemudian jika dia menginginkannya kembali, maka dia

bisa merujuknya. Namun, jika talaqnya sudah mencapai tiga kali, maka menjadi

haram bagi dia untuk merujuk mantan istrinya tersebut, kecuali dia menikah

terlebih dahulu dengan suami lain dan berpisah dengan suami itu.”

Ini berarti suami yang kedua tersebut harus ingin menjadikannya sebagai istri, bukan

berniat untuk menikahinya kemudian menceraikannya agar dia menjadi halal bagi mantan

suaminya yang pertama; jika dia melakukannya, maka dia dianggap sebagai pejantan

pinjaman, seperti yang disebutkan Rasulullah (ﷺ). Di samping itu, pernikahan palsu ini

tidaklah sah, dan tidak menjadikan mantan istri itu halal bagi mantan suaminya yang

pertama. Dan Allah Maha Mengetahui.

Islamic Online University Fiqh 202

Al-Bukhari (5251) [9/429] dan Muslim (3637) [5/302].

Abu Dawud (2283) [2/493], An-Nasa’i (3562) [3/523] dan Ibn Majah (2016) [2/499].

Lihat: “Al-Ijma’” (hal. 126).

Lihat catatan kaki di “Ar-Raudh Al-Murbi’” [6/602].

Lihat: Al-Ikhtiyarat [hal. 392].

Lihat: “I’lam Al-Muwaqqi’in” (2/92).

FIQH 202

BAB

‘Ila (Menyumpahi untuk Tidak Mencampuri Istrinya

Selama Empat Bulan)

Para ulama fiqih mendefinisikan ‘ila sebagai sumpahnya suami yang mampu untuk

berhubungan badan, demi Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, untuk tidak bercampur

dengan istrinya selamanya atau selama kurun waktu tertentu, lebih dari empat bulan.

Definisi ini menyiratkan bahwa kasus ini tidak dianggap sebagai ‘ila (yang hukumnya adalah

terlarang dalam Islam), kecuali syarat-syarat berikut ini terpenuhi:

1. Suami tersebut mampu untuk berhubungan badan.

2. Suami bersumpah atas nama Allah atau dengan salah satu Sifat Allah, tidak

bersumpah atas nama perceraian, pembebasan budak maupun sumpah

(nadzar).

3. Suami bersumpah tidak akan berhubungan badan secara syar’i (yaitu melalui

vagina).

4. Suami bersumpah tidak akan berhubungan badan dengan istrinya lebih dari

empat bulan.

5. Istri dalam keadaan sehat untuk berhubungan badan.

Jika semua syarat yang disebutkan di atas ada, maka suami secara syar’i dianggap

telah melakukan ‘ila, sehingga hukum untuk ‘ila berlaku untuknya. Akan tetapi, jika salah

satu syarat di atas tidak ada, maka kasus itu tidak dianggap ‘ila. ‘Ila disebutkan dalam kitab

suci Al-Qur’an, seperti yang terkandung dalam ayat berikut ini:

“Bagi orang-orang yang melakukan ‘ila terhadap istrinya harus menunggu

empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (pada istrinya), maka sungguh,

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan

hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha

Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:226-227)

Islamic Online University Fiqh 202

Kandungan makna dari dua ayat di atas adalah jika sang suami bersumpah untuk

tidak berhubungan badan dengan istrinya selama lebih dari empat bulan, dan tetap

bersikukuh untuk tidak berhubungan badan dengannya setelah lebih dari empat bulan,

maka dia harus disuruh berhubungan lagi dengan istrinya sebagaimana mestinya dan

membayar denda atas sumpahnya itu. Jika tidak, maka secara hukum dia harus disuruh

untuk menceraikan istrinya, jika istrinya menginginkan perceraian. Aturan yang adil dan

hikmah di balik kebijaksanaan ini bertujuan untuk menghapuskan madarat dari kezaliman

yang ditimpakan kepada wanita dan membatalkan kebiasaan para pria di zaman sebelum

Islam (Jahiliyah), di mana mereka terbiasa memperpanjang periode ‘ila.

‘Ila lebih dari empat bulan dilarang dalam Islam, karena ini adalah sumpah untuk

mengabaikan kewajiban dalam pernikahan. Seperti yang ditunjukan oleh makna yang

terkandung dalam ayat-ayat di atas, suami tidak diperbolehkan menyumpahi istrinya untuk

tidak dinafkahi secara batin, kecuali dia sendiri berniat untuk menceraikannya dengan sah,

baik dia sebagai Muslim, orang kafir, pria yang merdeka, seorang budak, pria dewasa, atau

yang masih bocah laki-laki (yang akan diperintahkan, ketika sudah mencapai usia baligh,

untuk berhubungan badan dengan istrinya atau menceraikannya). Hukum untuk ‘ila juga

diberlakukan walaupun suami mengucapkan ‘ila tersebut di saat dia sedang marah, atau di

saat dia menderita sakit yang bisa disembuhkan. Bahkan aturan ini pun berlaku pada

pernikahan yang belum disempurnakan (yaitu pernikahan yang pasangan suami-istri

tersebut belum berhubungan badan).

Akan tetapi, sang suami tidak dianggap telah bersumpah (‘ila) untuk tidak

berhubungan badan selama empat bulan, jika dia tidak waras atau sedang tidak sadar, di

mana pada keadaan tersebut sang suami tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan yang

artinya tidak adanya niat. Di samping itu, kasus tesebut tidak dianggap ‘ila jika suami

tersebut impoten, seperti suami yang dikebiri atau lumpuh, karena sumpah itu bukanlah

satu-satunya alasan baginya untuk mengabaikan kewajiban berhubungan badan dengan

istrinya.

Kasus itu dianggap ‘ila, jika sang suami bersumpah atas nama Allah, bahwa dia tidak

akan berhubungan badan dengan istrinya selamanya, atau untuk periode lebih dari empat

bulan, atau jika dia menetapkan sesuatu yang tidak diprediksi akan terjadi selama kurun

waktu empat bulan ke depan, seperti datangnya Nabi ‘Isa ibn Maryam, atau munculnya

Dajjal. Begitu pula, sebuah kasus tidak dianggap ‘ila jika sang suami membuat syarat yaitu

istrinya harus meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram. Sebagai

contoh, sang suami bisa jadi berkata kepada istrinya: “Aku bersumpah kepada Allah, tidak

akan mencampuri kamu, hingga kamu meninggalkan sholat (atau minum anggur).” Hal ini

Islamic Online University Fiqh 202

karena dia menetapkan syarat yang haram secara hukum, yang ini mirip dengan

menetapkan syarat yang tidak mungkin akan terjadi.

Dalam semua kasus sebelumnya, periode ‘ila tidak boleh melebihi empat bulan,

sebagaimana firman Allah:

“Bagi orang-orang yang melakukan ‘ila terhadap istrinya harus menunggu

empat bulan. (QS. Al-Baqarah:226)

Diriwayatkan dalam Al-Bukhari, bahwa Ibn Umar berkata:

“

Jika telah lewat masa empat bulan, suami tersebut harus diperintahkan untuk

menghentikan ‘ila (yaiu, untuk melakukan hubungan badan secara normal dengan

istrinya) atau untuk menceraikannya. Namun, talaq tidak akan terjadi sebelum dia

sendiri yang menetapkannya.”

Aturan yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh lebih

dari 10 sahabat.

Sulaiman Ibn Yasar berkata:

“

Aku pernah menjumpai lebih dari sepuluh orang sahabat Rasulullah (ﷺ), dan

mereka semua berpendapat bahwa jika telah lewat masa empat bulan, maka suami

harus disuruh menghentikan sumpah ‘ila-nya atau menceraikan istrinya.”

Ini juga adalah pendapat mayoritas ulama, dan merupakan makna yang jelas dari

ayat-ayat Qur’an di atas.

Jumlah hari menstruasi tidak dimasukkan dalam perhitungan masa empat bulan

untuk sumpah ‘ila. Jika suami telah berhubungan badan dengan istrinya setelah periode

empat bulan itu selesai, maka dia dianggap telah kembali pada kondisi pernikahan normal

dengan istrinya, karena berhubungan badan adalah tanda kembali ke kondisi pernikahan

normal. Ibnul Mundhir berpendapat: “Sepengetahuan saya, semua ulama sepenuhnya

sepakat bahwa kembalinya seorang suami kepada istrinya (setelah ‘ila) adalah berhubungan

badan dengannya.”

Dengan demikian, sang istri mendapatkan kembali hak pernikahannya

dari suaminya.

Jika waktu empat bulan sudah terlewati, namun sang suami masih enggan

berhubungan badan dengan istrinya, maka dia harus dipaksa oleh hakim untuk menceraikan

istrinya, selama itulah yang diinginkan istrinya, sebagaimana firman Allah:

Islamic Online University Fiqh 202

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh

Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:227)

Akan tetapi, jika suami itu masih enggan untuk kembali pada pernikahan normal

dengan kembali berhubungan badan dengan istrinya, dan tidak pula menceraikannya, maka

sang hakim berhak menceraikan istrinya atau pun membatalkan akad pernikahan mereka,

karena dalam kasus ini, hakim tersebut dianggap sebagai wali dari suami itu, sehingga dia

berhak menceraikan istri itu atas nama sang suami.

Para fuqaha menerapkan aturan yang sama bagi para pria yang meninggalkan

hubungan badan dengan istrinya, secara tanpa alasan dan dapat menimbulkan madarat,

selama lebih dari empat bulan, walaupun dia tidak melakukan sumpah (‘ila). Aturan yang

sama pun berlaku untuk zhihar untuk periode yang melewati empat bulan, yang suaminya

tetap enggan untuk membayar kafarat untuk sumpahnya itu. Kedua kasus ini mempunyai

aturan yang sama dengan ‘ila, karena dalam kedua kasus itu, suami sama-sama tidak ingin

memenuhi kewajiban berhubungan badan dengan istrinya, yang pada akhirnya

menyebabkan bahaya, Wallahu A’lam.

Bisa jadi masa empat bulan dari ‘ila itu sudah terlewati, sementara salah satu

pasangan tersebut mempunyai alasan tertentu yang dibenarkan yang menyebabkan dia

tidak bisa berhubungan badan dengan pasangannya sebagai tanda kembali ke pernikahan

yang normal pada umumnya. Dalam kasus demikian, para ulama berpendapat bahwa suami

harus diperintahkan untuk kembali pada istrinya dengan mengucapkan sesuatu yang

menandakan bahwa dia ingin berhubungan badan kembali dengan istrinya, seperti dengan

mengatakan: “Saya akan berhubungan badan denganmu, setelah saya mampu”. Hal ini

karena tujuan utama kembali kepada istrinya adalah menghentikan niat untuk memberikan

bahaya kepada istri (melalui ‘ila). Pernyataan seperti itu menunjukkan niat dari pihak suami

untuk menghentikan madarat dari sumpah ‘ila. Setelah itu, jika dia mampu untuk

berhubungan badan dengan istrinya, maka dia harus menentukan apakah dia hendak

berhubungan badan lagi dengan istrinya atau menceraikannya, karena alasan untuk tidak

berhubungan badan sudah tidak ada; dan Allah Maha Mengetahui.

Al-Bukhari (5291) [9/526].

Al-Bukhari (9/526).

Ad-Daraquthni (3996) [4/33] dan Al-Baihaqi (15207) [7/618].

Lihat catatan kaki pada “Ar-Raudh Al-Murbi’” [6/624].

FIQH 202

BAB

Zhihar

Zhihar adalah ucapan dari suami kepada istrinya, ketika dia tidak ingin memenuhi

kewajiban berhubungan badan dengan istrinya, ”Menurut pandanganku kamu seperti

punggung ibuku.” Terkadang seorang suami membandingkan dan menyamakan istrinya

dengan saudari atau dengan wanita lain yang terlarang untuk dia nikahi, karena adanya

hubungan darah, persusuan, atau hubungan karena pernikahan, dan bukan mengatakan

“seperti ibu saya”, ketika dia mengucapkan zhihar.

Zhihar dilarang menurut Qur’an, sebagaimana firman Allah:

“Orang-orang di antara kamu yang menzhihar istrinya (menganggap istrinya

sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka

adalah hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya merka

benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.”

(QS. Al-Mujadilah: 2)

Maknanya adalah bahwa orang-orang itu, yang mengucapkan zhihar, telah

mengucapkan sesuatu yang sangat buruk dan salah, yang dilarang oleh syari’at.. Kata-kata

seperti itu semata-mata pernyataan yang dusta dan tidak bisa diterima, dan sepenuhnya

diharamkan, karena pria semacam itu telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan

untuk dia, karena membuat istrinya terlarang baginya seolah-olah dia adalah ibunya sendiri,

walaupun bukan.

Zhihar dianggap sebagai suatu bentuk talaq di masa jahiliyah, tetapi kemudian Islam

tidak mengakuinya, dan menganggapnya sebagai sumpah yang mengharuskan kafarat.

Dengan demikian, suami yang mengucapkan zihar, maka istrinya haram untuk dia campuri,

baik itu hanya sebatas pemanasan dalam hubungan badan sekalipun, hingga suaminya

membayar kafarat atas sumpah zihar yang telah dia ucapkan. Hal ini sebagaimana

terkandung dalam makna ayat berikut ini:

Islamic Online University Fiqh 202

“Dan mereka yang menzhihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang

telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang

budak sebelum kedua suami istri itu bercampur..” (QS. Al-Mujadilah: 3)

Selain itu, Rasulullah (ﷺ) berkata kepada pria yang meng-zhihar istrinya sebagai

berikut:

“

Janganlah kamu mendekati istrimu (yaitu, jangan berhubungan badan

dengannya) sampai kamu melakukan apa yang telah diperintahkan Allah (yaitu,

sampai kamu membayar kafarat).”

(H.R Tirmidzi, yang juga menilainya sebagai

hadits shahih)

Maka, pria yang menyatakan sumpah zhihar kepada istrinya harus membayar

kafarat terlebih dahulu, sebelum dia mencampuri istrinya, sebagaimana firman Allah:

“...maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua

suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah

Mahateliti apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa tidak dapat

(memerdekakan hamba sahaya), maka dia wajib berpuasa dua bulan berturut-

turut...” (QS. Al-Mujadilah: 3-4)

Kedua ayat suci di atas menunjukkan kewajiban bagi suami yang telah

mengucapkan zhihar kepada istrinya untuk membayar kafarat sebelum menggauli istrinya

kembali, dan istrinya haram baginya hingga dia membayar kafarat atas ucapan zhihar-nya.

Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama.

Untuk membayar kafarat atas sumpah zhihar yang dia ucapkan kepada istrinya,

sang suami harus menuruti aturan kafarat yang disebutkan dalam kedua ayat tersebut. Dia

harus memerdekakan seorang hamba sahaya, jika memungkinkan; jika tidak, dia harus

berpuasa selama dua bulan berturut-turut, jika dia tidak bisa melaksanakannya karena

penyakit atau penyebab serupa, maka alternatif terakhir adalah memberi makan 60 orang

fakir miskin, sebagaimana firman Allah dalam dua ayat berikut ini:

“Dan mereka yang menzhihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang

telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang

budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan

kepadamu, dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa

tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka dia wajib berpuasa dua

bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak

Islamic Online University Fiqh 202

mampu, maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin..” (QS. Al-

Mujadilah: 3-4)

Dalam ayat-ayat yang disebutkan di atas, Allah menyebut “Dan mereka yang men-

zhihar istrinya” yang kemudian menyesalinya dan ingin kembali berhubungan badan dengan

istrinya, maka mereka harus membayar kafarat atas sumpah zhihar yang telah mereka

ucapkan, “sebelum kedua suami-istri itu bercampur”. Kafarat ini bisa dilakukan dengan tiga

cara:

Memerdekakan seorang hamba sahaya

Membayar kafarat bisa dilakukan dengan cara memerdekakan seorang hamba

sahaya, jika sang suami itu memiliki budak, atau mampu membeli budak yang baru, jika dia

mampu membayarnya (yaitu dengan uang yang tidak digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pokok dan kebutuhan orang-orang yang dia nafkahi).

Hamba sahaya yang dibebaskan harus seorang Muslim, karena Allah menetapkan

pembebasan hamba sahaya yang berimanlah untuk kafarat bagi orang yang telah

membunuh seorang Muslim, sebagaimana firman Allah berikut ini:

“..Barangsiapa yang membunuh seorang beriman karena tersalah

(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman..” (QS.

An-Nisa:92)

Dengan demikian, berdasarkan deduksi analogi, budak yang harus dibebaskan

sebagai kafarat atas zhihar juga harus budak yang mukmin, karena hukum yang tidak

dibatasi mengikuti hukum yang serupa yang telah dibatasi. Selain itu, budak yang harus

dibebaskan untuk zhihar harus merupakan budak yang bebas dari aib-aib yang bisa

mempengaruhinya dalam bekerja, karena pembebasan budak ini bertujuan untuk

membuatnya bisa menghidupi kehidupannya sendiri. Tujuan ini tidak bisa tercapai, jika

budak yang dibebaskan tersebut memiliki aib-aib yang menghalanginya untuk bekerja

mandiri, seperti terbebas dari kelumpuhan, buta dan aib-aib lainnya.

Berpuasa dua bulan berturut-turut

Ada tiga syarat untuk keabsahan pembyaran kafarat atas zhihar dengan berpuasa

dua bulan berturut-turut ini:

 Suami tidak mampu membayar untuk membebaskan hamba sahaya.

 Suami itu harus berpuasa dua bulan berturut-turut, di mana dia tidak boleh untuk

menghentikan puasanya tersebut kecuali untuk berpuasa wajib di bulan

Islamic Online University Fiqh 202

Ramadan. Selain itu, dilarang menghentikan dua bulan puasa kafarat ini, kecuali

untuk hari yang dilarang untuk berpuasa, seperti dua hari raya (Idul Fitri dan Idul

Adha), serta hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah); tiga hari setelah Hari

Raya Idul Adha. Puasa dua bulan berturut-turut itu pun bisa dihentikan

sementara jika ada alasan yang syar’i seperti menempuh perjalanan yang

melelahkan atau sakit keras. Pembatalan puasa dengan salah satu alasan yang

disebutkan di atas dianggap bukan gangguan atau jeda dalam puasa kafarat

untuk zhihar.

 Sang suami harus berniat melaksanakan puasa dua bulan kafarat itu di malam

harinya, sebelum berpuasa di siang harinya.

Memberi makan enam puluh orang miskin.

Ada tiga syarat sah yang harus dipenuhi, jika ingin membayar kafarat melalui cara

ini:

 Sang suami tidak mampu melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut.

 Orang miskin yang akan diberi makan haruslah Muslim yang merdeka yang

layak untuk menerima zakat.

 Jumlah makanan yang akan diberikan kepada orang miskin itu tidak boleh

kurang dari satu mudd (takaran standar yang setara dengan 543 gram) gandum

atau setara dengan setengah sa’ (takaran yang setara dengan 2172 gram

sereal).

Secara umum, niat adalah syarat utama untuk keabsahan setiap kafarat,

sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“

Sesungguhnya (kebenaran dan pahala) dari suatu amalan bergantung pada

niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan”

Di samping dalil Qur’an, ada dalil lainnya yang dinyatakan dalam Sunnah yang

menguraikan cara yang sah dalam menjalankan kafarat untuk zhihar beserta urutannya. Ini

adalah hadits riwayat Khawlah Binti Malik Ibn Tha’labah, yang berkata:

“

Suamiku, Aus bin Shamit menyatakan zhihar kepadaku, lalu aku menghadap

kepada Rasullullah (ﷺ) untuk mengisahkan tentang perbuatan buruk suamiku.

Rasulullah (ﷺ) kemudian marah kepadaku dan berkata: “Wahai Khaulah,

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya dia adalah anak dari pamanmu.”

Lalu selang beberapa saat, turunlah ayat Al-Qur’an, ‘Sesungguhnya Allah telah

Islamic Online University Fiqh 202

mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang

suaminya,’ [QS. Al-Mujadilah: 1] Maka Rasulullah (ﷺ) bersabda: “Bebaskanlah

budak.” Lalu Khaulah berkata: “Wahai Rasulullah (ﷺ), dia tidak punya sesuatu

untuk memerdekakan budak.” Rasulullah bersabda: “Suruh dia berpuasa dua bulan

berturut-turut. “Khaulah berkata, “Demi Allah, dia adalah orang yang sudah lanjut

usia tidak bisa melakukan puasa.” Rasulullah bersabda: “Suruh dia memberi makan

enam puluh orang miskin”. Dia berkata lagi. “Demi Allah, wahai Rasul, dia tidak

mempunyai sesuatu untuk disedekahkan.” Lalu Rasulullah bersabda: “Aku akan

membantunya dengan satu tandan buah kurma.” Khaulah berkata: “Ya Rasulullah,

aku pun akan membantu dengan setandan buah kurma juga. “ Maka Rasulullah pun

bersabda: “Bagus. Maka pergilah sekarang dan sedekahkan kurma itu atas nama

dia kepada enam puluh orang miskin, setelah itu kembalilah kepada anak dari

pamanmu.”

(H.R Abu Dawud)

Sebagaimana yang kita lihat, agama Islam yang agung menawarkan solusi bagi

semua permasalahan manusia, termasuk masalah pernikahan. Seperti yang disebutkan di

atas, Islam telah menyelesaikan masalah zhihar yang telah menjadi dilema di masa

jahiliyah, di mana mereka harus memisahkan pasangan yang menikah sebagai solusi,

sehingga menyebabkan perpecahan keluarga. Betapa sempurnanya agama Islam!

Di samping itu, agama kita, di saat memerintahkan kafarat untuk sumpah zhihar,

dengan kemurahan dan kebijaksanaan mempertimbangkan kondisi sang suami; dengan

demikian sang suami bisa memerdekakan seorang hamba sahaya, melaksanakan puasa

dua bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin, sesuai kemampuannya; segala

puji bagi Allah.

Abu Dawud (2221) [2/462], At-Tirmidzi (1202) [3/503], An-Nasa’i (3457) [3/479], dan Ibn Majah

(2065) [2/524].

Abu Dawud (2/460).

FIQH 202

BAB

Li’an (Pengambilan Sumpah dari Istri atas Tuduhan

Perzinaan)

Allah Subhanahu Wata’ala melarang Muslim menuduh orang yang tidak berdosa

sebagai pezina, dan Dia pun melaknat orang-orang yang berbuat zina dengan azab yang

sangat pedih, sebagaimana firman Allah:

“Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik,

yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia

dan akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar, pada hari (ketika)

lidah, kaki dan tangan mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang

dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang

sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Mahabenar, Maha

Menjelaskan.” (QS. An-Nur: 23-25)

Allah pun memerintahkan mereka yang telah menuduh seorang Muslim baik-baik

sebagai pezina tanpa menghadirkan empat orang saksi harus dihukum dengan 80

cambukan, dan dianggap sebagai orang yang fasiq kecuali jika dia bertaubat setelahnya

dan mengoreksi dirinya, sebagaimana firman Allah:

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina)

dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka

depalan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk

selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. Kecuali, mereka yang

bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha

Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nur: 4-5)

Ayat-ayat yang disebutkan di atas menunjukkan hukuman yang berat dan aturan

yang diterapkan jika seorang Muslim menuduh muslimah yang baik-baik selain istrinya

sebagai pezina. Akan tetapi, jika seorang suami menuduh istrinya sendiri sebagai pezina,

Islamic Online University Fiqh 202

maka diberlakukan hukum lainnya yang disebut li’an. Li’an adalah empat kesaksian yang

dijaminkan dengan sumpah oleh masing-masing pasangan dengan disertai laknat atau

ancaman dari Allah bagi si pendusta, yang akan segera dijelaskan. Jika seorang suami

menuduh istrinya sendiri sebagai pezina, namun tidak bisa menghadirkan bukti yang jelas

(melalui kesaksian), maka li’an bisa membuatnya bebas dari hukuman untuk tuduhan zina.

Sebagaimana firman Allah:

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak

mempunyai saksi, selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing

orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama (Allah), bahwa

sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang

kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang

berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat

kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata

benar.” (QS. An-Nur: 6-9)

Dengan demikian, sang suami harus berkata sumpah empat kali: “Aku bersaksi demi

Allah bahwa istri saya telah melakukan zina”. Dia harus menunjuk kepada istrinya jika dia

hadir di sana atau dengan menyebutkan namanya jika dia tidak ada. Pada sumpahnya yang

kelima, dia mengucapkan kalimat yang sama namun ditambahkan dengan: “Semoga laknat

Allah menimpaku jika aku terbukti berdusta.” Sebagai pembelaan, sang istri membalas

dengan berkata empat kali: “Aku bersumpah demi Allah, bahwa dia telah berdusta atas

tuduhan perzinahan terhadapku”. Di sumpah yang kelima, dia mengucapkan kalimat yang

sama, namun dengan penambahan: “Semoga laknat Allah menimpaku jika dia mengatakan

yang sebenarnya.” Hal ini karena orang yang tahu kebenarannya dan mendustakannya

akan mendapatkan murka Allah.

Ada beberapa syarat sah li’an yang harus dipenuhi:

• Kedua pasangan itu dapat dipertanggungjawabkan perkataannya.

• Suami menuduh istrinya atas perbuatan zina.

• Sang istri terus membantah dan mengatakan bahwa si suami telah berdusta sampai

akhir dari prosesi li’an.

• Li’an dilaksanakan oleh seorang hakim.

Jika kasus li’an memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, serta dilakukan

sesuai cara yang diuraikan di atas, maka ia bisa menghasilkan konsekuensi hukum berikut

ini:

1. Sang suami menjadi tidak bertanggungjawab untuk dihukum atas tuduhan palsu

perzinaan yang telah dia layangkan kepada istrinya.

Islamic Online University Fiqh 202

2. Kedua pasangan suami istri itu harus dipisahkan, dan sang mantan istri menjadi haram

baginya untuk dinikahi kembali selama-lamanya.

3. Sang anak hasil pernikahan mereka tidak lagi dinasabkan kepada nama suaminya, jika

suaminya menyangkal bahwa anak itu adalah anak kandungnya, dengan mengatakan:

“Anak ini bukan anak saya”.

Sang suami memilih melakukan sumpah li’an, jika dia melihat istrinya berbuat zina

namun dia tidak bisa menghadirkan bukti, atau jika dia memiliki dugaan yang kuat bahwa

istrinya telah berbuat zina, karena dia memergoki secara diam-diam seorang pria yang

mencurigakan telah mengunjungi istrinya. Oleh sebab itu, ada hikmah dari diperbolehkannya

sumpah li’an; yaitu menjauhkan rasa malu dan aib bagi suami yang istrinya telah berbuat

zina, serta kehidupan pernikahan yang buruk dengannya, serta membebaskan dia dari

nasab orang tua dari anak yang sebenarnya bukan anaknya. Seringkali, seorang suami

tidak bisa menghadirkan bukti atas tindakan zina istrinya, dan seringkali sang istri pun tidak

mengakui tuduhan perzinaan yang dilayangkan kepadanya. Berhubung tuduhan suaminya

itu tidak bisa didukung bukti, maka satu-satunya solusi yaitu dengan menyatakan sumpah di

muka umum oleh kedua pasangan itu. Dengan demikian, penetapan sumpah li’an

menyelesaikan masalah suami yang seperti itu dan membebaskan dia dari

ketidaknyamanan dalam situasi demikian.

Berhubung suami tidak mempunyai saksi atas perbuatan istrinya itu, kecuali dia

sendiri, maka sang istri berhak untuk menentang sumpah dari suaminya itu dengan sumpah

yang sama secara berturut-turut untuk menghindari hukuman. Jika sang suami tetap enggan

bersumpah tuduhan perzinaan kepada istrinya dengan cara yang disebutkan di atas, maka

dia akan menerima hukuman atas tuduhan yang salah itu. Begitu pula, jika sang istri tetap

menolak membela dirinya dengan bersumpah li’an, yang menyatakan bahwa suaminya itu

berdusta, dengan cara sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka kesaksian

suaminya itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan lagi atas perbuatan dosa si istri. Ibnul

Qayyim berkata:

“

Hukum li’an ini sejalan dengan dalil-dalil hukum. Menurut mazhab Maliki, Syafi’i

dan Hambali dan juga yang lainnya, sang istri harus dihukum atas tuduhan

perzinaan jika dia menolak untuk bersumpah (bahwa suaminya telah berdusta atas

tuduhan perzinaan terhadapnya); ini adalah pendapat yang kuat, karena inilah

pendapat yang ditunjukkan dalam kitab suci Al-Qur’an. Ini pun pendapat yang dianut

oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dan yang lainnya.”

Islamic Online University Fiqh 202

Menurut Sunnah, hukum dibolehkannya menggunakan sumpah li’an jika memang

diperlukan terdapat dalam Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim dari Ibn Umar, sebagai

berikut:

“

Ketika Ibn Umar ditanya tentang apakah harus ada perceraian antara suami istri

yang bersumpah li’an, dia menjawab: “Subhanallah, ya, sesunguhnya orang

pertama kali yang bertanya tentang hal itu adalah Fulan bin Fulan. Ia bertanya: “Ya

Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau salah satu di antara kami mendapati

istrinya berbuat zina, apa yang harus ia lakukan? Jika ia berbicara berarti ia bicara

tentang urusan besar, jika ia diam berarti ia mendiamkan urusan yang besar pula.”

Ibn Umar berkata, “Maka Nabi (ﷺ) diam, tidak menjawabnya. Setelah beberapa

waktu, orang itu datang lagi kepada Nabi (ﷺ) lalu berkata: “Sesungguhnya yang

saya tanyakan menimpa pada diriku sendiri. Lalu Allah Azza Wa Jalla menurunkan

ayat-ayat dalam Surah An-Nur “Dan orang-orang yang menuduh istrinya

(berzina)...

”

Kemudian Nabi (ﷺ) membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya

dan menasihatinya serta mengingatkannya dan memberi tahu bahwa azab di dunia

itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Lalu orang itu berkata: “Tidak, demi

Tuhanmu yang mengutusmu dengan benar, aku tidak berdusta tentang istriku.”

Kemudian Nabi (ﷺ) memanggil istri orang itu, lalu menasihatinya,

mengingatkannya dan memberitahu bahwa azab di dunia itu lebih ringan daripada

azab di akhirat. Wanita itu berkata: “Tidak. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan

benar, suamiku itu berdusta.” Lalu Muhammad (ﷺ) memulai dari si laki-laki. Maka

laki-laki itu bersumpah dengan nama Allah empat kali bahwa dia sungguh di pihak

yang benar, dan sumpah kelimanya semoga laknat Allah menimpa kepadanya jika

ia berdusta. Lalu, Rasulullah (ﷺ) beralih kepada si wanita, kemudian wanita itu

bersaksi empat kali sesungguhnya suaminya itu berdusta, dan yang kelima semoga

murka Allah ditimpakan kepadanya, jika suaminya itu benar. Lalu beliau

menceraikan keduanya.”

Lihat: “Zadul-Ma’ad” (4/95) dan Al-Ikhtiyarat [hal. 345].

Al-Bukhari (no. 5311, 5312) dan Muslim (no. 1493).

FIQH 202

BAB

Nasab Yang Mengikut Dan Nasab Yang Tidak

Mengikut

Jika istri seorang pria atau budak perempuannya melahirkan seorang anak, maka dia

dianggap sebagai ayah dari anak itu, jika ada kemungkinan pria itu adalah ayahnya, seperti

ketika wanita itu tinggal serumah dengannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah (ﷺ):

“Anak adalah milik dari pemilik ranjang (yaitu suami atau tuannya).”

Ada tiga kasus di mana ada kemungkinan sang anak adalah milik seorang pria

tertentu:

• Kasus pertama: Yaitu jika wanita itu istrinya, dan wanita itu melahirkan setelah

setengah tahun dari hubungan badan pertama yang mereka lakukan, baik pria itu

tinggal serumah dengannya maupun tidak, karena anak itu bisa jadi adalah anak pria

itu dan tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

• Kasus kedua: Yaitu jika ada wanita (janda) yang dalam perceraian yang suami tidak

bisa merujuk mantan istrinya, dia melahirkan anak kurang dari empat tahun setelah

perceraiannya, karena periode kehamilan yang maksimal itu adalah empat tahun.

Dalam kasus ini, ada kemungkinan anak yang dia lahirkan adalah anak mantan

suaminya, sehingga anak itu dinasabkan kepadanya.

Dalam kedua kasus yang disebutkan di atas, suami harus berumur 10 tahun atau

lebih tua dari itu, agar mampu untuk memiliki anak, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“

Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat saat usia mereka tujuh

tahun, dan pukullah mereka (ketika ceroboh dalam shalatnya) saat usia sepuluh

tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka”

Perintah Rasulullah (ﷺ) untuk memisahkan tempat tidur anak-anak di usia sepuluh

tahun adalah sebuah dalil jika di usia itu mereka bisa berhubungan badan, yang

menyebabkan kehamilan dan melahirkan anak. Dengan demikian, anak laki-laki berumur 10

Islamic Online University Fiqh 202

100

tahun bisa menjadi seorang ayah, meskipun belum kelihatan bahwa dia telah mencapai fase

baligh, karena fase baligh hanya terlihat jika tanda-tanda terlihat padanya. Oleh sebab itu,

para ulama sepakat bahwa kemampuan suami untuk berhubungan badan sudah menjadi

bukti yang cukup untuk menetapkan bahwa bayi yang baru lahir itu adalah anaknya,

sehingga garis ayah bisa ditentukan.

• Kasus yang Ketiga: (Seorang anak bisa dinilai sebagai anak seorang suami) yaitu

ketika janda dalam perceraian yang bisa dirujuk melahirkan anak di masa empat

tahun setelah dinyatakannya talaq dan sebelum berakhirnya masa menunggu.

Aturan yang sama pun berlaku pada janda yang melahirkan anak sebelum empat

tahun dan setelah masa iddah-nya berakhir. Hal ini karena hukum yang berlaku bagi

janda dalam perceraian yang masih bisa dirujuk, ketika dia sedang dalam masa

iddah-nya, sama dengan hukum yang berlaku untuk seorang istri, sehingga aturan

untuk menentukan garis ayah dalam perceraian yang masih bisa dirujuk sama

dengan aturan dalam pernikahan.

Jika seorang tuan (majikan) mengaku telah berhubungan badan dengan budak

wanitanya, atau jika ada bukti atas hubungan seksual mereka, maka anak yang dia lahirkan

enam bulan atau lebih setelah berhubungan badan tersebut dinasabkan pada pria tersebut.

Hal ini karena dia dianggap sebagai istrinya yang sah secara hukum akibat hubungan

badannya tersebut, menurut keumuman hadits di mana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Anak adalah milik dari pemilik ranjang (yaitu suami atau tuannya).”

Jika seorang tuan (majikan) mengaku telah berhubungan badan dengan budak

wanitanya, lalu dia menjualnya atau membebaskannya, maka dia dianggap sebagai ayah

dari anak yang dilahirkan oleh budak tersebut dalam waktu kurang dari enam bulan setelah

waktu dijualnya atau waktu dibebaskannya. Hal ini karena periode kehamilan yang minimal

adalah enam bulan, dan jika budak perempuannya melahirkan anak kurang dari enam bulan

setelah perpisahan mereka, dan anak tersebut hidup, jadi bisa dipastikan bahwa dia tengah

mengandung anak tuannya ketika dia sudah menjadi budak wanita tuannya secara sah,

sebelum dijualnya atau dibebaskannya, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“

Anak adalah milik dari pemilik ranjang (yaitu suami atau tuannya).”

Ada dua kasus yang bisa disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan bukan anak

suaminya:

Islamic Online University Fiqh 202

101

• Kasus pertama: Yaitu wanita melahirkan anak (dan hidup) kurang dari enam bulan

setelah pernikahan mereka, karena kurang dari enam bulan tidaklah cukup untuk

mengandung dan melahirkan seorang anak. Dalam kasus ini, maka sang istri

pastinya sudah hamil sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang.

• Kasus kedua: Yaitu ketika mantan istri dalam perceraian yang tidak bisa dirujuk

melahirkan seorang anak pada periode lebih dari empat tahun setelah perpisahan

mereka. Hal ini karena telah jelas bahwa dia mengandung anaknya setelah

perceraian tersebut.

Anak yang dilahirkan seorang budak perempuan bukanlah milik tuannya, jika dia

mengaku bahwa dia telah memastikan bahwa budak tersebut mengalami menstruasi setelah

berhubungan badan dengan tuannya itu, karena hal ini membuat si tuan yakin bahwa si

budak tidak mengandung anaknya setelah berhubungan badan dengan tuannya tersebut.

Oleh sebab itu, sudah bisa dipastikan bahwa anak yang dilahirkan itu adalan anak pria lain.

Maka klaim tuannya itu bisa diterima dalam kasus ini, karena sangat sulit untuk

memverifikasi apakah dia sudah mengalami menstruasi dan sudah mengandung anak

tuannya setelah berhubungan badan dengannya atau tidak. Akan tetapi, klaim untuk

menyangkal anak ini tidak bisa diterima secara hukum kecuali tuannya itu mengambil

sumpah dan bersumpah dengan nama Allah bahwa anak itu bukan anaknya, karena dia

menyangkal kewajibannya sebagai orang tua anak yang dilahirkan itu.

Jika ada perselisihan tentang menentukan ayah dari bayi yang baru dilahirkan, maka

terjadinya hubungan seksual secara hukum lebih penting untuk dianggap daripada sekedar

kemiripan antara bayi yang baru lahir dan penuntut hak atas anak itu. Sebagai contoh, jika

seorang tuan mengakui bayi yang dilahirkan budak perempuan itu adalah anaknya, lalu ada

pria lain yang pernah berhubungan badan dengan budak perempuan itu juga mengakui

anak itu miliknya karena kemiripan anak itu dengan dirinya, maka anak itu secara hukum

milik tuannya, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“

Anak adalah milik dari pemilik ranjang (yaitu suami atau tuannya).”

Anak itu mengikuti silsilah keturunan ayahnya, sebagaimana firman Allah:

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak

mereka…” (QS. Al-Ahzab: 5)

Akan tetapi, jika menyangkut agama anak, maka anak mengikuti agama yang lebih

baik dari orang tuanya. Sebagai contoh, seorang pria Nasrani yang menikahi wanita yang

Polytheis (penyembah berhala), atau sebaliknya, maka anak itu mengikuti agama Nasrani.

Islamic Online University Fiqh 202

102

Namun, sang anak mengikuti ibunya dalam hal apakah menjadi orang yang merdeka atau

budak, kecuali ada prasyarat sebelumnya atau jika ada suatu penipuan.

Setelah ilustrasi yang singkat tentang aturan Islam mengenai verifikai nasab ayah

dan silsilah keturunan, maka kita bisa menyadari betapa Islam sangat memperhatikan

kepentingan umatnya untuk melindungi dan memperjelas silsilah keturunan umat manusia

karena begitu banyak konsekuensi yang ditimbulkannya, seperti menjaga ikatan silaturahmi,

warisan, perwalian dan sebagainya, sebagaimana firman Allah:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha

Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Terlebih lagi, verifikasi silsilah keturunan bukan bermaksud untuk pamer atau

menyombongkan diri atau chauvinisme (sifat kebangsaan yang berlebihan) seperti pada

masa Jahiliyah. Melainkan, usaha ini bertujuan untuk menjalin kerjasama, menjaga

hubungan darah, dan menjadi saling menyayangi satu sama lain. Semoga Allah

membimbing kita pada apa Yang Dia Sukai dan Ridhoi.

Al-Bukhari (2218) [4/519] dan Muslim (3600) [5/279].

FIQH 202

103

BAB

Hukum Iddah

Masa menunggu adalah hasil dari perceraian, dan ia mengacu pada suatu periode

tertentu setelah perceraian. Dalil untuk periode menunggu ini terdapat dalam Qur’an,

Sunnah dan konsensus Ulama.

Mengenai dalil dalam ayat Qur’an, Allah berfirman:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga

kali quru’...” (QS. Al-Baqarah: 228)

Serta dalam ayat berikut ini:

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu jika kamu

ragu-ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan

(begitu) pula perempuan-perempuan yang hamil, waktu mereka itu sampai

mereka melahirkan kandungannya..” (QS. At-Talaq: 4)

Ayat ini mengenai perpisahan antara suami dan istri yang masih hidup. Akan tetapi,

perpisahan karena ditinggal suami yang meninggal, Allah berfiman:

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri

hendaklah mereka (istri-istri) mereka menunggu empat bulan sepuluh hari...”

(QS. Al-Baqarah: 234)

Sedangkan mengenai dalil yang diambil dari Sunnah yaitu hadits yang diriwayatkan

dari Aisyah (Radhiallahu Anha) yang berkata:

“

Barirah diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali periode haidh.”

(Diriwayatkan oleh Ibn Majah)

Masih ada hadits-hadits lainnya yang menunjukkan aturan yang sama.

Islamic Online University Fiqh 202

104

Sedangkan mengenai hikmah ditetapkannya periode iddah ini, yaitu guna

memastikan sang istri tidak mengandung anak sebelum berpisah dengan suaminya, untuk

menghindari kebingungan dalam silsilah keturunan sang anak. Terlebih lagi, masa

menunggu ini memberikan kesempatan kedua bagi sang suami untuk memikirkan kembali

dan merujuk kembali istrinya, selama talaqnya tersebut masih bisa dirujuk. Menghormati

akad pernikahan serta menunjukkan ikatan suci pernikahan juga merupakan tujuan yang

hendak dicapai melalui ditetapkannya masa menunggu ini, sehingga hak mantan suami pun

dihargai. Di samping itu, hak sang janin juga dihargai dengan ditetapkannya masa

menunggu ini, jika istri yang diceraikan itu tengah hamil. Dengan kata lain, penetapan masa

menunggu ini bertujuan untuk melindungi pernikahan sebelumnya.

Periode iddah ini hukumnya wajib bagi setiap wanita yang berpisah baik melalui

perceraian, melalui khulu’ (berpisah tanpa dibayarkan kembali mahar pernikahannya dulu),

melalui pembatalan akad pernikahan, atau melalui wafatnya suami dari si istri tersebut.

Syarat untuk menjadikan periode menunggu itu sah adalah suami sudah hidup bersama

dengan istrinya dengan keridoan istrinya, serta dia adalah suami yang mampu untuk

berhubungan badan, baik sang istri adalah wanita yang merdeka maupun seorang budak

wanita, orang dewasa atau masih anak-anak yang sudah mampu berhubungan badan.

Sedangkan bagi suami-istri yang berpisah sebelum mencampuri istrinya selama

pernikahan mereka, baik itu melalui perceraian atau sebagainya, dan si suami itu masih

hidup, maka si istri tidak mempunyai periode menunggu, sebagaimana firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang harus kamu

perhitungkan..” (QS. Al-Ahzab: 49)

Kata “memperhitungkan” pada ayat tersebut mengacu pada periode atau bulan untuk

menentukan masa menunggu, dan frase “telah mencampurinya” menyiratkan sudah

berhubungan seksual bersama pasangannya. Ayat suci yang disebutkan di atas

menunjukkan bahwa tidak ada periode menunggu bagi wanita yang diceraikan sebelum dia

dicampuri, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum ini.

Penyebutan “perempuan-perempuan mukmin” di ayat tersebut semata-mata merupakan

acuan untuk mayoritas istri-istri kaum muslimin, karena para ulama sepenuhnya sepakat

bahwa tidak ada perbedaan antara wanita-wanita Muslimah dengan wanita-wanita ahli kitab

(Nasrani dan Yahudi), berkenaan dengan aturan ini.

Islamic Online University Fiqh 202

105

Akan tetapi, jika suaminya meninggal, maka sang istri harus memperhitungkan masa

menunggu selama empat bulan sepuluh hari, baik mereka sudah berhubungan badan

ataupun belum, sebagaimana firman Allah:

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri

hendaklah mereka (istri-istri) mereka menunggu empat bulan sepuluh hari...”

(QS. Al-Baqarah: 234)

Terlebih lagi, tidak ada dalil ataupun teks yang membedakan antara pernikahan yang

sudah disempurnakan ataupun tidak dalam kasus ini.

Ada enam jenis wanita selama periode menunggu ini:

1. Istri ditinggal mati yang sedang hamil atau istri ditinggal cerai yang hamil.

2. Istri ditinggal mati yang tidak hamil.

3. Istri yang ditinggal cerai yang masih mengalami menstruasi.

4. Istri yang diceraikan yang tidak mengalami menstruasi, baik karena sudah lanjut usia

(menopause) ataupun karena masih di bawah umur.

5. Istri yang diceraikan yang sudah tidak mengalami menstruasi tanpa alasan yang

jelas.

6. Istri dari pria yang menghilang.

Mengenai istri yang ditinggal mati yang sedang hamil dan istri cerai yang sedang

hamil, maka masa menunggunya berakhir setelah dia melahirkan anak, sebagaimana firman

Allah:

“dan (begitu) pula perempuan-perempuan yang hamil, waktu mereka itu

sampai mereka melahirkan kandungannya..” (QS. At-Talaq: 4)

Ayat suci di atas menunjukkan bahwa periode menunggu bagi istri yang tengah

hamil berakhir jika dia melahirkan bayinya itu. Sebagian ulama Salaf (ulama terdahulu)

berpendapat bahwa istri yang sedang hamil yang ditinggal mati suaminya harus menjalani

periode menunggu yang lebih lama; baik itu setelah dia melahirkan atau setelah empat

bulan sepuluh hari terlewati.

Akan tetapi, setelah itu, para ulama sepenuhnya sepakat

bahwa periode menunggu bagi istri yang sedang hamil adalah setelah dia melahirkan

bayinya, baik ia ditinggal cerai ataupun ditinggal mati suaminya.

Akan tetapi, periode menunggu bagi wanita hamil tidak berakhir jika dia keguguran,

atau janin yang sedang dikandungnya tidak berkembang. Periode menunggu dari wanita

hamil berakhir ketika dia melahirkan bayi yang merupakan milik dari suaminya yang telah

berpisah dengannya itu (baik melalui perceraian, kematian, dll); dengan demikian, periode

Islamic Online University Fiqh 202

106

menunggunya tidak berakhir jika dia melahirkan anak yang bukan milik mantan suaminya

itu. Sebagai contoh, jika sang suami tidak bisa mempunyai keturunan karena mempunyai

penyakit bawaan ataupun karena umurnya masih belia, ataupun karena bayi tersebut

dilahirkan dalam keadaan hidup setelah masa kehamilan yang kurang dari enam bulan

setelah suami dan istri tersebut berhubungan badan, maka bayi tersebut bukanlah milik

mantan suaminya. Oleh sebab itu, periode menunggunya tidak berakhir setelah si istri

melahirkan kandungannya itu.

Periode kehamilan minimal itu adalah enam bulan, sebagaimana firman Allah:

“..Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan...” (QS.

Al-Ahqaf: 15)

Serta dalam ayat:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh...”

(QS. Al-Baqarah: 233)

Jika kita kurangi dengan periode menyusui, yaitu dua puluh empat bulan, dari tiga

puluh bulan tersebut, maka hasilnya adalah periode kehamilan enam bulan, yang

merupakan periode kehamilan minimal, dan biasanya tidak ada bayi yang akan bertahan

hidup jika dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penentuan periode kehamilan maksimal.

Pendapat yang paling kuat yaitu didasarkan pada kasus kehamilan yang pernah terjadi. Al-

Mufawwaq Ibn Qudamah berkata: “Jika tidak ada dalil teks yang bisa dijadikan sumber,

maka kita harus bersandar pada fakta yang telah terjadi, dan ada kasus kehamilan yang

dilaporkan berakhir setelah lima tahun bahkan lebih.”

Akan tetapi, masa kehamilan yang

paling umum adalah sembilan bulan, karena sebagian besar wanita melahirkan setelah

sembilan bulan mengandung janinnya.

Diharamkan untuk secara sengaja menyebabkan keguguran atau membahayakan

janin yang ada dalam kandungannya, karena janin sangat dijaga dalam syariat Islam. Jika

janin yang telah ditiupkan ruh kepadanya itu sengaja digugurkan atau sengaja dibunuh,

maka uang diyat dan kafarat diwajibkan atas orang yang melakukan aksi kriminal ini. Jika

wanita yang sedang hamil itu harus mendapatkan hukuman cambuk atau harus dihukum

mati (dengan rajam), maka hukuman itu harus ditunda sampai dia melahirkan. Selain itu,

wanita hamil diharamkan untuk sengaja menggugurkan kandungannya baik itu dengan

meminum obat atau sebagainya.

Islamic Online University Fiqh 202

107

Semua aturan ini menunjukkan hukum Syari’ah yang begitu komprehensif dalam

memperhatikan dan melindungi hak-hak embrio. Maka, segala puji bagi Allah, Tuhan

Semesta Alam, atas anugerah Islam, hukum syari’ah yang adil dan sempurna. Kami berdoa

kepada Allah, agar dimudahkan dalam mematuhi hukum syari’ah ini, dan ikhlas dalam

menjalankan kehidupan beragama, meskipun orang kafir tidak menyukainya.

Sedangkan mengenai istri ditinggal mati yang tidak hamil, maka periode

menunggunya adalah empat bulan sepuluh hari, baik suaminya itu meninggal setelah

berhubungan dengannya ataupun tidak, dan baik dia mampu untuk berhubungan badan

ataupun tidak. Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut ini:

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri

hendaklah mereka (istri-istri) mereka menunggu empat bulan sepuluh hari...”

(QS. Al-Baqarah: 234)

Ibnul Qayyim berpendapat:

“

Periode menunggu yang ditetapkan bagi seorang istri yang ditinggal mati adalah

suatu kewajiban, baik pernikahan mereka sudah disempurnakan ataupun tidak,

menurut kandungan makna yang umum yang terdapat dalam ayat-ayat suci Al-

Qur’an, dan Sunnah, sekaligus menurut konsensus bulat umat Muslim. Periode

menunggu bagi seorang istri yang ditinggal suaminya tidak hanya bermaksud untuk

memastikan kehamilan dan tidak juga hanya sebagai amal ibadah, karena setiap

hukum dalam Syari’ah itu ada hikmah di dalamnya yang bisa dipahami oleh

sebagian orang dan tampak membingungkan bagi yang lainnya.”

Al-Wazir dan ulama lainnya berpendapat: “Para ulama sepenuhnya sepakat bahwa

periode menunggu bagi istri ditinggal mati yang tidak hamil adalah empat bulan dan sepuluh

hari.”

Sedangkan bagi budak perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka dia harus

menjalankan setengah dari periode menunggunya istri yang merdeka yang ditinggal mati

suaminya; yaitu dua bulan dan lima hari (termasuk lima malamnya). Hal ini berdasarkan

fakta bahwa seluruh sahabah Rasul sepenuhnya sepakat bahwa budak perempuan yang

diceraikan harus menjalani setengah dari periode menunggunya istri yang merdeka,

sehingga hukum iddah bagi budak perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah

setengah dari iddah bagi istri yang merdeka yang ditinggal mati suaminya. Al-Muwaffaq Ibn

Qudamah berkata: “Ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, seperti Malik,

Islamic Online University Fiqh 202

108

asy-Syafi’i, dan ashhabur-ra’yi.”

Al-Muwaffaq Ibn Qudamah pun menyatakan dalam

kitabnya yang berjudul Al-Mubdi’:

“

Para sahabah sepenuhnya sepakat bahwa budak perempuan yang ditinggal mati

suaminya harus menjalani separuh dari periode menunggunya istri yang merdeka;

jika tidak, maka ayat itu menyatakan makna yang umum baik bagi istri yang

merdeka maupun yang merupakan budak perempuan.”

Ada beberapa aturan yang melekat pada janda:

Istri yang ditinggal mati harus menghabiskan periode menunggunya dengan tinggal

di rumah mendiang suaminya, dan dia dilarang untuk meninggalkan rumah tersebut kecuali

jika ada alasan yang syar’i, karena Rasulullah (ﷺ) bersabda kepada seorang janda:

“

Tinggallah di rumah”

Dalam riwayat lainnya, Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Tinggallah di rumah diumumkannya kematian suamimu, selama periode

iddahmu.”

(HR. Ahli hadits para penulis kitab Sunan)

Akan tetapi, jika sang istri yang ditinggal mati suaminya tersebut harus pindah ke

rumah lain, maka dia boleh tinggal di mana saja yang dia inginkan untuk menjauhkan dia

dari bahaya. Sebagai contoh, dia boleh meninggalkan rumah tersebut jika ternyata ada

kekhawatiran jika dia tetap tinggal di sana atau jika dia dipaksa untuk meninggalkan rumah

tersebut, atau jika rumah itu adalah rumah yang disewakan dan pemiliknya memintanya

untuk pergi atau memintanya untuk membayar biaya sewa yang lebih mahal.

Istri yang ditinggal mati suaminya tersebut boleh pergi keluar dari rumah tersebut

guna memenuhi kebutuhannya di siang hari, namun terlarang untuk pergi di malam hari,

karena banyak sekali kejahatan yang bisa terjadi di malam hari, sebagaimana sabda

Rasulullah (ﷺ) kepada seorang janda yang sedang menjalani masa iddah-nya.

“

Berbicaralah sebanyak yang kalian inginkan di salah satu rumah kalian dan jika

kalian hendak tidur, maka kalian semua tetap harus pulang ke rumahnya.”

Terlebih lagi, merupakan suatu kewajiban bagi seorang janda untuk menunjukkan

tanda-tanda duka dengan menghindari semua hal yang sekiranya menyebabkan hasrat

orang lain atau menjadikan dia begitu menarik untuk dilirik orang lain. Berkenaan mengenai

hal ini, Imam Ibnul Qayyim berpendapat:

Islamic Online University Fiqh 202

109

“

Duka dari janda (yang ditinggal mati atas mendiang suaminya) menunjukkan

kebijaksanaan dan kesempurnaan Syari’ah serta bagaimana Syari’ah

memperhatikan segala sendi kehidupan umat Muslim. Meratapi kematian seseorang

menandakan besarnya bencana kematian yang merupakan kebiasan orang-orang

di zaman jahiliyah untuk meratapi kematian secara berlebihan. Di zaman jahiiyah

tersebut, seorang janda diharuskan tinggal di rumah yang paling sempit dan buruk,

tanpa menyentuh wewangian, tidak melumurkan minyak ke seluruh tubuhnya, tidak

mandi, dan melakukan tindakan lainnya yang menunjukkan ketidakpuasan atas

keputusan ilahi. Namun dengan rahmat Allah, Islam telah menggugurkan kebiasaan

yang di zaman jahiliyah ini dan menggantinya dengan cara bersabar, bersyukur,

dan menyerahkan segalanya kepada Allah, dengan bekata: “Sesungguhnya kami

milik Allah, dan hanya kepada-Nya lah kami akan kembali.” Berhubung bencana

kematian alaminya bisa menimbulkan kepedihan serta kesedihan atas kematian

orang yang mereka cintai, Allah Yang Maha Bijaksana, Mahateliti mengizinkan

kerabatnya (selain istri mendiang) untuk menunjukkan beberapa tanda ratapan

duka, yaitu hanya boleh meratap selama tiga hari dengan tujuan untuk memberikan

mereka waktu untuk melepaskan kesedihan. Maka, setelah tiga hari tersebut

ratapan duka menjadi terlarang, karena dianggap akan menjadi suatu penyebab

kemunkaran. Yang dimaksud di sini adalah Allah mengizinkan wanita untuk

meratapi kematian kerabat yang meninggal, selain suaminya, selama tiga hari. Akan

tetapi, meratapi kematian suami itu mengikuti periode iddah dan ia termasuk

konsekuensi dari periode iddah dan penyempurnanya.”

Sedangkan bagi janda (ditinggal mati) yang hamil, dia harus mengakhiri masa

berdukanya segera setelah dia melahirkan anaknya. Masa berdukanya adalah mengikuti

masa iddahnya. Oleh karena itu, ia dikaitkan dengan masa iddah. Masa berduka adalah

salah satu hukum yang ada terkait iddah, merupakan salah satu kewajiban pada saat iddah.

Oleh sebab itu, berduka atas suaminya itu harus ada selama dia masih dalam periode

iddah.

Imam Ibnul Qayyim kemudian berpendapat:

“

Seorang istri harus mempercantik dirinya di hadapan suaminya. Ketika suaminya

meninggal dan dia masih dalam masa iddah dan tidak bisa menjadi istri pria lainnya,

maka dia harus menghindari segala upaya yang biasa dilakukan wanita untuk

menyenangkan suaminya, dengan tujuan untuk memenuhi hak mendiang suaminya

atas dirinya dengan cara mencegah dirinya menjadi wanita yang menarik bagi pria

Islamic Online University Fiqh 202

110

lain hingga masa iddah-nya berakhir. Hal ini pun dilakukan untuk menjauhkan dia

dari pria yang berhasrat kepadanya serta mencegah dia menjadi objek hasrat yang

menarik bagi pria lain pada umumnya, jika dia bersolek.”

Oleh sebab itu, seorang janda (yang ditinggal mati suaminya) tidak boleh bersolek

dengan cara ber-make-up ataupun memakai henna dan sebagainya, selama dia masih

dalam periode menunggu. Dia tidak boleh mengenakan perhiasan, parfum, atau

mengenakan pakaian yang indah, karena dia harus mengenakan pakaian yang tidak

menarik. Akan tetapi, tidak ada ketentuan mengenai pakaian yang khusus untuk berduka,

dengan demikian seorang janda boleh mengenakan pakaian yang biasa selama berduka,

kecuali pakaian yang menarik. Jika masa iddah-nya selesai, tidak ada kewajiban yang harus

dia lakukan ataupun dia ucapkan, tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang pada

umumnya.

Periode menunggu yang ditentukan bagi janda yang tidak lagi menstruasi adalah tiga

bulan, sebagaimana firman Allah:

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu jika kamu

ragu-ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddahnya adalah tiga bulan..” (QS.

At-Talaq: 4)

Sedangkan periode menunggu bagi janda (cerai) yang masih mengalami menstruasi

dan tidak sedang hamil yaitu tiga kali menstruasi, sebagaimana firman Allah:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga

kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan

Allah dalam rahim mereka..” (QS. Al-Baqarah: 228)

Ayat ini menunjukkan bahwa janda (cerai) harus menjalani masa iddah, selama tiga

kali menstruasi, baru dia bisa menikah kembali, jika dia menginginkannya. Kata quru’ pada

ayat di atas mengacu pada menstruasi, seperti yang diriwayatkan oleh Umar Ibnul Khatab,

Ali Ibn Abu Thalib, dan Ibn Abbas. Rasulullah (ﷺ) menggunakan kata yang sama untuk

mengacu pada makna yang sama, ketika beliau berkata kepada wanita yang sedang dalam

keadaan istihadah (yaitu pendarahan vagina selain menstruasi):

“

...Jika menstruasi datang, janganlah kalian dirikan sholat.”

Terlebih lagi, tiga periode menstruasi itu haruslah sempurna, dan jika wanita yang

diceraikan masih dalam periode menstruasinya periode ini tidak akan dihitung sebagai salah

Islamic Online University Fiqh 202

111

satu dari tiga quru’ periode menstruasi sebagai masa iddah-nya. Penting untuk disebutkan

bahwa meskipun perceraian dilarang selama menstruasi, namun talaqnya itu sah.

Sedangkan mengenai periode menunggu bagi janda budak perempuan adalah dua

kali periode menstruasi, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“

Masa iddah bagi budak wanita adalah dua kali quru’.”

Ini adalah pendapat yang dianut oleh Umar, anaknya (Abdullah Ibn Umar) dan Ali Ibn

Abu Thalib, dan tidak ada satu pun sahabah Nabi (ﷺ) yang menentang pendapat ini.

Dengan demikian, hukum ini menjadi pengecualian dari aturan yang terkandung dalam ayat

Qur’an, “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali

quru’...” (QS. Al-Baqarah: 228). Menurut deduksi analogis, masa menunggu bagi janda

budak wanita adalah setengah dari janda wanita yang merdeka,

yaitu satu setengah masa

menstruasi. Namun masa menstruasi tidak bisa dibagi dua, sehingga masa iddah-nya

digenapkan menjadi dua kali masa menstruasi.

Sedangkan bagi janda yang sudah tidak mengalami menstruasi karena sudah

monopause atau karena umurnya masih belia, maka masa iddah-nya adalah tiga bulan.

Hukum ini dibuat berdasarkan kandungan makna yang terdapat dalam ayat Qur’an,

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu

(tentang masa iddah-nya) maka iddahnya adalah tiga bulan..”(QS. At-Talaq: 4).

Berkenaan dengan perkara ini, Imam Muwafaqqud-Din Ibn Qudamah dan para

ulama lainnya menyatakan bahwa:

“

Para ulama Muslim sepenuhnya sepakat bahwa periode menunggu yang

ditetapkan bagi manita yang sudah monopause yang merdeka dan bagi wanita belia

yang merdeka yang belum menstruasi adalah tiga bulan.”

Sedangkan bagi wanita yang sudah mencapai usia baligh, namun masih belum

mengalami menstruasi, maka masa iddah-nya sama dengan janda yang sudah monopause,

seperti yang tercantum dalam ayat berikut ini: “Dan perempuan-perempuan yang tidak

lagi menstruasi…” (QS. 65: 4). Jika seorang janda wanita budak serta yang sudah tidak

menstruasi (monopause) adalah ibu dari anak tuannya, maka periode iddah-nya adalah dua

bulan, karena Umar berkata:

“Massa iddah yang ditetapkan untuk budak wanita yang diceraikan yang telah

melahirkan anak dari tuannya adalah dua periode menstruasi. Jika dia belum menstruasi,

maka massa iddahnya adalah dua bulan.”

Islamic Online University Fiqh 202

112

Ini karena periode bulan itu menggantikan periode menstruasi. Beberapa ulama’

berpendapat bahwa massa iddah dari perempuan ini hanyalah satu setengah bulan. Dalil

yang mereka gunakan yaitu karena periode mengunggu bagi janda budak perempuan yang

masih gadis adalah setengah dari masa iddah yang ditetapkan untuk wanita merdeka, dan

masa iddah bagi wanita merdeka yang belum mengalami menstruasi adalah tiga bulan,

sehingga bagi janda budak wanita yang sudah monopause adalah satu setengah bulan.

Sedangkan mengenai janda yang dulunya terbiasa menstruasi, namun tiba-tiba

berhenti menstruasi karena suatu alasan yang bukan karena usianya sudah tua, terdiri dari

dua kasus:

• Kasus Pertama: Jika dia tidak tahu penyebab yang mencegah datangnya

menstruasi, dengan demikian, dia harus menjalani masa menunggu selama setahun:

sembilan bulan dihitung sebagai masa kehamilan dan tiga bulan lagi dihitung sebagai

masa menunggu bagi janda yang telah monopause. Imam Asy-Syafi’i berpendapat

mengenai hal ini:

“

Ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Umar di kalangan Muhajirin

dan

Anshar, dan tidak ada satu pun di antara mereka yang menentang keputusan ini.

Hikmah di balik pemberlakuan periode iddah semacam itu adalah untuk memastikan

jika wanita itu tidak hamil, dan setelah sembilan bulan berlalu, maka bisa dipastikan

jika dia tidak hamil. Maka setelah itu dia harus menjalani masa iddah untuk wanita

yang monopause, yaitu tiga bulan. Dengan demikian, total periode menunggu bagi

wanita tersebut adalah dua belas bulan, yang artinya sudah bisa dipastikan dia tidak

hamil dan tiga bulan berikutnya untuk memastikan bahwa tiga periode menstruasi

sudah terlewati.”

• Kasus yang Kedua: Yaitu jika sang wanita mengetahui penyebab yang

menghalangi datangnya menstruasi, misalnya karena suatu penyakit, sedang

menyusui, atau sedang meminum obat tertentu yang mencegah menstruasi. Dalam

kasus ini, maka dia harus menunggu sampai penyebab penghalang menstruasi itu

tidak ada lagi, kemudian jika dia mulai menstruasi lagi, maka dia harus menjalani

masa menunggu selama satu tahun sama seperti janda yang tidak tahu dengan

penyebab berhenti menstruasinya itu, menurut pendapat yang paling kuat. Ini adalah

pendapat yang dianut oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah serta salah satu pendapat

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Beberapa kasus yang berkaitan dengan mustahadah (wanita yang mengalami

istihadhah)

Islamic Online University Fiqh 202

113

• Pertama: Dia tahu pola waktu dan kebiasan menstruasinya sebelum mengalami

istihadhah

. Maka masa iddah-nya harus tiga kali periode menstruasi sebagaimana

pola yang normal.

• Kedua: Jika dia lupa durasi dari periode menstruasinya sebelum istihadhah, namun

dia bisa membedakan darah menstruasi dari darah istihadhah. Maka, dia harus

mempertimbangkan durasi periode menstruasi berdasarkan pembedaan antara

darah menstruasi dengan darah istihadhah.

• Ketiga: Jika dia lupa durasi dari periode menstruasinya sebelum istihadhah, dan dia

pun tidak bisa membedakan antara darah menstruasi dari darah istihadhah, maka

dia harus menjalani masa iddah sama dengan janda yang sudah monopause, yaitu

tiga bulan.

Di antara hukum yang melekat pada hukum masa iddah adalah lamaran pernikahan

pada saat wanita tersebut sedang dalam masa iddah. Dilarang melamar janda yang

ditinggal mati atau janda yang tidak bisa dirujuk lagi oleh suaminya, secara terang-

terangan selama dia masih dalam masa iddah. Sebagai contoh, pria itu dilarang

bicara kepada wanita tersebut dengan mengatakan: “Saya ingin menikahimu”. Akan

tetapi, dia boleh menyamarkan lamarannya itu, dengan cara berkata: “Saya ingin

menikahi wanita seperti kamu”, sebagaimana firman Allah: “Dan tidak ada dosa

bagimu memingang perempuan-perempuan itu dengan sindiran...” (QS. 2:

235).

Di samping itu, seorang pria juga boleh meminang mantan istrinya yang masih bisa

dirujuk, baik secara terang-terangan ataupun secara implisit, dan baik selama masa iddah

ataupun setelahnya, karena memang dia diperbolehkan untuk merujuk mantan istrinya

selama masa iddah, atapun menikahinya kembali setelah masa iddah-nya terlewatkan.

Sedangkan mengenai istri dari pria yang menghilang, dan tidak diketahui pasti

keberadaannya, apakah suaminya itu masih hidup atau tidak, maka dia harus menjalani

masa menunggu yang cukup, yang ditentukan oleh seorang hakim, sampai dia kembali atau

sampai ada suatu kabar akan kepastian suaminya yang hilang itu. Selama periode

menunggu kepastian ini, dia masih dianggap sebagai istrinya yang sah, karena prinsip yang

diterapkan di sini yaitu suami yang hilang itu dianggap masih hidup. Jika masa tersebut telah

berakhir, maka secara hukum dia dianggap sudah meninggal, dan sang istri harus menjalani

masa menunggu dalam kasus suami yang mati, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ini adalah

putusan yang dikeluarkan oleh Sahabah Nabi dalam kasus seperti ini. Ibnul Qayyim

berpendapat mengenai kasus ini:

Islamic Online University Fiqh 202

114

“

Khulafaur Rasyidin mengeluarkan putusan mengenai istri yang suaminya

menghilang seperti yang dikisahkan oleh Umar Ibnul Khatab. Imam Ibn Hanbal

berkata: “Saya tidak meragukan hukum ini, karena lima dari para sahabah Nabi

memerintahkan istri yang suaminya menghilang seperti itu untuk menjalani masa

iddah sama halnya seperti seorang janda (yang ditinggal mati suaminya).”

Imam Ibnul Qayyim pun menambahkan: “Pendapat Umar Ibnul Khatab adalah

pendapat yang paling kuat, dan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah berkata: “Ini adalah pendapat

yang paling benar.”

Jika periode menunggu seorang istri yang suaminya menghilang itu sudah berakhir,

maka dia boleh menikahi pria lain, dan dia tidak perlu untuk ditalaq oleh wali dari suaminya

yang hilang tersebut. Jika dia sudah menikah lagi, kemudian suaminya yang hilang itu

kembali, maka suami pertamanya itu boleh memutuskan untuk merujuk dia kembali atau

mengakui pernikahan istrinya yang kedua, dan meminta kembali maharnya, menurut

pendapat yang paling kuat, baik suaminya yang hilang itu kembali sebelum atau setelah si

istri berhubungan badan dengan suaminya yang kedua tersebut. Syaikhul Islam Ibn

Taymiyah berpendapat mengenai hal ini:

“

Pendapat yang paling benar mengenai istri yang suaminya menghilang adalah

putusan yang dikeluarkan oleh Umar dan beberapa sahabah lainnya; yaitu dia harus

menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani periode menunggu sama

seperti seorang janda (yang ditinggal mati). Setelah menyempurnakan periode

tersebut, maka dia boleh menikah dengan pria lain. Jika suaminya itu kembali

setelah dia menikah lagi, maka si suami ini punya opsi untuk merujuknya kembali

atau mengambil kembali maharnya, baik dia kembali setelah ataupun sebelum si

istri berhubungan badan dengan suaminya yang kedua. Putusan ini dipraktikkan

oleh Mazhab Hanbali.”

Beliau pun menambahkan: “Memberikan opsi bagi pria tersebut untuk merujuk

kembali istrinya atau mengambil kembali maharnya adalah pendapat yang paling benar

dalam perkara ini.”

Ibn Majah (2077) [2/531].

Ini adalah masa iddah untuk istri yang tidak hamil yang ditinggal mati oleh suaminya.

Lihat: Al-Mughni (11/234).

Islamic Online University Fiqh 202

115

Lihat: “Zadul-Ma’ad” (4/206).

Lihat catatan kaki pada Ar-Raudh Al-Murbi’” (7/55).

Lihat: Al-Mughni” [9/107].

Lihat catatan kaki pada “Ar-Raudh Al-Murbi’” [7/56].

Abu Dawud (2300) [2/500], At-Tirmidzi (1204) [3/509], An-Nasa’i (3528) [3/510], dan Ibn Majah

(2031) [2/506].

Ibn Majah (2031) [2/506] dan An-Nasa’i (3529) [3/511].

Sunan yang dimaksud ini mengacu pada kompilasi hadits-hadits Nabi yang dikelompokkan

berdasarkan bab fikih; empat pengoleksi hadits dalam kitab Sunan yang paling utama adalah Abu Dawud, Ibn

Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i.

Al-Baihaqi (15512) [7/717].

Lihat “I’lam Al-Muwaqqi’in” [2/165].

Abu Dawud (280) [1/139], An-Nasa’i (211) [1/131], dan Ibn Majah (620) [1/343].

Ini karena uang diyat untuk budak perempuan itu adalah setengah dari wanita yang merdeka dan

hukuman yang diterima oleh budak perempuan itu adalah setengah dari wanita yang merdeka.

Lihat “Al-Mughni” [11/265].

Ad-Daraquthni (3785) [3/214], Al-Baihaqi (15451) [7/698], dan ‘Abdur-Razzaq (12872) [7/221].

Kaum muhajirin: orang-orang yang berhijrah; yaitu kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke

Madinah karena disiksa di Makkah sebab mereka memeluk Islam.

Mustahadhah: Perempuan yang berada dalam keadaan istihadhah (yaitu, perempuan yang memiliki

pendarahan di kemaluannya tetapi bukan menstruasi).

Istihadhah: Pendarahan pada kemaluan wanita tetapi bukan menstruasi.

Lihat “I’lam Al-Muwaqqi’in” (2/53).

Lihat “Majmu’ Al-Fatawa” (10/377-381).

FIQH 202

116

BAB

Istibra’ (Mengetahui Bersihnya Rahim Budak wanita)

Untuk mengetahui jika budak perempuan itu tidak hamil bisa dilakukan oleh tuannya

dengan cara tidak mencampurinya selama periode tertentu yang diperkirakan cukup untuk

memastikan jika dia tidak sedang mengandung. Dengan demikian, ketika seorang budak

perempuan dijual, baik diberikan sebagai hadiah atau sebagai tahanan, sementara dia

dalam keadaan sehat untuk melakukan hubungan seksual, tuannya yang baru dilarang

untuk berhubungan badan dengannya atau bahkan dilarang untuk bercumbu rayu hingga

dia sudah memastikan bahwa budak tersebut tidak hamil, sebagaimana sabda Rasulullah

(ﷺ):

“

Diharamkan bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat

untuk mengairi apa yang telah dibuahi oleh orang lain (yang artinya berhubungan

badan dengan wanita yang sedang hamil).”

(H.R Imam Ahmad, Tirmidzi dan Abu

Dawud).

Dalam riwayat lainnya, Abu Dawud mengisahkan bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Janganlah kamu berhubungan badan dengan wanita hamil (oleh suami

sebelumnya), hingga dia melahirkan.”

Periode memverifikasi kehamilan seorang budak perempuan yaitu sampai dia

melahirkan kandungannya, sebagaimana firman Allah:

“...Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddahnya adalah

hingga mereka melahirkan kandungannya...” (QS. At-Talaq: 4)

Periode memverifikasi ketidakhamilan budak wanita yang tidak hamil adalah satu kali

periode menstruasi, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ) mengenai budak perempuan dari

Awthas

Islamic Online University Fiqh 202

117

“

Janganlah kalian berhubungan badan dengan wanita yang hamil (oleh suami

sebelumnya), hingga dia melahirkan kandungannya, dan tidak boleh pula ada yang

berhubungan badan dengan wanita yang tidak hamil hingga satu periode

menstruasi terlewati.” (H.R Ahmad dan Abu Dawud)

Hadits ini menunjukkan kewajiban untuk memverifikasi apakah seorang budak

perempuan itu hamil atau tidak, baik dia merupakan tawanan ataupun tidak, sebelum

berhubungan badan dengannya. Terlebih lagi, hadits ini menjelaskan bagaimana

memverifikasi kehamilan budak perempuan yang hamil dan budak yang masih mengalami

menstruasi.

Sedangkan bagi budak wanita yang sudah tidak menstruasi lagi karena monopause

atau yang belum menstruasi karena masih belia, maka dia butuh waku satu bulan untuk

memverifikasi kehamilannya, karena satu bulan dianggap sebagai pengganti dari satu kali

periode menstruasi dalam perhitungan masa iddah.

Hikmah di balik memverifikasi kehamilan atau ketidakhamilan seorang budak

perempuan yaitu disiratkan dalam hadits dimana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Diharamkan bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat

untuk mengairi apa yang telah dibuahi oleh orang lain (yang artinya berhubungan

badan dengan wanita yang sedang hamil).”

Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk memverifikasi kehamilan seorang

budak perempuan adalah untuk menghindari kebingungan yang mungkin muncul dalam

silsilah keturunan janin yang mungkin tengah dikandung oleh budak perempuan itu.

Abu Dawud (2158) [2/425] dan At-Tirmidzi (1133) [3/437].

Abu Dawud (2157) [2/424].

Tempat di mana Perang Hunain terjadi.

FIQH 202

BAB III MENYUSUI

118

BAB

Menyusui

Allah berfirman mengenai wanita yang (untuk sementara waktu atau untuk

selamanya) terlarang untuk dinikahi.

“... ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuamu

sesusuan..” (QS. An-Nisa: 23)

Hal ini juga dinyatakan dalam dua kitab hadits Shahih; Bukhori Muslim, yang

menyatakan bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Penyusuan itu menjadikan haram segala yang haram karena hubungan kelahiran

(nasab).”

Diriwayatkan pula oleh para ulama’ penulis kitab hadits, bahwa Rasulullah (ﷺ)

bersabda:

“

Apa yang diharamkan karena adanya hubungan darah juga diharamkan karena

adanya ikatan penyusuan.”

Secara bahasa, menyusui adalah meminum susu dari payudara seorang ibu ataupun

meminum ASI dari suatu wadah. Sedangkan menurut istilah fikih, menyusui adalah

menghisap payudara untuk meminum ASI atau meminum ASI dari suatu wadah oleh

seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, selama ASI yang dihasilkan tersebut

adalah hasil dari pasca kehamilan.

Sedangkan mengenai aturan saudara persusuan, mereka diperlakukan sama

dengan persaudaraan karena hubungan darah dalam pernikahan, berduaan bersama

wanita, ataupun menjadi mahram (suaminya seorang wanita atau seorang kerabat yang

tidak bisa dia nikahi), dan diperbolehkannya saling berpandangan, yang akan dipaparkan

kemudian, Insya Allah. Akan tetapi, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar hukum tentang

hubungan darah bisa diterapkan pada hubungan karena persusuan.

Islamic Online University Fiqh 202

119

Syarat yang pertama: Sang bayi harus melakukan lima kali susuan atau lebih,

sebagaimana riwayat Aisyah:

“

Dulu Al-Qur’an turun menyebutkan bahwa sepuluh kali susuan dapat

mengharamkan pernikahan, kemudian dihapus ketentuan tersebut dengan lima kali

susuan, dan Rasulullah (ﷺ) meninggal (ketika ayat menunjukkan lima kali susuan

diturunkan), namun sebagian Muslim masih membacakan ayat tersebut, (karena

sebagian umat Muslim tidak menyadari bahwa ayat itu sudah dihapuskan).

Penganuliran ayat di sini hanya berlaku pada pembacaan ayat tersebut dan bukan

pada hukum fikihnya. Hadits ini memberikan penjelasan yang lebih terhadap makna

umum dari ayat dan hadits di atas tentang masalah persusuan.

Syarat yang Kedua: Jika sang anak yang sedang diasuh tersebut menyusu lima kali

susuan atau lebih, selama masa penyusuan yaitu dua tahun, sebagaimana firman Allah:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,

bagi yang ingin menyusui dengan sempurna..” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menunjukkan bahwa penyusuan yang dimaksud di sini adalah

penyusuan yang terjadi di masa penyusuan anak, yaitu dua tahun. Hal ini juga tersirat dalam

hadits, dimana Rasulullah bersabda:

“

Suatu penyusuan tidaklah mengharamkan (terjadinya pernikahan) kecuali yang

mengisi usus dan berlangsungnya sebelum anak itu disapih.”

At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.” Makna dari hadits ini adalah

penyusuan yang menjadikan haramnya pernikahan di antara mereka adalah penyusuan

yang mengalirkan susu ke dalam ususnya dan menjadikan dia tumbuh berkembang dengan

susu tersebut. Dengan demikian, pemberian susu yang jumlahnya tidak signifikan kepada

sang anak (di bawah umur dua tahun) yang tidak mengisi ususnya itu tidaklah

mengharamkan pernikahan. Di samping itu, persusuan yang mengharamkan terjadinya

pernikahan dan diterapkannya aturan nasab karena kelahiran adalah persusuan yang terjadi

sebelum penyapihan. Dengan kata lain, persusuan yang dilarang (yang mengharamkan

terjadinya pernikahan dan urusan lainnya) adalah persusuan yang hanya dilakukan semasa

bayi hanya bisa bertahan hidup dengan ASI; hanya ASI itulah yang menjadikannya tumbuh

berkembang, menjadikan daging dan tulangnya tumbuh dengan ASI tersebut.

Islamic Online University Fiqh 202

120

Dianggap sebagai susuan, jika sang bayi mulai menghisap payudara untuk

mendapatkan ASI kemudian berhenti dulu untuk mengambil nafas, atau ingin berpindah

susuan ke payudara satunya lagi, atau karena alasan lain. Jika dia kembali menyusu pada

payudara yang sama setelah jeda menyusu tadi, maka dianggap dua kali susuan, meskipun

terjadi dalam satu waktu. Hal ini karena Allah telah menetapkan jumlah susuan yang

mengharamkan terjadinya pernikahan, dan bukan cara menyusu itu sendiri. Maka ia

tergantung pada apa yang disebut sebagai mengisap susu dari payudara menurut ‘urf.

Jika ASI masuk ke usus sang bayi tanpa melalui pengisapan puting payudara, yaitu

dengan membiarkan ASI menetes ke mulutnya, atau dengan meminumnya dari suatu

wadah atau yang serupa dengan itu, maka tindakan seperti itu pun tetap dianggap sebagai

susuan pada payudara secara hukum. Hal ini karena sang bayi mendapatkan ASI melalui

cara seperti itu sama seperti ketika dia minum ASI langsung dari payudara, selama dia

menyusu lima kali dengan cara tersebut.

Sedangkan mengenai hal-hal yang dilarang akibat persusuan, maka bayi yang

disusui tersebut dianggap menjadi anak dari ibu susunya, karena ibu susunya itu telah

menyusuinya sekurang-kurangnya lima kali, ketika dia masih di bawah umur dua tahun.

Oleh sebab itu, diharamkan bagi sang ibu susu tersebut untuk menikahinya, dan dia menjadi

mahram bagi dirinya, sebagaimana yang terkandung dalam ayat berikut ini:

“...ibu-ibu yang menyusui kamu…” (QS. An-Nisa: 23)

Dengan demikian, putera yang telah disusuinya boleh memandang ibu susunya dan

berkhalwat dengan dirinya. Akan tetapi, dia tidak dianggap sebagai anak kandung ibu

susunya itu berkaitan dengan hukum–hukum lainnya; dia tidak berhak menafkahinya,

mereka pun tidak wajib saling mewarisi, dia pun tidak perlu membayar kafarat atas nama ibu

susunya, jika suatu saat ibu susunya itu membunuh atau menyebabkan seseorang terluka,

dan dia juga tidak mempunyai kuasa untuk menjadi walinya. Hal ini karena hubungan darah

(nasab karena kelahiran) lebih kuat daripada hubungan karena persusuan. Oleh sebab itu,

kedua hubungan ini tidak bisa diperlakukan sama di mata hukum, kecuali dalam urusan-

urusan yang disebutkan dalam Qur’an atau Sunnah, seperti anak susuan dan ibunya tidak

boleh disatukan dalam pernikahan, boleh saling memandang, dan boleh berkhalwat

dengannya.

Bayi yang sedang disusui dianggap sebagai anak dari pria yang istrinya menyusui

bayi itu, karena ibu susu tersebut dapat menyusui disebabkan oleh suaminya melalui

kehamilan ataupun berhubungan badan karena pernikahan dan sebagainya, karena

kehamilannya itu dikaitkan dengan suaminya dan menyusui adalah hasil dari kehamilan.

Oleh sebab itu, bayi yang sedang disusui dianggap sebagai anak dari suami dari ibu

Islamic Online University Fiqh 202

121

susunya itu. Aturan yang berlaku untuk ibu susu juga sama-sama berlaku untuk ayah

susuan. Yaitu, ayah susuan tidak boleh menikahi puteri yang disusui istrinya, sehingga dia

boleh memandangnya, berduaan dengannya, dan menjadi mahramnya, namun dia tidak

dianggap sebagai puterinya dalam aturan-aturan yang lain.

Di samping itu, semua mahram dari ayah susuannya, yaitu ayahnya, anak-anaknya,

ibunya, kakeknya, neneknya, saudara laki-laki dan saudara perempuan dan anak-anak

mereka, paman seayah, bibi yang seayah, paman yang seibu, bibi yang seibu, semuanya

adalah mahram bagi bayi yang sedang disusui. Begitu pula, semua mahram dari ibu

susunya, baik itu ayahnya, ibunya, saudara perempuannya, bibi seibu, dan bibi yang seayah

adalah mahramnya juga.

Berhubung penyusuan menjadikan haram ayah susuan (ataupun ibu susuan) untuk

menikahi anak yang disusui, di luar dari aturan yang mengatur urusan pernikahan, semua

aturan ini pun berlaku bagi anak-anak dari anak susuan tersebut, cucu-cucunya, namun

tidak pada ayahnya, ibunya, bibinya yang seayah, pamannya yang seayah, pamannya yang

seibu, dan bibinya yang seibu, dan saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Jika bayi yang disusui yang menyusu langsung pada seorang wanita yang dinikahi

melalui pernikahan yang tidak sah, atau oleh seorang wanita yang melakukan perzinaan,

maka dia hanya dijadikan anak bagi ibu susuannya, dan tidak menjadi anak bagi pasangan

hidup ibu susuannya, karena garis keturunan ayahnya tidak diakui (ayah susuannya tidak

bisa diidentifikasi). Berhubung garis keturunan ayah untuk anak itu tidak ditetapkan melalui

hubungan darah, maka ia tidak ditetapkan melalui penyusuan, karena penyusuan

merupakan cabang dari garis keturunan ayah.

Jika dua anak (laki-laki dan perempuan) disusui dari susu binatang perah, maka

penyusuan seperti ini tidak membuat keduanya terlarang untuk menikah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai anak yang disusui dari wanita yang

menyusui tapi tidak melalui proses kehamilan atau hasil dari hubungan badan terlebih

dahulu, mereka berselisih pendapat mengenai apakah penyusuan seperti ini bisa

mengharamkan pernikahan atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa penyusuan

seperti ini tidak mengharamkan pernikahan, karena penyusuan dia bukanlah yang

sebenarnya (bukan hasil dari hubungan seksual yang menghasilkan kehamilan dan ASI),

melainkan laktasi yang tidak seperti biasanya. Di samping itu, penyusuan adalah ASI yang

diberikan dari payudara wanita yang membuat daging dan tulang bayi susuannya itu

tumbuh, sedangkan ASI dalam kasus ini tidak demikian. Sebagian ulama berpendapat

bahwa penyusuan seperti ini bisa mengharamkan pernikahan.

Penyusuan dikonfirmasi oleh kesaksian seorang wanita yang terpercaya. Syaikhul

Islam Ibn Taymiyah berpendapat mengenai hal ini:

Islamic Online University Fiqh 202

122

“

...Jika wanita tersebut terbukti orang yang jujur, dan telah menyebutkan bahwa

dia telah menyusui seorang bayi (di bawah umur dua tahun) sebanyak lima kali

susuan, maka kesaksian dia bisa diterima menurut pendapat yang paling kuat

mengenai ini, dan aturan penyusuan bisa diterapkan dalam kasus ini.”

Jika penyusuan tersebut tidak dikonfirmasi, atau jumlah susuannya masih diragukan

apakah lima susuan ataukah lebih, dan tidak ada bukti yang membuktikan kebalikannya,

maka tidak ada larangan (untuk menikahkan). Hal ini karena hukum asalnya adalah tidak

ada penyusuan, Wallahu A’lam.

Al-Bukhari (2645) dan Muslim (1447).

Al-Bukhari (2646) [5/312] dan Muslim (3554) [5/260].

Muslim (3582) [5/271].

At-Tirmidzi (1154) [3/458].

Lihat ‘Majmu’ Al-Fatawa’ (34/52).

FIQH 202

123

BAB

Hadhanah (Mengasuh Anak)

Secara hukum, yang dimaksud dengan pengasuhan di sini adalah perlindungan

terhadap seorang anak atau orang dewasa yang secara mental sakit dan sejenisnya,

dengan tujuan mencegah bahaya yang menimpanya, serta memenuhi kebutuhan fisik dan

moralnya.

Hikmah di balik pemeliharaan ini adalah jelas; yaitu karena anak kecil dan orang-

orang yang dalam kasus ini (kurang cakap, seperti orang tidak waras, atau orang gila) tidak

mampu mengatur kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan

seorang wali yang akan menjaga dan melindungi mereka dari setiap bahaya yang

kemungkinan akan timbul, serta menyediakan apapun yang sekiranya bermanfaat bagi

mereka dan mendidik mereka dengan cara yang tepat.

Syari’ah telah menetapkan pengasuhan, dan sesungguhnya ini adalah suatu

kemurahan dan rahmat ilahi yang memastikan hak-hak orang yang di bawah perwalian

dijamin dan dikelola, dengan cara yang baik dan tepat. Jika orang-orang yang harus di

bawah perwalian itu dibiarkan begitu saja tanpa pengasuhan, maka mereka akan tersesat.

Karena Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, solidaritas, dan menenangkan,

agama Islam memerintahkan umat Muslim untuk menunjukkan kasih sayang kepada

mereka, menjaga, serta melipurkan hati mereka. Islam juga melarang umat Muslim dari

mengabaikan orang-orang seperti itu tanpa perwalian dan mewajibkan umat Muslim untuk

menafkahi mereka. Terlebih lagi, ini adalah haknya orang yang sedang ada dalam perwalian

untuk diasuh oleh kerabatnya, di saat yang sama ia pun merupakan kewajiban bagi sang

wali untuk menjaganya, jika memang dibutuhkan perwalian.

Pengasuhan itu Wajib bagi Wali dengan Urutan Sebagai Berikut:

Ibu yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh atas seorang anak adalah

ibunya. Seorang ulama Muwaffaqud-Din Ibn Qudamah berpendapat mengenai hal ini:

“

Jika suami dan istri tersebut berpisah secara sah, dan mereka memiliki anak

(anak yang lemah atau tidak waras baik itu laki-laki maupun perempuan), maka ibu

Islamic Online University Fiqh 202

124

anak itu adalah orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh, jika dia

memenuhi syarat-syarat penting yang harus dimiliki oleh seseorang untuk

mengasuh anak. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Imam Malik dan para

ashhabur-ra’yi, dan setahu saya tidak ada pendapat yang bertentangan dengan

pendapat ini.

”

Seorang wanita tidak mempunyai hak asuh atas seorang anak (atas anak dia dari

pernikahan sebelumnya), jika dia menikahi (pria lain), dan pengasuhan anak tersebut dalam

kasus demikian, secara otomatis bergulir kepada orang yang paling layak kemudian. Hal ini

karena dahulu ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah (ﷺ) dan berkata:

“

Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang

menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku

dan ingin mengambilnya dariku. Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah (ﷺ)

berkata: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama belum menikah (dengan pria

lain).”

(H.R Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim yang menshahikan hadits ini.)

Hadits ini menunjukkan bahwa sang ibu adalah orang yang paling berhak

mendapatkan hak asuh atas anaknya, jika suaminya (ayah dari sang anak itu)

menceraikannya dan berharap akan mendapatkan hak asuh dari anak mereka. Hadits ini

pun menunjukkan bahwa jika ibu anak itu menikah dengan pria lain, maka dia tidak lagi

berhak atas pengasuhan anak dan menjadi wali anak tersebut.

Ibu mendapatkan pengutamaan dalam hak asuh anak karena dia adalah orang yang

paling lemah lembut kepada anaknya daripada kerabatnya yang paling dekat sekalipun.

Tidak ada yang mempunyai kedekatan dalam hubungan darah selain dari ayahnya sendiri,

kecuali ayah anak itu sendiri, akan tetapi kelemahlembutannya tidak bisa menyamai ibu

anak itu. Dalam kasus sang ayah mendapatkan hak asuh atas anaknya, maka dia akan

membiarkan istrinya yang baru untuk menjaga anaknya itu. Ibu kandung anak tersebut

memiliki hak yang lebih utama daripada istri suami (ibu tirinya) yang mengasuh anak

tersebut. Mengenai hal ini, Ibn Abbas berkata kepada seorang pria:

“

Aromanya, kasurnya dan pengakuannya lebih baik untuk anakmu, sampai ia

menginjak usia tamyiz (bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk) dan

diberikan pilihan untuk memilih apakah hendak mengikuti ayahnya atau ibunya.”

Mengenai hal ini, Syakhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat:

Islamic Online University Fiqh 202

125

“

Mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik

daripada ayah sang anak. Sebab jalinan ikatan dengan sang anak sangat kuat dan

lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan

dan mengasuhnya. Dia lebih berpengalaman, dan lebih sayang terhadap anaknya,

lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental daripada orang lain. Sehingga

dialah yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz

berdasarkan syariat.”

Akan tetapi, jika hak asuh seorang ibu atas anaknya hilang, maka hak asuh akan

bergulir kepada nenek anak itu (nenek dari jalur ibu anak itu dan seterusnya) menurut

tingkat kedekatan kekerabatan dengan anak tersebut. Hal ini karena neneknya itu dianggap

sebagai ibu dari anak itu, karena ia adalah orang yang melahirkan ibu anak itu, dan kasih

sayangnya terhadap anak tersebut atau orang yang harus diasuh lebih baik daripada

kerabat lainnya.

Setelah nenek, kemudian ayahnya, yang menjadikan anak itu terlahir ke dunia,

diberikan pengutamaan yang lebih dibandingkan kerabat-kerabat lainnya berkenaan dalam

hak asuh anak tersebut (setelah nenek anak itu dari garis ibunya), karena dia lebih dekat

dan lebih menyayangi daripada orang lain.

Setelah itu, hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada nenek dari garis ayah

karena ia termasuk kerabat yang paling dekat dari si anak. Nenek diberikan pengutamaan

dalam hak asuh dibanding kakeknya, karena jika ada beberapa orang yang derajatnya sama

dalam hak asuh atas anak tersebut, maka kerabat yang wanita lebih diunggulkan. Aturan ini

pun berlaku pada ayah dibanding ibu anak itu.

Hak asuh anak kemudian bergulir ke kakek dari garis ayah anak itu, menurut derajat

kedekatan kepada anak, karena mereka dianggap sama dengan ayah bagi anak tersebut.

Kemudian, hak asuh anak tersebut bergulir kepada ibu dari kakek (ibu dari kakek

garis ibu kemudian ibu dari kakek garis ayah), karena mereka berhubungan dengan anak

tersebut melalui kakek anak itu dan mereka pun telah melahirkan kakek sang anak. Dengan

demikian, anak tersebut dianggap sebagi bagian dari silsilah keluarganya.

Setelah itu, hak asuh anak tersebut bergulir kepada saudara perempuannya, karena

mereka terhubung dengan anak tersebut karena kedua orang tua mereka yang sama. Maka,

saudara perempuan kandung diberikan pengutamaan daripada saudara perempuan yang

seayah ataupun seibu, karena dia mendapatkan prioritas dalam warisan. Saudara

perempuan yang seibu kemudian mendapatkan hak asuh anak tersebut, setelah saudara

perempuan sekandung, karena dia terhubung dengan ibunya yang diberikan pengutamaan

lebih dibanding ayahnya sendiri dalam hal hak asuh anak; selanjutnya adalah saudara

Islamic Online University Fiqh 202

126

perempuan seayah. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa pendapat yang paling

kuat adalah saudara perempuan yang seayah mendapatkan pengutamaan lebih daripada

saudara perempuan yang seibu, karena posisi otoritas ada di pihak ayah. Mereka pun

berpendapat bahwa saudara perempuan seayah lebih berhak mendapatkan warisan

daripada saudara perempuan yang seibu, karena dia dianggap sebagai saudara perempuan

kandung, jika saudara kandung tidak ada.

Selanjutnya, hak asuh anak bergulir kepada bibi yang dari garis ibu karena

hubungan kekerabatan mereka dengan ibu dari sang anak. Prinsip ini dipaparkan dalam

hadits berikut ini, dimana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Bibi dari garis ibu sama kedudukannya dengan ibu itu sendiri.”

Akan tetapi, bibi atau saudara perempuan sekandung dari ibu lebih diutamakan

daripada saudara perempuan ibu yang seayah, dan saudara perempuan ibu yang seibu,

seperti halnya pada kasus saudara perempuan.

Bibi dari garis ayah adalah yang kemudian memiliki hak asuk karena hubungannya

dengan ayah dari anak tersebut, yang urutannya adalah setelah ibu dari anak tersebut.

Mengenai hal ini, Syaikhul Islam berkata:

“

Bibi dari garis ayah lebih berhak mendapatkan hak asuh seorang anak daripada

bibi dari garis ibu, sama halnya dengan kerabat perempuan sang anak dari garis

ayahnya itu lebih diutamakan daripada kerabatnya dari garis ibunya, karena sang

ayah memiliki kekuasaan yang lebih, sehingga begitu pula dengan kerabat dari sisi

ayah. Sedangkan ibu mendapatkan keutamaan dalam hak asuh anak dibandingkan

ayah sang anak, karena dia paling baik dalam mengenali dan mengetahui segala

kebutuhan anak daripada orang lain. Dalam hal ini, Allah memberikan pengutamaan

yang lebih kepada bibi dari sisi ibu bagi puterinya Hamzah dibandingkan bibi dari

sisi ayahnya, yaitu Shafiyah, karena Shafiyah tidak mengklaim hak asuh sang anak,

sedangkan Ja’far (suami dari bibi anak tersebut dari sisi ibu) mengklaim hak asuh

anak atas nama istrinya (bibi dari sisi ibu sang anak). Dengan demikian, Rasulullah

(ﷺ) memutuskan bahwa puterinya Hamzah berada dalam pengasuhan bibinya

dari garis ibu sementara sang bibi tersebut saat itu tidak ada.”

Syaikhul Islam Ibn Taymiyah pun menambahkan:

Islamic Online University Fiqh 202

127

“

Semua prinsip syari’ah menyetujui bahwa kerabat dari sisi ayah lebih diutamakan

daripada kerabat sang ibu dalam hal hak asuh anak. Dengan demikian, barangsiapa

yang melakukan sebaliknya berarti dia telah melanggar prinsip-prinsip syari’ah.”

Setelah bibi dari sisi ayah sang anak, maka hak asuh anak bergulir kepada anak

perempuan dari saudara laki-laki anak tersebut, kemudian kepada anak perempuan dari

saudara perempuannya, kemudian kepada anak perempuan dari pamannya dari sisi ayah,

kemudian kepada anak perempuan dari bibinya dari sisi ayah, kemudian kepada kerabat

lelaki yang terdekat. Urutannya harus berdasarkan pada hubungan mereka dengan sang

anak (dalam perwalian); yang lebih dekat maka lebih berhak, yaitu sebagai berikut: saudara

laki-laki, anak laki-laki mereka, paman dari sisi ayah, kemudian anak mereka (sepupu).

Jika anak itu perempuan, maka orang yang berhak mendapatkan hak asuhnya

haruslah yang termasuk ke dalam salah satu mahramnya. Jika dia bukan berasal dari

mahramnya, maka dia harus memberikan kuasa kepada wanita yang bisa dipercaya, yang

dia pilih untuk mengasuh anak tersebut.

Ahmad (6707) [2/182], Abu Dawud (2276) [2/490], dan Al-Hakim (2889) [2/247].

Lihat: ‘Majmu’ Al-Fatawa’ [17/216-218].

Al-Bukhari (2699) [5/373].

Lihat: ‘Majmu’ Al-Fatawa’ (34/122).

FIQH 202

128

BAB

Penghalang-penghalang Hadhanah

Hak asuh anak bisa diambil alih dalam kasus-kasus berikut ini:

Perbudakan: Seorang budak tidak berhak untuk mengasuh anak atau orang yang

butuh perwalian, karena pengasuhan adalah suatu posisi yang membutuhkan wewenang,

sedangkan budak tidak memiliki wewenang. Hal ini karena seorang budak akan selalu sibuk

melayani tuannya dan sepenuhnya akan sibuk melayani kepentingan dari tuannya tersebut.

Durhaka: Orang yang durhaka tidak bisa dipercaya untuk menjadi wali atas

pengasuhan seorang anak karena dikhawatirkan dia akan memberikan pengaruh buruk dan

menyebabkan madarat bagi anak yang diasuhnya, akibat perilaku buruk dia selama

membesarkan anak tersebut.

Orang kafir: Begitu pula orang kafir tidak berhak mendapatkan hak asuh anak,

karena dikhawatirkan selama pengasuhannya, anak tersebut bisa berpindah agama ke

agama kafir dan membesarkan dia dengan ajaran dan perilaku kekafiran.

Terlebih lagi wanita yang menikah kembali dengan pria yang bukan termasuk

salah satu kerabat lelaki sang anak tidak berhak mendapatkan hak asuh atas anak

tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah (ﷺ):

“

Engkau lebih berhak mengasuhnya selama belum menikah (dengan pria lain).”

Hal ini karena dia akan sepenuhnya mengabdi kepada suami barunya yang memiliki

hak untuk menghalangi dia dari pengasuhan anak tersebut. Dengan demikian, jika wanita

menikah dengan pria yang termasuk salah satu kerabat sang anak, maka dia masih memiliki

hak atas pengasuhan anaknya itu.

Akan tetapi, jika sebab-sebab yang disebutkan di atas tidak ada, maka mereka yang

dihalangi dari pengasuhan anak ini boleh mengambil alih hak asuh anak tersebut. Sebagai

uraian tambahan, jika sang budak telah dibebaskan, jika orang yang durhaka kepada Allah

kemudian bertaubat, serta orang kafir itu kemudian memeluk Islam, atau perempuan yang

menikah lagi itu bercerai, maka masing-masing dari mereka berhak mendapatkan hak asuh

anak. Hal ini karena tidak ada lagi sebab yang menghalangi mereka dari hak asuh anak.

Islamic Online University Fiqh 202

129

Jika salah satu orang tua dari anak tersebut hendak bepergian jauh sekali untuk

tinggal sementara di tempat yang jauh, dengan tidak menimbulkan dampak buruk bagi pihak

lainnya, maka sang ayah lebih berhak atas pengasuhan anak itu. Tidak ada bedanya

apakah sang ayahlah yang akan melakukan perjalanan jauh atau yang tinggal di kotanya.

Selain itu, harus ditetapkan juga bahwa tempat yang disinggahi serta cara perjalanannya,

sama-sama aman. Sebab ayahlah yang berperan dan berkewajiban mendidik dan

membinanya serta melindunginya sebaik mungkin. Sehingga, jika sang ayah harus berada

jauh dari anaknya, maka dia tidak akan mampu mengasuh anaknya dengan baik, dan akan

menyebabkan keburukan bagi anaknya.

Sebaliknya, sang ibu lebih berhak atas pengasuhan anak, jika salah satu dari kedua

orang tuanya itu bepergian tetapi masih dalam jarak dekat, yaitu jarak yang lebih dekat dari

jarak untuk bisa mengqashar sholat. Tidak ada perbedaan apakah sang ibu sendiri yang

bepergian ataupun yang tinggal di rumah. Sebab, ibulah yang paling baik dalam hal kasih

sayang kepada sang anak, dan dalam kondisi demikian, sang ayah masih bisa menjenguk

anaknya.

Akan tetapi, jika bepergian itu bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan, lalu

setelahnya pulang ke rumah, maka pengasuhan anak diberikan kepada orang yang tetap

tinggal di rumah dari salah satu orang tua dari anak tersebut. Prinsip ini pun bisa diterapkan

pada kasus bepergian ke tempat yang membahayakan. Sebab, membawa serta anak

asuhnya dalam perjalanan seperti itu, malah akan menimbulkan dampak buruk kepada sang

anak. Imam Ibnul Qayyim berpendapat:

“

Ini adalah tipu muslihat yang bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh syari

’

at, yaitu jika seorang ayah secara sengaja bepergian untuk mengambil anaknya dari ibunya

untuk melepaskan hak asuh dari ibunya itu atas anaknya tersebut. Allah menetapkan

bahwa ibunya memiliki hak yang lebih untuk mengasuk anak itu daripada ayahnya pada

kasus di mana mereka tinggal berdekatan dan mungkin bagi mereka (yaitu, ayah dan anak

tersebut) untuk bisa bertemu kapan saja.

”

Ibnul Qayyim pun menambahkan:

“

Rasulullah (ﷺ) bersabda, barangsiapa yang memisahkan seorang anak dari

ibunya, maka Allah akan memisahkan dia dari orang-orang yang dia cintai di Hari

Kiamat. Terlebih lagi, Rasul pun melarang menjual wanita budak terpisah dengan

anaknya, atau sebaliknya, meskipun mereka masih di kota yang sama. Sehingga,

lebih-lebih terlarang lagi bagi seorang ayah untuk membuat tipu muslihat untuk

Islamic Online University Fiqh 202

130

memisahkan seorang ibu dan anaknya sehingga menjadi sulit bagi ibunya untuk

melihat anaknya, bertemu dengannya, dan menanggung beban untuk berjauhan

dengan anaknya. Hal ini tentunya sangat sulit bagi sang ibu; maka, putusan dari

Allah dan Rasul-Nya adalah putusan yang paling bijak untuk diikuti; sang ibu lebih

berhak atas hak asuh anaknya, baik ayah sang anak bepergian jauh ataupun tinggal

di rumah. Sebagai penjelasan, Rasulullah (ﷺ) pernah berkata kepada seorang

wanita: “Engkau lebih berhak atas anakmu selama belum menikah lagi.” Sehingga,

bagaimana logis untuk berkata bahwa ibunya lebih berhak untuk mengasuk

anaknya selama ayah anak tersebut tidak bepergian? Sesungguhnya, pendapat

tersebut tidak didukung oleh dalil dalam Qur’an, dalil Sunnah, serta fatwa

para

sahabah, begitu pula tidak didukung oleh deduksi analogis yang otentik.”

Hak Anak antara Memilih Ayah atau Ibunya

Umar dan Ali memutuskan bahwa anak berusia tujuh tahun dan sehat akalnya, bisa

memilih untuk tinggal dengan salah satu dari kedua orang tuanya. Pendapat ini disimpulkan

dari hadits riwayat Tirmidzi dan ulama’ hadits lainnya, dari sahabat Abu Hurairah, bahwa

suatu ketika seorang wanita menghadap Rasulullah (ﷺ) untuk mengadukan

permasalahannya, seraya berkata:

“

Suamiku ingin membawa pergi anakku (setelah menceraikan aku),” maka

Rasulullah (ﷺ) berkata kepada anak kecil itu. “Wahai anak kecil. Ini adalah

ayahmu, dan ini adalah ibumu. Pilihlah siapa yang engkau inginkan!” Anak itu

kemudian menggandeng tangan ibunya, dan kemudian mereka berdua pergi.”

Hadits yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa jika sang anak sudah mampu

untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, maka dia boleh diberikan pilihan untuk

tinggal bersama ayahnya atau ibunya (jika kedua orang tuanya sudah bercerai). Ketika sang

anak mencapai umur tamyiz (bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk) dan

condong kepada salah satu dari kedua orang tuanya, maka orang tua yang dia pilih adalah

orang yang menurut dia lebih baik kasih sayangnya kepada anak itu dibanding yang lain.

Anak itu diberikan pilihan semacam itu, jika terpenuhi dua syarat berikut ini:

• Pertama: Kedua orang tua harus mampu diberikan tanggung jawab pengasuhan.

• Kedua: Anak itu akalnya harus sehat, jika tidak, maka dia harus tinggal bersama

ibunya, karena ibunya lebih bisa lemah lembut dan sayang dalam mengurusnya

serta lebih mengenal segala kebutuhan anaknya.

Islamic Online University Fiqh 202

131

Jika anak yang sehat akalnya lebih memilih ayahnya (sebagai walinya), maka dia

tinggal bersama ayahnya, siang dan malam, guna mendidik, membina dan menjaganya

dengan seksama. Akan tetapi, sang ayah tidak boleh menghalang-halangi keinginan sang

anak untuk mengunjungi ibunya, karena tindakan ini akan menjadikan dia anak yang

durhaka kepada ibunya, serta memutuskan tali silaturahmi antara ibu dan anak. Jika sang

anak memilih untuk tinggal bersama ibunya, maka dia bersama ibunya di malam hari,

sementara di siang hari, anak itu bersama dengan ayahnya, agar ayahnya bisa mendidik

dan membinanya. Jika sang anak tidak memilih untuk tinggal bersama kedua orang tuanya,

maka keputusan dia untuk tinggal ditentukan dengan pengundian, karena inilah satu-

satunya cara untuk menentukan siapa yang lebih berhak atas pengasuhan anak, dari kedua

pasangan yang sudah bercerai tersebut.

Seorang ayah lebih berhak mendapatkan hak asuh anak perempuan, jika dia sudah

berumur tujuh tahun, karena sang ayah lebih mampu melindunginya serta lebih berhak

untuk menjadi walinya, dibandingkan orang lain, sampai anak itu menikah. Namun, ibunya

tetap diperbolehkan untuk mengunjunginya, jika tidak akan menimbulkan dampak buruk.

Jika sang ayah tidak mampu menjaga puterinya, atau akan menelantarkannya karena terlalu

sibuk, serta tidak taat beribadah, sedangkan ibunya lebih cakap dalam menjaga puterinya,

maka anak perempuan itu harus tinggal bersama ibunya.

Syaikhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat:

“

Imam Ahmad dan para pengikutnya memberikan pengutamaan kepada ayah

dibanding ibu dalam hal hak asuh atas anak perempuan mereka jika keputusan ini

tidak menimbulkan dampak buruk bagi sang anak. Jika sang ayah tidak mampu

melindungi puterinya atau menelantarkannya karena terlalu sibuk bekerja,

sedangkan sang ibu lebih mampu melindungi dan menjaganya, maka anak

perempuan itu harus bersama ibunya. Dengan demikian, jika anak perempuan itu

tidak aman berada dalam pengasuhan salah satu orang tuanya, maka salah satu

orang tua lainnya lebih berhak untuk menjaganya dan mengasuhnya.”

Syaikhul Islam Ibn Taymiyah pun berpendapat:

“

Jika sang ayah menikah dengan wanita lain dan menimbulkan dampak buruk bagi

puterinya serta mengabaikan kepentingan puterinya, sedangkan ibu kandungnya

lebih bisa memenuhi segala kebutuhan dan mementingkan kebaikan puterinya serta

tidak menyakitinya, maka tentu saja, sang ibu lebih berhak atas hak asuh puteri

mereka.”

Islamic Online University Fiqh 202

132

Wallahu A’lam

Lihat: ‘I’lam Al-Muwaqqi’in’ (2/295).

Fatwa: Sebuah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti (seorang ulama’ yang ahli

dalam mengeluarkan pendapat hukum) sebagai jawaban untuk pertanyaan orang awam tentang sebuah

masalah mengenai hukum Islam.

Abu Dawud (2277) [2/490], At-Tirmidzi (1361) [3/638], An-Nasa’i (3496) [3/497], dan Ibn Majah

(2351) [3/111].

Ini karena setelah bercerai, tidak dibolehkan bagi ibunya untuk berduaan dengan ayahnya.

Lihat: ‘Majmu’ Al-Fatawa’ (34/131).

FIQH 202

133

BAB

Nafkah untuk Istri

Menurut pengertian hukum, kata menafkahi di sini maksudnya kewajiban seseorang

dalam menyediakan dukungan secara keuangan dalam bentuk pakaian, tempat tinggal dan

sejenisnya, secara sewajarnya.

Memelihara seorang istri, dalam hal menyediakan kebutuhan makannya, sandang

dan tempat tinggal, dengan kualitas yang kurang lebih sama dengan yang diberikan kepada

wanita lain, adalah kewajiban paling utama yang harus dipenuhi untuknya, sebagaimana

firman Allah:

“...hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...”

(QS. At-Talaq: 7)

Serta dalam ayat berikut ini:

“...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang patut...” (QS. Al-Baqarah: 228)

Selain itu, ada pula dalil dari hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah (ﷺ)

bersabda:

“

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (ibunya anak-anak)

dengan cara yang baik.”

(H.R Imam Ahmad dan Abu Dawud)

Sedangkan pendapat dari kalangan ulama diungkapkan oleh ulama besar Syaikhul

Islam Ibn Taymiyah:

“

Ayat Qur’an yang menyatakan “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.” mencakup semua

hak dan kewajiban istri yang harus mereka lakukan. Hal ini ditentukan berdasarkan

apa yang biasa di masyarakat dan berulang kali dipraktikkan oleh mereka.”

Islamic Online University Fiqh 202

134

Jika ada perselisihan antara kedua pasangan, maka sang hakim menentukan jumlah

nafkah yang harus diterima sang istri berdasarkan tingkat kemampuan keuangan mereka

berdua, apakah kedua pasangan itu sama-sama orang kaya, atau hanya salah satunya

orang kaya. Sehingga, istri yang kaya yang menikah dengan suami yang juga kaya, harus

diberikan jatah nafkah yang setara dengan jumlah yang diberikan kepada wanita seperti dia

di kota tempat dia tinggal; aturan yang sama pun berlaku untuk pakaian dan perabotan isi

rumah. Begitu pula, seorang istri yang miskin yang dinikahi oleh seorang suami yang juga

miskin berhak mendapatkan jatah nafkah setara dengan yang biasa diberikan kepada

wanita seperti dia. Namun, wanita dari kalangan kelas menengah, yang menikah dengan

suami dari kelas menengah juga, istri yang kaya yang menikah dengan suami yang miskin,

dan istri yang miskin menikah dengan suami yang kaya, mereka semua berhak

mendapatkan nafkah yang jumlahnya sesuai dengan rata-rata, berdasarkan adat kebiasaan

yang ada. Terlebih lagi, seorang suami berkewajiban menafkahi apa yang menjadi

kebutuhan istrinya, misalnya air untuk kebutuhan membersihkan diri, air minum, dan air

untuk bersuci dan sebagainya. Akan tetapi, sang suami tidak perlu menyediakan semua

kebutuhan yang disebutkan di atas, jika mereka tidak lagi menikah. Setelah sang istri

diceraikan dan masih dalam periode iddah, maka kasus-kasus berikut ini harus diperhatikan:

Wanita yang sedang dalam perceraian yang dapat dirujuk, maka dia berhak

dipelihara atau dijaga oleh suaminya, karena selama masih dalam masa iddah, dia masih

dianggap sebagai istrinya yang sah, sebagaimana firman Allah:

“...Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam

(masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan...” (QS. Al-Baqarah: 228)

Sedangkan wanita yang dalam perceraian yang tidak bisa dirujuk, tidak berhak

mendapatkan nafkah lagi dari suaminya, baik berupa nafkah uang maupun tempat tinggal.

Hal ini berdasarkan hadits dalam kedua Kitab Hadits Shahih (Bukhori dan Muslim) yaitu

ketika suaminya Fatimah Binti Qaisy, mentalaq tiga Fatimah, Rasulullah (ﷺ) berkata

kepadanya:

“

Tidak ada lagi kewajiban atas suamimu untuk memberimu nafkah dan tempat

tinggal”

Mengenai perkara ini, ulama besar Ibnul Qayyim berpendapat:

“

Berdasarkan Sunnahnya Rasulullah (ﷺ) yang otentik yang sejalan dengan

Kitab Suci Al-Qur’an, seorang wanita dalam perceraian yang tidak bisa dirujuk tidak

Islamic Online University Fiqh 202

135

berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Aturan ini

sejalan dengan deduksi analogis dan pandangan dari ulama Hadits.”

Akan tetapi, janda dalam perceraian tidak bisa dirujuk namun sedang hamil berhak

mendapatkan tunjangan nafkah, sebagaimana firman Allah:

“...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak itu) sedang hamil, maka

berikanlah mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya..”

(QS. At-Talaq: 6)

Serta, firman Allah:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut

kemampuan kamu...” (QS. At-Talaq: 6)

Di samping itu Rasulullah (ﷺ) pun berkata kepada Fatimah Binti Qaisy:

“

Tidak ada lagi kewajiban atas mantan suamimu untuk memberimu nafkah kecuali

jika kamu tengah hamil.”

Alasannya karena mantan suaminya itu adalah ayah dari anak yang belum lahir,

maka secara finansial, dia harus menafkahi calon anaknya tersebut dan ini tidak bisa

diwujudkan kecuali dengan memelihara ibunya. Mengenai perkara ini, Al-Muwaffaq dan

sebagian ulama lainnya berpendapat:

“

Ini adalah pendapat yang sepenuhnya disepakati oleh seluruh ulama. Namun,

mereka berbeda pendapat mengenai tujuan pemberian nafkah itu sendiri apakah

untuk sang janin ataukah untuk ibu demi kepentingan sang janin itu sendiri.”

Dengan dasar pertimbangan inilah, berbagai persoalan yang disebutkan dalam

kedua pendapat di atas dirangkum dalam sejumlah aturan dalam kitab-kitab hukum dan

perundang-undangan Islam.

Seorang istri tidak berhak untuk dinafkahi oleh suaminya, dengan berbagai alasan

berikut ini:

Jika sang istri menjauhkan dirinya dari suaminya, maka dia tidak berhak dipelihara

oleh suaminya, alasannya karena dalam kasus seperti itu, sang suami tidak bisa

menikmatinya secara seksual, dan dia memelihara istrinya sebagai timbal balik dari

mendapatkan kenikmatan seksual dari istrinya tersebut.

Islamic Online University Fiqh 202

136

Aturan yang sama pun berlaku jika sang istri menunjukkan ketidakpatuhan atau

durhaka kepada suaminya, yaitu durhaka dalam arti tidak ingin menunaikan kewajiban

dalam pernikahan, seperti menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya, menolak

untuk ikut pindah ke rumah yang sesuai bersama suaminya, atau meninggalkan rumah

suaminya tanpa seizinnya. Dalam kasus-kasus demikian, sang istri dianggap durhaka,

karena suami tidak bisa menikmati istrinya. Sehingga, dia tidak berhak mendapatkan nafkah

dari suaminya, karena seperti yang disebutkan di atas, alasannya karena suami tidak bisa

menikmati istrinya, dalam hal memenuhi kebutuhan seksual.

Terlebih lagi, jika sang istri tetap berjauhan dari suaminya, karena dia terus-menerus

bepergian karena suatu tujuan, maka dia tidak berhak untuk dipelihara oleh suaminya,

alasannya pun sama, karena suami tidak bisa menikmatinya.

Di samping itu seorang janda (yang ditinggal mati) harus menafkahi dirinya sendiri

ataupun dibantu oleh kerabatnya atau oleh siapapun yang bertanggungjawab, jika dia

adalah wanita yang miskin. Berhubung dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari harta

warisan mantan suaminya, karena ini adalah milik ahli waris dari suaminya tersebut.

Sedangkan janda (ditinggal mati) yang sedang hamil berhak untuk dipelihara dengan

menggunakan harta peninggalan suaminya, jika ada harta peninggalan, karena ada hak

janin di dalam perutnya. Jika mendiang suaminya tidak meninggalkan harta warisan, maka

ahli waris dari janin yang sedang dikandungnya yang berkecukupan (jika sang janin

meninggal), maka dialah yang harus memelihara sang ibu.

Kedua pasangan suami istri boleh membuat kesepekatan untuk membayar di muka

biaya nafkah atau menundanya, baik untuk jangka waktu panjang maupun jangka waktu

pendek; mereka berdua punya hak penuh atas hal itu. Jika mereka tidak sepakat (mengenai

kapan dibayarkannya uang nafkah tersebut), maka sang suami harus memberikan nafkah di

pagi hari. Uang nafkah itu boleh dibayarkan dalam bentuk buliran (padi, gandum) jika

mereka sepakat, namun karena karena ini perlu usaha keras, maka sang istri berhak untuk

menerima ataupun menolak nafkah dalam bentuk buliran.

Begitu pula, sang suami wajib memberikan nafkah sandang di setiap awal tahun.

Jika suami tidak ada, dan dia tidak melakukan pemberian nafkah tahunan seperti biasanya,

atau dia ada, namun tidak memberikan nafkah sandang tahunan kepada istrinya, maka sang

suami tetap harus memberikan nafkah sebelumnya yang tertunda, karena itu tetap menjadi

hak istrinya yang wajib diberikan oleh suaminya, meskipun dalam keadaan mudah ataupun

sulit. Hak ini tidak lantas menjadi batal, hanya karena waktu pemenuhannya sudah terlewat.

Sang suami mulai wajib menafkahi istrinya, segera setelah dia bisa berhubungan

badan dengan istrinya dalam kehidupan pernikahan. Jika dia tidak mampu menafkahi

secara finansial, maka sang istri bisa membatalkan akad pernikahan tersebut. Hal ini

Islamic Online University Fiqh 202

137

berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah yang mengisahkan tentang seorang pria yang

tidak bisa menafkahi istrinya secara finansial, Rasulullah (ﷺ) berkata mengenai pria

tersebut:

“

Mereka harus dipisahkan (dengan perceraian).”

(H.R Ad-Daruqutni)

Perkara ini pun tercantum dalam kandungan makna ayat suci berikut ini,

sebagaimana firman Allah:

“...(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskanya

dengan baik...” (QS. Al-Baqarah: 229)

Tidak diragukan lagi, memiliki seorang istri tanpa memberikan nafkah secara

finansial adalah perilaku yang tidak bisa dibenarkan.

Jika suami yang berkecukupan tidak ada tanpa meninggalkan uang belanja bagi

istrinya, dan dia tidak bisa mengambilnya dari harta bendanya dan tidak bisa pula meminjam

terlebih dahulu, maka dia berhak membatalkan akad pernikahan dengan seizin dari seorang

hakim. Jika dia mampu mengambil uang belanja dari harta benda suaminya, maka dia boleh

mengambil harta dalam jumlah yang secukupnya. Dalil atas tindakan ini ditunjukkan dalam

hadits yang diriwayatkan dalam dua kitab Shahih (Bukhori dan Muslim) yaitu ketika Hindun

Binti Utbah mengadu kepada Rasulullah (ﷺ) bahwa suaminya (Abu Sufyan) tidak

meninggalkan uang yang cukup untuknya. Maka beliau bersabda kepadanya:

“

Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan

jumlah yang sewajarnya.”

Menurut pandangan yang disebutkan dalam pendapat-pendapat di atas, kita bisa

menyadari betapa sempurnanya Syari’ah yang memberikan hak kepada orang yang

memang berhak menerimanya. Sesungguhnya, ini bisa ditemui dalam semua aturan hukum

Islam. Betapa tercelanya orang-orang yang menggantikan hukum Syari’ah dengan hukum

manusia, sebagaimana firman Allah:

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang

lebih baik daripada hukum (Allah) bagi orang-orang yang meyakini

(agamanya)?...” (QS. Al-Maidah: 50)

Islamic Online University Fiqh 202

138

Muslim (2941) [4/402] dan Abu Dawud (1905) [2/312].

Lihat: ‘Majmu’ Al-Fatawa’ (34/132).

Muslim (3682) [5/338].

Lihat: ‘Zadul-Ma’ad’ [5/470-471].

Abu Dawud (2290) [2/496], An-Nasa’i (3222) [3/370], dan Muslim (3688) [5/340].

Ad-Daraquthni (3742) [3/306].

FIQH 202

139

BAB

Menjaga Kerabat dan Barang Milik

Yang dimaksud dengan kerabat dekat di sini adalah orang-orang yang berhak saling

mewarisi baik dengan menerima bagian waris yang sudah ditetapkan atau karena sebagai

kerabat dari pihak laki-laki. Sedangkan barang milik yang dimaksud adalah semua yang ada

dalam kepemilikan seorang kerabat, seperti budak atau binatang.

Jika kerabat seseorang berasal dari dua silsilah keturunan, yaitu dari orang tua dan

kakek-nenek dari orang tersebut, betapapun tingginya level mereka dalam silsilah

keturunan, ataupun anak-anak, betapapun rendahnya mereka dalam silsilah keturunan,

maka wajib untuk memelihara mereka, selama persyaratan berikut ini terpenuhi:

• Kerabat yang dipelihara adalah kerabat yang miskin yang tidak mempunyai apa-apa,

atau memiliki sedikit harta yang itu tidak mencukupi, dan ia tidak bisa untuk mencari

nafkah untuk mencukupi kehidupannya.

• Terlebih lagi, yang menjadi pemelihara kerabat tersebut harus orang yang

berkecukupan yang mempunyai harta cukup atau berlebihan untuk menghidupi

dirinya sendiri, istrinya dan budaknya (jika ada).

• Pemelihara dan kerabat yang dipelihara harus beragama sama.

• Jika orang yang dipelihara bukan salah satu dari leluhur atau keturunan dari

pemelihara, maka harus ditetapkan pula, selain dari syarat-syarat di atas, bahwa

pemelihara harus berhak untuk mewarisi dari orang yang dipelihara.

Seorang Muslim harus menjaga orang tuanya, sebagaimana firman Allah:

“...dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu...” (QS. Al-Baqarah: 83)

Tidak diragukan lagi, menjaga orang tua adalah suatu cara terbaik untuk berbuat

baik kepada mereka.

Dalil bahwa seorang ayah harus menjaga anak-anaknya ditunjukkan dalam ayat suci

Al-Qur’an berikut ini, sebagaimana firman Allah:

Islamic Online University Fiqh 202

140

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan

cara yang patut...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat suci di atas menyatakan bahwa seorang ayah harus menafkahi istrinya dan

memenuhi kebutuhan sandangnya dengan cara yang patut seperti yang biasa diberikan

kepada wanita yang seperti dia di kota tempat dia tinggal, disesuaikan dengan kondisi

keuangan suami, tanpa pemborosan maupun kekikiran. Berkenaan dengan ini, Rasulullah

(ﷺ) bersabda:

“

Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan

jumlah yang sewajarnya.”

Seorang ahli waris harus menjaga orang yang akan mewarisinya. Dalil untuk

kewajiban ini ditunjukkan pada ayat berikut ini, yang Allah berfirman:

“..Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula..” (QS. Al-Baqarah: 233)

Alasannya karena hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris

mengharuskan ahli waris sebagai orang yang paling berhak atas harta peninggalan pewaris

dibandingkan yang lainnya. Sehingga ahli waris lebih berhak untuk dijaga oleh pewarisnya

dan bukan oleh mereka yang tidak mewarisi ahli waris.

Dengan pertimbangan dalil berikut ini:

“..Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula (seperti ayahnya yang wajib

menafkahi anak-anaknya)...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Yang Allah maksud dalam ayat ini adalah orang yang berhak mewarisi dari seorang

anak (jika anak ini meninggal) harus menjaga anak tersebut sama halnya dengan yang akan

dilakukan ayah kandung dari anak yang sbersangkutan, sebagaimana firman Allah:

“...Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat…” (QS. Al-Isra: 26)

Banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa orang yang makmur harus menjaga

kerabatnya yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan hadits riwayat Abu Dawud:

“

Seorang pria bertanya kepada Rasulullah (ﷺ): “Ya Rasulullah, kepada

siapakah aku harus berbuat baik?” Rasulullah (ﷺ) pun berkata: “Ibumu, ayahmu,

saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu.”

Islamic Online University Fiqh 202

141

Selain itu, ada hadits riwayat An-Nasa’i dikisahkan oleh Thariq Al-Muharibi dan

dishahihkan oleh Al-Hakim, bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda dalam suatu khutbah:

“

Berbaktilah pertama kali kepada: ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, dan

saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih dekat denganmu setelahnya.”

Hadits di atas menjelaskan ayat suci berikut ini:

“...Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat...” (QS. Al-Isra: 26)

Sedangkan seorang ayah sendiri berkewajiban untuk sepenuhnya merawat anak-

anaknya, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ) kepada Hindun binti Utbah yang

mengadukan masalah tentang suaminya yang tidak meninggalkan nafkah yang cukup:

“

Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan

jumlah yang sewajarnya.”

Hadits yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa ayah seorang diri harus

memelihara anak-anaknya, ini adalah hukum yang diambil dari ayat suci berikut ini:

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan

cara yang patut...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Serta ayat suci berikut ini:

“...kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah

imbalannya kepada mereka...” (QS. At-Talaq: 6)

Dengan demikian, ayat di atas menyiratkan bahwa ayahlah orang yang harus

memelihara anak yang sedang disusui dan bukan ibunya.

Sedangkan bagi orang miskin yang mempunyai kerabat yang makmur, tidak

termasuk ayahnya, maka kerabat-kerabatnya yang makmur itu harus saling berbagi

kewajiban dalam menjaganya berdasarkan pembagian warisan yang mereka dapatkan

darinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah mengenai kewajiban ahli waris dalam

memelihara pewaris, dalam ayat berikut ini:

“..Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula (seperti ayahnya yang wajib

menafkahi anak-anaknya)...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Islamic Online University Fiqh 202

142

Sehingga, jumlah nafkah yang harus diberikan sebagai penjagaan seorang kerabat

harus disesuaikan dengan bagian warisan yang semestinya dia terima dari orang tersebut.

Oleh sebab itu, barangsiapa yang mempunyai nenek yang kaya dan saudara laki-laki

kandung, maka sang nenek memberikan nafkah seperenam terhadap penjagaan

kerabatnya itu, sedangkan penanggungan nafkah sisanya ditanggung oleh saudara laki-laki

kandung, karena mereka berdua mewarisi dengan bagian yang sama.

Sedangkan mengenai penjagaan terhadap budak dan binatang, tuan mereka harus

menjaga mereka dengan menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal dengan cara yang

patut. Hal ini berdasarkan hadits dimana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Memberikan nafkah mendasar kepada budakmu seperti memberinya makan,

memberinya pakaian dan tidak membebani dia dengan pekerjaan di luar

kemampuannya adalah kewajiban penting yang harus kamu penuhi sebagai

tuannya.” (H.R Asy-Syafi’i dalam Musnadnya)

Sedangkan dalam Bukhori Muslim menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Dhar (semoga Allah meridoinya):

Rasulullah (ﷺ) bersabda: “Mereka adalah saudaramu (dalam Islam) yang Allah

kuasakan kepadamu, maka berilah makan dengan apa yang kamu makan, berilah pakaian

dengan apa yang kamu kenakan, dan jangan membebani mereka dengan apa yang mereka

tidak mampu, dan jika kamu membebani mereka, maka bantulah mereka.”

Hukum ini pun diambil dari ayat suci berikut ini:

“...Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang

istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi

kesempitan bagimu..” (QS. Al-Ahzab: 50)

Semua teks di atas menunjukkan bahwa menjaga hamba sahaya adalah kewajiban

bagi tuannya.

Jika seorang laki-laki budak meminta izin menikah kepada tuannya, maka tuannya

harus menjualnya atau menikahkan dia, sebagaimana firman Allah:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki

dan perempuan...” (QS. An-Nur: 32)

Pernyataan anjuran pada ayat yang disebutkan di atas menyiratkan adanya

kewajiban untuk memenuhi keinginan jika diminta oleh orang yang meminta. Begitu pula,

Islamic Online University Fiqh 202

143

jika seorang perempuan budak juga minta izin untuk menikah, maka tuannya diberikan

pilihan baik untuk berhubungan badan dengannya, menikahkan dia, atau menjualnya untuk

melepaskan segala dampak buruk yang mungkin akan menimpanya.

Jika seorang Muslim mempunyai binatang piaraan, maka dia harus memberinya

makan, minum, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“

Seorang perempuan disiksa di neraka karena kucing yang dia kurung sampai

mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan maupun minum, dan tidak pula

membiarkannya memcari makan dari serangga bumi.”

(H.R Bukhori Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang mempunyai binatang harus memelihara

dan menjaganya, karena dikatakan dalam hadits tersebut tentang seorang wanita yang

masuk Neraka karena telah menelantarakan kucingnya sampai mati kelaparan. Jika kasus

ini hanya seekor kucing, apalagi binatang lainnya tentunya lebih berhak untuk diberi makan

dan dipelihara dengan baik.

Di samping itu, pemilik binatang tidak boleh membebani binatang yang dia miliki di

luar batas, atau memerah susunya dengan membahayakan anak binatang itu sendiri.

Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Terlebih lagi, pemilik binatang dilarang menyumpahi, menendang atau mencap

binatangnya di bagian wajahnya. Jika sang pemilik binatang tidak mampu lagi menjaga

binatangnya, maka dia bisa dipaksa oleh seorang hakim untuk menjualnya, disewakan

ataupun disembelih, jika binatang itu halal untuk dimakan. Alasannya karena mempunyai

binatang tanpa memeliharanya adalah suatu tindak kezhaliman terhadap makhluk yang

tentunya hal ini harus dihindari. Wallahu A’lam.

Abu Dawud (5140) [5/221].

An-Nasa’i (2531) [3/65], Al-Hakim (7327) [4/149], dan Abu Dawud (5139) [5/220].

Al-Bukhari (2545) [5/214] dan Muslim (4291) [6/136].

Al-Bukhari (3482) [6/629] dan Muslim (5813) [7/459].

FIQH 202

BAB IV. QISHASH

144

BAB

Jenis-Jenis Pembunuhan

Para ulama fiqih mendefinisikan bahwa tindakan kriminal adalah pelanggaran

terhadap badan seseorang, harta benda ataupun kehormatan seseorang. Para ulama fiqih

telah mengkhususkan “Kitab Pidana” untuk uraian mengenai hukum tindak kriminal yang

pertama, yaitu pembunuhan, serta “Kitab Pelanggaran” untuk uraian jenis pelanggaran yang

kedua dan ketiga, yaitu pelanggaran terhadap harta benda dan kehortaman.

Tindakan menyerang tubuh seseorang adalah tindakan kriminal yang mengharuskan

qishash, Diyat,

ataupun pembayaran kafarat. Para ulama Muslim sepenuhnya sepakat

dengan larangan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Dalil

untuk dilarangnya pembunuhan ini dinyatakan dalam Kitab Suci Al-Qur’an dan Sunnah,

seperti firman Allah dalam:

“...janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan

alasan yang benar...” (QS. Al-An’am: 151)

Di samping itu, Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah

dan bahwa saya (Rasulullah) adalah utusan-Nya kecuali dengan tiga sebab: Orang

yang telah menikah kemudian berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan

meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaahnya.”

(H.R Bukhori dan Muslim)

Masih ada lagi sejumlah hadits yang mengandung makna serupa dengan hadits

yang disebutkan di atas.

Oleh sebab itu, barangsiapa yang membunuh seorang Muslim dengan sengaja tanpa

alasan yang benar, maka Allah akan menghukumnya dengan hukuman berat di akhirat

kelak, sebagaimana firman Allah:

“Dan barangsiapa membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka

balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka

kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

(QS. An-Nisa: 93)

Islamic Online University Fiqh 202

145

Pembunuh seperti itu dinilai sebagai orang yang sangat durhaka, karena dia telah

melakukan perbuatan dosa besar, yaitu pembunuhan. Harap diingat, Allah adalah Dzat yang

akan mengadili kejahatan seperti itu, Dia akan menghukumnya jika Dia berkehandak dan

Dia pun akan mengampuninya, jika Dia berkehendak, sebagaimana firman Allah:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena

mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni (dosa) yang selain syirik

itu bagi siapa yang Dia kehendaki...” (QS. An-Nisa: 48)

Dengan demikian, dosa seperti itu, yaitu pembunuhan bisa saja diampuni, karena

termasuk dosa yang selain syirik atau menyekutukan Allah. Hal ini berlaku bila pembunuh

tidak bertaubat. Namun jika pembunuh itu bertaubat, dan taubatnya diterima, maka Allah

berfirman:

“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri

mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah

Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar: 53)

Akan tetapi, hak seorang korban pembunuhan tidak lantas ditunaikan di akhirat

hanya dengan taubat dari pembunuhnya. Hak orang yang dibunuh akan diambil dari amal

baik pembunuhnya sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan pembunuh terhadapnya, atau

Allah akan menganugerahkan amal baik kepada orang yang dibunuh dari karunia-Nya, yaitu

tanpa harus mengurangi amal baik dari sang pembunuh. Sebagai tambahan, hak korban

pembunuhan pun tidak lantas bisa ditunaikan karena adanya qishash, karena ganti rugi

semacam itu hanya menjadi hak keluarga dari korban pembunuhan. Imam Ibnul Qayyim

berpendapat mengenai hal ini:

“

Ada tiga hak terkait korban pembunuhan: yang pertama adalah hak Allah, yang

kedua adalah hak dari korban pembunuhan, dan yang ketiga adalah hak dari

keluarga korban pembunuhan. Dengan demikian, jika pembunuh menyerahkan

dirinya kepada keluarga korban pembunuhannya, dengan menunjukkan

penyesalan, dan menunjukkan ketakwaan kepada Allah, serta bertaubat dengan

tulus, maka hak Allah akan bisa dipenuhi, sedangkan hak anggota keluarga korban

menjadi terpenuhi jika qishash atau rekonsiliasi diterapkan. Sedangkan mengenai

hak korban pembunuhan itu sendiri, maka Allah akan memberikan kompensasi atas

nama taubat dari pembunuhnya di Hari Kiamat serta akan mendamaikan mereka

kelak.”

Islamic Online University Fiqh 202

146

Jenis-Jenis Pembunuhan

Menurut mayoritas ulama, ada tiga jenis pembunuhan:

• Pembunuhan disengaja

• Pembunuhan mirip disengaja

• Pembunuhan tidak disengaja

Sedangkan mengenai pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja,

tercantum dalam Kitab Suci Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah:

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman, membunuh seorang beriman

(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak disengaja). Barangsiapa membunuh

seseorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan

seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka

(keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran....Dan barangsiapa

membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannnya adalah Neraka

Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya

serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. An-Nisa: 92-93)

Sedangkan mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan mirip disengaja, hal ini

dinyatakan dalam Sunnah Rasulullah (ﷺ). Sebagai contoh, Amar Ibn Syu’aib

mengisahkan dari ayah dan kakeknya bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Diyat dalam pembunuhan mirip disengaja harus dibuat sama dengan Diyat untuk

pembunuhan yang disengaja, hanya saja pelaku pembunuhan di jenis yang pertama

itu tidak diqishash (dibunuh). Setan (dalam pembunuhan mirip sengaja) membisiki

manusia kemudian darah ditumpahkan tanpa diawali kedengkian dan tanpa

senjata.”

(H.R Ahmad dan Abu Dawud)

Selain itu, Abdullah Ibn Umar (semoga Allah meridoinya) mengisahkan bahwa

Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Ketahuilah, sesungguhnya dalam pembunuhan mirip sengaja, seperti

pembunuhan yang dilakukan dengan cambuk atau tongkat, Diyatnya 100 unta, di

mana 40 ekor unta diantaranya hamil.”

(Diriwayatkan oleh lima ahli hadits, kecuali

At-Tirmidzi.)

Islamic Online University Fiqh 202

147

Pembunuhan Disengaja

Ini adalah jenis pembunuhan yang disengaja dan direncanakan oleh pelakunya,

meskipun dia mengetahui bahwa darah orang tersebut tidak bisa ditumpahkan dengan

menyerangnya menggunakan senjata yang mematikan. Definisi ini menunjukkan bahwa

sebuah kasus tidak bisa disebut sebagai pembunuhan berencana kecuali jika memenuhi

syarat-syarat berikut ini:

1. Ada niat untuk membunuh.

2. Menyadari bahwa darah korban tidak bisa ditumpahkan.

3. Senjata atau alat yang digunakan adalah senjata yang mematikan, baik itu

dikhususkan untuk membunuh ataupun tidak.

Oleh sebab itu, jika salah satu syarat di atas tidak ada, maka kasus ini tidak bisa

dinilai sebagai kasus pembunuhan disengaja. Ini karena tidak adanya niat untuk membunuh

tidaklah mewajibkan qishash, dan terjadinya kematian akibat suatu benda yang tidak

mematikan menunjukkan bahwa kematian korban itu bisa saja disebabkan oleh penyebab

kematian lainnya, seperti yang disepakati oleh para ulama.

Berdasarkan argumentasi logis, terdapat sembilan bentuk pembunuhan disengaja:

1. Pembunuhan yang dilakukan guna melukai korban dengan benda tajam seperti

pisau, paku atau benda tajam lainnya. Al-Muwaffaq berpendapat mengenai hal

ini: “Setahu kami, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai

hukum ini (yaitu membunuh dengan menggunakan benda tajam dinilai sebagai

pembunuhan disengaja).”

2. Pelaku pembunuhan menggunakan benda yang berat untuk membunuh

seseorang seperti batu atau yang sejenisnya. Oleh sebab itu, jika batu yang

digunakan adalah batu kecil yang dinilai tidak akan mungkin digunakan sebagai

alat pembunuhan, maka ini tidak dianggap sebagai pembunuhan disengaja,

kecuali dilemparkan atau digunakan pada organ yang vital. Begitu pula, jika batu

yang kecil itu (yang biasanya bukan digunakan untuk membunuh) sengaja

digunakan pada orang yang dalam keadaan lemah, atu ditargetkan pada orang

yang sedang sakit keras, pada orang tua, atau pada anak kecil, yang kedinginan

ataupun yang kepanasan. Begitu pula jika batu kecil itu sengaja terus-menerus

dilemparkan pada sasaran sampai akhirnya terbunuh. Hal ini sama dengan

kasus pembunuhan yang pelakunya sengaja membuat dinding jatuh kepada

korban, atau menabrakkan mobil untuk menewaskan seseorang, atau

menjatuhkan seseorang dari ketinggian.

3. Pelaku pembunuhan melemparkan korbannya ke dalam kandang binatang buas,

misalnya singa atau ular. Maka, jika pelaku sengaja melemparkan seseorang

Islamic Online University Fiqh 202

148

pada binatang buas seperti itu, kasus ini dinilai sebagai pembunuhan disengaja,

karena binatang seperti itu dikenal sebagai pemangsa.

4. Pelaku pembunuhan secara sengaja melemparkan korbannya pada api atau

pada air yang dalam yang bisa menyebabkan dia tenggelam, dan sang korban

tidak bisa menyelamatkan diri dari api atau air tersebut.

5. Pelaku mengikat korban dengan tali atau mencekiknya dengan kencang sampai

dia meninggal.

6. Pelaku sengaja memenjarakan korban dan tidak memberikan makanan ataupun

minuman sedikit pun sampai mati, dikurung dalam kurun waktu tertentu yang

biasanya akan menyebabkan orang itu mati kelaparan dan kehausan. Kasus

demikian pun dinilai sebagai pembunuhan disengaja.

7. Pembunuh dengan sengaja menggunakan ilmu sihir yang biasanya akan

menyebabkan seseorang mati.

8. Pembunuh sengaja membuat korban meminum racun atau dengan suatu cara

licik mencampurkan racun pada minuman atau makanan sehingga dia tidak

menyadari telah makan atau minum makanan yang beracun.

9. Beberapa saksi mata palsu memberikan kesaksian palsu dan menyebabkan

seseorang dihukum mati atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan, seperti

dalam tuduhan zina, murtad, atau dalam kasus pembunuhan disengaja, yang

hukumannya dalam Islam adalah hukuman mati. Saksi-saksi seperti itu dinilai

sebagai pembunuh, karena mereka secara sengaja membunuh orang yang tidak

berdosa. Sehingga, jika mereka mengingkari kesaksian mereka, atau tipu

muslihat mereka terbongkar, maka mereka pun harus dihukum mati.

Pembunuhan mirip disengaja

Menurut para fuqaha’, pembunuhan mirip disengaja terjadi jika seseorang

membunuh orang lain dengan niat ingin melukai atau membahayakannya, dan bukan

berniat membunuhnya. Maka tindakan pelaku tersebut dinilai sebagai pembunuhan mirip

disengaja, baik tujuan pembunuh itu adalah untuk menyerang atau untuk memberi hukuman

yang bersifat mendisiplinkan, karena penyerang itu berlebihan dalam menyerang korban

sehingga menyebabkan korban tewas. Kasus ini disebut sebagai “pembunuhan mirip

disengaja” karena pelaku hanya berniat untuk melukai korban, namun secara tidak sengaja

malah membunuh korban. Ibnu Rusyd berpendapat mengenai hal ini:

“

Siapa yang bermaksud memukul seseorang dengan alat atau senjata yang

secara umum tidak bisa digunakan untuk membunuh, maka hukumnya ada di

Islamic Online University Fiqh 202

149

antara pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Hal ini serupa

dengan pembunuhan disengaja dari sisi niat dan tujuan memukul; dan serupa

dengan pembunuhan tidak disengaja dari sisi memukulnya dengan sesuatu yang

biasanya tidak digunakan untuk membunuh.”

Salah satu contoh dari kasus pembunuhan jenis ini yaitu kasus di mana seseorang

menyerang orang lain pada bagian tubuh yang tidak vital dengan cambuk atau tongkat kecil.

Contoh lainnya yaitu ketika seseorang meninju orang lain dengan tangan pada bagian tubuh

yang tidak vital, tapi malah mengakibatkan korban tewas. Kasus-kasus seperti itu dinilai

sebagai kasus pembunuhan mirip disengaja yang mewajibkan pelakunya membayar Diyat

(denda) yang dikeluarkan dari uang pelaku. Diyat untuk pembunuhan mirip disengaja adalah

membebaskan seorang budak; jika pelaku tidak mempunyai seorang budak atau tidak bisa

membeli budak yang baru untuk dimerdekakan, maka dia harus melaksanakan puasa dua

bulan berturut-turut, sama dengan kasus pembunuhan tidak disengaja. Di samping itu,

pembayaran Diyat harus diberikan kepada kerabat korban, hal ini sesuai dengan ilustrasi

pada hadits riwayat Abu Hurairah berikut ini:

“

Dua orang wanita dari suku Hudzail saling berperang, lalu salah satu dari mereka

melempar batu kepada yang satunya, yang kemudian membunuhnya dan

membunuh janin isi kandungannya. Lalu kerabat mereka memperadilkannya

kepada Rasulullah (ﷺ), lalu Rasulullah (ﷺ) memutuskan kewajiban membayar

Diyat untuk perempuan yang dibunuh itu harus dibayar oleh kerabat dari si

pembunuh.”

(H.R Bukhori Muslim)

Dengan demikian, hadits yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa qishash tidak

wajib pada kasus pembunuhan mirip disengaja. Hal ini juga menandakan bahwa Diyat harus

dibayarkan dari harta keluarga pelaku. Berhubung ini adalah kasus pembunuhan yang tidak

mewajibkan qishash, Diyat harus dibayarkan oleh keluarga pelaku pembunuhan sama

halnya dengan kasus pembunuhan tidak disengaja. Menurut pendapat Ibnul Mundhir,

“Semua ulama sepenuhnya sepakat bahwa Diyat (untuk pembunuhan mirip disengaja)

harus dibayarkan oleh keluarga pelaku pembunuhan.”

Selain itu, Al-Muwaffaq pun

berpendapat, “Setahu kami tidak ada perbedaan pendapat mengenai hukumnya

pembayaran Diyat (untuk pembunuhan mirip disengaja) yang harus dibayarkan dari harta

keluarga pelaku pembunuhan.”

Pendapat yang sama pun dianut oleh para ulama lainnya.

Islamic Online University Fiqh 202

150

Pembunuhan Tidak Disengaja

Menurut fuqaha, pembunuhan tidak disengaja terjadi ketika seseorang membunuh

orang lain secara tersalah atau tidak disengaja, padahal biasanya tindakan seperti itu tidak

akan menyebabkan seseorang tewas, misalnya dalam penembakan atau pemburuan.

Begitu pula seperti seorang Muslim yang membunuh saudara Muslimnya di dalam perang,

karena telah menganggap bahwa dia adalah salah satu musuh.

Pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh orang yang tidak waras atau oleh anak

kecil, aturannya sama dengan pembunuhan tidak disengaja. Alasannya karena niat untuk

membunuh bagi orang seperti itu tidaklah ada (karena kondisi mental mereka yang belum

matang atau belum cakap). Dengan demikian, pembunuhan disengaja yang dilakukan anak

di bawah umur atau orang gila dianggap sama dengan pembunuhan yang tidak disengaja

yang dilakukan oleh orang dewasa yang sudah dikenai beban syari’at.

Begitu pula hukum bagi kasus pembunuhan yang disebabkan faktor yang kausatif itu

sama dengan pembunuhan tidak disengaja. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang

menggali sumur atau lubang di pinggir jalan atau di bahu jalan, dan menyebabkan orang

yang melewatinya terjerembab jatuh sampai meninggal, atau jika seseorang menghentikan

sebuah mobil, lalu tiba-tiba ada orang yang menabrak mobil tersebut dan mati, hukum untuk

kasus-kasus seperti itu sama dengan kasus pembunuhan tidak disengaja.

Pembayaran Diyat untuk pembunuhan tidak disengaja wajib dikeluarkan dari harta

pembunuh; yaitu berupa memerdekakan seorang budak, namun jika dia tidak mempunyai

seorang budak atau tidak bisa membeli budak yang baru untuk dia merdekakan, maka

sebagai gantinya dia harus melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut. Terlebih lagi,

Diyat untuk kasus pembunuhan ini wajib dibayarkan oleh kerabat laki-laki dari pelaku

pembunuhan.

Di samping itu, jika seorang Muslim secara tidak sengaja membunuh saudara

Muslimnya dalam perang, karena mengira bahwa dia adalah musuh yang harus dikalahkan,

maka tidak ada yang wajib dia lakukan kecuali membayar Diyat, sebagaimana firman Allah:

“...Barangsiapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah

(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta

(membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu),

kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia

(si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka

hendaklah (si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan

jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara

mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan

Islamic Online University Fiqh 202

151

yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh) serta memerdekakan hamba

sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya, maka

hendaklah dia (si pembunuh) berpusa dua bulan berturut-turut sebagai taubat

kepada Allah, Wallahu A’lam, Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 92)

Dengan demikian, Allah telah menetapkan dua jenis pembunuhan yang tidak

disengaja:

Pertama: Jenis pembunuhan tidak sengaja yang mewajiban pembayaran Diyat

kepada pembunuh dan kerabat pembunuh. Jenis pembunuhan ini mencakup pembunuhan

seorang muslim secara tidak sengaja tanpa mengira dia sebagai kafir di sebuah medan

perang. Aturan yang sama pun berlaku bagi Muslim yang membunuh orang kafir yang ada

perjanjian damai antara kaum muslimin dengannya.

Kedua: Jenis pembunuhan tidak disengaja yang hanya mewajibkan pembayaran

Diyat. Jenis pembunuhan seperti ini termasuk membunuh seorang muslim secara tidak

sengaja karena mengira bahwa dia adalah orang kafir, musuhnya.

Dalam bukunya yang berjudul Fathul-Qadir,

Imam Asy-Syaukani berpendapat:

“

Allah berfirman: ‘Jika si dia (yang terbunuh) dari kaum yang memusuhimu,

padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan

hamba sahaya yang beriman’ (QS. An-Nisa: 92). Ayat tersebut menyangkut

masalah pembunuhan orang beriman yang tinggal di negara kafir dan dibunuh oleh

seorang Muslim, karena negara tempat dia tinggal sedang berperang dengan umat

Muslim. Pembunuhan orang beriman di negara kafir karena telah keliru

menganggap dia termasuk orang kafir, maka tidak perlu ada Diyat yang harus

dibayarkan oleh pembunuh. Namun, dia (pembunuh) tetap wajib memerdekakan

seorang budak yang beriman sebagai denda. Para ulama bersilang pendapat

mengenai prinsip tidak diwajibkannya pembayaran Diyat bagi pembunuhan orang

beriman karena keliru, mengira dia termasuk kaum musuhnya. Sebagian ulama

berpendapat bahwa yang terbunuh tersebut termasuk dari kalangan kafir (musuh

dalam perang), jadi tidak perlu membayar Diyat. Sebagian ulama lainnya

berpendapat bahwa nyawa yang diambil dengan cara demikian tetap harus

dibayarkan Diyat-nya karena korban sudah memeluk Islam, namun dia belum

pindah dari negaranya yang kafir, itu tidaklah cukup. Hal ini dinyatakan dalam firman

Allah. “Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka

tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka...”(QS. Al-Anfal: 72).

Namun, sebagian ulama tetap berpendapat bahwa pembayaran Diyat wajib dalam

kasus pembunuhan seperti itu, namun harus dibayarkan pada Baitul Mal.”

Islamic Online University Fiqh 202

152

Berkenaan dengan hal ini, Syaikhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat:

“

Diyat harus dibayarkan pada kasus pembunuhan keliru terhadap seorang Muslim

yang berada di kaum kafir, selama dia mempunyai alasan yang bisa dibenarkan

untuk tidak berhijrah, misalnya karena dia menjadi tawanan atau karena dia tidak

bisa berhijrah. Akan tetapi, tidak ada kewajiban Diyat untuk kasus pembunuhan

Muslim yang keliru yang dengan keridoannya sendiri lebih memilih untuk tetap

tinggal di kaum kafir, yang menjadi musuh umat Muslim, karena dia sendirilah yang

menyebabkan dirinya dalam bahaya.”

Dalil yang menegaskan kewajiban bagi keluarga pembunuh untuk membayar Diyat

dalam kasus pembunuhan tidak disengaja diambil dari hadits berikut ini, yang dikisahkan

oleh Abu Hurairah:

“Rasulullah (ﷺ) memutuskan perkara janin seorang wanita dari bani Lahyaan

yang mati keguguran dengan membayar ghurrah (denda) budak lelaki atau budak

wanita (atas orang yang menyebabkan kematian janin). Kemudian sang wanita

yang diwajibkan untuk membayar kompensasi tersebut meninggal. Maka Rasulullah

(ﷺ) memerintahkan anak-anaknya dan suaminya untuk mengambil harta warisan

darinya, sedangkan yang menanggung Diyatnya adalah kerabat pelaku.”

(H.R

Bukhori dan Muslim)

Dengan demikian, hadits yang disebutkan di atas menyatakan bahwa Diyat untuk

pembunuhan tidak disengaja harus dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan; pendapat ini

merupakan ijma’ para ulama.

Bisa disimpulkan bahwa hikmah dibalik hal ini adalah jika pembayaran Diyat tersebut

hanya ditanggung oleh pelaku pembunuhan, maka hal ini akan menimbulkan beban

keuangan yang sangat besar bagi dirinya atas dosa yang telah dia perbuat secara tidak

sengaja, seperti kecelakaan yang seringkali terjadi. Dengan demikian, jika pelaku sendiri

yang harus menangggung beban keuangan atas pembunuhan tidak disengaja tersebut,

yaitu membayar Diyat, maka akan menjadi kezhaliman dalam bentuk keuangan bagi dia. Di

sisi lain, harus ada kompensasi bagi yang terbunuh, karena dia adalah pribadi yang tidak

boleh dihilangkan nyawanya, yang tewasnya dia menyebabkan kerugian yang besar bagi

para ahli warisnya, terutama keluarganya. Sehingga, Pembuat Syari’at

mewajibkan orang-

orang yang berdiri di samping si pelaku yaitu kerabat dan keluarganya agar membantunya

(yaitu dengan membayarkan Diyat) kepada keluarga korban, sama seperti membantu

kerabat yang membutuhkan atau membebaskan kerabat mereka yang sedang ditawan.

Islamic Online University Fiqh 202

153

Karena kerabat dan sanak saudara pada umumnya saling mewarisi jika salah satu dari

mereka meninggal, mereka harus memberikan kompensasi atas nama salah satu anggota

keluarga mereka yang secara tidak sengaja membunuh seseorang berdasarkan prinsip

umum: “Berbagi dalam musibah untuk mendapatkan balasan manfaat.”

Akan tetapi, pembayaran kafarat diwajibkan atas seorang pelaku pembunuhan tidak

disengaja berdasarkan beberapa alasan berikut ini:

1. Pemberian kafarat tersebut dimaksudkan sebagai bentuk rasa hormat atas hilangnya

nyawa tersebut.

2. Pembunuhan tidak disengaja tidak lain timbul karena kecerobohan pelaku

pembunuhan.

3. Kafarat tersebut tidak lantas membebaskan pelaku pembunuhan untuk membayar

atas kesalahannya; karena Diyat tersebut tidak diwajibkan atas dirinya (karena

seharusnya dibayarkan oleh kerabatnya), dia tetap harus membayar kafarat.

Dengan kata lain, ada beberapa hikmah dan manfaat di balik kewajiban membayar

Diyat atas kerabat pelaku pembunuhan dan kafarat atas pelaku pembunuhan tersebut.

Maha Suci Allah, Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana yang telah menetapkan

segala manfaat bagi manusia baik untuk urusan keagamaan maupun urusan duniawi.

Penting untuk dipahami bahwa budak, orang miskin, anak kecil, orang yang tidak

waras, perempuan, dan orang-orang yang berbeda agama dengan pelaku pembunuhan

tidak dianggap sebagai kerabat pelaku (yang diharuskan turut membayar Diyat), karena

orang-orang ini bukanlah yang bisa mendukung dan membantunya.

Berkenaan dengan pembayaran Diyat, keluarga pelaku pembunuhan tidak disengaja

boleh menunda pembayaran Diyat hingga tiga tahun. Selain itu, sang hakim (atau pihak

berwenang) harus menggunakan ijtihad untuk menentukan pembagian Diyat bagi tiap

kerabat pelaku pembunuhan tersebut berdasarkan kondisi keuangan mereka masing-

masing. Dalam melaksanakan keputusan tersebut, dia harus memulainya dari kerabat yang

terdekat, kemudian yang lebih jauh, dan seterusnya. Namun, Syaikhul Ibn Taymiyah

berpendapat:

“

Diyat tidak boleh ditunda jika pemerintah menganggap pembayaran Diyat yang

cepat bisa lebih bermanfaat bagi keluarga korban...”

Diyah dalam bahasa Arab bermakna kompensasi yang dibayarkan karena pembunuhan atau

pelanggaran; ia bermakna “uang darah”, dan ia juga bisa bermakna “ganti rugi”.

Al-Bukhari (6878) [12/250] dan Muslim (4351) [6/166].

Islamic Online University Fiqh 202

154

Lihat catatan kaki di Ar-Raudh Al-Murbi’ [7/165].

Ahmad (6718) [2/183] dan Abu Dawud (4565) [4/451].

Ahmad (4583) [2/11], Abu Dawud (4547) [4/443], An-Nasa’i (4805) [4/409], dan Ibn Majah (2627)

[3/267].

Lihat: Bidayat Al-Mujtahid” [2/486].

Al-Bukhari (6910) [12/314] dan Muslim (4367) [6/177].

Lihat: Al-Ijma’ [hal. 172].

Lihat: “Al-Mughni” [12/16].

Lihat: “Fathul-Qadir” (1/792).

Al-Bukhari (6740) [12/30] dan Muslim (4366) [6/176].

Pembuat Syari’at adalah Allah; istilah pembuat syari’at juga bisa mengacu pada Nabi karena beliau

tidak pernah diperintahkan kecuali dengan apa yang diwahyukan kepada beliau oleh Allah.

Lihat catatan kaki pada Ar-Raudh Al-Murbi’ (7/287).

FIQH 202

155

BAB

Qishash untuk Pembunuhan

Para ulama Muslim sepenuhnya sepakat dengan legalitas qishash untuk

pembunuhan disengaja, selama pembunuhan tersebut memenuhi syarat-syaratnya,

sebagaimana firman Allah:

“Wahai orang-orang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas

berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan

perempuan...” (QS. Al-Baqarah: 178)

Serta dalam firman Allah:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurah) bahwa nyawa

(dibalas) dengan nyawa...” (QS. Al-Maidah: 45)

Hukum ini pun dinyatakan dalam Kitab Taurah, dan kita pun harus taat pada wahyu

agama Allah, selama hukum itu tidak dianulir oleh hukum Syari’ah kita. Di samping itu, hal

ini sesuai dengan firman Allah:

“Dan di dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang

yang berakal, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)

Imam Asy-Syaukani menjelaskan ayat yang disebutkan di atas dengan menyatakan:

“

Ada kelangsungan hidup bagi jiwa manusia dalam hukum yang ditetapkan oleh

Allah ini, karena bila seseorang tahu akan dibunuh secara qishash apabila dia

membunuh orang lain, tentulah dia tidak akan membunuh dan menahan diri dari

mempermudah dan terjerumus di dalamnya. Dengan demikian, qishash adalah

suatu alat untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Ayat ini merupakan suatu

bentuk sastra yang tinggi dan kefasihan yang sempurna, karena sesungguhnya

Allah telah menjadikan qishash, yaitu kematian, sebagai alat untuk kelangsungan

Islamic Online University Fiqh 202

156

hidup manusia, ditinjau dari akibat yang ditimbulkannya, berupa tercegahnya

manusia saling bunuh di antara mereka. Hal ini dimaksudkan agar menjaga

keberadaan jiwa mereka dan keberlangsungan hidup mereka. Allah subhanahu

wata’ala juga menyampaikan ayat ini untuk “orang-orang yang berakal”. Karena

merekalah orang-orang yang berpandangan jauh ke depan dan berlindung dari

bahaya yang muncul kemudian. Adapun orang yang berpikiran kerdil, dia berpikiran

pendek dan gampang emosi, ketika amarahnya bergejolak dia tidak memandang

akibat yang muncul kemudian dan tidak pula memikirkan masa depan. Sebagian

pembunuh berdalih:

“Aku akan membersihkan rasa maluku dengan menebaskan pedang

dan biarlah Allah yang akan mensyariatkan apapun yang Dia syariatkan untukku”

Kemudian Allah menunjukkan alasan diturunkannya hukum qishash dalam

pembunuhan dengan berfirman: “...agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 21).

Dengan kata lain, pensyariatan qishash bisa menghindarkan manusia dari tindakan

membunuh dan pada akhirnya menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa.”

Sejalan dengan uraian di atas, Sunnah pun menyatakan bahwa keluarga korban

pembunuhan atau kerabatnya bisa memilih tiga pilihan: meminta hukuman qishash bagi

pelaku, memaafkan pelaku dengan menerima pembayaran Diyat, atau memaafkan pelaku

dan tidak meminta pembayaran Diyat, di mana pilihan terakhir dinilai sebagai pilihan terbaik.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Baragsiapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, maka ia memiliki dua pilihan:

bisa memilih Diyat dan bisa memilih (qishash).”

(H.R Al-Jamaah)

Di samping itu, Allah pun berfirman:

“...Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia

mengikutinya dengan baik, dan membayar Diyat (tebusan) kepadanya dengan

baik (pula)..” (QS. Al-Baqarah:178)

Dengan demikian, baik ayat dan hadits yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa

keluarga dan kerabat korban pembunuhan memiliki pilihan antara melaksanakan qishash

atau menerima pembayaran Diyat. Namun, pilihan memaafkan pelaku dan tidak menuntut

Diyat adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan kerabat maupun perwakilan keluarga

korban terbunuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

Islamic Online University Fiqh 202

157

“...Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa...” (QS. Al-Baqarah: 237)

Saran untuk memaafkan ini pun didukung oleh hadits riwayat Abu Hurairah yang

menyatakan bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Tidak ada pahala bagi orang yang memaafkan yang telah menzhaliminya, kecuali

Allah menambahkan kemuliaan baginya.”

(H.R Ahmad, Muslim dan Tirmidzi)

Selain itu, membebaskan qishash bagi pelaku pembunuhan adalah pilihan terbaik

yang bisa dilakukan, selama pilihan tersebut tidak merugikan dan tidak menyebabkan

kemungkaran. Syaikhul Islam Ibn Taymiyah (semoga Allah meridoinya) berpendapat:

“Memaafkan pelaku tidak bisa diterapkan dalam kasus pembantaian, karena pembunuhan

semacam itu tidak bisa dilindungi, sama halnya dengan kasus perampokan disertai

pembunuhan.”

Terlebih lagi, Al-Qadhi berpendapat bahwa qishash harus diterapkan pada

kasus pembunuhan Imam (pemimpin Muslim), karena ini dinilai sebagai kemungkaran yang

besar. Ulama besar, Ibnul Qayyim menjelaskan kisah beberapa lelaki dari Bani ‘Uraynah

dengan mengatakan:

“

Pembunuhan berencana wajib diterapkan qishash terhadap pelakunya. Hukuman

tersebut tidak bisa digugurkan dengan adanya pemaafan dari keluarga korban

terbunuh, dan tidak ada kompensasi yang bisa dibayarkan sebagai gantinya. Ini

adalah pendapat yang dianut oleh Ulama Madinah, dan ini pun salah satu dari dua

pendapat yang dinyatakan berasal dari Imam Ahmad. Dan ini pun pendapat yang

dipegang oleh Syaikul Islam Ibn Taymiyah, dan dia mengeluarkan fatwa

berdasarkan prinsip ini.”

Keluarga korban atau perwakilan dari korban terbunuh tidak memiliki pilihan qishash,

kecuali empat syarat berikut ini dipenuhi:

1. Korban terbunuh haruslah salah satu dari mereka yang nyawanya tidak boleh

dibunuh, karena qishash disyariatkan untuk menjamin nyawa manusia. Dengan

demikian, jika seorang Muslim membunuh orang kafir dari kaum musuhnya di

saat perang, atau jika seorang Muslim membunuh seseorang yang murtad

sebelum dia bertaubat, maka tidak ada kewajiban Diyat dan kafarat diwajibkan

atas pelaku tersebut. Namun, dia tetap harus menjalani hukuman karena telah

merebut wewenang pemimpin.

2. Pelaku pembunuhan harus sudah dewasa dan waras, karena hukuman qishash

ini hukuman yang berat, dan tidak bisa diterapkan pada pelaku yang masih kecil

Islamic Online University Fiqh 202

158

atau tidak waras yang niat dan perencanaan atau kesengajaan dalam

pembunuhannya lemah, atau niat pembunuhannya, jika ada, dinilai tidak ada.

Hal ini berdasarkan hadits di mana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Ada tiga orang yang amalannya tidak dicatat: Orang yang sedang tidur hingga dia

bangun, anak kecil hingga ia mencapai usia baligh, dan orang gila hingga ia berakal

sehat.”

Imam Muwaffaqud-Din Ibnu Qudamah berpendapat:

“

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tidak adanya qisas

yang harus dijalankan bagi anak kecil dan orang gila; aturan yang sama pun berlaku

bagi orang yang berada dalam keadaan tidak sadar dengan alasan yang masih bisa

dimaafkan, yaitu dalam keadaan tidur atau tidak sadarkan diri.”

3. Harus ada kesetaraan antara pelaku dan korban terbunuh ketika peristiwa

pembunuhan terjadi. Dengan kata lain, harus ada persamaan dalam hal agama,

kemerdekaan atau kedudukan sebagai budak. Yang artinya kedudukan

pembunuh tidak boleh lebih unggul daripada kedudukan yang terbunuh karena

pelaku pembunuhannya adalah seorang Muslim atau orang yang merdeka,

sedangkan yang terbunuh adalah orang kafir atau hamba sahaya. Begitu pula,

seorang Muslim tidak dihukum qishash, jika dia telah membunuh orang kafir,

sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“

Tidaklah dibunuh (diqishash) seorang Muslim dengan sebab telah membunuh

seorang kafir.”

(H.R Bukhori dan Abu Dawud)

Di samping itu, pembunuh yang merdeka tidak boleh dihukum qishash, karena telah

membunuh seorang budak. Hal ini menurut Imam Ahmad yang meriwayatkan bahwa Ali Ibn

Abu Thalib berkata:

“

Merupakan Sunnah bahwa tidak ada orang merdeka yang diqishash karena telah

membunuh seorang budak.”

Hal ini karena jika kedudukan pembunuh tidak setara dengan korban terbunuh dalam

aspek-aspek yang disebutkan di atas, melaksanakan qishash terhadap pelaku pembunuhan

akan membebankan lebih dari yang seharusnya diwajibkan terhadap korban terbunuh.

Islamic Online University Fiqh 202

159

Tidak ada pengutamaan antara pelaku pembunuhan dan korban terbunuh selain

dalam dua aspek yang disebutkan di atas. Sehingga, pelaku pembunuhan yang tampan

tidak diunggulkan daripada korban terbunuh yang jelek; jika dia melakukannya, maka

qishash tetap dijalankan terhadap pelaku pembunuhan yang tampan sekalipun. Prinsip yang

sama pun diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan yang terhormat yang telah

membunuh orang yang biasa saja, orang dewasa yang membunuh anak kecil, atau orang

yang waras membunuh orang yang tidak waras. Hal ini sejalan dengan kandungan makna

umum dari ayat berikut ini:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurah) bahwa nyawa

(dibalas) dengan nyawa...” (QS. Al-Maidah: 45)

Serta firman-Nya:

“Orang merdeka dengan orang merdeka,..” (QS. Al-Baqarah: 178)

4. Korban terbunuh bukan salah satu dari keturunan pelaku pembunuhan. Dengan

demikian, tidak boleh ada orang tua yang dihukum qishash karena telah

membunuh anaknya sendiri, baik itu anak laki-lakinya, anak perempuannya atau

keturunannya yang lain. Hal ini berdasarkan hadits dimana Rasulullah (ﷺ)

bersabda:

“

Orang tua tidak diqisas dengan sebab membunuh anaknya sendiri.”

Dalam penjelasannya mengenai hadits yang disebutkan di atas, Ibn Abdul Barr

berpendapat: “Hadits ini begitu terkenal di kalangan ulama Hijaz dan Iraq..” Hadits ini serta

sejumlah hadits lainnya yang mengandung makna yang serupa menyatakan kewajiban

dijalankannya qishash bagi kasus pembunuhan; ini adalah pendapat yang dianut oleh

mayoritas ulama.

Akan tetapi, seorang anak laki-laki harus dihukum qishash, jika terbukti dia telah

membunuh salah satu orang tuanya, hal ini sesuai dengan kandungan makna yang ada

dalam ayat berikut ini:

“Diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang

dibunuh...” (QS. Al-Baqarah: 178)

Namun, dalam kasus pembunuhan orang tua yang membunuh anaknya, ada

pengecualian dari hukum umum yang terdapat dalam dalil-dalil.

Islamic Online University Fiqh 202

160

Dengan demkian, jika keempat syarat di atas terpenuhi, maka keluarga atau

perwakilan korban terbunuh boleh memilih qishash.

Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan qishash terhadap manusia dengan alasan

dan hikmah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, sebagaimana firman

Allah:

“Dan di dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-

orang yang berakal, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)

Sehingga, sesungguhnya kemalanganlah yang menimpa bagi mereka yang

mengklaim bahwa hukuman qishash itu brutal dan tidak berbelas kasih. Orang-orang seperti

itu tidak memikirkan bagaimana kejamnya pelaku pembunuhan ketika membunuh orang-

orang tak berdosa, serta menebarkan kepanikan di penjuru negara, janda, anak-anak, anak-

anak yatim dan belum lagi menghancurkan rumah. Orang-orang seperti itu justru

menunjukkan belas kasih kepada pelaku pembunuhan dan bukannya kepada korban

terbunuh yang tidak berdosa, jadi kemalanganlah justru yang menimpa orang-orang yang

berpikiran sempit seperti mereka yang belum tercerahkan. Allah telah menurunkan ayat

berkenaan dengan ini:

“Apakah hukum Jahilyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang

lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini

agamanya?” (QS. Al-Maidah: 50)

Qishash adalah hukuman tebusan yang dibebankan oleh keluarga atau perwakilan

korban terbunuh kepada pelaku pembunuhan, dengan mengembalikan yang baik dengan

yang baik atau yang buruk dengan yang buruk. Hikmah dari pemberlakuan qisas ini yaitu

untuk memuaskan serta memadamkan rasa kemarahan dan dendam dari keluarga atau

kaumnya korban pembunuhan. Allah subhanahu wa ta’ala mensyariatkan qishash sebagai

sarana untuk mencegah pelanggaran hukum, serta memadamkan dendam di hati, dan

membiarkan pelaku pembunuhan merasakan sendiri apa yang telah dia lakukan pada

korban, serta menyelamatkan nyawa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia.

Berkenaan dengan masalah ini, orang-orang di zaman Jahiliyah seringkali berlebihan

dalam membebankan hukuman pembalasan, dengan malah membunuh orang yang tidak

berdosa lainnya selain membalas dendam dengan membunuh si pelaku pembunuhan itu

sendiri. Tidak diragukan lagi, hal ini merupakan tindakan menyulut rasa dendam karena

tidak memenuhi ganti rugi yang adil. Oleh sebab itu, Islam dan hukum syari’at yang

sempurna mensyariatkan hukuman qishash, yang pembalasan perasaan bersalah dan sakit

Islamic Online University Fiqh 202

161

hati hanya dibebankan kepada pelaku pembunuhan dan bukan kepada orang-orang yang

tidak berdosa; dengan cara demikianlah, keadilan, kasih sayang, dan pencegahan

pertumpahan darah pun bisa terwujud.

Sebelumnya, kami telah menyebutkan syarat-syarat wajib qishash. Akan tetapi, jika

semua syarat itu bisa dipenuhi dan qishash jadi diwajibkan, maka hukuman itu tidak

dilaksanakan hingga beberapa syarat lainnya terpenuhi. Syarat-syarat itu telah dirumuskan

oleh para fuqaha’ yang menyebutnya sebagai syarat-syarat dilaksanakannya qishash, yang

terdiri dari tiga syarat.

1. Orang yang berhak menjalankan qishash sebagai hukuman pembalasan adalah

seorang mukallaf. Yaitu orang yang harus dewasa dan berakal sehat. Oleh sebab itu,

jika orang yang melaksanakan qishash tersebut adalah orang yang masih di bawah

umur atau akalnya tidak sehat, maka walinya tidak bisa melakukannya atas nama orang

tersebut. Hal ini karena qishash melibatkan balas dendam untuk memuaskan rasa sakit

hati, sehingga tujuan tersebut tidak akan tercapai jika qishash dilaksanakan oleh orang

lain atas nama seseorang. Oleh sebab itu, pelaksanaan qishash harus ditunda dalam

kasus seperti itu, dan pelaku pembunuhan harus dikurung terlebih dahulu sampai orang

yang berhak menjalankan qishash mencapai usia baligh, jika dia masih kecil, atau jika

pelaksana qishash adalah orang tidak waras, hingga dia mendapatkan kembali akal

sehatnya. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Mu’awiyah memenjarakan Hubdah Ibn

Kashram dalam kasus yang memerlukan qishash, hingga anak laki-laki dari korban

terbunuh itu mencapai usia baligh, dan tidak ada satupun sahabah Rasul yang hidup di

masa itu yang menentang hukum tersebut. Dengan demikian, hukum ini dianggap

sebagai keputusan bulat para sahabah di masa Mu’awiyah. Dalam kasus demikian, jika

anak kecil atau orang yang tidak waras yang harus melaksanakan qishash

membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya, maka hanya wali dari orang yang tidak

waras yang bisa menghilangkan qishash dan menerima pembayaran Diyat sebagai

gantinya. Ini karena kita tidak tahu kapan akal sehatnya itu akan pulih, tidak seperti

anak kecil yang bisa diprediksi kapan akan mencapai usia baligh.

2. Harus ada kesepakatan antara para kerabat dari korban terbunuh jika qishash harus

dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagian dari mereka tidak boleh melaksanakannya

sendirian tanpa keridoan dari sebagian lainnya. Alasannya karena hak qishash adalah

hak bersama yang harus dibagi-bagikan, sehingga jika sebagian dari mereka

melaksanakannya dengan inisiatif mereka sendiri, maka artinya mereka telah

melanggar hak perwakilan korban lainnya tanpa izin dan tanpa perwakilan hukum dari

mereka.

Islamic Online University Fiqh 202

162

Jika orang yang mempunyai hak qishash itu tidak hadir, atau merupakan anak kecil

atau orang yang tidak waras, maka pemenuhan hukuman qishash harus ditunda hingga dia

sudah kembali muncul, atau hingga anak kecil itu mencapai usia baligh, dan hingga orang

yang tidak waras kembali waras. Terlebih lagi, jika orang yang berhak melaksanakan

qishash itu meninggal, maka ahli warisnya harus melaksanakannya atas nama dirinya.

Terlebih lagi, jika sebagian dari mereka yang berhak melaksanakan qishash itu sudah

memaafkan pelaku, maka pelaksanaan qishash sudah tidak berlaku lagi.

Orang-orang yang berhak melakukan qishash adalah para ahli waris korban

pembunuhan, pria atau wanita, anak-anak maupun dewasa, baik yang terikat karena

hubungan darah maupun pernikahan. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hak

pemenuhan qishash ataupun pemaafan tersebut hanya terbatas pada kerabat laki-laki.

Pendapat yang terakhir merupakan pendapat yang dianut oleh Imam Malik, dan salah satu

pendapat dinyatakan telah dianut oleh Imam Ahmad. Dan ini pun pendapat yang dianut oleh

Syaikul Islam Ibn Taymiyah.

3. Pelaksanaan qishash tidak boleh menyentuh orang lain, selain pelaku itu sendiri,

sebagaimana firman Allah:

“...Dan barangsiapa dibunuh secara zalim,maka sungguh Kami telah

memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui

batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat

pertolongan.” (QS. Al-Isra: 33)

Oleh sebab itu, jika pelaksanaan qishash melampaui batas, maka dianggap sebagai

suatu kezhaliman, yang tentunya dilarang berdasarkan ayat yang disebutkan di atas. Begitu

pula, dengan qishash yang harus dilaksanakan pada wanita hamil, atau wanita yang

mengandung setelah diwajibkan untuk menjalani qishash, dia tidak boleh di-qishash hingga

dia melahirkan kandungannya. Alasannya karena meng-qishash wanita yang sedang hamil

berarti membunuh nyawa yang tidak berdosa, yaitu janin yang sedang dikandungnya,

sebagaimana firman Allah:

“...Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain...” (QS. Al-

An’am: 164)

Sehingga, jika pelaku pembunuhan itu adalah wanita hamil, maka dia tidak boleh

dihukum mati untuk pembalasan dosanya hingga dia melahirkan kandungannya. Terlebih

lagi, setelah dia melahirkan anaknya, harus dipastikan ada perempuan lain yang akan

menyusui dan menjaga bayinya, maka barulah qishash bisa dijalankan kepada sang ibu,

Islamic Online University Fiqh 202

163

karena sudah tidak ada lagi beban yang menghalangi pelaksanaan qishash. Jika tidak ada

yang akan menyusui bayinya, maka pelaksanaan qishash harus ditunda sampai dua tahun

hingga sang ibu yang akan dihukum itu menyapih bayinya. Sebagaimana sabda Rasulullah

(ﷺ):

“

Jika seorang wanita hamil dengan sengaja membunuh seseorang, dia tidak

dibunung langsung (dengan qishash) hingga dia melahirkan dan menyapih bayinya.

Jika seorang wanita melakukan zina (dan kemudian hamil), dia tidak dihukum mati,

hingga dia melahirkan dan menyapih bayinya.”

(H.R Ibnu Majah)

Selain itu, Rasulullah (ﷺ) berkata kepada wanita yang mengaku melakukan zina,

dalam hadits berikut ini:

“

Pulanglah sampai engkau melahirkan”. Kemudian dia melahirkan anaknya dan

kembali menghadap Rasulullah (ﷺ): “Pergilah, kembalilah setelah engkau

menyapihnya.”

Dengan demikian, dua hadits dan satu ayat suci di atas menunjukkan kewajiban

ditundanya pelaksanaan qishash, jika pelaku pembunuhannya adalah wanita hamil, dan

pendapat ini sepenunya disepakati oleh para ulama’ Muslim. Hukum tersebut adalah bukti

kesempurnaan dan keadilan hukum syari’ah yang menjaga kelangsungan hidup janin yang

ada dalam rahim sang ibu, dan melarang mereka membahayakan janin. Terlebih lagi,

syari’ah sangat melindungi hak-hak kaum lemah termasuk anak-anak dan wanita,

melindungi mereka dari setiap bahaya dan memberikan jaminan keamanan bagi mereka.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan hukum syari’ah yang sempurna,

komprehensif dan berbelas kasih yang bisa memenuhi semua kepentingan manusia.

Melaksanakan qishash untuk kasus pembunuhan harus dilaksanakan dengan

dihadiri pejabat dan di bawah pengawasan pihak yang berwenang, untuk menghindari

kezhaliman dan memastikan legalitas eksekusi qishash. Terlebih lagi, alat yang digunakan

untuk eksekusi qishash harus yang tajam, seperti pedang atau pisau, sebagaimana sabda

Rasulullah (ﷺ):

“

Jika kamu melaksanakan hukuman qishash, maka lakukanlah dengan cara yang

patut (dengan lembut dan belas kasih).”

Dengan demikian, dilarang melaksanakan qishash dengan menggunakan benda

tumpul, karena tindakan ini dianggap sebagai kezhaliman dalam eksekusi hukuman mati.

Islamic Online University Fiqh 202

164

Jika orang yang berhak melaksanakan qishash mampu melaksanakannya sesuai

cara yang disyariatkan Islam, maka dia boleh melaksanakannya. Jika tidak, maka dia harus

diperintah oleh pejabat atau seseorang yang berwenang untuk menunjuk orang lain untuk

melaksanakan eksekusi hukuman mati atas nama dirinya.

Sedangkan mengenai pembalasan itu sendiri, pendapat yang paling kuat di kalangan

ulama adalah pelaku penyerangan harus dihukum sesuai dengan takaran siksaan yang dia

sebabkan pada korban, sebagaimana firman Allah:

“Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama

dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu..” (QS. An-Nahl: 126)

Serta firman Allah:

“...Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia

setimpal dengan serangan terhadap kamu..” (QS. Al-Baqarah: 194)

Masih dalam perkara yang sama, Rasulullah (ﷺ) pun pernah memerintahkan

kepala seorang pria Yahudi untuk diremukkan di antara dua batu, sebagai balasan atas

tindakan dia yang meremukkan kepala seorang gadis dari kalangan Anshar.

Imam Ibnul Qayyim berpendapat:

“

Qur’an dan prinsip-prinsip keadilan, keduanya sepakat bahwa penyerang,

sebelum dibunuh dalam hukuman mati, dia harus dihukum dengan cara yang sama

yang setimpal dengan siksaan yang dia timpakan pada korban pembunuhannya.

Prinsip ini diterapkan oleh Rasulullah (ﷺ), dan keputusan ini didukung oleh

Qur’an, Sunnah, dan menjadi ijma di kalangan para sahabah.”

Sehingga, jika pembunuh itu telah memotong tangan korbannya kemudian

membunuh korbannya, maka dia harus dihukum dengan cara yang sama, yaitu tangannya

harus dipotong terlebih dahulu kemudian baru dihukum mati. Begitu pula, jika sang pelaku

membunuh korbannya dengan melemparkan batu, atau menenggelamkannya, atau dengan

cara apapun, maka dia harus dihukum dengan cara yang sama, baru kemudian dihukum

mati. Namun, keluarga atau ahli waris ataupun perwakilan korban terbunuh tetap memiliki

hak untuk memaafkan hukuman pembalasan tersebut atas cidera yang disebabkan oleh

pelaku kepada korban dan hanya menjadikan qishash yaitu memenggal kepala pelaku,

sebagai satu-satunya hukuman yang akan dilaksanakan, dan pilihan ini lebih disukai. Maka,

jika pelaku telah membunuh korban dengan cara yang terlarang, maka dia harus dihukum

dengan dipenggal lehernya dengan pedang dalam qishash. Di zaman sekarang,

Islamic Online University Fiqh 202

165

pelaksanaan hukuman mati menggunakan pedang untuk memenggal leher pelaku bisa

digantikan dengan menggunakan tembakan senjata, serta harus dilakukan oleh orang yang

bisa menembak dengan tepat.

Lihat: “Fathul-Qadir” (1/179).

Al-Bukhari (2434) [5/108], Muslim (3292) [5/132], Abu Dawud (4505) [4/420], At-Tirmidzi (1409)

[4/21], An-Nasa’i (4799) [4/407], dan Ibn Majah (3624) [3/265].

Muslim (6535) [8/357] dan At-Tirmidzi (2034) [4/376].

Lihat: “Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah” [hal. 422].

Beberapa orang dari suku ‘Urainah datang ke Madinah dan melakukan pencurian dan pembunuhan

setelah memeluk Islam. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan tangan dan kaki mereka dipotong

(dan hal ini pun dilakukan); kemudian mata mereka distempel dengan sepotong besi panas dan mereka

dibiarkan di dalam air sampai mati.

Lihat catatan kaki dari “Ar-Raudh Al-Murbi’” [7/207].

Abu Dawud (4403) dan An-Nasa’i (3462).

Lihat: “Al-Mughni” [9/357].

Al-Bukhari (111), Abu Dawud (4530) [4/433], At-Tirmidzi (1416) [4/24], An-Nasa’i (4758) [4/392], dan

Ibn Majah (2658) [3/282].

At-Tirmidzi (1405) [4/19], Ibn Majah (2661) [3/283].

Ibn Majah (2694) [3/300].

Abu Dawud (4442) [4/381] dan Muslim (4406) [6/198].

Muslim (5028) [7/107].

Al-Bukhari (6877) [12/649] dan Muslim (4337) [6/159].

Lihat: “I’lam Al-Muwaqqi’in” [1/301-302].

FIQH 202

166

BAB

Qishash untuk Anggota Badan dan Luka

Qishash untuk anggota badan dan luka dinyatakan dalam Qur’an, Sunnah dan ijma’

para ulama. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurah) bahwa nyawa

(dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya (ada

balasannya)…” (QS. Al-Maidah: 45)

Dinyatakan dalam dua kitab shahih (Bukhori dan Muslim) ketika Ar-Rubayyi’

mematahkan gigi seorang gadis, Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

(Hukum yang disyariatkan) dalam Kitab Allah adalah qishash.”

Dengan demikian, hukum yang diterapkan untuk pembunuhan pun harus diterapkan

terkait pencideraan anggota badan dan luka, selama syarat-syarat sah qishash yang

disebutkan di atas telah dipenuhi. Syarat-syarat tersebut mencakup nyawa korban haruslah

nyawa yang tidak boleh dibunuh, pelaku pembunuhan harus dewasa dan berakal sehat,

baik korban terbunuh maupun pelaku harus sepadan dalam hal kedudukan mereka (sebagai

orang merdeka atau budak), serta pelaku bukanlah salah satu orang tua korban. Lain

daripada itu, hukum yang tidak bisa diberlakukan pada kasus pembunuhan juga tidak bisa

diterapkan pada kasus pencideraan anggota badan; ini adalah aturan umum berkenaan

perkara ini.

Begitu pula, syarat yang mewajibkan qishash untuk anggota badan dan luka sama

dengan syarat yang mewajibkan qishash untuk kasus pembunuhan, yaitu kesengajaan.

Begitu pula, tidak ada qishash dalam kasus cidera karena pelanggaran yang tidak disengaja

ataupun yang mirip disengaja. Sedangkan mengenai qishash untuk anggota badan, maka

mata harus dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, tangan

dengan tangan, kaki dengan kaki, dan sebagainya; organ yang kanan dengan organ yang

Islamic Online University Fiqh 202

167

kanan, organ kiri dengan organ kiri. Begitu pula, gigi penyerang harus ditanggalkan sebagai

balasan atas gigi yang sama dari sang korban, kelopan mata atas dengan kelopak mata

atas lagi, kelopak mata bawah dengan kelopak mata bawah lagi, bibir atas dengan bibir

atas, bibir bawah dengan bibir bawah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

“..dan luka-luka pun ada qishashnya (ada balasannya)..” (QS. Al-Maidah: 45)

Alasannya karena kelopak mata dan bibir terdiri dari bagian atas dan bawah yang

harus dipertimbangkan agar qishash dapat dilaksanakan secara akurat. Di samping itu, jari

yang sama milik pelaku pun harus diambil sebagai pembalasan atas jari korban yang telah

dia potong atau lukai, tangan kanan dengan tangan kanan, tangan kiri dengan tangan kiri,

sikut kanan dengan sikut kanan, dan seterusnya, karena anggota badan semacam itu bisa

dibedakan dengan tepat. Begitu pula, penis harus diambil sebagai balasan untuk penis,

karena penis itu sendiri punya ujungnya yang spesifik, sehingga qishash bisa diperhitungkan

dengan tepat, tanpa pelanggaran. Hal ini diindikasian dalam ayat Qur’an berikut ini:

“..dan luka-luka pun ada qishashnya (ada balasannya)..” (QS. Al-Maidah:45)

Ada tiga syarat sah qishash untuk anggota badan:

Pertama: Harus dipastikan tidak ada kezhaliman dan pelanggaran. Yang artinya

pemotongan suatu anggota badan harus dari sambungan tertentu atau sampai titik tertentu.

Sehingga, jika tidak ada batasan yang jelas, maka hukuman pembalasan ini tidak bisa

dilaksanakan. Dengan demikian, tidak ada ganti rugi bagi luka yang tidak ada batasannya,

seperti luka akibat tusukan yang sampai ke dalam perut seseorang, karena tidak ada

kedalaman yang bisa diukur untuk luka dalam tersebut. Begitu pula, tidak ada hukuman

pembalasan bagi keretakan (bukan gigi yang tanggal), misalnya meretakan tulang kering,

atau meretakkan lengan, karena pembalasan yang akurat tidak bisa dilaksanakan dalam

kasus ini. Sedangkan mengenai menanggalkan gigi, qisas bisa dilaksanakan dengan

menanggalkan gigi pelaku hingga sama dengan yang dilakukan oleh pelaku terhadap

korban.

Kedua: Harus ada kesepadanan antara bagian anggota badan pelaku dengan

anggota badan korban baik dalam hal nama maupun lokasi. Yaitu organ yang kanan tidak

boleh dipotong untuk membalas organ kiri ataupun sebaliknya; prinsip ini berlaku untuk

tangan, kaki, mata, telinga, dan organ yang serupa dengan itu. Alasannya karena organ-

organ yang disebutkan di atas mempunyai nama dan kegunaan yang jelas, sehingga

mereka berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jari kelingking tidak bisa dipotong untuk

membalas jari manis, karena masing-masing mempunyai nama yang berbeda. Begitu pula,

Islamic Online University Fiqh 202

168

anggota badan yang utama tidak bisa dipotong untuk membalas anggota badan yang

sekunder.

Ketiga: Anggota badan pelaku yang menjadi sasaran pembalasan harus mempunyai

kondisi yang sama dengan anggota badan korban dalam hal kelengkapan dan

kesempurnaannya. Sehingga, kaki kanan yang baik, sempurna dan berfungsi tidak bisa

dipotong sebagai balasan untuk kaki yang lumpuh. Sama halnya dengan tangan atau kaki

yang lengkap dan berfungsi dengan baik tidak bisa dipotong sebagai balasan untuk tangan

atau kaki yang memiliki aib. Begitu pula qishash tidak bisa diterapkan pada mata yang

normal untuk mata yang buta, karena keduanya tidak sepadan. Begitu pula lidah yang

normal dan berfungsi baik tidak bisa dipotong sebagai balasan untuk lidah yang bisu, karena

kondisi anggota badan korban tersebut memiliki aib.

Sebaliknya, organ yang aib bisa dipotong sebagai balasan atas organ yang normal.

Yaitu tangan yang lumpuh bisa dipotong sebagai balasan untuk tangan yang normal, dan

tangan yang aib (seperti tangan yang jari-jarinya tidak lengkap) bisa dipotong sebagai

balasan untuk tangan yang jari-jarinya lengkap. Alasannya karena tangan yang aib itu

sejatinya sama dengan tangan yang normal, namun kualitas mereka berbeda. Di samping

itu, dengan memotong organ yang aib, maka orang yang mempunyai hak qishash menerima

bagian dari haknya, jadi tidak akan menimbulkan kezhaliman maupun sikap berlebih-

lebihan. Dan jika dia tidak puas, maka dia boleh menuntut pembayaran Diyat.

Qishash untuk Luka

Qishash harus dilaksanakan untuk luka yang menembus tulang, karena qishash

untuk luka seperti ini bisa dilaksanakan tanpa pelanggaran dan kezhaliman, misalnya luka

pada kepala, luka, lengan bagian atas, kaki, paha, kaki (dari batas mata kaki sampai jari).

Hal ini sejalan dengan firman Allah:

“..dan luka-luka pun ada qishashnya (ada balasannya)..” (QS. Al-Maidah: 45)

Sedangkan untuk luka yang tidak mencapai tulang, dilarang menerapkan qishash

untuk luka-luka seperti itu, meskipun berupa luka di kepala atau yang sejenisnya. Sebagai

penjelasannya, tidak ada hukum pembalasan yang bisa diterapkan untuk luka yang

menembus ke dalam perut, dada atau bagian dada atas, karena kedalaman lukanya tidak

jelas, sehingga tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kezhaliman dan pelanggaran. Ibnu

Majah meriwayatkan hadits dimana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

Islamic Online University Fiqh 202

169

“

Tidak boleh ada qishash untuk luka yang memecahkan tengkorak, luka yang

menembus ke dalam perut, ataupun patah tulang dan luka yang menyebabkan

perpindahan lokasi tulang.”

Di samping itu, Syaikhul Islam Ibn Taymiyah pun berpendapat:

“

Qishash untuk luka telah disyariatkan dalam Qur’an, Sunnah dan ijma’ ulama,

selama cidera pembalasan sama seperti cidera yang asli. Yaitu jika kepala

seseorang cidera oleh orang lain, maka orang yang diciderai berhak untuk menuntut

balas sama dengan cidera yang telah dia alami. Namun, jika pembalasannya itu

tidak bisa diperkirakan dengan pasti, dan qishash yang jelas ukurannya tidak bisa

dilaksanakan, karena kasus pencideraan ini berupa retak tulang, atau retak di dalam

kepala lainnya, yang derajatnya lebih ringan daripada luka kepala yang jelas, maka

qishash tidak diperbolehkan, dan Diyat menjadi wajib sebagai penggantinya.”

Sedangkan mengenai qishash atas luka yang disebabkan oleh tangan, tongkat

ataupun cambuk, atau benda sejenisnya, Syaikhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat:

“

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada qishash untuk kasus-kasus seperti

itu, namun harus diterapkan hukuman yang sesuai. Meskipun demikian, telah

diceritakan bahwa Khulafaur Rasyidin, para sahabat, dan para tabi’in telah

menyatakan dibolehkannya qishash untuk kasus-kasus demikian. Pendapat yang

membolehkan qishash diadopsi oleh Imam Ahmad dan sebagian fuqaha lainnya,

dan ini pun pendapat yang dinyatakan dalam Sunnah Rasulullah (ﷺ), ini adalah

pendapat yang paling benar. Sebagai pendukung penjelasan ini, Umar Ibnul Khatab

berkata kepada rakyatnya: “Saya tidak mengutus seorang gubernur untuk memukul

kalian, Demi Tuhan Yang Memegang nyawaku, saya berjanji akan melaksanakan

qishash terhadap gubernur yang melakukannya, karena saya sendiri telah melihat

Rasulullah (ﷺ) sendiri melaksanakan qishash untuk dirinya sendiri.”

(H.R Imam

Ahmad)

“

Qishash ini diberlakukan pada gubernur yang memukul warganya dengan zhalim.

Namun, menurut kesepakatan para ulama’, jika sang gubernur memukulnya dengan

alasan yang syar’i, maka tidak ada qishash.”

Selain itu, Ibnul Qayyim pun berpendapat:

Islamic Online University Fiqh 202

170

“

Para ulama Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada

qishash untuk pemukulan dan penamparan. Sebagian dari mereka mengklaim

bahwa ada konsensus hukum mengenai hal ini, melebihi deduksi analogis, yaitu

kewajiban yang dinyatakan dalam (Qur’an dan Sunnah), sekaligus menurut

konsensus para sahabah. Allah pun berfirman: “Dan jika kamu membalas, maka

balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan

kepadamu..”(QS. An-Nahl: 126). Sehingga bisa dikatakan, bahwa orang yang telah

dipukul atau ditampar boleh melakukan qishash kepada orang yang telah memukul

atau menamparnya, membalas apa yang serupa ditimpakan kepadanya, sebuah

tamparan dengan tamparan, pukulan dengan pukulan, di tempat yang sama, dan

dengan alat yang sama atau dengan alat yang serupa. Keputusan ini

memungkinkan tercapainya kesepadanan qishash sebagai hukuman yang terbebas

dari kezhaliman. Ini adalah pendapat yang diinti-sarikan dari panduan Sunnah

Rasulullah (ﷺ), dan Khulafaur Rasyidin, deduksi analogis, serta teks-teks yang

mengandung pendapat Imam Ahmad.”

Al-Bukhari (2703) [5/376] dan Muslim (4350) [6/164].

Ibn Majah (2637) [3/273].

Abu Dawud (4537) [4/438].

Lihat catatan kaki pada “Ar-Raudh Al-Murbi’” [7/221].

Lihat: “I’lam Al-Muwaqqi’in” [1/294].

FIQH 202

171

BAB

Qishash yang Berlaku untuk Kelompok yang

Membunuh Individu

Jika sekelompok orang telah membunuh seorang individu secara sengaja dan

dengan zhalim, maka seluruh anggota kelompok tersebut harus dibunuh (dengan qishash)

berdasarkan pendapat yang paling kuat dari para ulama mengenai perkara ini. Pendapat ini

berdasarkan kandungan makna yang terdapat dalam ayat-ayat Qur’an berikut ini:

“Wahai orang-orang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash

berkenaan dengan orang yang dibunuh...Dan dalam qishash itu ada (jaminan)

kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

(QS. Al-Baqarah: 178-179)

Pendapat yang disebutkan di atas adalah pendapat yang disepakati oleh para

sahabah secara bulat. Sebagai gambaran, Said Ibn Musayyab menceritakan bahwa Umar

Ibnul Khatab pernah membunuh tujuh pria dari Banu Sana sebagai qishash untuk

pembunuhan satu orang pria. Umar berkata: “Jika semua anggota Banu Sana terbukti

bersama-sama membunuh pria itu, maka aku akan mengqishash mereka semua.”

Telah

disebutkan pula bahwa sahabah lain pun berpendapat sama; mereka akan membunuh

(meng-qishash) sekelompok orang yang telah membunuh satu orang; tidak ada satu

sahabah pun yang mengingkari keputusan ini, jadi telah terbentuk kesepakatan hukum

mengenai perkara ini.

Ulama besar, Ibnul Qayyim berpendapat mengenai perkara ini:

“Para sahabah dan mayoritas fuqaha sepakat mengenai aturan dibunuhnya satu

kelompok orang yang telah membunuh satu orang, meskipun kenyataannya akan

tampak berlawanan dengan prinsip dasar qishash itu sendiri, yaitu menjamin

kelangsungan hidup. Mereka bersikukuh pada pendapat tersebut karena tidak ingin

menjadikan hal ini sebagai dalih bagi sekelompok pembunuh untuk membuat

konspirasi untuk menumpahkan darah.”

Islamic Online University Fiqh 202

172

Selain itu, Ibn Rusyd pun berpendapat:

“

Hikmah dari pelaksanaan qishash yaitu mencegah pembunuhan berikutnya yang

dinyatakan dalam Qur’an. Dengan demikian, jika sekelompok pembunuh yang

bekerja sama dalam melakukan pembunuhan itu tidak diqishash, maka akan

banyak lagi orang yang bekerjasama untuk membunuh seseorang. Alasan lainnya

yaitu pembalasan dan pencegahan tidak akan terwujud kecuali dengan membunuh

sekelompok pembunuh tersebut (dengan qishash).”

Dalam hal ini, sekelompok pembunuh harus di-qishash (dihukum mati), jika masing-

masing anggota kelompok tersebut melakukan tindakan yang berakibat fatal. Dengan kata

lain, untuk meng-qishash mereka semua, syaratnya adalah mereka semua berpartisipasi

dalam membunuh satu orang korban, di mana perbuatan dari masing-masing mereka itu

cukup fatal hingga bisa menyebabkan korban mati jika dilakukan sendiri-sendiri, sehingga

masing-masing dianggap sebagai pembunuh yang terpisah. Meskipun masing-masing

tindakan mereka tidak dinilai fatal, namun mereka telah bekerja sama dalam membunuh

satu orang korban, maka hukuman qishash yaitu membunuh mereka semua adalah suatu

kewajiban, karena tindakan tidak langsung mereka juga mendukung tindakan langsung

teman mereka yang lainnya, yang berujung pada pembunuhan. Begitu pula, jika ada

seseorang yang dipaksa untuk membunuh orang lain, maka qishash untuk kasus

pembunuhan harus diterapkan bagi mereka berdua, baik pelaku pembunuhan maupun

orang yang memaksanya untuk membunuh, selama syarat-syarat sah qishash dipenuhi.

Alasannya karena pelaku pembunuhan tersebut hendak menyelematkan nyawanya dengan

membunuh orang lain, dan orang yang telah memaksanya menjadi penghasut dan

penyebab langsung terbunuhnya korban. Akan tetapi, jika pembunuhan itu dilakukan oleh

anak kecil atau orang yang tidak waras karena hasutan seseorang, maka hanya

penghasutnyalah yang harus di-qishash atas kasus pembunuhan. Alasannya karena dalam

kasus pembunuhan ini, pelaku pembunuhan hanyalah alat yang dijadikan oleh orang yang

licik tersebut, sehingga qishash hanya boleh diterapkan pada dia, karena dialah penyebab

sesungguhnya atas kematian korban, dan bukan diterapkan pada orang yang telah dia

peralat. Begitu pula, jika pelaku pembunuhan adalah orang yang bisa bertanggungjawab

secara hukum (dewasa dan berakal sehat), namun tidak mengetahui larangan pembunuhan,

misalnya karena dia tumbuh di negara yang non-Islami, maka qishash hanya bisa

diterapkan pada penghasutnya saja. Hukuman ini tidak bisa diterapkan pada pelaku

pembunuhan karena ketidaktahuan dia akan larangan pembunuhan, sehingga qishash

hanya dilaksanakan pada penyebab pembunuhan yang sebenarnya, yaitu penghasut. Lain

daripada itu, jika orang yang disuruh untuk membunuh adalah orang yang

Islamic Online University Fiqh 202

173

bertanggungjawab secara hukum (dewasa dan berakal sehat) serta mengetahui tentang

aturan larangan pembunuhan, maka qishash pun harus diterapkan pada dia juga, karena

dia telah melakukan pembunuhan tanpa sebab yang haq. Mengenai masalah ini, Rasulullah

(ﷺ) bersabda:

“

Janganlah mentaati seseorang dalam perkara yang mengandung kedurhakaan

kepada Allah.”

Ini adalah aturan yang harus dipatuhi, baik orang itu sebagai penguasa, majikan atau

siapapun itu. Selain itu, orang yang memerintahkan durhaka kepada Allah harus dihukum

tegas menurut apa yang diputuskan oleh pemimpin kaum muslimin (pemerintah atau orang

yang berwenang) hakim. Alasannya karena orang itu telah melakukan perbuatan durhaka

kepada Allah, sehingga dia harus menerima hukuman keras sebagai langkah pencegahan

atas kejahatan serupa di masa datang.

Jika dua orang berkonspirasi dan dengan sengaja membunuh seseorang dengan

zhalim, dan salah satu dari pelaku itu tidak memenuhi syarat untuk di-qishash, maka

qishash hanya diterapkan pada pelaku yang memenuhi syarat qishash, karena dia telah

membunuh dengan sengaja dan zhalim. Yaitu, qishash untuk pembunuhan, berupa

hukuman mati, tidak boleh diterapkan kepada rekannya, karena rekannya tidak memenuhi

syarat-syarat yang mewajibkan pelaksanaan qishash padanya, bukan karena tidak adanya

alasan qishash. Dengan demikian, qishash harus diterapkan pada orang yang memenuhi

syarat-syarat wajib qishash. Berkaitan dengan masalah ini, jika seseorang menahan korban

untuk dibunuh oleh orang lain, maka pelaku pembunuhan harus dihukum mati, sedangkan

orang yang membantu pelaku dengan menawan korban harus dihukum kurungan penjara

seumur hidup.

Aturan untuk pembunuhan seorang individu oleh kelompok juga berlaku pada cidera

pada individu yang disebabkan oleh sekelompok orang. Untuk menjelaskan hal ini, jika

sekelompok orang berpartisipasi dalam menciderai atau melukai seseorang, maka qishash

(yaitu cidera yang sama) harus ditimpakan pada masing-masing anggota kelompok, selama

tindakan kejahatan masing-masing dari mereka tidak bisa dibedakan satu sama lainnya.

Sebagai contoh, jika mereka menekan tangan seorang korban dengan besi dan mulai

menekannya dengan keras sampai tangan korban terputus, maka tangan mereka semua

harus dipotong dengan cara qishash. Hal ini berdasarkan fakta bahwa ada dua orang saksi

mata mendatangi Ali bin Abi Thalib yang bersaksi bahwa seseorang telah mencopet. Maka,

Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk memotong tangan pencopet (sebagai hukuman yang

disyariatkan untuk pencurian). Setelah itu keesokannya, dua saksi mata tersebut

Islamic Online University Fiqh 202

174

mendatangkan pencopet yang asli dengan berkata: “Inilah pencopet aslinya, kami

membawa orang yang salah kemarin.” Ali ibn Abi Thalib menolak kesaksian mereka berdua

atas orang yang kedua yang mereka bawa dan memerintahkan mereka membayar Diyat

kepada tersangka yang pertama, dan berkata kepada mereka: “Jika saya mengira kalian

telah dengan sengaja bersaksi bahwa orang pertama adalah pencurinya, maka saya akan

mengamputasi tangan kalian berdua.”

(Hadits ini riwayat Bukhori dalam bentuk mu’allaq

serta diriwayatkan oleh ahli hadits lainnya.) Peristiwa ini menunjukkan bahwa qishash

(hukuman potong tangan) hanya bisa diterapkan jika saksi tersebut dengan sengaja

bersaksi menuduh terdakwa. Putusan ini pun didukung oleh deduksi analogis dalam kasus

pembunuhan seorang individu oleh kelompok, yang hukumannya adalah meng-qishash

(dalam kasus pembunuhan adalah menghukum mati) semua pembunuh. Qishash

diperkirakan berdasarkan perhitungan konsekuensi dari penyerangan tersebut, apakah

konsekuensinya kematian atau cidera ringan. Alasannya karena konsekuensi dari

penyerangan itu adalah kejahatan yang sesungguhnya. Untuk menjelaskan hal ini, jika

seseorang memotong jari orang lain, dan sebab dari pemotongan itu menyebabkan jari lain

atau seluruh tangannya harus diamputasi, maka pelaku pemotongan tersebut harus di-

qishash dengan cara yang sama, yaitu seluruh tangannya dipotong, bukan hanya jarinya.

Terlebih lagi, jika cideranya itu menyebar ke bagian tubuh lainnya dan menyebabkan korban

meninggal, maka pelakunya harus di-qishash untuk kasus pembunuhan, yaitu dihukum mati.

Dilarang menjalankan hukuman qishash untuk kasus pencideraan sampai luka pada

korban tersebut sembuh, tujuannya yaitu untuk memverifikasi tidak ada penyebaran luka

pada bagian tubuh lainnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir

(Radhiyallahu anhu) yang berkata:

“

Seorang pria telah dilukai dan dia ingin menuntut hak qishash kepada

penyerangnya. Namun Rasulullah (ﷺ) melarang pelaksanaan qisas terhadap

pelaku hingga luka korban sembuh sepenuhnya.”

(HR. Daruqutni dan ulama’ hadits

lainnya.)

Semua ini demi kebaikan korban penyerangan, karena hal ini akan memastikan

apakah lukanya tidak mempengaruhi fungsi tubuh lainnya dan tidak berujung pada

kematian. Dengan demikian, jika penuntut qishash menentang aturan ini, dan menjalankan

qishash sebelum lukanya sembuh total, lalu lukanya menyebar ke seluruh tubuh dan

mempengaruhi fungsi anggota tubuh lainnya, maka dia tidak bisa menuntut qishash lagi

untuk luka tambahan yang muncul setelahnya. Berkenaan dengan ini, Amar Ibn Syuaib

menceritakan riwayat dari ayahnya dan kakeknya, sebagai berikut:

Islamic Online University Fiqh 202

175

“

Seorang pria telah menusuk lutut pria lain dengan sebilah tanduk, lalu orang yang

terluka itu mendatangi Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, aku menuntut hak

qishashku.” Rasulullah pun menjawab: “Nanti bila lukamu sembuh”. Lalu, dia datang

lagi dan berkata. “Ya Rasulullah, aku menuntut hak qishashku.” Maka Rasulullah

mengabulkan tuntutannya. Beberapa saat setelahnya, dia datang dan berkata,

“Rasulullah, aku pincang.” Nabi menjawab, “Aku sudah melarangmu tetapi kamu

tidak mendengarku, maka Allah menghinakanmu, sehingga kamu tidak memiliki hak

untuk meminta qishash atas kehinaan yang telah menimpamu.” Kemudian

Rasulullah melarang qishash terhadap luka hingga korbannya sembuh.”

(H.R

Ahmad dan Daruqutni)

Dengan ini, umat Muslim menjadi tahu keutamaan syari’ah dan menyadari betapa

lengkap dan sempurnanya dan berbelas kasihnya hukum Islam ini. Maka sungguh benarlah

firman-firman Allah berikut ini:

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar

dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah

yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-An’am: 151)

Jadi, celakalah mereka yang mengganti syari’ah dengan hukum yang zhalim,

direkayasa, penuh aib, dan penuh cela, sebagaimana firman Allah mengenai orang-orang

seperti itu:

“...Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang

yang zalim” (QS. Al-Kahf: 50)

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam.

‘Abdur-Razzaq (18075) [9/476] dan Ad-Daruquthni (3427) [3/142].

Lihat catatan kaki pada “Ar-Raudh Al-Murbi’” [7/180].

Lihat: “Bidayatul-Mujtahid” (2/489).

Ibn Abi Syaibah (33706) [6/549], Al-Bukhari (7257) [13/286], dan Muslim (4742) [6/430].

Ad-Daruquthni (3361) [3/128] dan Al-Bukhari [12/282].

Hadits Mu’allaq: Hadits yang awal sanadnya memiliki satu atau lebih perawi yang tidak disebutkan,

bahkan bisa jadi sampai akhir sanadnya.

Ad-Daruquthni (3092) [3/71] dan Al-Baihaqi (16112) [8/117].

Islamic Online University Fiqh 202

176

Ad-Daruquthni (3091) [3/71] dan Al-Baihaqi (16115) [8/118].

FIQH 202

177

BAB

Diyat

Diyat adalah uang yang dibayarkan oleh penyerang kepada korban atau wali korban

sebagai ganti rugi.

Hukumnya

Diyat hukumnya wajib menurut Kitab Allah, Qur’an, Sunnah dan Ijma’ ulama,

sebagaimana firman Allah:

“...dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah)

ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat

yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)...” (QS. An-Nisa: 92)

Di samping itu, hukum Diyat juga dinyatakan dalam hadits shahih dimana Rasulullah

(ﷺ) bersabda:

“

Barangsiapa yang keluarganya dibunuh, maka mereka mempunyai dua pilihan:

menerima Diyat atau menuntut hak qishash.” (Diriwayatkan oleh para ulama’ hadits

penulis kitab Sunan)

Oleh sebab itu, Diyat itu hukumnya wajib untuk dibayarkan oleh orang yang

membunuh seseorang secara langsung, seperti menabrak seseorang dengan mobil atau

dengan kendaraan lainnya. Hukum yang sama pun berlaku pada orang yang secara tidak

langsung menyebabkan orang lain tewas, misalnya ada orang yang menggali lubang di

pinggir jalan, atau menaruh batu pada jalan tersebut, dan menyebabkan orang yang

melewatinya jatuh dan tewas, baik korban itu adalah seorang Muslim, kafir Dhimmi,

atau

orang yang bukan termasuk musuh Islam, atau orang yang terikat kesepakatan damai

dengan umat Muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah:

“...Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara

mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)...” (QS. An-Nisa: 92)

Islamic Online University Fiqh 202

178

Diyat untuk Pembunuhan Disengaja

Sedangkan untuk pembunuhan yang disengaja, maka Diyat harus dibayarkan dari

uang pelaku pembunuhan itu sendiri, karena aturan asalnya adalah kompensasi atas

penyerangan wajib dibayarkan oleh penyerang itu sendiri. Berikut ini pendapat Muwaffaq

Ibnu Qudamah mengenai perkara ini:

“

Para ulama sepenuhnya sepakat bahwa Diyat untuk pembunuhan disengaja wajib

dibayarkan dari harta penyerang itu sendiri menurut aturan asalnya, dan tidak

dibayarkan dari harta kerabat pelaku, sebagaimana firman Allah: “...dan seorang

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. Al-An’am: 164)”

Akan tetapi, aturan asal untuk Diyat ini, yaitu Diyat harus dibayarkan dari uang

pelaku itu sendiri, tidak bisa diterapkan dalam kasus pembunuhan tidak disengaja atau

keliru. Alasannya karena pembunuhan tidak disengaja itu berulang kali terjadi, sehingga

Diyat yang harus dibayarkan pelaku terlalu besar untuk dikeluarkan dari uangnya sendiri.

Oleh sebab itu, tidak adil jika pelaku pembunuhan tidak disengaja harus menanggung

sendiri Diyat tersebut. Maka, merupakan hikmah jika pembayaran Diyat yang besar ini

dilakukan oleh kerabat laki-laki pelaku sebagai sarana untuk membantu beban keuangan

pelaku serta menenangkan bebab pikirannya karena dia terlibat dalam kasus yang masih

bisa dimaafkan. Namun, dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku tidak punya alasan

untuk dimaafkan atas tindakan kejahatannya, sehingga dia tidak layak mendapatkan

keringanan denda; melainkan hukuman mati bisa diterapkan pada pelaku. Namun, jika

tindakan pelaku dalam pembunuhan disengaja dimaafkan keluarga korban atau wali korban

atau pihak lainnya, yaitu mereka tidak berniat untuk menghukum mati pelaku sebagai

pembalasannya, maka dia harus dibebankan untuk membayar Diyat sebagai gantinya,

tanpa dibantu oleh kerabatnya, sebagai sarana untuk menebus nyawa orang yang telah

dibunuhnya. Dengan demikian, Diyat menjadi wajib bagi dia seperti halnya wajibnya ganti

rugi untuk kerusakan.

Diyat untuk Pembunuhan Mirip Disengaja dan Pembunuhan tidak Disengaja

Diyat dalam kedua kasus pembunuhan ini harus dibayarkan oleh kerabat korban. Hal

ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah berikut ini:

“

Dua orang wanita dari suku Hudzail saling berperang, lalu salah satu dari mereka

melempar batu kepada yang satunya, lalu membunuhnya dan membunuh janin isi

kandungannya. Lalu kaum mereka memperadilkannya kepada Rasulullah (ﷺ),

lalu Rasulullah (ﷺ) memutuskan kewajiban membayar diyat janinnya adalah

Islamic Online University Fiqh 202

179

budak laki-laki atau wanita dan menetapkan diyat korban wanita tersebut atas

kerabat wanita pembunuhnya.” (H.R Bukhori Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa Diyat untuk pembunuhan yang mirip disengaja

harus dibayarkan oleh keluarga pelaku.

Ibnul Mundhir berpendapat mengenai pembunuhan tidak disengaja:

“

Semua ulama fikih Islam, yang fatwanya menjadi pegangan bagi kami, telah

bersepakat dan menyatakan bahwa Diyat untuk pembunuhan mirip disengaja harus

ditanggung oleh kerabat laki-laki pelaku pembunuhan.”

Hal ini ditandaskan kembali oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah:

“

Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat bahwa Diyat harus ditanggung

oleh kerabat laki-laki dari pelaku.”

Aturan yang sama pun berlaku pada kasus-kasus pembunuhan serupa dengan

pembunuhan tidak disengaja, misalnya menindih seseorang ketika sedang tertidur dan

menyebabkan dia mati, atau menggali sumur atau lubang berlebihan hingga menyebabkan

seseorang jatuh dan mati, dan kasus-kasus lainnya yang serupa.

Akan tetapi, Diyat tidak diwajibkan untuk kasus penerapan disiplin atau kegiatan

lainnya yang diperbolehkan, yang berujung pada kematian. Sebagai contoh, jika seorang

pria membunuh istrinya atau puteranya ketika membina kedisiplinannya, atau jika seorang

pemimpin membunuh salah satu warganya ketika dia sedang mendisiplinkan mereka, maka

tidak ada Diyat yang diwajibkan atas pembunuh. Alasannya karena pendisiplinan adalah

perbuatan yang dibolehkan, selama pembunuh tidak melaksanakannya secara berlebihan

dan tidak pula melanggar batas kebiasaan ketika mendisiplinkan mereka. Sebaliknya, jika

terjadi kezhaliman dan pelanggaran aturan dalam pembinaan kedisiplinan, maka Diyat harus

dibayarkan atas pembunuhan tersebut.

Sedangkan jika pembunuh mendisiplinkan seorang wanita hamil, dan menyebabkan

wanita itu keguguran, maka dia wajib membayar Diyat atas kematian janin yang telah dia

sebabkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dalam dua Kitab Shahih

yang

menyatakan bahwa Rasulullah (ﷺ) memberikan putusan kewajiban pemberian budak

wanita atau pria sebagai Diyat atas tindakan yang menyebabkan kegugurannya seorang

wanita.

Ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama.

Bila yang terjadi adalah wanita hamil keguguran karena telah ketakutan atau panik,

seperti ketika seorang penguasa memanggilnya, atau ketika musuhnya memanggil

penguasa untuk memperingatkan wanita itu. Maka dalam kasus seperti itu, pelaku wajib

Islamic Online University Fiqh 202

180

membayar Diyat atas kematian janin, karena pelaku tersebut adalah penyebab utama dari

kematian janin. Sebagai gambaran, Umar Ibnul Khaththab, salah satu khulafaur rasyidin,

mengirim pesan kepada seorang wanita di kala suaminya tidak ada di rumah, dan waktu itu

ada beberapa orang yang tengah mengunjungi wanita itu. Wanita itu pun berkata:

“

Celakalah aku! Mengapa Umar memanggilku?” Dalam perjalanannya menuju

Umar, dia sangat ketakutan dan kelabakan karena memikirkan akan bertemu

dengan Umar Ibnul Khaththab hingga dia melahirkan bayi laki-laki yang

dikandungnya yang hanya menangis dua kali lalu meninggal. Lalu, Umar bertanya

kepada beberapa sahabah mengenai putusan hukum atas peristiwa ini, di mana

sebagian dari mereka berkata: “Tidak ada dosa bagimu dalam hal ini (yang artinya

kamu tidak bersalah).” Adapun Ali bin Abi Thalib berkata: “Jika mereka berkata

demikian untuk menenangkan hatimu, maka mereka sebenarnya tidak tulus. Kamu

harus membayar Diyat atas janin yang meninggal karena wanita itu telah

melahirkan sebelum waktunya akibat ketakutan akan bertemu denganmu.”

Selain itu, barangsiapa yang memerintahkan orang dewasa yang mampu untuk

menggali sumur, memanjat pohon dan yang lainnya, lalu orang yang disuruh itu jatuh dan

meninggal ketika melaksanakan apa yang diperintahkan, maka orang yang memerintahkan

tidak wajib membayar Diyat, karena dia tidak melakukan kezhaliman ataupun pelanggaran.

Namun, jika korban adalah orang yang bukan mukallaf dan tidak bisa bertanggungjawab di

hadapan hukum (karena masih kecil atau tidak waras), maka orang yang memerintahkannya

bertanggung jawab untuk membayar Diyat atas kematian korban, karena dialah penyebab

kematian tersebut. Di samping itu, jika orang yang disuruh adalah orang yang tepat dan

mampu mengerjakan penggalian sumur atau memanjat pohon, lalu dia meninggal saat

melaksanakan tugasnya, maka orang yang memerintahkannya tidak perlu membayar Diyat

atas kecelakaan tersebut, karena tidak ada unsur pelanggaran hukum maupun pembunuhan

dari pihaknya. Begitu pula, jika seseorang memerintahkan orang lain untuk menggalikan

sumur di rumahnya, dan orang yang disuruh itu terjatuh dan meninggal tanpa disebabkan

oleh siapapun, maka itu dianggap kecelakaan dan tidak ada tanggungjawab pembayaran

Diyat dari pihak pertama, karena dia tidak melakukan pelanggaran hukum.

Dengan demikian, kita bisa menyadari sampai sejauh mana Islam memperhatikan

kepentingan penjagaan nyawa dan kelangsungan hidup manusia serta mencegah

pertumpahan darah. Walaupun demikian, sekarang ini banyak sekali orang yang ceroboh

dan tidak peduli aturan, mereka mengemudi sembarangan tanpa mengindahkan hukum lalu

lintas sehingga membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Banyak sekali nyawa

tidak berdosa melayang karena perbuatan mereka yang tidak mengindahkan hukum.

Islamic Online University Fiqh 202

181

Sekarang ini, seringkali kita mendengar kabar tentang sekelompok orang atau seluruh

keluarga yang meninggal karena menjadi korban kecerobohan dan kebandelan para

pengemudi mobil yang muda, yang mengemudi tanpa pertimbangan yang matang dan tidak

bertanggung jawab, tanpa memperhatikan konsekuensi dari segala perbuatan mereka.

Sayangnya, tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua dari remaja yang tidak peduli aturan itu

adalah yang menjadi sebab terjadinya tragedi mengerikan itu, karena mereka membelikan

mobil mewah untuk anak remaja mereka yang masih tidak paham aturan dan kurang

matang pikirannya, seolah-olah mereka memberi jalan agar anak-anak mereka membunuh

nyawa-nyawa tidak berdosa. Dalam kasus demikian, orang tua telah memberikan senjata

mematikan untuk dimainkan anak-anak mereka, menyebabkan orang tidak berdosa

meninggal, dan menimbulkan kepanikan.

Orang-orang seperti itu harus takut kepada Allah serta memperbaiki cara mereka

membesarkan anak-anak, menjaga kehidupan mereka serta menjamin keselamatan orang

lain. Selain itu, pemerintah pun harus berperan serta dalam menghalangi dan mencegah

siapa saja yang hendak melakukan pelanggaran hukum untuk memastikan keamanan,

keselamatan dan stabilitas, karena Allah telah menjadikan pemerintah sebagai pihak yang

lebih menakutkan – untuk beberapa orang – daripada ajaran al-Qur’an.

Jumlah Diyat

Jumlah Diyat berbeda menurut dasar Islam, kemerdekaan, jenis kelamin, atau

apakah korban sudah lahir ataukah masih berupa janin. Jumlah Diyat yang terbanyak yang

harus dibayarkan adalah Diyat untuk pembunuhan seorang Muslim merdeka; yaitu sejumlah

seribu mithqal

emas, dua belas ribu dirham (mata uang dirham Islami, yang tiap sepuluh

dirham setara dengan tujuh mithqal emas),

seratus unta, dua ratus sapi, atau dua ribu

domba. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Jabir berikut ini:

“

Rasulullah (ﷺ) memberikan putusan mengenai Diyat bagi mereka yang

mempunyai unta sebanyak seratus unta, bagi yang mempunyai sapi sebanyak dua

ratus sapi, dan bagi yang mempunyai domba sebanyak dua ribu domba.”

Selain itu, Ikrimah pun mengisahkan dari Ibn Abbas bahwa:

“

Seorang pria terbunuh dan Rasulullah (ﷺ) memberikan putusan atas

pembayaran Diyat sebesar dua belas ribu dirham.”

Islamic Online University Fiqh 202

182

Rasulullah (ﷺ) pun pernah menuliskan surat kepada Amr Ibn Hazam

mengenai

Diyat:

“

Seribu dinar harus dibayarkan sebagai Diyat bagi mereka yang mempunyai

emas.” (H.R An-Nasa’i)

Para ulama bersilang pendapat mengenai jenis pembayaran mana yang disebutkan

di atas yang merupakan jumlah Diyat yang aslinya, dalam arti jumlah Diyat yang cukup.

Dengan kata lain, mereka bersilang pendapat mengenai jumlah Diyat yang mana yang

harus diterima wali korban. Menurut sebagian ulama, wali korban harus menerima jenis

pembayaran mana saja yang disebutkan di atas, tanpa memperhatikan apakah sang wali

korban pemilik jenis Diyat tersebut ataupun tidak, selama pembayaran Diyat telah

memenuhi syarat-syarat wajib Diyat. Pendapat kedua yaitu putusan yang dianut oleh

mayoritas ulama, yang menetapkan bahwa unta adalah jenis pembayaran Diyat yang

utama. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada dua hadits berikut ini:

“

Diyat atas pembunuhan satu orang beriman adalah seratus unta.”

Serta

“

Sesungguhnya, Diyat untuk pembunuhan mirip disengaja adalah seratus unta.”

Abu Dawud pun mengisahkan bahwa suatu ketika Umar Ibnul Khatab

menyampaikan khutbah yang isinya:

“Ketahuilah sekarang unta begitu mahal,” sehingga beliau menetapkan jumlah

Diyat bagi pemilik emas menjadi seribu dinar,

bagi pemilik perak sebanyak dua belas ribu

dirham, bagi pemilik sapi sebanyak dua ratus sapi, dan bagi pemilik domba sebanyak dua

ribu domba, dan bagi pemilik kain sebanyak dua ratus helai kain.”

Berhubung Rasulullah (ﷺ) begitu tegas dalam menentukan jumlah Diyat harus

dalam unta dalam kasus pembunuhan disengaja, namun melunakkan jumlahnya dalam

kasus pembunuhan tidak disengaja, maka unta menjadi jumlah sebenarnya dalam

pembayaran Diyat; dan ini adalah pendapat yang disepakati seluruh ulama. Sesungguhnya,

pendapat yang paling kuat mengenai perkara ini, di mana jenis-jenis Diyat lainnya yang

disebutkan di atas adalah yang sekunder dan bergantung pada estimasi.

Dalam kasus-kasus pembunuhan disengaja dan mirip disengaja, Diyat berupa unta,

yaitu sebanyak seratus unta, dibayarkan dengan membaginya menjadi empat bagian: dua

puluh lima unta betina umur satu tahun, dua puluh lima unta betina umur dua tahun, dua

Islamic Online University Fiqh 202

183

puluh lima unta betina umur tiga tahun, dan dua puluh lima unta betina umur empat tahun.

Berikut ini adalah riwayat dar Az- Zuhri dari As-saib Ibn Yazid, yang berkata:

“Pada masa Rasulullah (ﷺ), Diyat dibagi ke dalam empat bagian: dua puluh lima

unta betina umur satu tahun, dua puluh lima unta betina umur dua tahun, dua puluh

lima unta betina umur tiga tahun, dan dua puluh lima unta betina umur empat

tahun.”

Sehingga, jika pembayar Diyat membayarkannya dengan cara seperti ini, maka wali

korban harus menerimanya. Terlebih lagi, pembayar boleh membayarkan Diyat berdasarkan

nilai dari masing-masing kelompok unta, jika dia menyukai cara tersebut.

Sementara, Diyat berupa unta untuk pembunuhan tidak disengaja tidak begitu keras;

seratus unta tersebut dibagi menjadi lima bagian: dua puluh unta betina umur satu tahun,

dua puluh unta betina umur dua tahun, dua puluh unta betina umur tiga tahun, dua puluh

unta betina umur empat tahun, dua puluh unta jantan umur satu tahun, atau dalam nilai

yang setara dengan lima kelompok unta yang disebutkan di atas.

Sedangkan mengenai Diyat untuk pembunuhan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani)

adalah setengah dari Diyat yang harus dibayarkan untuk pembunuhan seorang Muslim yang

merdeka, baik dia seorang kafir Dhimmi, kafir yang bukan termasuk musuh Muslim, atau

salah satu kafir yang terikat perjanjian damai dengan Muslim. Hukum ini berdasarkan hadits

riwayat Amr Ibn Syu’aib yang diceritakan dari ayahnya dan dari kakeknya.

“

Rasulullah (ﷺ) menetapkan Diyat Ahli Kitab adalah setengah dari Diyat kaum

Muslimin.”

(H.R Imam Ahmad, Abu Dawud dan Perawi Hadits lainnya)

Diyat untuk Majusi adalah 800 dirham Islami

(yang sepuluh dirham setara dengan

tujuh mithqal emas

), baik itu kafir Dhimmi,

salah satu kafir yang bukan termasuk musuh

Islam, atau kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum Muslim. Putusan ini

berdasarkan hadits yang marfu’ yang dikisahkan oleh Ibn Adiyy dari Uqbah Ibn Amir yang

menyatakan bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Diyat untuk membunuh Majusi adalah 800 dirham.”

Ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama.

Adapun Diyat untuk pembunuhan seorang perempuan dari kalangan Yahudi,

Nasrani, Majusi atau Penyembah berhala adalah setengah dari Diyat lelaki kaum mereka,

sama seperti Diyat yang harus dibayarkan karena membunuh perempuan muslimah adalah

setengah dari laki-laki muslim. Ibnul Mundhir berpendapat mengenai hal ini: “Para ulama

Islamic Online University Fiqh 202

184

sepenuhnya sepakat bahwa Diyat untuk Muslimah adalah separuh dari Diyat Muslim. Hal ini

dinyatakan dalam surat yang disampaikan Rasulullah (ﷺ) kepada Amr Ibn Hazam: “Diyat

untuk muslimah separuh dari Diyat Muslim.”

Ulama besar, Imam Ibnul Qayyim pun menandaskan bahwa:

“

Karena wanita lebih lemah dibandingkan laki-laki dan laki-laki memiliki potensi

lebih darinya, lelaki bisa menduduki sesuatu yang tidak dapat diduduki oleh wanita

seperti jabatan keagamaan, perwalian, menjaga perbatasan, jihad, membangun

negeri, mengerjakan industri yang menjadi maslahat dunia dan membela dunia dan

agama, tidak seperti wanita. Maka nilai Diyat keduanya tidak sama. Karena wanita

tidak sama dengan laki-laki, maka pembuat syari’at

menetapkan Diyat perempuan

adalah setengah dari Diyat laki-laki.”

Sedangkan Diyat untuk cidera, Diyat wanita sama dengan Diyat laki-laki selama

jumlah Diyat yang harus dibayarkan kurang dari sepertiga dari Diyat pembunuhan. Hal ini

berdasarkan hadits yang marfu’ yang diriwayatkan oleh Amr Ibn Syu’aib yang dikisahkan

dari ayahnya yang diceritakan dari kakeknya; bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Diyat (cidera) untuk perempuan sama dengan Diyat untuk laki-laki selama Diyat

itu kurang dari sepertiga Diyat untuk laki-laki.”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa’i, dan hukum yang terkandung di

dalamnya adalah Sunnah oleh Sa’id Ibnul-Musayyab.

Ibnul Qayyim berpendapat:

“

Meskipun Abu Hanifah, Asy-Syafi’i dan yang lainnya tidak sepakat dengan hukum

tersebut, yaitu berpendapat bahwa Diyat untuk Muslimah separuh dari Diyat Muslim

dalam semua kasus, namun Sunnah lebih utama untuk diikuti. Jika dalam kasus

cidera, Diyat Muslimah dibayarkan setengah dari Diyat Muslim, maka jumlahnya

kurang menutupi kerugian yang menimpa wanita tersebut. Oleh sebab itu, Diyat

dalam cidera untuk Muslimah sama dengan Diyat laki-laki, selama Diyat cidera yang

harus dibayarkan kurang dari sepertiga dari Diyat dalam pembunuhan laki-laki.

Diyat Muslimah sama dengan Diyat Muslim, dalam kasus cidera selama jumlahnya

tidak melebihi sepertiga dari Diyat pembunuhan Muslim, hal ini dimaksudkan agar

Muslimah tersebut mendapatkan kompensasi yang cukup atas akibat luka yang

telah dia derita. Dengan alasan inilah, Diyat janin, baik laki-laki ataupun perempuan,

Islamic Online University Fiqh 202

185

jumlahnya sama karena Diyat untuk janin jumlahnya memang sudah sedikit. Aturan

yang sama untuk janin juga berlaku untuk nilai Diyat Muslimah pada kasus cidera,

selama nilanya tidak melebihi Diyat pembunuhan Muslim.”

Diyat hamba sahaya adalah sama dengan nilai budak tersebut, baik dia adalah

perempuan maupun laki-laki, anak kecil maupun dewasa, di mana tidak ada jumlah

maksimal, selama jumlahnya tidak melebihi Diyat pria merdeka, seperti yang disepakati oleh

seluruh ulama. Namun, Ahmad, Malik, Syafi’i dan Abu Yusuf berpendapat bahwa Diyat

budak itu sama dengan nilai budak tersebut, bahkan jika nilainya melebihi Diyat pria

merdeka.

Jika wanita hamil dianiaya dan mengakibatkan dia keguguran, maka Diyat untuk

janin yang meninggal baik itu laki-laki ataupun perempuan adalah ghurrah, yaitu budak anak

laki-laki atau perempuan, yang nilainya setara dengan lima unta. Hal ini berdasarkan hadits

riwayat Abu Hurairah menyatakan:

“

Rasulullah (ﷺ) menetapkan bahwa ghurrah harus dibayarkan (sebagai Diyat)

untuk kasus aborsi dari perempuan Banu Lahyan.”

(H.R Bukhori Muslim)

Menurut pendapat mayoritas ulama, ghurrah itu (budak atau lima unta), yang setara

dengan sepersepuluh dari Diyat yang dibayarkan atas pembunuhan seorang Muslimah,

diwariskan kepada ahli waris dari janin yang meninggal itu, karena ini adalah Diyat atas

pembunuhan dirinya.

Dzimmi: Seorang non-muslim merdeka yang hidup di dalam dan di bawah perlindungan dari negara

Islam.

Lihat: “Al-Mughni” (2/28).

Lihat: “Al-Ijma’” (hal. 74).

Lihat: “Al-Mughni” (12/21).

Dua kitab Shahih: Dua kitab autentik karya Al-Bukhari dan Muslim.

Al-Bukhari (7317) [13/365] dan (6740) [12/30] dan Muslim (4373) [6/179] dan (4366) [6/176].

‘Abdur-Razzaq (18010) [9/458].

Mitsqal: Ukuran standar yang nilainya sama dengan 42.5 gram.

Satu dirham perak yang nilainya sama dengan 2.975 gram perak.

Abu Dawud (4544) [4/441].

Islamic Online University Fiqh 202

186

Abu Dawud (4546) [4/443], At-Tirmidzi (1392) [4/12], An-Nasa’i (4807) [4/413], dan Ibn Majah (2629)

[3/268].

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan bahwa surat ini ditulis dan diberikan kepada ‘Amr

ibn Hazm untuk menyampaikannya kepada orang-orang Yaman.

Dinar: Koin Arab kuno yang nilainya sama dengan 4.25 gram emas.

Abu Dawud (4542) [4/441].

An-Nasa’i (no. 4868-4872) [4/428-430].

Satu dirham perak sama dengan 2.975 gram perak.

Mitsqal: Ukuran standar yang nilainya sama dengan 4.25 gram.

Dzimmi: Seorang non-muslim merdeka yang hidup dan dalam penjagaan negara Islam.

Abu Dawud (4583) [4/459], At-Tirmidzi (1417) [4/25], An-Nasa’i (4820) [4/414], dan Ibn Majah (2644)

[3/276].

Al-Baihaqi dalam Sunannya (16344) [8/176], At-Tirmidzi [4/26], dan Al-Baihaqi (16338) [8/175].

Pembuat Syari’at adalah Allah; istilah ini juga bisa mengacu pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

karena beliau tidak pernah memerintahkan kecuali setelah diwahyukan oleh Allah.

Lihat: “I’lam Al-Muwaqqi’in” [2/149] dan “Zadul-Ma’ad” [3/205].

An-Nasa’i (4819) [4/414].

Lihat: “I’lam Al-Muwaqqi’in” [2/148-149].

Al-Bukhari (6740) dan An-Nasa’i (4821).

FIQH 202

187

BAB

Diyat untuk Anggota Badan, Pancaindera dan Fungsi

Organ

Pertama: Diyat untuk Organ

Sebagian ulama meyakini ada empat puluh lima organ dalam tubuh manusia.

Sebagian dari organ-organ ini bersifat unik, sebagian lagi berpasangan, dan sebagian lagi

terdiri lebih dari dua bagian. Jika organ yang unik misalnya hidung, lidah ataupun organ

kelamin laki-laki cidera, maka Diyat yang harus dibayarkan sama dengan Diyat untuk

pembunuhan. Oleh sebab itu, jumlah Diyat ditentukan berdasarkan ketentuan sebelumnya,

apakah korban cidera itu laki-laki atau perempuan, seorang budak ataukah bukan,

beragama Islam ataukah bukan. Alasannya karena menciderai organ yang tunggal dan

bersifat unik yang telah diciptakan Allah berarti merusak fungsi seluruh organ tersebut. Inilah

yang menjadikan kasus pencideraan tersebut mirip dengan kasus pembunuhan, sehingga

korban cidera berhak mendapatkan Diyat yang sama dengan Diyat pembunuhan,

sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama. Hal ini dinyatakan dalam surat yang

disampaikan Rasulullah (ﷺ) kepada Amr Ibn Hazam:

“

Pada organ kemaluan laki-laki (baik terpotong atau seluruhnya rusak) Diyatnya

utuh, pada hidung baik terpotong atau seluruhnya rusak Diyatnya utuh, pada lidah

Diyatnya utuh.” (H.R Ahmad, An-Nasa;i dan dishahihkan oleh Ahmad, Ibn Hibban,

Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

Sedangkan bagi anggota badan yang berpasangan, misalnya mata, telinga, bibir,

rahang, payudara, tangan, lengan, kaki dan buah dzakar. Jika anggota tubuh yang

berpasangan tersebut keduanya rusak, maka Diyat yang utuh harus dibayarkan, dan jika

salah satunya rusak, maka setengah Diyat harus dibayarkan, karena nilai pentingnya

terletak pada fungsi mereka, nilai estetikanya, dan fakta bahwa jumlah mereka hanya dua

Islamic Online University Fiqh 202

188

dalam tubuh. Al-Muwaffaq menandaskan bahwa tidak ada satu ulama pun yang mengingkari

hukum tersebut.

Hal tersebut dinyatakan dalam surat yang diberikan oleh Rasulullah (ﷺ) kepada

Amr Ibn Hazm:

“

Pada hidung yang terpotong, Diyatnya utuh, pada lidah diyatnya utuh, pada

kedua bibir Diyatnya utuh, pada dua buah dzakar Diyatnya utuh, pada batang

kemaluan Diyatnya utuh, pada shulb (tulang saraf produksi) Diyatnya utuh, pada

kedua mata Diyatnya utuh dan pada satu kaki Diyatnya setengah.”

Ibn Abdul Barr mengatakan:

“

Surat yang disampaikan oleh Rasulullah (ﷺ) kepada Amr Ibn Hazm sangat

dikenal di kalangan ulama. Isinya disepakati bersama, hanya terdapat beberapa

pengecualian di dalamnya.”

Sedangkan untuk organ tubuh yang terdiri dari tiga bagian, jika ketiga bagian itu

rusak, maka Diyat yang utuh harus dibayarkan, dan jika salah satunya rusak, maka hanya

sepertiganya yang harus dibayarkan dan seterusnya. Sebagai contoh, hidung terdiri dari tiga

bagian yaitu dua lubang hidung dan satu batang hidung yang memisahkan kedua lubang

hidung; maka Diyat untuk hidung dibagi untuk ketiga bagian tersebut.

Adapun untuk organ tubuh yang terdiri dari empat bagian, jika keempat bagian

tersebut rusak, maka Diyat yang utuh harus dibayarkan. Namun, jika salah satunya rusak,

maka seperempat bagian Diyat harus dibayarkan. Sebagai contoh yaitu kelopak mata

adalah organ tubuh terdiri dari empat bagian, jika keempat bagian kelopak mata rusak,

maka Diyat yang utuh harus dibayarkan. Alasannya karena kelopak mata mempunyai fungsi

estetik dan fungsi yang penting, karena keempat bagian itu melindungi mata dari panas dan

dingin. Sehingga, seperempat Diyat harus dibayarkan jika salah satunya rusak dan

seterusnya.

Jika kesepuluh jari tangan atau kesepuluh jari kaki terpotong, maka Diyat yang utuh

harus dibayarkan. Jumlah Diyat untuk satu jari tangan atau satu jari kaki sama dengan

sepersepuluh jumlah Diyat. Ibn Abbas meriwayatkan dalam hadits yang marfu’ bahwa

Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Diyat pada jari tangan dan kaki, semua sama, setiap satu jari sepuluh ekor unta.”

(H.R Tirmidzi dan dishahihkan juga oleh Tirmidzi)

Islamic Online University Fiqh 202

189

Al-Bukhori pun meriwayatkan hadits yang diceritakan oleh Ibn Abbas bahwa

Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Ini dan itu (menunjuk pada jempol dan kelingking), Diyatnya sama.”

(H.R

Bukhori)

Kedua riwayat yang disebutkan di atas menunjukkan kewajiban membayar Diyat,

yang jika merusak salah satu jari tangan atau jari kaki, maka sepersepuluh dari Diyat harus

dibayarkan untuk tiap jari yang dirusak.

Sedangkan Diyat tiap buku jari tangan ataupun kaki adalah sepertiga dari

sepersepuluh Diyat jari tangan ataupun kaki (sekitar 3,3%). Karena setiap jari terdiri dari tiga

buku, maka Diyat untuk tiap jari dibagi tiga buku tersebut. Berhubung jempol hanya

mempunyai dua buku, maka Diyat buku jempol adalah setengah dari sepersepuluh Diyat

(yaitu 5%), dan aturan yang sama pun berlaku untuk jari kaki.

Adapun Diyat gigi adalah setengah dari sepersepuluh Diyat utuh, yaitu lima unta.

Dalam hadits yang marfu’, Amr Ibn Hazm meriwayatkan bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Dan pada setiap gigi, Diyatnya lima ekor unta” (H.R An-Nasa’i)

Al-Muwaffaq menandaskan:

“

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai Diyat untuk tiap gigi

adalah lima unta.”

Kedua: Diyat untuk Fungsi Organ Tubuh

Kata fungsi di sini mengacu pada fungsi-fungsi dari organ-organ yang disebutkan di

atas, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, lisan, organ gerak dan sebagainya,

berhubung tiap organ mempunyai fungsinya tersendiri. Dengan demikian, empat indera yaitu

penglihatan, pendengaran, penciuman dan pengecapan termasuk ke dalam fungsi organ

tubuh. Jika salah satunya rusak, maka Diyat utuh harus dibayarkan sebagai kompensasi.

“Mayoritas ulama sepakat bahwa Diyat utuh harus dibayarkan atas pengrusakan indera

pendengaran,”

menurut Ibnul Mundhir. Al-Muwaffaq menandaskan, “Tidak ada silang

pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban membayar Diyat utuh sebagai

kompensasi pengrusakan indera pendengaran.”

Hal ini dinyatakan dalam surat dari kepada

Amr Ibn Hazm, dimana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Diyat utuh (100 unta) harus dibayarkan atas pengrusakan panca indera.”

Islamic Online University Fiqh 202

190

Di masa pemerintahan khalifah Umar Ibnul Khatab, seorang pria memukul pria

lainnya sampai ia kehilangan pendengaran, penglihatan, akal sehat dan kemampuannya

untuk persetubuhan. Akibatnya, Umar mengeluarkan putusan empat kali Diyat harus

dibayarkan kepada pria tersebut (yaitu kepada walinya). Tidak ada satu sahabah pun yang

mengingkari putusan yang dikeluarkan Umar tersebut.

Diyat utuh harus dibayarkan untuk tiap pengrusakan salah satu fungsi penginderaan

ini, misalnya merusak kemampuan lisan, penalaran, kemampuan berjalan, kemampuan

untuk makan, kemampuan untuk bersetubuh, kemampuan untuk megendalikan urin dan

ekskresi. Alasannya karena semua fungsi tersebut sangat vital bagi kehidupan manusia dan

kerusakannya sangat sulit untuk diganti rugi.

Merusak rambut pada salah satu empat bagian tubuh ini (yaitu rambut pada kepala,

janggut, alis, dan bulu mata) mewajibkan pembayaran Diyat utuh sebagai kompensasi atas

masing-masing pengrusakan. Jika salah satu alis rusak, maka setengah Diyat harus

dibayarkan. Jika satu baris rambut dari bulu mata rusak, maka seperempat Diyat harus

dbayarkan, karena Diyat dibagi-bagikan untuk keempat baris bulu mata.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memberikan perhatian yang besar dan

sangat menghargai janggut pria. Oleh sebab itu, merusak janggut menuntut pembayaran

Diyat utuh. Janggut seorang pria menaikan derajat pria karena fungsi, nilai estetika, dan

kewibawaan dalam penampilan. Rasulullah (ﷺ) memerintahkan Muslim untuk

memanjangkan dan merawat janggut mereka dengan baik. Rasulullah (ﷺ) melarang

Muslim untuk mencukur habis ataupun memotongnya sampai pendek.

Oleh sebab itu, celakalah pria-pria yang melanggar aturan tersebut dengan

mencukur janggut mereka; sehingga mereka meniru penampilan wanita, penampilan orang

kafir dan munafik, dan malah menumbangkan kejantanan mereka karena telah menyerupai

wanita. Itulah sebabnya seorang pujangga berkata:

“

Pria pada waktu krisis moral, bisa melihat yang cela sebagai sempurna”

Pria-pria yang mengikuti sikap seperti ini harus kembali memikirkan, dan

mempertimbangkan tindakan mereka, serta menaati Rasulullah (ﷺ) yang memerintahkan

Muslim untuk memanjangkan jenggot mereka karena Allah telah menciptakan jenggot

sebagai tanda kejantanan dan kewibawaan.

Islamic Online University Fiqh 202

191

Lihat catatan kaki pada “Ar-Raudh Al-Murbi’” [7/257].

At-Tirmidzi (1395) [4/13].

Al-Bukhari (6895) [12/280].

Lihat: “Al-Mughni” (12/130).

Lihat: “Al-Ijma’” [hal. 168].

Lihat: “Al-Mughni” (12/115).

FIQH 202

192

BAB

Diyat untuk Luka dan Retak

A. Luka

Bangsa Arab kuno telah mendefinisikan sepuluh macam luka pada wajah dan

kepala, masing-masing mempunyai nama dan jumlah Diyat-nya tersendiri.

1. Abrasi: Luka yang melukai kulit, namun tidak mengeluarkan darah (lecet).

2. Skarifikasi: Luka yang menyebabkan goresan kecil di permukaan kulit dan

mengeluarkan darah.

3. Luka-merobek-daging: Yaitu luka merobek epidermis dan daging, namun tidak

begitu dalam.

4. Luka-robekan-daging-dalam: Yaitu luka yang merobek daging begitu dalam (plebih

parah dari luka sebelumnya)

5. Luka-nyaris menembus tulang: Yaitu luka yang merobek daging hampir

menembus tulang (terhalang lapisan tipis yang menutupi tulang).

Lima jenis luka ini tidak memiliki jumlah Diyat yang tetap yang disebutkan

oleh syari’at. Akan tetapi, Diyatnya harus diperkirakan oleh hakim, ahli

fikih, atau orang yang berwenang.

6. Luka-tulang-terlihat: Yaitu luka yang begitu dalam hingga tulang terlihat jelas. Diyat

untuk jenis luka ini adalah lima unta, sebagaimana yang dikisahkan Amr Ibn Hazm

bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Diyat pada luka tulang terlihat adalah lima unta.”

7. Luka-remuk-tulang: Yaitu luka yang menyebabkan tulang terlihat jelas dan remuk.

Diyat untuk jenis luka ini adalah sepuluh unta seperti yang diyakini oleh Zaid Ibn

Tsabit,

dan tidak ada satu sahabah pun yang mengingkari putusan ini.

8. Luka-remuk-dan-pergeseran-tulang: Yaitu luka yang menyebabkan tulang remuk

dan berpindah letaknya, sehingga tulang itu butuh untuk dibenarkan letaknya. Diyat

Islamic Online University Fiqh 202

193

untuk jenis luka ini adalah lima belas unta. Hal ini dinyatakan dalam surat kepada

Rasulullah (ﷺ) kepada Amr Ibn Hazm:

Pada luka yang menyebabkan tulang remuk dan berpindah letaknya Diyatnya 15

ekor unta.”

9. Luka-nyaris-menembus otak: Yaitu luka yang menembus lapisan luar otak.

10. Luka otak: Yaitu luka yang menembus kulit otak. Diyat untuk kedua jenis luka otak

ini adalah sepertiga dari Diyat penuh. Hal ini berdasarkan riwayat dari Amr Ibn Hazm

bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda;

“

Diyat pada luka otak adalah sepertiga dari Diyat penuh.”

Berhubung luka pada otak lebih serius, dan jarang sekali yang bertahan hidup, maka

tidak ada Diyat yang pasti untuk luka ini, karena biasanya akan berujung pada kematian.

Sedangkan untuk luka yang menembus organ dalam yang berongga (misalnya perut,

kepala, punggung, dada, tenggorokan dan sebagainya), Diyat yang harus dibayarkan

adalah sepertiga dari Diyat utuh. Hal ini dinyatakan dalam surat Rasulullah (ﷺ) kepada

Amr Ibn Hazm:

“

Diyat pada luka yang mencapai tubuh yang berongga adalah sepertiga dari Diyat

penuh.”

Al-Muwaffaq menandaskan bahwa:

“

Ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, sebagian diantaranya

adalah ulama Madina, ulama Kufa, Ulama Hadits dan Ulama Ashhabur-Ra’yi.”

B. Retak

Untuk tulang rusuk yang retak yang masih bisa dibelat, Diyatnya satu ekor unta.

Diyat satu ekor unta pun dibayarkan untuk masing-masing dari dua tulang selangka

. Hal ini

berdasarkan atsar dari Umar Ibnul Khatab, yang berkata:

“

Pada tulang rusuk Diyatnya satu ekor unta,

dan pada tulang selangka satu ekor

unta.”

Akan tetapi, jika tulang rusuk atau tulang selangka tidak bisa kembali pulih, maka

dewan hakim harus memperkirakan Diyat yang tepat untuk itu.

Islamic Online University Fiqh 202

194

Pada hasta, lengan, paha, kaki dan pinggang yang retak dan pulih kembali, Diyat-

nya adalah dua ekor unta. Sa’id mengabarkan dari Amr Ibn Syu’aib:

“

Amru bin al-Ash menulis surat kepada Umar Ibnul Khatab untuk menanyakan

tentang Diyat lengan. Maka Umar menulis jawabannya: Diyat untuknya adalah dua

ekor unta, dan empat ekor unta untuk kedua lengan.”

Tidak ada satu sahabah pun yang mengingkari putusan tersebut. Dalam kasus luka

dan retak yang jumlah Diyatnya belum bisa dipastikan, seperti sumsum tulang belakang dan

pubis, maka Diyat harus ditetapkan oleh dewan juri atau hakim.

Al-Muwaffaq berpendapat mengenai hal ini:

“

Pendapat yang shahih mengenai perkara ini yaitu tidak ada perkiraan pasti untuk

Diyat, kecuali dalam lima kasus: tulang rusuk, masing-masing dari dua tulang

selangka, dan salah satu dari dua lengan. Sebenarnya, perkiraan diterapkan hanya

untuk menentukan jumlah Diyat yang pasti untuk retak dan bukan dalam kasus luka

yang disebutkan di atas. Berdasarkan dalil hukum, putusan oleh dewan hakim

sifatnya wajib bagi kasus-kasus tersebut, sebagaimana yang telah diadopsi di masa

pemerintahan Umar.”

Para ulama berpendapat bahwa jumlah perkiraan Diyat untuk jenis luka yang

sekiranya berdampak pada bagian tubuh tertentu tidak boleh melebihi jumlah tetap dari

kompensasi yang dialokasikan untuk luka yang lebih serius pada bagian tubuh tersebut.

Dengan kata lain, jumlah Diyat yang diperkirakan oleh hakim untuk dibayarkan kepada

korban untuk luka yang lebih ringan daripada luka-tulang-terlihat tidak boleh melebihi Diyat

yang dibayarkan untuk luka-tulang-terlihat, yaitu lima unta.

Jika korban sepenuhnya pulih kembali dan tidak mengalami komplikasi, maka Diyat

harus disesuaikan berdasarkan keadaan korban pada saat dia dalam terluka, saat keadaan

dia layak mendapatkan Diyat dan hidup dia sedang dalam bahaya karena luka tersebut.

Islamic Online University Fiqh 202

195

Al-Baihaqi (16203) [8/144] dan ‘Abdur-Razzaq (17348) [9/314].

“Al-Mughni” (12/166).

Tulang selangka: tulang antara bahu dan leher pada kedua sisi dari tubuh.

Ibn Abi Syaibah (27126) [5/380] dan ‘Abdur-Razzaq (17607) [9/367].

Ibn Abi Syaibah (26946) [5/365] dan ‘Abdur-Razzaq (17578) [9/362].

Lihat: “Al-Mughni” (12/166).

FIQH 202

196

BAB

Kafarat untuk Pembunuhan

Kafarat adalah ganti rugi dan penebusan dosa. Ada beberapa dalil yang terdapat

dalam Qur’an, Sunnah dan ijma’ ulama yang menegaskan bahwa kafarat itu wajib,

sebagaimana firman Allah:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang

lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh

seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang

hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)

bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)

antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat

yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan

hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka

hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk

penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa: 92)

An-Nasa’i dan Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“

Merdekakanlah seorang budak, niscaya Allah akan membebaskan setiap bagian

tubuhnya dari api neraka karena telah membebaskan seorang budak.”

Kafarat itu wajib hanya untuk pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan mirip

disengaja. Lain daripada itu, tidak ada kewajiban kafarat dalam kasus pembunuhan

disengaja, sebagaimana firman Allah:

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka

balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya,

Islamic Online University Fiqh 202

197

dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya” (QS. An-

Nisa: 93)

Tidak ada kafarat yang disinggung dalam perkara ini.

Dikabarkan juga bahwa Suwaid Ibnus Samit telah sengaja membunuh seorang pria,

dan Rasulullah (ﷺ) menyatakan bahwa dia harus dihukum mati dan tidak ada kewajiban

membayar kafarat. Lain daripada itu, ketika Amr Ibn Ummayah Ad-Damri tidak sengaja

membunuh dua orang pria, lalu Rasulullah (ﷺ) memerintahkan pembayaran Diyat kepada

kerabat korban pembunuhan dan memerintahkan Amr Ibn Ummayah untuk melaksanakan

kafarat. Hikmah di balik kafarat tersebut yaitu untuk pengurangan dosa, karena dalam

banyak kasus pembunuhan tidak sengaja merupakan akibat dari kecerobohan, tidak seperti

dosa besar dalam kasus pembunuhan disengaja yang tidak bisa diringankan hanya dengan

kafarat.

Syaikhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat:

“

Tidak ada kafarat untuk pembunuhan disengaja, maupun sumpah palsu. Dan ini

bukanlah pengganti hukuman yang hendak diterapkan pada pelaku.”

Muwaffaqud-Din Ibn Qudamah dan yang lainnya berpendapat:

“

Pembunuhan tidak disengaja tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan haram

maupun mubah, karena ia sama seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang gila.

Namun, karena pembunuhan tidak disengaja menyebabkan menghilangnya satu

nyawa, yang menuntut kesucian dan perlindungan, maka kafarat dalam kasus ini

menjadi wajib.”

Berdasarkan uraian di atas, hikmah di balik penetapan kafarat pada pembunuhan

tidak disengaja adalah terletak pada dua poin berikut ini:

Pertama: Pembunuhan tidak disengaja selalu merupakan akibat dari kecerobohan

dan ketidakpedulian seseorang akan suatu aturan.

Kedua: Pembayaran kafarat tersebut diwajibkan karena kesucian nyawa manusia

yang dibunuh.

Adapun mengenai pembunuhan disengaja, tidak ada kafarat yang harus dibayarkan

dalam kasus ini, karena kafarat tidak akan bisa meringankan dosa besar seperti ini.

Meskipun demikian, penyesalan yang mendalam dan taubat, dan menyerahkan diri kepada

pihak berwenang untuk diadili dengan hukuman mati, maka upaya itu akan membebaskan

pelaku dari dosa. Sehingga, kewajiban dia terhadap Allah akan bisa dipenuhi melalui taubat,

Islamic Online University Fiqh 202

198

dan kewajiban dia kepada keluarga korban adalah melalui pembalasan qishash, kecuali jika

keluarga korban memberikan ampunan. Hanya hak korban yang tetap tidak terpenuhi, dan

Allah akan mengganti hak tersebut dengan cara yang Dia kehendaki. Ini adalah pendapat

yang diyakini oleh Ibnul Qayim dalam kitab Al-Jawabul-Kafi.

Orang yang membunuh nyawa yang diharamkan, meskipun nyawa seorang budak,

kafir yang terikat dalam perjanjian damai, atau janin karena ibunya disiksa, maka harus

dibayarkan kafarat untuk itu, sebagaimana firman Allah: